Ditemukan 1586 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hakimatun harimatua hakimatus hakimatul halimatu hakimatu hakumataã hakimakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — ANDI ZULKARMA
436 — 403 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TENTANG ADANYAKEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN PUTUSAN HAKIM, ATAS DASAR DANALASAN PASAL 263 AYAT (2) HURUF c KUHAP (UU NO.8 TAHUN 1981):Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata.HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT,Sebelum mengemukakan alasan kekhilafan hakim atau kekeliruanyang nyata dalam pertimbangan hukum dan amar putusan MahkamahAgung RI No.2023 K/PID.SUS/2009
    Oleh karena salah satu unsurdari tindak pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi, makaTerdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucianuang tersebut.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan karena putusan Judex Juris Nomor : 2023 K/PID.SUS/2009 tanggal3 November 2009 sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang nyata pada putusan Judex Juris tersebut;Bahwa alasanalasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-09-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 19 September 2016 — Ir. EDO ISKANDAR, M.T
153 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakimatau kekeliruan yang nyata;2. Bahwa Pasal 67 huruf f Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan sebagai berikut: Permintaan Peninjauan Kembali dapat dilakukan apabila terdapat kekeliruan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Hukum;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1355 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — Drs. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA Alias H. ABDULLAH FUAD
68 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak sepadan dengan kerugiankeuangan Negara yang ditimbulkannya dan mengakibatkan disparitas;Bahwa berdasarkan pendapat serta pertimbangan Majelis Hakim dalamputusan a quo yaitu perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan telahmerugikan keuangan Negara dan Terdakwa turut menikmati kerugian keuanganNegara serta belum seluruhnya dikembalikan kepada Negara, sehinggamenurut pendapat kami seharusnya hukuman yang dijatuhnkan kepadaTerdakwa harus lebih berat dari putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakimatau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-01-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — Drs. MUHDI bin YUSUF
66 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan alasan tersebut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana, maka bersama ini Penuntut Umum mengajukan MemoriPeninjauan Kembali dalam perkara ini;Bahwa adapun yang dimaksud dengan adanya suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan ini kami uraikan sebagaimanaberikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 30 Juli 2013 — SYARIUS bin SYARKAWI, dkk
75 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara periode 20002004 dan sebagian tetap terlampir dalam berkas perkara ;Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata (vide Pasal 263 ayat (2) huruf c), denganalasanalasan sebagai berikut :Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Judex Factisalah menerapkan hukum karena perbuatan Para Terdakwa sebagaianggota DPRD Kabupaten Bengkulu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2015 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Juli 2015 — Drs. WIN HENDRARSO, M.Si
63 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan telah dikembalikan kembaliuang sejumlah Rp2.559.000.000,00 ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.Justru ada kelebihan uang pengembalian sejumlah sekitar Rp64.259.994,53,00 (vide Putusan No. 01/Pid.Sus/2012/PT.SBY tanggal 05 April 2012halaman 80 paragraf kedua);Bahwa karena itu amar putusan kasasi terhadapnya dimohonkanpeninjauan kembali ini, yang antara lain menghukum PemohonPeninjauan Kembali untuk membayar uang pengganti sebesarRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) i.c merupakan kekhilafan Hakimatau
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 18-01-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.GM
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
105 — 110
  • sosial hanyalah akibat dariputusan hakim terhadappihak yang bersangkutan bukan sebaliknya, danMajelisHakim tidak dapatmengesampingkan kepentingan pihakpihak, demisuatu tuntutan sosial karenaHakim yang paling liberal atau sepragmatissekalipun, tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiahmaupunhukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi dan Keadilanatau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yangdibangun atas dasar hukum dan hati nurani, bukan sekedar kehendak hakimatau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-03-2006 — Upload : 26-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14PK/PID/2005
Tanggal 27 Maret 2006 — PANDE NASORAHONA LUBIS
229 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata.1.Mengenai syarat hukum untuk mengajukan kasasi terhadap putusanbebas.Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan atau kekeliruanyang nyata karena telah menerima dan mengabulkan permohonan kasasiyang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal seluruh keberatankeberatan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tak satupun yangmemenuhi syarat hukum sebagai dasar untuk mengkasasi putusanbebas ;Menurut Yurisprudensi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Nopember 2014 — Ir. Nano Kusharyono, M.E. bin Hartono Sukarni;
125 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata.Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana sepertidiuraikan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukanpermintaan Peninjauan kembali dengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa telah terdapat keadaan baru atau novum baru yang dapat dijadikandasar atau landasan yang mempunyai sifat dan kualitas yang menimbulkandugaan
Pengadilan PN ENDE Perdata Tanah
Putus : 29-04-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN ENDE Nomor 21/Pdt.G/2018/PN End
Tanggal 29 April 2019 — - NONA NIA - SULAIMAN DAGA - ESI UMAR - WESU ALI - MOHASIM DAWA
176 — 59
  • negatif menurut UndangUndang (negatief wettelijk stelsel), sebagaimanadalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alatbukti sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakimatau disebut mencari kebenaran materiil (beyond a reasonable doubt).
