Ditemukan 272 data
193 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
., FinaCS, melaporkannya kepada Bupati Labuhanbatu SelatanWILDAN ASWAN TANJUNG kemudian sekitar bulan Mei 2012 dr. RUSMAN LUBIS,Sp.B., FinaCS, dipanggil lagi oleh Bupati Labuhanbatu Selatan WILDAN ASWANTANJUNG untuk datang ke rumah Dinas Bupati di Kota Pinang sekitar pukul 20.00WIB dan pada saat tersebut dr.
No. 1793 K/PID.SUS/2014Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 Bupati Labuhanbatu Selatan WILDAN ASWANTANJUNG menerbitkan Surat Keputusan Nomor 105 Tahun 2012 tentang PenetapanPerangkat Organisasi Pengguna Anggaran Kegiatan Pemenuhan dan PeningkatanFasilitas Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Labuhanbatu Selatan sumber danaAPBN TP TA 2012 menetapkan dr. RUSMAN LUBIS, Sp.B., FinaCS., sebagai KuasaPengguna Anggaran dan menetapkan SYAHRULAN, SKM sebagai Pejabat PembuatKomitmen dan menetapkan dr.
Labuhanbatu SelatanWILDAN ASWAN TANJUNG kemudian sekitar bulan Mei 2012 dr.
RUSMAN LUBIS,Sp.B., FinaCS., dipanggil lagi oleh Bupati Labuhanbatu Selatan WILDAN ASWANTANJUNG untuk datang ke rumah dinas Bupati di Kota Pinang sekitar pukul 20.00 WIBdan pada saat tersebut dr. RUSMAN LUBIS, Sp.B, FinaCS., melihat Terdakwa bersamaJOHAN TANCHO dan JAPPAR SIDIK NASUTION anggota DPRD LabuhanbatuSelatan bersama dengan Bupati dan dalam pertemuan tersebut Bupati LabuhanbatuSelatan WILDAN ASWAN TANJUNG memperkenalkan dr. RUSMAN LUBIS, Sp.B.
No. 1793 K/PID.SUS/2014seharga Rp10.300.000.000,00 dengan uang muka sebesar 30% yaitu sebesarRp3.100.000.000,00;Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 Bupati Labuhanbatu Selatan WILDAN ASWANTANJUNG menerbitkan Surat Keputusan Nomor 105 Tahun 2012 tentang PenetapanPerangkat Organisasi Pengguna Anggaran Kegiatan Pemenuhan dan PeningkatanFasilitas Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sumberdana APBN TP TA 2012 menetapkan dr.
83 — 46
Kab.Labuhanbatu Utara TA 2011;Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara tentang Standar Harga Barang atauPeralatan Kebutuhan Pemerintah Kab.
Labuhanbatu Utara;Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor:821.24/582/ BKD/2011 tanggal O08 April 2011 atas nama TIGORPASARIBU, SKM, sebagai Kepala Bidang Pelayanan Bidang KesehatanKab.
dan Jasa Dinas Kesehatan Kab.Labuhanbatu Utara TA 2011;37) Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara tentang Standar Harga Barangatau Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kab.
Labuhanbatu Utara;94) Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor:821.24/582/ BKD/2011 tanggal 08 April 2011 atas nama TIGORPASARIBU, SKM, sebagai Kepala Bidang Pelayanan BidangKesehatan Kab.
Kab.Labuhanbatu Utara TA 2011;Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara tentang Standar Harga Barangatau Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kab.
