., pasal 6 (e) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal inisejalan dengan kaedah fighiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybahwa anNazarr, Jilid , hal. 121 yang diambil alin menjadi pendapat majelis hakimyang artiya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapattersebut di atas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota

yang mengemukakanpendapatnya sebagai berikut;Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak Pemohon dan calonisteri anak Pemohon mengaku telah melakukan perbuatan zina;Menimbang, bahwa di dalam AQuran terdapat ayat, yang selanjutnyadiambil alin sebagai pertimbangan untuk dissenting opinion ini, yang dijadikandasar oleh para ulama tentang terlarangnya pernikahan antara orangorangyang berzina.

Karena itu, mudarat tersebut harusdicegah sebagaimana kaidah ushul figh yang diambil alih menjadipertimbangan dalam dissenting opinion ini,Wblaodl ub we erao wlaois >Mencegah mudarrat harus lebih didahulukan daripada merath maslahat.Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertingan tersebut diatas,Hakim Anggota berpendapat bahwa seharusnya permohonan Pemohondinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secarabersungguhsungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namunhal

Bahwa Perkara a quo diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung dengan Dissenting Opinion,b. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta hukum yang timbul didalam persidangan, yaitu bahwa Termohon Kasasi I/Termohon Banding I/Halaman 15 dari 27 halaman.

Unah binti Muhammad tidak pernah memiliki tanah di Persil 81;PERKARA A QUO DIPUTUSKAN DISSENTING OPINION;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungmemberikan putusan dissenting opinion atas perkara a quo. Di manaHakim Anggota memberikan putusan berbeda dengan 2 (dua) MajelisHakim yang lainnya;Halaman 16 dari 27 halaman. Putusan Nomor 485 K/TUN/20152.

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ANGGOTA YANG MEMBERIKANPUTUSAN DISSENTING OPINION;5.Bahwa Hakim Anggota memberikan Dissenting Opinion yangmemutuskan sebagai berikut (vide Pertimbangan Hukum halaman 96,alinea ke2 dari atas, baris ke14 27 dani atas).:...

200/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 09 Desember 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UndangUndang No.14 Tahun1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 dalam MusyawarahMajelis Hakim Agung pada tanggal 26 Agustus 2013 terdapat perbedaan pendapat(Dissenting

Opinion) dari (Pembaca II) Hakim Anggota PROF.

sudah tetap dan benar, namun putusan tersebutdidasarkan pada dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang tidak sah atau batal demihukum, maka sesuai dengan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dimilikiMahkamah Agung akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, denganmengadili sendiri untuk memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum memperbaikidakwaannya dan diajukan kembali agar supaya perkara tersebut diperiksa ulang diPengadilan Negeri setempat.Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perdedaan pendapat (Dissenting

Opinion)antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 setelah majelisbermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasiyang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan dikabulkan ;Hal. 7 dari 9 hal.

kamar Terdakwa lalu disuruh Terdakwa masuk ke kamarnyadan menyuruh korban memegang alat kelaminnya dan Terdakwa menciumi korbansampai ke vagina sebagaimana terbukti dalam visum et repertum tanggal 27 September2012 dimana ditemukan tandatanda trauma tumpul berupa luka lecet di daerahkemaluan korban Kayla yang telah mengalami penyembuhan, dan atas perbuatantersebut Terdakwa dikenakan Pasal 81 UndangUndang No. 23 Tahun 2002.Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaanpendapat (dissenting

opinion) dari Prof.

Namunhukuman Terdakwa tidak sama dengan hukuman orang dewasa (vide Pasal 26Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997).d Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, tidak mempunyai alasan yang cukupuntuk menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa, melainkan Terdakwa harusdijatuhi pidana penjara yang tidak sama dengan pidana orang dewasa.Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dantelah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, makasesuai Pasal 30 Ayat 3 UndangUndang

., berbeda pendapat(dissenting opinion) dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa Alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena JudexFacti telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum terutama HukumAcara Pidana, telah mengambil putusan tidak berdasarkan fakta Hukumyang terungkap di persidangan. Judex Facti telah menerapkan Pasal 127Hal. 7 dari 9 hal. Put.

harus berdasarkanfakta sehingga Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi disebut denganJudex Facti; Bahwa menurut Fakta Hukum ketika Terdakwa digeledah oleh PetugasKepolisian, pada Terdakwa telah ditemukan ganja sebanyak 1 (satu) paketkecil yang dibungkus dengan kertas putih di saku celana bagian depansebelah kiri;Dengan demikian perbuatan Terdakwa secara melawan Hukum memilikidan menguasai Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman telahterbukti;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(Dissenting

Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakandengan sungguhsungguh, tetapi tidak terjadi permufakatan, maka sesuaiPasal 182 Ayat (6) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana / KUHAP) Jo.