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 28-08-2013 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 227/PDT.G/2012/PN.MKS
Tanggal 28 Agustus 2013 —
27 — 4
  • tanah;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif yang berlakudi Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor ; 10 Tahun 1961, sebagaimana telahdiganti dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 24 Tahun 1997, Tentang PendaftaranTanah, yang menetukan bahwa kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan denganadanya Sertifikat Hak Atas Tanah;Menimbang, bahwa dalil Gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah berkenaanadanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaan putusan hakimatau
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 22-10-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 136/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat V : Gaspar Djat Diwakili Oleh : ERLAN YUSRAN, S.H., M.H., CPL., TODING MANGGASA, S.H.,FERDINANDUS ANGKA, S.H., dan MARSELINUS H.H.GUNAWAN, S.H..
Pembanding/Tergugat VI : Yeni Herlina Gaspar Diwakili Oleh : ERLAN YUSRAN, S.H., M.H., CPL., TODING MANGGASA, S.H.,FERDINANDUS ANGKA, S.H., dan MARSELINUS H.H.GUNAWAN, S.H..
Pembanding/Tergugat X : Emilton Suryanto Diwakili Oleh : ERLAN YUSRAN, S.H., M.H., CPL., TODING MANGGASA, S.H.,FERDINANDUS ANGKA, S.H., dan MARSELINUS H.H.GUNAWAN, S.H..
Pembanding/Tergugat XI : Amelia Pauliny Suryanto Diwakili Oleh : ERLAN YUSRAN, S.H., M.H., CPL., TODING MANGGASA, S.H.,FERDINANDUS ANGKA, S.H., dan MARSELINUS H.H.GUNAWAN, S.H..
Terbanding/Penggugat : Oktovianus Leo
Turut Terbanding/Tergugat I : Karlina Sisilia Lili Rihi
Turut Terbanding/Tergugat II : Helen
Turut Terbanding/Tergugat III : Hendrik Sikone
Turut Terbanding/Tergugat IV : Ana Komariah
Turut Terbanding/Tergugat VII : Margarith Mayorga Gande
Turut Terbanding/Tergugat VII
206 — 66
  • negatif, mengoreksi tulisan yang salah, sehingga kamiTerbanding /Penggugat berpendapat penggunaan tinta merahdalam Memori Banding dari para Pembanding sangat tidakpantas, tidak patut,melecehkan hakim/pengadilan apalagidilakukan oleh seorang profesi Advokat atas nama principalwarga negara keturunan Chinese in casu Tergugat X,XI, karenaMemori Banding adalah dokumen resmi yang diajukan kepadaPejabat resmi dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.Bahwa perlu Pembanding ketahui bahwa setiap putusan hakimatau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 11-12-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — AJIB SHAH
601 — 617 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata ;Dalam pertimbangan Judex Facti di halaman 378 menyebutkan :"Mengingat ketentuan Pasal 12 huruf b suncto Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — Novianty Iriane, SE binti Emon, dk.
506 — 450 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • quountuk memutuskan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbuktimelakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum,sehingga Para Pemohon Peninjauan Kembali pantas untuk dinyatakanBebas dari segala Dakwaan.KEBERATAN KEDUA:Adanya Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang NyataPasal 263 Ayat (2) Huruf c mengatur bahwa salah satu alasan untukmengajukan suatu peninjauan kembali yaitu apabila putusan yang diajukanPeninjauan Kembali tersebut jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakimatau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Ir. SLAMET HARIYANTO, MM
66 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilapan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP,maka kami sampaikan alasanalasan hukum mengajukan permohonanPeninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung R.l. terhadap PutusanMahkamah Agung R.I. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2012/ tanggal 7 Nopember 2012yang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-10-2015 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI
131 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP:Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-12-2010 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pid.Sus/2010
Tanggal 16 Desember 2010 — MUZNI TAMBUSAI ;
242 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/Pid.B/TPK/PNJkt.Pst tanggal 5 Januari 2010, yaitu sebagai berikut :Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang memutus perkara No. 20/Pid.B/TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Januari 2010 tidak memberikan pertimbanganyang cukup (Onvoeldoende Gemotiveerd) dan salah dalammenjatuhkan pidana terhadap PEMOHON PENIJAUAN KEMBALI /TERDAKWA yang dapat dikategorikan sebagai kekhilafan Hakimatau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-09-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 27 September 2017 — 1. PRAMANA, DKK VS 1. PT. GRAHA SARANA DUTA (GSD), , DK
75 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturanperaturanlainnya;Bahwa dalam Pertimbangan dan Amar Putusan Kasasi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 30 K/Pdt.SusPHI/2016 yang diputuskan dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hariRabu tanggal 16 Maret 2016, terdapat kesalahan menerapkan ketentuanUndang Undang yang berlaku, termasuk dalam kategori kekhilafan hakimatau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 03-08-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 PK/PDT/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — GO LENNY SETYAWATI, dk VS 1. RIKA YOU SOO SHIN, SH, dkk
168 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang telah diubah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubahdengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauankembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk yang disebut huruf f(yaitu apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakimatau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 1 Oktober 2012 — Drs. ISMETH ABDULLAH;
116 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;Cc. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatutelah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusanyang dinyatakan telah terbukti, ternyata telah bertentangan satu dengan yanglain;3.