FIRDAUS, SH,MH.MM.M.KOM
Terdakwa:
ASRUL HAIDIR, S.Pd
91 — 70
:
- Buku Notes Bermerek BLOCK NOTE rekapan setoran uang biaya pemberkasan Sertifikas Guru Semester II Triwulan IV Tahun 2018;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 800/1239/BKD/2010, tanggal 27 Juli 2010, sebagai pengganti SK yang hilang tertanggal 01 Desember 1983;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati
Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/439/2009 tanggal 01 September 2009 dan lampirannya;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 821/12/3004.III/1991 tanggal 01 Mei 1991, tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/2078/BKD/2018 tanggal 29 November 2018, Pengangkatan SALAM, S.Pd sebagai Kepala Unit
Pelayanan Teknis Daerah Pendidikan, Koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 2234.0725/C.5/TP/T2/2018, tanggal 03 Desember 2018 tentang penerimaan tunjangan profesi bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk Semester II TA. 2018;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 28 tanggal
Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran daftar nama penerimaan tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara Nomor: 821./8560.III/1987, tanggal 05 Nopember 1987, tentang Pengangkatan ARJON SINAGA, S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta lampirannya;
- Fotocopy surat Keputusan nomor: 420/145/TU2010, tanggal 07 Juni 2010;
- Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara
Dirampas untuk dimusnahkan;
RAJA LIOLA GURUSINGA
Terdakwa:
IMANUEL GINTING
283 — 98
Labuhanbatu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 April 2015;
- Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Labuhanbatu tanggal 09 Maret 2015;
- 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 26 Agustus 2019;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.2/038/BKPPI/2020 tanggal 06 Januari 2020;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 141/340/PEM/2012 tanggal 28 Desember
- 1 (satu) bundle Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 141/304/DPMD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir, Desa Emplasmen dan Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu, Desa Sei Tampang dan Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 104/367/BPMPDK/2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu (BPDPAW) Desa Pekerbunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir kabupaten Labuhanbatu tanggal 09 Desember 2013;
- 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
- 1 (satu) bundle Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.2/4914/BKDII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) bundle foto copy Surat Undangan tentang Pembahasan Penyusunan RKPDes, APBDES Tahun 2018 serta Sosialisasi BPJS Ketenaga Kerjaan Nomor : 005/1434/DPMD/2018 tanggal 05 April 2018.
2012 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Kepala Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Februari 2013;
Labuhanbatu tanggal 06 Maret 2019;
Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Oktober 2016;
39 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang melakukanfitnahkepada anggota Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensidengan tanda bukti Laporan Nomor Pol : STPL/747/VIII/2006/SPKC ;Bahwa, selain itu perbuatan atau tindakan Penggugat Dalam Konvensi/TergugatDalam Rekonvensi yang telah menyerobot, membeko, dan merusak tanah dantanaman milik Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yangmenimbulkan berbagai kerusakan, juga telah dilaporkan Tergugat DalamKonvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi ke berbagai instansi Pemerintah,Bupati
Labuhanbatu, DPRD Labuhanbatu, Kapolres Labuhanbatu, KapoldaSumatera Utara ;Bahwa, Tergugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memperolehtanah tersebut adalah melalui pembukaan tanah bebas Negara, pada tahun1971 sampai sekarang, dan kepemilikan Tergugat Dalam Konvensi/PenggugatDalam Rekonvensi atas tanah tersebut dilindungi oleh undangundang,sehingga alas hak Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensisangat jelas dan terang, oleh karenanya jelas, dalil gugatan Penggugat DalamKonvensi
Surat Bupati Labuhanbatu Nomor 140/556.0/Pem/PD/2001 Tanggal 5 Nopember 2001 TentangHal. 21 dari 24 hal. Put. No. 625 PK/Pdt/2011pengesahan hasil pembentukan Badan Perwakilan Desa(BPD), Desa Tebinglinggahara baru termasuk SaterSimamora sebagai anggota BPD Bilah HuluLabuhanbatu ;Il. Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hukum atau Sesuatu KekeliruanNyata :1.
101 — 23
LabuhanbatuUtara tahun anggaran 2010;Lampiran Il Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 24tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang anggaranpendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010;Laporan semester untuk barang dan jasa Dinas KesehatanKab. Labuhanbatu Utara TA 2010;Laporan semester II untuk barang dan jasa Dinas KesehatanKab. Labuhanbatu Utara TA 2010;Laporan semester untuk barang dan jasa Dinas KesehatanKab.
Labuhanbatu Utara TA 2011;Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara tentang standar hargabarang atau peralatan kebutuhan Pemerintah Kab. LabuhanbatuUtara TA 2010;Aset tetap Kantor Dinas Kesehatan Kab.
Labuhanbatu UtaraNomor : 821.24/ 260/2009 tanggal 18 Juni 2009 atas nama TigorPasaribu, AMK sebagai Kepala UPTD Puskesmas SimangalanKec.
Bupati Labuhanbatu Utara No. 821.2/674/2009 tanggal 28Desember 2009 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SuratKeputusan Pj. Bupati Labuhhanbatu Utara No. 900/125/221/DPPKAD1/2010yang juga selaku Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danKetua Panita Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada DinasKesehatan Labuhanbatu Utara, serta bersama dengan Sdri. Nitra Herawatyselaku Direktur CV.