PengadilanTinggi dengan pidana selama 2 (dua) tahun, dan merupakan penilaian terhadap hasilpembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi yang bukanmerupakan alasan kasasi;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKabupaten Cirebon tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam Musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sunguhsunguhtetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat(dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof.

) buah kotak warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu dalamplastik klip kecil berat 0,156 gram, 1 (satu) buah pipet dari kaca, dan 1(satu) buah sendok dari potongan sedotan yang menurut Terdakwa dibelidari Joko seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) laludibagi 4 dan Terdakwa jual kepada Ferry Adi Pamungkas untukmendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 25Juni 2013, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting

Opinion) dari anggota majelis yangmemeriksa dan memutus perkara ini, yaitu PROF.DR.

SURYA JAYA,S.H., M.Hum.) mengusulkan kabul kasasi Terdakwa, batal Judex Facti, adilisendiri, terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion)diantara para anggota majelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapitidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

pertimbangan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan TinggiJakarta No. 331/PID/2010/ PT.DKI tanggal O02 Nopember 2010yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo. 139/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2010 tidakdapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkandan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebutseperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agungpada tanggal 27 April 2011, terdapat perbedaan pendapat(Dissenting

Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa danmemutus perkara ini, yaitu.

Rp. 254.150.000,(dua ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh riburupiah), Terdakwa hanya membayar sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) yang sudah diterimasaksi, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakaningkar janji / wanprestasi ; Oleh karena itu meskipun perbuatan Terdakwa ada /terjadi namun bukan merupakan tindak pidana ;Saran : Kabul KasasiBatal Judex FactiAdili Sendiri (Terdakwa : ontslag van allerechtsvervolging) ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaanpendapat (Dissenting

Opinion) di antara para AnggotaMajelis dan telah diusahakan dengan sungguh sungguh, tetapitidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelahbermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak,yaitu. mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiJAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATANtersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi JaksaPenuntut Umumdikabulkan

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhokum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PenuntutUmum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissentingopinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai denganketentuan Pasal 30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung, perbedaan pendapat (dissenting

opinion) dari HakimAgung Sumardijatmo, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut : Bahwa terlepas alasan kasasi Pemohon Kasasi Putusan Judex FactiPengadilan Negeri Meulaboh Nomor 175/Pid.B/2017/PN Mbo, tanggal 10Januari 2018 yang menyatakan Terdakwa FIRDAUS bin Alm.

atas pertimbangan Pengadilan tingkatPertama untuk itu Hakim Anggota II memberikan pendapat yang berbeda)Disenting Opinion) sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majleis Hakim tidakterdapat persamaan pendapat, terjadi perbedaan pendapat antaraHakim Anggota II (Binsar Siregar, SH.MHum) dengan Ketua Majelis yangsependapat dengan Hakim Anggota yang sependapat dan menguatkanputusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga dalam perkara ini HakimAnggota II mengemukakan pendapat yang berbeda (dissenting

opinion)sebagai berikut:Pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) dari HakimAnggota II, sebagai berikut: Bahwa gugatan Penggugat tentang wanprestasi yang dilakukanpara Penggugat dengan tuntutan ganti rugi adalah tidak beralasanhukum oleh karenanya gugatan harus ditolak dengan alasan sebagaiberikut:1.

., berbeda pendapat(dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban semula telah terjadikesepakatan bahwa Terdakwa telah menyanggupi akan membelikansepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, akan tetapi oleh Terdakwadibelikan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, dengan alasanbahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang tersedia di dealer adalahwarna putih, sedangkan warna hitam harus indent (menunggupemesanan) ;e Bahwa saksi korban tidak mau menerima

tidak sesuai dengan apa yangdiperjanjikan ; Bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa tidakmemenuhi apa yang diinginkan oleh saksi korban sesuai dengan apayang diperjanjikan semula, dengan demikian berarti Terdakwa telahmelakukan wanprestasi yang merupakan ranah keperdataan dan tidaktermasuk ranah perbuatan pidana;e Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasidari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting

Opinion)diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapi tidaktercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP jo.

