Ditemukan 1631 data
235 — 294
Penyidik MENISTAKAN Surat dari Lembaga Pemerintahan, sehinggadigunakan sebagai TAMENG KEJAHATAN oleh Terlapor, sbb:1) Semua Surat2 dari Dinas Perumahan & Gedung DKI yang berisiTEGORAN kepada Terlapor.2) Surat dari Dirjen Pajak Kemenkeu RI sebagaimana yangdimaksudkan dalam butir.....diatas..3) Hasil Mediasi Polres Jakpus 6 Februari 2014.4) Hasil Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Ketua DPR RItanggal 17 & 25 Februari 20145) SK Gubernur DKI percontohan 3 Kawasan (Hasil Pertemuan 10Kali dengan
29 — 4
Bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dankarenanya dalildalil yang telah disampaikan Pemohon di dalam Surat2. Bahwa, Pemohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan Termohondalam jawabannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya olehPemohon;3. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon selama berumah tangga berpindahpindah tempat tinggal dimana beberapa kali di rumah orang tuaPemohon ataupun mengontrak rumah untuk tinggal bersama Pemohondan Termohon.4.
45 — 6
untuk Turut Terlawan dan Terlawan II mohon dihukum untuk tunduk danpatuh terhadap putusan.Bahwa untuk menghindari kerugian bagi Pelawan dalam mengajukanperlawanan ini, maka Pelawan memohon untuk diberikan putusan PROVISI untukmenangguhkan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tegal No.03/Pdt.G/.2010/PN.Tgl tanggal 25 Oktober 2010 sampai ada putusan lebih lanjut dalamproses pemeriksaan perrlawanan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan didasarkan pada surat2
121 — 34
Seri : UD.RMP.2605.A000282 disandingkan dengandokumen sumbernya tidak memilki ukuran yang sama sehingga meragukanapakah kayu tersebut sama atau bukan berasal dari sumber kayu yang ditunjukoleh surat2 atau dokumen pendukungnya, yaitu Nota perusahaan tempatpembelian kayu maupun dokumen SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) kayu;Menimbang, bahwa berdasrkan uraian diatas seharusnya terdakwasebagai penerbit FAKO bertanggungjawab atas kebenaran dokumen maupunfisik Kayu Olahan yang diangkut, sehingga perbuatan
1.Muhammad Saleh Fauzi
2.H. ABDULLAH,S.H.
Tergugat:
H. Syahril Bin H. Bahri Alm
Turut Tergugat:
1.Kapolri cq. Kapolda Kalsel Up Dit. Reskrim Umum Polda Kalsel
2.Kementrian ESDM Pusat cq pemerintah Prov. Kalsel cq Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
157 — 119
Tergugatminta bukti tanda terima perijinan atau tanda terima berkas, namunTergugat tidak bisa menunjukan surat2 tersebut.Bahwa semua apa yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugatadalah akal akalan yang dibuat oleh Penggugat untuk melakukanperbuatan melawan hukum yaitu tipu muslihat seolah olah bisa mengurusIUP dan semua cara dan alasan dibuat atau direkayasa oleh Penggugatdan Tergugat tidak mengetahui masalah surat surat semuanya disiapkanoleh penggugat , Tergugat hanya menandatanganinya saja.Bahwa
77 — 13
dikatakan oleh Penggugat di dalam posita gugatannyaangka 3 dan angka 4 halaman 7 tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugatyang mengakungaku kaum Abdullah ,membicarakan Surat wasiat No.04tanggal 13 Maret 2003 yang diikuti dengan akta no 4 tanggal 9 Juni tentangPerjanjian kesepakatan pembagian hak bersama yang dibuat oleh tergugat Ddan mengatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukumharusdinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan tidak ada urusan dansangkut pautnya dengan Penggugat karena surat2
73 — 32
pembuatan surat keterangan tersebut;Bahwa, bukti P 1 dan P. 2 berupa kartu tanda penduduk dan kartukeluarga, hanya menunjukkan domisil Penggugat, tidak dapat dapatdijadikan bukti adanya kepemilikan terhadap objek sengketa;Menimbang, bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugattersebut di atas telah dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Tergugatharus membuktikan akan kebenaran bantahannya;Menimbang, bahwa = untuk membuktikan dalildalil bantahannya,maka Tergugat telah mengajukan buktibukti berupa surat2
473 — 247
. : Surat Pernyataan Pengakuan Hutang pihak pertamaTarita Andre dan pihak Kedua Ir.Liza Teddy tanggal29 April 2014;Surat Perjanjian antara lr.Liza Teddy dan TaritaAndre tanggal 03 September 2014;Surat dibawah tangan yang disahkan: Surat2. Bukti T.lIlPO3. Bukti T.l'oopernyataan Nomor :Leg.94/2015, tanggal 28September 2015 atas nama Danial Ledi Kodi, yangdikeluarkan oleh Rima Komariah,SH.M.Kn NotarisKota Cimahi tanggal 28 September 2015;4. Bukti T.laNRekening koran atas nama Ir.
Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, SE, SH
Terdakwa:
Fazrin Syah Hamid
155 — 158
H Ismail Laitupa (Saksi9) di Ternate TengahMaluku Utara sekira tanggal 3 Pebruari tahun 2000, dilaksanakan secara siri danTerdakwa tidak pernah menanda tangani surat2 apapun.3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005, telah berkenalan dengan Sdri.
23 — 12
MdnHalaman 13 dari 67 halamantidak mencerminkan keadilan dikarenakan putusan sela diambil dengan waktuyang sangat singkat sedangkan diperlukan penelitian yang mendalam ataspermohonan Isbat Nikah tersebut tentang kebenaran pernikahan tersebutseperti tanggal dan waktu terjadinya, tempat terjadinya, kKebenaran surat2 yangmenjadi landasan permohonan dan lain sebagainya dan Putusan tersebut akanmenjadi Yuresprudensi hukum dimasa yang akan datang dimana denganmudah pihak Lakilaki atau perempuan membuat
155 — 299
Menyatakan Terdakwa Wahyudi Koptu NRP 31970703310977, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menganjurkanmelakukan pemalsuan surat2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.3. Menetapkan barangbarang bukti berupa suratsurat :a. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Maarif Bantar NomorMI.11/12.02/PP.01.1/06/2007 an.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Kantor Cabang Samarinda
Terbanding/Tergugat II : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAAN NEGARA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN UTARACq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG atau KPKNL SAMARINDA
66 — 35
Foto copy tanda terima surat2 bukti kKepemilikan barang tanggungan SHM01747, tanggal 27 Januari 1988 atas nama IVANNA SULISTIO THIO,FRANSISCO H, MICHELL GIOVANNI HAM, INDRAWATY JUNITA H,tanggal 03 Juli 2014 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) KantorCabang Samarinda, diberi materai cukup, Sesuai dengan aslinya, diberitanda P3;4.
47 — 15
Mulaidari Penggugat meninggalkan rumah bersama dengan Tergugat, BahkanTergugat seringkali mengirim sms atau menelpon untuk mengancamPenggugat. yang mana ancamanancaman Tergugat adalah sebagai berikut; Penggugat dianggap mencuri uang dan surat2 berharga seperti sertipikat yangakan dilaporkan oleh Tergugat ke mabes.
137 — 104
Unsur Objektif1) Perbuatan, yaitu:(a) Membuat surat palsu, atau(b) Memalsukan surat2) Objeknya adalah surat(a) yang dapat menimbulkan sesuatu hak(b) yang menimbulkan sesuatu perikatan(c) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang(d) yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal3)Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.b.Unsur SubjektifDengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolaholah isinya benar dan tidak dipalsuPasal 263 Ayat (2)a.