Bupati Labuhanbatu Utara No. 821.2/674/2009 tanggal 28Desember 2009 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SuratKeputusan Pj. Bupati Labuhhanbatu Utara No. 900/125/221/DPPKAD1/2010yang juga selaku Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danKetua Panita Lelang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada DinasKesehatan Labuhanbatu Utara, serta bersama Sdri. Nitra Herawaty selakuDirektur CV.
Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Utara
Tergugat:
PT. SIRATA-RATA ALAS TONGA
Turut Tergugat:
Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Utara
7 — 10
1 (satu) shif, menunggu adanya putusan hukum terkaitmasalah tersebut, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak,dengan alasan sebagai berikut: Bahwa terkait permasalahan bongkar muat antara Penggugatdengan Turut Tergugat di PMKS milik Tergugat, telah tercapaikesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Surat KesepakatanHalaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2021/PN RapBersama tanggal 15 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Penggugatdengan Turut Tergugat serta diketahui oleh Bupati
Labuhanbatu Utara,Dandim 0209/LB dan Kapolres Labuhanbatu, memuat halhal sebagaiberikut:1.
Bahwa disamping itu, sebelum ditandatanganinya SuratKesepakatan Bersama tanggal 15 Juli 2021 antara Penggugat dengan TurutTergugat yang diketahui oleh Bupati Labuhanbatu Utara, Dandim 0209/LBdan Kapolres Labuhanbatu, Tergugat juga telah melakukan upayapenyelesaian dengan melakukan perundingan dengan pihak Penggugat danTurut Tergugat bersama Kapolsek Aek Natas, dimana diperoleh kesimpulankegiatan bongkar muat dihentikan untuk sementara (standvas),sebagaimana surat Tergugat Nomor 074/BU/SRT/VII/2021
Labuhanbatu Utara,Dandim 0209/LB dan Kapolres Labuhanbatu, memuat halhal sebagaiberikut:a.
Labuhanbatu Utara, Dandim0209/LB dan Kapolres Labuhanbatu, Tergugat juga telah melakukanupaya penyelesaian dengan melakukan perundingan dengan pihakPenggugat dan Turut Tergugat bersama Kapolsek Aek Natas, dimanadiperoleh kesimpulan kegiatan bongkar muat dihentikan untuksementara (Standvas), sebagaimana surat Tergugat Nomor074/BU/SRT/VII/2021 tanggal 04 Juli 2021, yang diketahui oleh KetuaPUK Penggugat dan Ketua PUK Turut Tergugat; Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas, maka perbuatanTergugat
Terbanding/Penuntut Umum : RIAMOR BANGUN,SH
334 — 217
DASCHAR AULIA No. 821.24/21/BKD/II/2015;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 134 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dan Jaminan Persalinan (JAmpersal) Dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan);
- 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 38 Tahun 2104 (Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan);
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 22 Tahun 2014 (Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
Disita dari : dr.
DASCHAR AULIA sebagai Direktur Rumah SakitUmum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkanSurat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/146.b/BKD/II/2011tanggal 08 Nopember 2011, bersamasama dengan saksi RAHMAWATI HASIBUAN(Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan RSUDKotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Keputusan BupatiLabuhanbatu Selatan Nomor; 900/309/DPPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013dan saksi RIDWAN EFFENDI selaku Bendahara
Daschar Aulia dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor :821.24/146.b/BKD/II/2011 tanggal 08 Nopember 2011, terdakwa dr. DASCHARAULIA menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekaligus terdakwa dr.
Hal tersebut disebabkan Kabupaten Labuhanbatu Selatanbelum menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait PAD yangbersumber dari retribusi tersebut, sehingga sesuai dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan KabupatenLabuhanbatu Selatan pasal 20 yang mengatakan sebelum PemerintahKabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan peraturan daerah dan peraturanbupati sebagai pelaksanaan UndangUndang ini, semua peraturan daerah danPeraturan Bupati Labuhanbatu sepanjang
DASCHAR AULIA sebagai Direktur Rumah SakitUmum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkanSurat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/146.b/BKD/II/2011tanggal 08 Nopember 2011, bersamasama dengan saksi RAHMAWATI HASIBUAN(Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan RSUDKotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Keputusan BupatiLabuhanbatu Selatan Nomor; 900/309/DPPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013dan saksi RIDWAN EFFENDI (Penuntutan
Selatan)4. 1 (Satu) Bundel fotocopy legalisirPeraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 22 Tahun 2014(Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan NasionalPada Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang KabupatenLabuhanbatu Selatan)Disita dari : dr.