., berbeda pendapat (dissenting opinion), denganpertimbangan sebagai berikut :Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut:1 Bahwa niat awal Terdakwa untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uangkepada Darmawan dengan jaminan SHM Nomor 4970, kemudian berubah menjadiperjanjian jual beli, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undangundang, kepatutan serta asas perjanjian sehingga dapat mengakibatkan perjanjian jual belitersebut

selaku pihak (pembeli) yangberitikad buruk, sehingga tidak dilindungi oleh hukum;5 Masalah ini sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur perdata, untukmenentukan apakah benar terjadi dalam prosedur penandatangan akta penjanjian (jual beliatau pinjam meminjam uang), tipu muslihat, apakah benar pada saat penandatangananakat Terdakwa tidak dibacakan oleh pihak notaris sehingga menyebabkan akta tersebuttidak sah/batal dan sebagainya;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting

Opinion)diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapi tidaktercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undangundang Nomor 5 Tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimanatersebut di bawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusanJudex

Binsar M.Gultom, SH, SE, MH melakukan dissenting opinion (tidaksependapat dengan pendapat Hakim Anggota dan AnggotaIl.

Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugatuntuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena dalam permusyawaratanMajelis Hakim telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion), makasesuai menurut Pasal 14 ayat (3) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pendapat yang diambil adalahberdasarkan suara terbanyak;Menimbang, bahwa oleh karena pendapat Ketua Majelis (Dr.

No. 542K/P1D/201 1Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agungberdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihatbahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeridengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itupermohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasiberdasarkan Pasal 244 Undang Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP)harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agungpada tanggal 25 Mei 2011, terdapat perbedaan pendapat(Dissenting

Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksadan memutus perkara ini, yaitu H.

Meskipun paraTerdakwa merasa memiliki tidak diperkenankan Terdakwalangsung mengambil tindakan dengan memasuki tanahsaksi dan melakukan tindakan layaknya seorang pemiliktanah, dengan demikian perbuatan Terdakwa menaffikkankeberadaan lembaga peradilan yang akan memutussengketa kepemilikan dan tindakan Terdakwa merupakanperbuatan main hakim sendiri;Atas dasar hal tersebut kasasi Jaksa Penuntut Umumberalasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaanpendapat (Dissenting Opinion

Perlakuan kasar Theresiamenyiasati jiwa anakanak yang masih belum dewasa itu;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapatperbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yaitu (Prof. Dr.Mieke Komar, SH.

No.10 K/PDT/2008 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(Dissenting Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakandengan sungguhsungguh, akan tetapi tidak tercapai permufakatan, makasesuai Pasal 30 ayat 3 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusanPengadilan Tinggi Padang Nomor 135/PID.SUS/2017/PT PDG. tanggal 2Oktober 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor187/Pid.Sus/2017/ PN.Pdg, tanggal 19 Juli 2017 harus diperbaiki mengenailamanya pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmenolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut:Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaHalaman 5 dari 11 hal.

Putusan No. 48 K/PID.SUS/2018an pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof. Dr.

membuatpertimbangan hukumnya alasannya adalah sebagai berikut:Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Juli 2010No. 44/Pdt.G/2010/PN.Bdg adalah suatu putusan yang diawalidengan dibuatnya pertimbanganpertimbangan hukum olehMajelis Hakim akan tetapi pertimbanganpertimbanganhukumnya tersebut tidaklah dibuat berdasarkan kesepakatanmajelis Hakim secara bulat melainkan satu anggota MajelisHakim yang kebetulan merangkap sebagai Ketua Majelis telahmelakukan sikap yang berbeda /pandangan yang berbeda(Dissenting

Opinion) dengan 2 anggota Majelis Hakim yanglainnya dimana alasanalasan dari Dissenting Opinionnya tersebuttelah diuraikannya secara lengkap terperinci dalam putusantersebut akan tetapi Judex Facti (Majelis Hakim pada TingkatBanding) tidak sedikitpun membahas, menguraikan,mempertimbangkan tentang dissenting opinion tersebutsebagaimana mestinya, sebaliknya justru telah mengabaikankeberadaannya Dissenting Opinion tersebut, maka dengandemikian Majelis hakim pada Tingkat banding dalampertimbangan hukumnya

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada NegaraMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai Eksepsi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, telah mengambil putusan terhadap gugatan Penggugat a quo dengan 1 (satu) orang anggota Majelis Hakim mengajukan pendapat berbeda;Pendapat berbeda (Dissenting Opinion)Hakim Anggota : Drs. ABD. MALIK BRAM, S.H.,MH1.

