Ditemukan 1589 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rekapan rakaan rekaman reyaan rejaan rekman reksan rekanan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ANDI ABDUL KADIR
158 — 72
  • PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materiil, kerugiannegara menurut Pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor 1 Tahun 2004,adalah kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pastijumlahnya, Dengan demikian kerugian negara bukan kerugian total atau potensikerugian ( potential loss ) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secarasyarat formal, oleh karena itu, kerugian negara harus didasarkan pada prosedurdan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasakan rekaan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 27/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 31 Januari 2019 — TANO BADODO HAREFA
126 — 59
  • Sehingga penghitungan kerugiankeuangan Negara berdasar atas Rekaan dan Asumsi Kewajaran dengancara tersebut sangat subyektif, sehingga tidak memenuhi asas kerugianyang nyata dan pasti sebagaimana disyaratkan dalam peraturanperundangundangan.
    SehinggaDenghitungan kerugian keuangan Negara berdasar atas Rekaan danAsumsi Kewajaran dengan cara tersebut sangat subyektif,sehingga tidak memenuhi asas kerugian yang nyata dan pastisebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangundangan.Penghitungan kerugian keuangan Negara yang didasarkan daritemuan Tenaga Ahli Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten NiasSelatan tersebut harusnya disampaikan kepada BPKP atau BPKuntuk selanjutnya di audit guna memberi kepastian adanya TemuanKerugian Keuangan Negara dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 08-06-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — SAKINA, S.H., M.Si.;
211 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 484K/Pid.Sus/2017Sungguh penghitungan yang dipaksakan, yang hanya didasarkan padaasumsi atau rekaan, tanpa adanya alat bukti yang sah menurut hukum,berdasarkan penghitungan dan pemikiran Jaksa/Penuntut Umum danhakim pengadilan tingkat pertama yang tanpa menggunakan dasarhukum, tidak ada dasar penghitungan dan pihak yang berwenangmenetapkan kerugian negara dan awal penyelidikan, Penyidikan, dalamsurat dakwaan sampai persidangan;Bahwa proses pelaksanaan PRONA telah selesai dengan baik dansemua
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
KRESNO ANTO WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
1.LIBRATA NABABAN
2.ARDIRAWINATA NABABAN
290 — 606
  • perusahaan, yaitu pt bugak jaya, pt unotanoh seurano, pt Sumber bayak kreasi, pt lestari nauli jaya, pt halahatinaposobulung;Metode yang dipergunakan dalam proses lelang adalah sistem gugurdan dilakukan penyusunan ranking yaitu pt uno tano seurano, pt bugakjaya, pt Sumber bayak, pt halahati naposobulung;Untuk proses perengkingan disusun sebagaimana penawaranterendah, selanjutnya dilakukan koreksi aritmatik sehingga terjadiperubahan rangking dikarenakan pt lestari nauri jaya, tidak bisamembaca harga rekaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 14-09-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 475 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Juni 2012 —
571 — 375
  • dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan Hakim tidak bolehmenjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya duaalat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenarterjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga menurut MajelisHakim berkeyakinan Hakim tersebut timbul setelah adanya dua alat bukti yang sah danbukan berdasarkan praduga, asumsi, prakiraan semata;Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (5) KUHAP menentukan : baik pendapatmaupun rekaan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
217 — 63
  • bahwaTerdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.Page 23 of 274 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN.BdgDari perumusan tersebut jelaslah, bahwa keterangan saksi yang dianggapsebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan saksi dinadapansidang dan keterangan seorang saksi Saja tidak dapat dijadikan alat bukti yangsah sebagaimana yang lazim disebut Unus Testis Nullus TestisSelanjutnya mengenai kesaksian di persidangan disebutkan dalam Pasal 185(5) KUHAP, yaitu Baik pendapat maupun rekaan
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Pertanahan
Register : 08-12-2014 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 04-09-2016
Putusan PTUN KENDARI Nomor 33/G/2015/PTUN.KDI
Tanggal 31 Mei 2016 — 1. Widodo, Dkk. (Para P), 2. Koniman, Dkk. (Para P Intv) Vs 1. Bupati Konawe Selatan (T), 2. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (T II Intv 1), 3. Adnan, Dkk. (Para T II Intv 2), 3. Achmad Malaka (T II Intv 3)
149 — 109
  • berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas maka seharusnyaPenggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4tanpa teguran dari siapapun merasa legowo untuk meninggalkan atau mengosongkan tanah sengketa;Bahwa dalil Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan PenggugatIntervensi 4 yang mengatakan bahwa tidak benar Objek Sengketa seluas 120Ha, tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Hektar maka dalilnyatersebut patut ditolak secara tegas karena itu hanya rekaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — 1. ARMAN LANY, S.H, dkk. VS 1. PT SWEET INDOLAMPUNG, dkk. dan 1. SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, dk.
322 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah kerugian materiil tersebut tidak lain dan tidakbukan adalah rekaan Para Termohon Kasasi, dahulu ParaTerbanding/Para Penggugat sematamata tanpa suatu dasar ataualasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata dikabulkanoleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telahdikuatkan pula oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta;.
    Jumlahkerugian materiil tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah rekaan ParaHalaman 372 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sematamata tanpa suatu dasar atau alasan yang dapatdipertanggungjawabkan dan ternyata dikabulkan oleh Judex FactiPengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikuatkan pula oleh JudexFacti Pengadilan Tinggi Jakarta;e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
543 — 401 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W4J.S.Poerwadarminta pada halaman 281, penerbit Balai Pustaka,2002, menerangkan bahwa arti dari kata "fiktif adalahsebagai berikut:"Fiktif E: tidak nyata, kayal, rekaan ... "2.1.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 18-01-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2255 K/PID.SUS/2016
Tanggal 18 Januari 2017 — H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO.