SEPSTIAN TARIGAN,SH
Terdakwa:
KAMALUDDIN HASIBUAN,SE
132 — 24
persetujuan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 berikut lampirannya;
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Berita Acara Musyawarah Desa, tanggal 25 Juli 2017 tentang Prioritas Pembangunan Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Daftar Hadir Pertemuan Rapat, tanggal 25 Juli 2017 tentang Rapat Musyawarah Desa tahun 2017;
- 1 (satu) set Peraturan Bupati
Labuhanbatu Utara Nomor 04 tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017 berikut lampirannya;
- 1 (satu) set Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 07 tahun 2017, tanggal 17 Pebruari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017 berikut lampirannya;
- 1 (satu) set
Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 15 tahun 2017, tanggal 24 Pebruari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017 berikut lampirannya;
- 4 (empat) lembar fotocopi legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Lobu Rampah Nomor : 141/14/LR/2017, tanggal 26 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pemegang Kekuasaan Pengelola Kekuasaan Keuangan Desa, Koordinator Pejabat Teknis Pengelolaan
Labuhanbatu Utara Nomor : 141/222/DPMPD/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Lobu Rampah, Kepala Desa Marbau Selatan, Kepala Desa Babussalam, Kepala Desa Pulo Bargot, dan Kepala Desa Aek Hitetoras serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lobu Rampah, Penjabat Kepala Desa Marbau Selatan, Penjabat Kepala Desa Babussalam, Penjabat Kepala Desa Pulo Bargot dan Penjabat Kepala Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, berikut lampirannya;
- 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 900/27.A/DPMD/2017, tanggal 17 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun anggaran 2017 berikut lampirannya;
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1122/ /DPMD/2017, tanggal 16 Oktober 2017 berikut lampirannya;
- 1 (satu) set fotocopi Laporan Kegiatan Tim
31 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Azwar Matondang selaku Wakil Kepala DinasKesehatan Kabupaten Labuhan Batu sesuai Surat Keputusan Bupati LabuhanBatu Nomor : 821.24/1993/BKDV/2004 tanggal 12 Agustus 2004, secarabersamasama maupun bertindak sendirisendiri dengan 1. DJAMATUNANGKAT selaku Bendaharawan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu(DPO), 2. ARWIN NASUTION selaku Pemimpin PT. Bank Sumut CabangRantau Prapat (Tingkat Kasasi), 3. YAFIZHAM selaku Kasie Kredit PT. BankSumut Cabang Rantau Prapat (Terpidana) dan 4.
Azwar Matondang selaku Wakil Kepala DinasKesehatan Kabupaten Labuhan Batu sesuai Surat Keputusan Bupati LabuhanBatu Nomor : 821.24/1993/BKDV/2004 tanggal 12 Agustus 2004, secarabersamasama maupun bertindak sendirisendiri dengan 1.