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sy sdh mengalah maubyr 50jt utk urus surat2 tnh yg belumlengkap walau di perjanjian shrsnyaibu yg tanggung, bahkan sy di yogyakemarin minta ketemu ibu&bpk utkbicarakan tambah DP lagi spy ibu &bpk lbh yakin, tapi ibu tolak. Oleh kmitu bila s/d hr ini ibu/bpk tdk jwb jugaterpaksa besok lawyer sy krm somasike alamat bpk& ibu di Belitung &tembusan ke BPN, Camat, Kades,Notaris" utk bekukan tanah km dimsengketa. Sy pny bukti" pendukung & Halaman 44 dari 60 hal. Put.Nomor 2271 K/Pdt/2015 7saksi kuat."
1.ADE ROMA
2.NAIMAN
3.KUSNANDAR ADANG MOMO
4.WARIS FITRIANTO
5.ASEP ANTA KOMARA
6.AFRI ROMANSYAH
7.SARDI YAMSI
8.HERLAMBANG
Tergugat:
1.Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Cikarang
2.Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
250 — 107
Sehingga surat2 yang dimaksudkan sebagai surat untukberkomunikasi menyampaikan sesuatu, ada pesan di dalamnya maka iniadalah surat dalam rangka berkomunikasi dan tidak termasuk ke dalamsurat dalam makna BeschikkingBahwa, Ahli menyebutkan bahwa maksud pembentuk UndangUndang diPERPRES 82/2018, itu adalah mereka yang diberikan jaminan dalamkategori huruf a adalah mereka yang di PHK setelah adanya putusanpengadilan yang dibuktikan dengan Putusan/akta pengadilan hubunganindustrial bukan mereka yang di
31 — 14
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Susilo KoptuNrp. 3910147920469 terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidanaKesatu *Penipuan.Kedua *PenggelapanKetiga *Pemalsuan surat2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan3.
H YUDONO
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN
76 — 7
Surat2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :141.1/1.095/HK/424.013/2013 Tanggal 19 November 2013 tentangPengesahan Calon Kepala Desa Terpilih (YUDONO) Sebagai Kepala DesaBulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 20132019;1 (Satu) bendel Asli Surat Nomor : 141/67/424.212/2016 tanggal 4 Februari2016 Perihal Laporan Tanah Kas Desa se wilayah Kecamatan Gempol Tahun2015;1 (satu) bendel Asli Surat Nomor : 141/681/424.212/2016 tanggal 20Desember 2016 Perihal Laporan Tanah
Terbanding/Penggugat : SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN
Terbanding/Turut Tergugat III : NY. ZUBAIDAH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. PURI DIBYA PROPERTY
Terbanding/Turut Tergugat II : Ir. VINCENTIUS HAKIM KWEE
Turut Terbanding/Tergugat III : GUBERNUR JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat II : YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA
103 — 83
Pemerintah menanggung segala ongkos2 pengukuranserta pembuatan surat2 ukur yang dimaksud dalamsub1 ;. Dalam pemberian hak guna usaha dan hak milik itutidak termasuk bagian2 yang diduduki oleh rakyat(pihak ketiga) ;. Pemerintah dalam hal pemberian hakhak tersebutmembebaskan diri dari segala tuntutan dan gugatan,demikian juga semua keuntungan maupun kerugianyangmungkin timbul sebagai akibat dari pemberianhak2 tersebut adalah tanggungan dari yangmendapatkan hak ;.
Untuk mendapatkan kepastian tentang pemberianhak2 tersebut yang berkepentingan tersebut dahuluharus mengajukan permohonan kepada MenteriAgraria disertai surat2 ukur yang bersangkutan ;halaman 77 dari 158 putusan Nomor 147/PDT/2019/PT.BDG7.
152 — 43
selain itu,Mahkamah Konstitusi telah menambah kewenangan hakim Praperadilantentang pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka penangkapandan penahanan;Bahwa, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUX1I/2014 menjadi Linear dengan pengambilan keputusan olehhakim,melalui putusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telahterbukti dan terdakwa bersalah oleh karenanya penetapan tersangka,penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurangkurangnyapada:1) Adanya keterangan saksi dan surat2