771 — 756 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Kupang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, karena unsur setiap tidak terpenuhi, sebab personalia Terdakwa sebagai Direktur PT Jakayo Kridanusa mempunyai kedudukan dan ... [Selengkapnya]
  • Keterangan Terdakwa ;Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka (27) menyebutkan :"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yangberupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang iadengar sendiri, ia linat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasandari pengetahuannya itu ;Bahwa, berdasarkan Pasal 185 ayat (5) dan (6) menyebutkan :(5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiransaja, bukan merupakan keterangan ahli ;(6) Dalam menilai kKebenaran
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2011 — MOCHTAR MOHAMAD
269 — 20
  • Anggaran dicairkan dengan dokumen Rekaan Implikasinya :Merupakan tindak pidanaApabila yang Dokumennya yang fiktif, unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1. Kegiatannya Terlaksana2.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
188 — 38
  • Walaupun suatu keterangan saksi adalah sah,namun tidak semuanya memiliki kekuatanpembuktian.20Majelis Hakim yang mulia,Suatu keterangan saksi hasil pendengaran dariorang atau sumber lain (festimonium de auditu)adalah tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.Suatu pendapat atau rekaan yang diperoleh daripemikiran saja, bukan merupakan suatuKeterangan Saksi.Dalam menilai kebenaran dari keteranganseorang saksi, penuntut umum dalammempertimbangkan tuntutan pidananya terhadapTerdakwa, harus pula dengan
    Kecuali apabila disertai dengan suatu alat buktiyang sah lainnya (pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP).Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatukejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat buktiyang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satudengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapatmembenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu.Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari pemikiransaja, bukan merupakan keterangan saksi (pasal 185 ayat (5)KUHAP).
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum: FARIZ RACHMAN, SH Terdakwa: 1.LEE YANG HUN 2.LEE AEE KYEONG
214 — 185
  • Sedangkan keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alatbukti adalah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan dandibawah sumpah.begitu juga dengan pembuktian yang dilakukan olehpenuntut umum hanya didasari kepada rekaan dan asumsi dari penuntutumum,serta pemalsuan fakta yang diciptakan oleh penuntut umumdengan tujuan untuk mendukung surat tuntutan,yang tentunya denganmaksud untuk menipu majelis hakim,serta dengan tujuan untukkepentingan seseorang tertentu yang sangat menginginkan
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 18-10-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Rhl
Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat:
BINDU SIAHAAN
Tergugat:
1.NUR PALAH atau disebut juga dengan nama PALAH Bin YUSUF
2.ALIRMAN atau disebut juga dengan nama ALIR Bin SAK YANI
3.DARMINI
4.MUHAMMAD SYARKONI
Turut Tergugat:
ALI BASRI TAMBUNAN
311 — 263
  • 1.253 meter dalam kenyataannya tanah tersebut tidakada milik Penggugat yang dikatakan yang terletak didusun merantiKepenghuluan Sekapas,dan Turut tergugat yakin tidak ada surat tanahHalaman 95 dari 282 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN RhlI11.12.13.14.milik Penggugat yang benama WINDU SIAHAAN, berbatas disebelahbarat dengan ukuran 2.586 meter atau sebaliknya disebelah TIMURukuran 2.586 meter atas nama surat kepemilikan tanah Yang bernamaWINDU SIAHAAN, Pemetaan yang dimaksud adalah rekaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Maret 2019 — TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
191 — 55
  • Dengan demikian kerugiannegara bukan kerugian total atau potensi kerugian ( potential loss ) karenaunsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal, oleh karena itu,kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yangmengandung kepastian, dan tidak berdasakan rekaan atau perhitungan yangbersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atauakuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untukitu ;Bahwa di dalam penjelasan umum UndangUndang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1394 — 2445
  • wilayah mana dari daerah kamiini yang sensitive terhadap kebakaran karena dengan systemperingkat kebakaran bisa tahu dimana wilayah kami yang sensitiveterjadi kKebakaran salah satu yang sederhana adalah misalnya padadaerah konflik atau pada daerahdaerah yang berhubungan denganmasyarakat, kemudian yang berikut adalah system harus bekerjaartinya harus running, early warning system harus stand by ada,dengan cara kelengkapan itu dari awal system sudah bekerja danitupun pedoman itu dihasilkan bukan asal rekaan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
230 — 81
  • PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materiil, kerugiannegara menurut Pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor 1 Tahun 2004,adalah kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pastijumlahnya, Dengan demikian kerugian negara bukan kerugian total atau potensikerugian ( potential loss ) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secarasyarat formal, oleh karena itu, kerugian negara harus didasarkan pada prosedurdan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasakan rekaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 19 April 2016 — Pemohon Kasasi II: Ir. H. SUWONO THALIB, M.Si ; Pemohon Kasasi I: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan
98 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiransaja, bukan merupakan keterangan saksi.6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan:a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alatalat buktilainnya.Hal. 353 dari 474 hal. Put. No. 1713 K/Pid.Sus/2015c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikanketerangan yang tertentu.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
311 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah sebagaiberikut:"Fiktif E: tidak nyata, khayal, rekaan ....... ,3. Mengingat bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara iniadalah sama dengan Majelis Hakim yang mengadili perkaraNo. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks. di mana Majelis Hakim dalampertimbangan putusannya pada perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-09-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2000 K/PID.SUS/2014
Tanggal 7 September 2015 — MOHAMMAD SOLEH EFENDI, S.P.
90 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiransaja, bukan merupakan keterangan saksi.6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan :a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alatalat buktilainnya.c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikanketerangan yang tertentu.d.