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
278 — 128
Perkara : PDS08/L.2.18/F.3/08/2020 tanggal 27 Januari 2021 sebagai berikut :KESATU :Halaman 2 dari 187 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PT MDNBahwa Terdakwa Muhammad Haitamy Jasni, SKM selaku Aparatur Sipil Negara(ASN) yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala PuskesmasPerlayuan Tahun Anggaran 2019 pada Puskesmas Perlayuan berdasarkanKeputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 821.1 / 1488 / BKDI / 2014 tanggal 26 Mei2014 Jo Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 094 / 1305 /BKPPI/ 2019tanggal 02
Labuhanbatu 821.1 / 1488 / BKDI /2014 tanggal 26 Mei 2014 Jo Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 094 /1305 /BKPPI/ 2019 tanggal 02 April 2019 tentang Penghunjukan PelaksanaTugas Kepala Puskesmas Perlayuan Kabupaten Labuhanbatu dengan saksi HildaMilda (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin Tanggal 12 Agustus2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu hari lain di bulanAgustus tahun 2019 bertempat di Jalan Menara Rantauprapat KabupatenLabuhanbatu sampai dengan pada
Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KitabUndangUndang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Pidana.ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa Muhammad Haitamy Jasni, SKM selaku Aparatur Sipil Negara(ASN) yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala PuskesmasPerlayuan Tahun Anggaran 2019 pada Puskesmas Perlayuan berdasarkanKeputusan Bupati Labuhanbatu 821.1 / 1488 / BKDI / 2014 tanggal 26 Mei 2014Jo Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 094 / 1305 /BKPPI/ 2019 tanggal 02April 2019 tentang Penghunjukan
Labuhanbatu 821.1 / 1488 / BKDI /2014 tanggal 26 Mei 2014 Jo Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 094 /1305 /BKPPI/ 2019 tanggal 02 April 2019 tentang Penghunjukan PelaksanaTugas Kepala Puskesmas Perlayuan Kabupaten Labuhanbatu dengan saksi HildaMilda (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin Tanggal 12 Agustus2019 sekira pukul 16.00 WIB WIB atau setidaktidaknya pada suatu hari lain dibulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jalan Menara Rantauprapat KabupatenLabuhanbatu sampai dengan
123 — 31
menyuruh melakukanatau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat3merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu SelatanNomor : 01 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu SelatanTahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati
Labuhanbatu Selatan Nomor : 9Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 Tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TahunAnggaran 2011 telah dianggarakan dana untuk Dinas Pekerjaan UmumPertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan denganperuntukan Proyek Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air MerahMenuju Dusun BIS II Tolan Pekan Kecamatan Kampung Rakyat KabupatenLabuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 dengan pagu sebesar Rp.690.000.000, (enam ratus
Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu SelatanTahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 9Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 Tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TahunAnggaran 2011 telah dianggarakan dana untuk Dinas Pekerjaan UmumPertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan batu Selatan denganperuntukan Proyek Pengaspalan Jalan Dusun Air Serdang Desa Air
70 — 72
Sri Perlak kami kembalikan kepada Saudara untuk dilakukan penyelesaianmasalahnya tersebut angka 1, dikeluarkan (enclave) dari Peta bidang tanah atasbidangbidang tersebut angka 2, dilakukan perbaikan Nomor Identifikasi BidangTanah (NIB) tersebut angka 3 dan melengkapi kekurangan tersebut angka 4 diatas.Menimbang, bahwa pengembalian berkas tidak sematamata karena tidakdipenuhinya permintaan pelepasan lahan dari Bupati Labuhanbatu Utara olehPenggugat / Terbanding, akan tetapi ada tiga hal lainnya yang
274 — 77
2015/PN.Rapsengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi SumateraUtara, dengan uraian kronologis sebagai berikut :a.Pada tanggal 20 Mei 2013, PEMOHON mengajukan suratpermohonan informasi kepada Sekretaris Daerah PemkabLabuhanbatu tentang Peraturan Daerah KabupatenLabuhanbatu beserta turunannya yang diterima StafSekretariat Pemkab Labuhanbatu bernama Nova ;Pada tanggal 5 Juni 2013, PEMOHON mengajukan suratkeberatan permohonan informasi kepada atasan SekretarisDaerah Pemkab Labuhanbatu, yakni Bupati
Labuhanbatu yangditerima Staf Sekretariat Pemkab Labuhanbatu bernama Nova,karena surat permohonan informasi yang diajukan padatanggal 20 Mei 2013 tak ditanggapi ;Pada tanggal 30 July 2013, PEMOHON mengajukan suratpermohonan penyelesaian sengketa informasi public kepadaKomisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan registernomor: 46/KIPSU/S/VIII/2013 ;Pada tanggal 10 September 2013, PEMOHON dan SekretarisDaerah Pemkab Labuhanbatu (diwakili Kuasanya) menjalaniproses persidangan sengketa informasi
Sekdakab, ALI USMAN HARAHAP menjawab somasi tersebut sesuaidengan surat Bupati Labuhanbatu Nomor:480/456/HUM/2013, tanggal 19Desember 2013 yang menjelaskan bahwa PERDA sudah di Upload danOnline di Website Resmi Pemkab Labuhanbatu yaitulabuhanbatukab.go.id. Berdasarkan penjelasan Pemohon tersebut makaKA SPKC, AIPTU R. SIMANJUNTAK menerima Laporan pengaduan dariPemohon yang dituangkan dalam Laporan PolisiNomor:LP/42/V2014/SU/RESLBH, tanggal 13 Januari 2014, yang padaintinya melaporkan bahwa Plt.