PERKARA1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterimaDALAM REKONVENSI1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterimaDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI1.Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada NegaraMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmengenai Eksepsi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, telah mengambil putusanterhadap gugatan Penggugat a quo dengan 1 (satu) orang anggota Majelis Hakimmengajukan pendapat berbeda;Pendapat berbeda (Dissenting

Opinion)Hakim Anggota : Drs.

tentang kesalahan yang dilakukanoleh Penggugat dan adanya kontradiktif /perbedaan antara Positadan Petitum Surat Gugatan Tergugat/Terlawan tersebut, yangmenjadikannya alasan dan keberatan dari dari Penggugat/Pelawanm Kontra Memori Kasasinya bahwa antara Posita Surat Gugatandengan Petitumnya dari Tergugat/Terlawan yang tidak adakausalitas sama sekali.Bahwa disamping itu Penggugat/Pelawan juga telah mengajukandalam Kontra Memori Kasasi nya tentang putusan dan pertimbangandua orang anggota Judex Factie (Dissenting

Opinion) yang telahsangat tepat dan benar dalam putusannya No.21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk tanggal 11 Februari 2012 di tingkat awalPengadilan Hubungan Industrial yang mana dalam pokok perkara(Posita) adanya kejanggalan dari Gugatan Tergugat/Terlawan yangtidak sama dengan Petitum (tuntutannya) berakibat gugatan itumenjadi Obscure Libels ( kabur tidak jelas ), namun penjelasandari Penggugat/Pelawan ini tidak digubris oleh Yang Mulia MajelisHakim Agung Tingkat Kasasi tanpa ada pertimbangan dengansebabsebabnya.Bahwa

Judex Factie pada tingkat awal Putusan No. 21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk tanggal 11 Februari 2012 telah tepat dan benardalam seluruh pertimbangannya maupun putusannya pada perkaraaquo walaupun ada dissenting opinion antara dua (2) orang anggotakarena dissenting opinion bukanlah masalah dalam pengambilkeputusan tetapi merupakan hal yang biasa saja.

Hal tersebutmemang sudah sah berdasarkan hukum suatu yang Iumrah diaturmenurut ketentuan hukum Undangundang Nomor 4 Tahun 2004Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Padt.G/2018/PN Tjktentang Kekuasaan Kehakiman/sekarang UU No. 48/ 2009) adalahadanya penambahan substansi baru mengenai Pendapat Hakimyang Berbeda (Dissenting Opinion) antara lain Judex Factietemenyatakan bahwa ...sebagai langkah mendapatkan hakim yangberkualitas, bermoral, penuh itegritas dan berdedikasi tinggi dalammelaksanakan

opinion nya yang telahberinisiatif dan motivasi untuk menggali serta menemukan adanyaketidak jelasan/Obscure Libels antara Surat Gugatan PositanyaTergugat/Terlawan dengan Petitumnya.16.

Dissenting Opinion Hakim Anggota II1.Bahwa dalam Dissenting Opinion Hakim Anggota II halaman 41 alineake 2 menyatakan : Menimbang, bahwa terhadap halhal yangdisampaikan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota IIpada pokoknya tidak sependapat bahwa Para Tergugat dan TurutTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikanPenggugat...;Bahwa dalam Dissenting Opinion Hakim Anggota II halaman 44 alineake 5 menyatakan : Menimbang, bahwa berdasarkan' segalaberdasarkan surat No.

Savsavubun atau Penggugat dalamperkara a quo.Bahwa dalam Dissenting Opinion Hakim Anggota II halaman 45 alineake 1 menyatakan : Menimbang, bahwa dengan diterimanya surattersebut, maka Tergugat V dalam hal ini kantor KPKNL telah menelitikelangkapan dokumen dari pemohon lelang yakni PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk dan telah dinyatakan lengkap sehingga pada akhirnyaterbit Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S58/WKN.17/KNL.0105/2014 tanggal 20 Oktober 2014 (vide Bukti suratT.V13) dan selanjutnya PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk melaluiTergugat III telah melakukan pengumuman lelang sebanyak 2 (dua) kalimelalui pengumuman tempel atau selebaran, tanggal 22 Oktober 2014(vide Bukti surat T.V14a) dan melalui Surat Kabar Harian AmbonHalaman 20 dari 41 halaman, Putusan Nomor 32/PDT/2015/PT.AMB.Ekspress, tanggal 6 November 2014 sebagai pengumuman lelangkedua (vide Bukti surat T.V14b);Bahwa selanjutnya dalam Dissenting Opinion Hakim Anggota I!

TENTANG DISSENTING OPINION HAKIM ANGGOTA IIBahwa Pembanding/Tergugat V mengambil alih pertimbangan HakimAnggota II dalam pendapat lain berkaitan dengan putusan tersebut, makahal ikhwal yang paling penting adalah apakah benartindakanmenyembunyikan dokumen yang dilakukan oleh Turut Tergugat berkaitan dengan pernyataan Jaminan Hutang yang tidak diteruskansesuai prosedurnya?