Bukti P5Sekretaris Daerah Pemkab Labuhanbatu tentangPeraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu besertaturunannya ;: Foto copy surat keberatan permohonaninformasitertanggal 5 Juni 2013 yang diajukan PEMOHONkepada Bupati Labuhanbatu selaku atasan PitSekdakab Labuhanbatu;Foto copy ekspedisi surat permohonan informasikepada Plt Sekretaris Daerah Pemkab Labuhanbatutentang Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatubeserta turunannya dan ekspedisi surat keberatanpermohonan informasi kepada Bupati Labuhanbatuselaku
BAHRIUN RAMBE
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
Intervensi:
JAPPAR SIDDIK
138 — 106
menguraikan secaraterang, tegas dan jelas tentang kepentingannyayang dirugikan berkaitan dengan diterbitkannyaobjek sengketa oleh Tergugat tersebut kecualihanya menyebutkan kedudukannya sebagaianggota DPRD KabupatenLabuhan BatuSelatan ; Bahwa agar Penggugat menjadi maklum danmMampu memahami dasar penerbitan objeksengketa secara baik dan benar, maka dapatlahdijelaskan tentang kedudukan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa hanyalah bersifatmeresmikan usulan dan permohonanyangdisampaikan oleh Bupati
LabuhanBatu Selatan melalui Surat Nomor : 170/663/PEMOTDA/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal PengajuanCalon Anggota DPRD Pengganti Antar WaktuKabupaten Labuhan Batu Selatan Masa Jabatan20142019 sebagai tindak lanjut dari Surat KetuaDPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor :170/43/DPRDLBS/2018 tanggal 23 April 2018perihal Pengajuan Calon Anggota DPRD PenggantiAntar Waktu Kabupaten Labuhan Batu Selatan MasaJabatan 20142019 atas nama Jappar Siddiksebagaimana ditentukan dalam pasal 102 ayat 2huruf e
Foto copy Surat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatankepada Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor170/43/DPRDLBS/2018 tertanggal 23 April 2018 PerihalPengajuan Calon Anggota DPRD PAW KabupatenLabuhanbatu Selatan.CGH THK SRG AWG EEE VE DEE EER eee ee vaeda2 40049 coRRTRREE ERIE ESRERRRRE (Bukti T.
Foto copy Surat Bupati Labuhanbatu Selatan kepadaGubernur Sumatera Utara Nomor : 170/633/PEMOTDA/2018 tertanggal 22 Mei 2018 Perihal PengajuanCalon Anggota PAW Kabupaten Labuhanbatu SelatanMasa Jabatan 20142019.nee ne nana nate nates (Bukti T6);7.
30 — 15
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat(1) KUHPidana ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor 5145/105/c2/87.3tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil danmenjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan KabupatenLabuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor :954/31/DPPKAD
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1)KUHPidana ;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor 5145/105/c2/87.3tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil danmenjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan KabupatenLabuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor :954
25 — 1
Bupati labuhanbatu SelatanSekretaris Daerah Kabupaten Nomor : 800/21/73/H.Kab/2014 tanggal 24Nopember 2014.Bahwa upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan denganMediator Niva Resna, S.Ag hakim Pengadilan Agama Rantauprapat akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil.Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin menasehatidan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan damai dankembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.Bahwa, kemudian dibacakanlah surat
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC.
325 — 58
BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC.Belungkut pada tanggal 6 Januari 2011 diKantor Bupati Labuhanbatu Utara berdasarkan surat undanganWakil Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 005/08/Tapem/2011tanggal 4 Januari 2011;Surat Bupati Labuhanbatu) Utara Nomor593/24/Tapem/2011 tanggal 7 Januari 2011 kepada KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SumateraUtara perihal Rekonstruksi batas PT. SHJ dan PT.
Blungkut, isinyaantara menindaklanjuti Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor :593/24/Tapem/2011 tanggal 7 Januari 2011 perihal Rekonstruksibatas PT. SHJ dan khususnya PT.
Hasilnyatelah diekpose di Kantor Bupati Labuhanbatu Utara. Akan tetapimasyarakat dan Para Kepala Desa yang terkait sengketa tanahdengan PT.
BUPATI LABUHANBATU C.q CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR,beralamat di Jalan Pembangunan No.6, Desa Negeri Lama Seberang,HalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap377.Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara,sebagai Turut Tergugat Rekonvensi 13;NOTARIS/PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT,SH, beralamat di Jalan A.
Blungkut, selanjutnya diberitanda bukti T.XV420;Fotocopy Surat Bupati Labuhanbatu Utara No.593/1796/Tapem/2012 tanggal 14 September 2012 perihal PermasalahanSengketa Lahan Antara Masyarakat dengan PT.
158 — 50
Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mana daftar alatkesehatan yang diperlihnatkan oleh Terdakwa dan JOHAN TANCHO tersebutadalah sama dengan daftar alat kesehatan yang diserahkan oleh JOHANWINATA kepada SYAHRULAN dan pada pertemuan tersebut telah disepakatiapabila JOHAN TANCHO dan Terdakwa membeli alatalat kesehatan tersebutmaka Terdakwa dan JOHAN TANCHO harus membayar seharga Rp.10.300.000.000, dengan uang muka sebesar 30% yaitu sebesar Rp.3.100.000.000.Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 Bupati
Labuhanbatu Selatan WILDANASWAN TANJUNG menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 105 tahun 2012Halaman 7Putusan Sela Pengadilan TIPIKORNo.116/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdntentang Penetapan Perangkat Organisasi Pengguna Anggaran KegiatanPemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan Prasarana Dinas KesehatanKabupaten Labuhanbatu Selatan sumber dana APBN TP TA 2012menetapkan Dr RUSMAN LUBIS, Sp.B,FinaCS sebagai Kuasa PenggunaAnggaran dan menetapkan SYAHRULAN SKM sebagai Pejabat PembuatKomitmen dan menetapkan dr
Labuhanbatu Selatan WILDANASWAN TANJUNG menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 105 tahun 2012tentang Penetapan Perangkat Organisasi Pengguna Anggaran KegiatanPemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan Prasarana Dinas KesehatanKabupaten Labuhanbatu Selatan sumber dana APBN TP TA 2012menetapkan Dr RUSMAN LUBIS, Sp.B,FinaCS sebagai Kuasa PenggunaAnggaran dan menetapkan SYAHRULAN SKM sebagai Pejabat PembuatKomitmen dan menetapkan dr DONI IRWANSYAH DALIMUNTHE sebagaiHalaman 23Putusan Sela Pengadilan
Labuhanbatu Selatan WILDANASWAN TANJUNG menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 105 tahun 2012tentang Penetapan Perangkat Organisasi Pengguna Anggaran KegiatanPemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan Prasarana Dinas KesehatanKabupaten Labuhanbatu Selatan sumber dana APBN TP TA 2012menetapkan Dr RUSMAN LUBIS, Sp.B,FinaCS sebagai Kuasa PenggunaAnggaran dan menetapkan SYAHRULAN SKM sebagai Pejabat PembuatKomitmen dan menetapkan dr DONI IRWANSYAH DALIMUNTHE sebagaiHalaman 38Putusan Sela Pengadilan
Labuhanbatu Selatan WILDANASWAN TANJUNG menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 105 tahun 2012tentang Penetapan Perangkat Organisasi Pengguna Anggaran KegiatanPemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan Prasarana Dinas KesehatanKabupaten Labuhanbatu Selatan sumber dana APBN TP TA 2012menetapkan Dr RUSMAN LUBIS, Sp.B,FinaCS sebagai Kuasa PenggunaAnggaran dan menetapkan SYAHRULAN SKM sebagai Pejabat PembuatKomitmen dan menetapkan dr DONI IRWANSYAH DALIMUNTHE sebagaiPejabat Penerbit SPM, menetapkan
SUSI SIHOMBING,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SYAHPUTRA
41 — 4
Perkebunan Nusantara IV (PERSERO) tanggal 24 Oktober 2012Tertandatangan Bupati Labuhanbatu Utara;Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak atau mendapat ijin memanenatau memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan BerangirKecamatan. Na IXX Kabupaten. Labuhanbatu Utara;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memanen atau memungut buahkelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Berangir Kecamatan. Na IXXKabupaten.