Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan :Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi,sedangkan berdasarkan Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 dikatakanbahwa:(1) Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan.(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dantehnologi dan untuk reagensia

Berdasarkan faktafakta yang terungkapdi persidangan bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasaiNarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu)bungkus plastic kecil shabushabu sebanyak 1 (satu) paket/gram shabushabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan tidakdigunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, denganHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2544/Pid.Sus/2020/PN Mdndemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwadalam Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan denganfakta hukum yang ditemukan berdasarkan

dihentikan dandilakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (Satu) bungkus/poket shabuseberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,05 (nol koma nol lima)gram netto ada di kantong bagian depan sebelah kiri celana yang digunakanterdakwa; Bahwa Terdakwa terdakwa tidak mempunyai jjin menjual, membeli,menerima, menguasai, ataupun menyimpan mamupun akanmenggunakannya shabu dari pihak yang berwenang; Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang medis dan tidak bekerjadibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Bahwa Terdakwa terdakwa tidak mempunyai jjin menjual, membeli,menerima, menguasai, ataupun menyimpan mamupun akanmenggunakannya shabu dari pihak yang berwenang; Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang medis dan tidak bekerjadibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menerima, menguasai,memiliki, atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu adalah melanggarhukum, dan terdakwa tidak mempunyai resep dokter;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Undangundangnomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalamjumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Mohammad Nasir, selaku Menteri Riset Dan Tehnologi RI, 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS, yang diwakili oleh M Fadhil, S.H., M.Hum, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas

Put.Nomor 3025kK/Pdt/2019Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29September 2017;KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKANTINGGI REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili olehMohammad Nasir, selaku Menteri Riset Dan Tehnologi RI,berkedudukan di Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, PintuSatu, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si, dan kawankawan,Para

Pegawai pada Kementeriam Riset Dan Tehnologi RI,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September2017;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANYUMAS, yang diwakili oleh M Fadhil, S.H., M.Hum,Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 356358Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikuasa kepada Pardjo Wiyono, S.H., Kepala SeksiPenanganan Masaslh dan Pengendalian Pertanahan, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18September 2017

"Off system yaitu dengan cara pemisahan wewenangdalam manajemen tehnologi yang dilengkapi denganmanajemen tehnologi informasi yang dilengkapi denganpenerapan Standart Operation Presedure (SOP) dimanaPetugas Kantor Cabang (Branch Managemant Team)mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sesuaibidang tugasnya masingmasing. Dengan demikian OffSystem ini tidak mambawahi langsung supevisi Penggugatsebagai Direktur IT tetapi merupakan tanggung jawabkewenangan masingmasing Kantor Cabang ; c.

Foto Kopy Surat Tanda tamat Belajar, Sekolah Tehnologi MenengahNegeri Nganjuk, atas nama Pemohon, nomor 04 OC ou 0041949,tanggal13 Mei tahun 1989, telah dinazegelen,bermaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya (P4);Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan2 orang saksi masingmasing :1.

yang berbunyi : Perubahan yangmenyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, oleh karenanyaPengadilan Agama Ponorogo mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya perkara ini ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 ,yang berupa KartuKeluarga telah terbukti bahwa Pemohon bernama Minto dan orang tuanyabernama Rameli, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 ,yang berupa Foto Kopyljazah Sekolah Tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammenguasai Narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti diamankan dikantor Resnarkoba Polresta Samarinda.

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammenguasai Narkotika jenis shabu tersebut.Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2018/PN Smr Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti diamankan dikantor Resnarkoba Polresta Samarinda.

Menimbang bahwa ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlahterbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuanHalaman 10 dari 13 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2018/PN Smrdan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratoriumsetelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undangundang

sebagai dibawah ini;Menimbang,bahwa terhadap pengertian tanpa hak atau melawan hukummengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atautelah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggarhukum dimana perbuatan nya bertentangan dengan Undang Undang No.35 tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang,bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang ini menyatakanbahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

,dan dalam pasal 8menyebutkan narkotika golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk kepentinganPUTUSAN Nomor :1092 /Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel Halaman 11pelayanan kesehatan;dalam jumlah terbatas narkotika golongan 1 dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi danuntuk reagensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan POM;Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan dirinyatidak ada ijin dari

pihak yang berwenang dalam menjual sabu dan bukandigunakan untuk pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa,tetapi sabutersebut untuk di jual, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukumtelah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang,bahwa tentang unsure jumlahnya~ melebihi 5(lima)gram,berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keteranganterdakwa yang menerangkan bahwa barang bukti berupa sabu ,didapat

Dengan demikian unsur ini telahterpenuhi.2 Tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak, atau melawan hukum adalahsuatu perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif dari si pelaku, atau bertentangandengan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 telah menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Jika Narkotikagolongan I akan dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi harusdalam keadaan yang terbatas.Menimbang, bahwa undangundang menentukan demikian adalah untukmemperketat penggunaan Narkotika tersebut.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rindu Simanjuntak dan Uwen SuryanaDipraja dan Terdakwa Muhamad Fikri Bin Ansori Als Iki telah tenyata fakta TerdakwaMuhamad Fikri Bin Ansori Als Iki telah memiliki 2 (dua) bungkus kertas koran berisikandaun Ganja dengan berat netto

yang dimaksud dengan Penyalah guna ialah menunjukkepada orang sebagai subyek hukum ;Menimbang, bahwa pasal huruf 15 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika memberi arti penyalah guna : adalah orang yang menggunakanNarkotika tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah menentukan Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Jika Narkotika golongan I akan dipergunakan dalam pengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi harus dalam keadaan yang terbatas.Menimbang, bahwa undangundang menentukan demikian adalah untukmemperketat penggunaan Narkotika tersebut.Menimbang, bahwa jika mengikuti ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2)UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya Narkotika diluargolongan I yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tentunyaharus dengan bimbingan dari yang

./2015/PN.Yyk.hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dimana hal tersebut dilarang olehUndangUndang, berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikabahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danatau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, demikian pula dalam ketentuanPasal 8 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I (satu)hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dantehnologi setelah mendapat

layaknyaorang menghisap rokok ganja dengan cara ujunglintingan rokok ganja tersebut dibakar dengan korekapi setelah terbakar lalu rokok dihisap secarabergantian dengan Kusbiyantoro layaknya orangmenghisap rokok ganja dan selanjutnya setelahterdakwa dilakukan test urine di Biddokkes Polda DIYhasilnya menunjukkan Cannabinoids /NarkotikaPositif Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I (satu) berupaganja tersebut bukanlah untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

, danTerdakwa bukanlah seorang petugas lembagapendidikan dan pelatihan serta penelitian danpengembangan pemerintah maupun swasta yangdiberikan ijin menggunakan Narkotika untukkepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi olehMenteri Kesehatan RepublikIndonesia;wonnnn Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;wn Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

berisi NarkotikaGolongan dengan berat 0,1649 gram di genggaman tangan sebelah kanandan menurut terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelidari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) danrencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utara; Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi

terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelidari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) danrencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utaryangkemudian terdakwa ditangkap anggota Kepolisian sektor Pademangan Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan,menguasal atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI danbukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

paket plastic Klib bening berisi Narkotika Golongan denganberat 0,1649 gram di genggaman tangan sebelah kanan dan menurut terdakwabarang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari KONG (DPO) sehargaRp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan di edarkan diKepulauan Pramuka Jakarta Utara;Menimang, bahwa terdakwa membeli, atau menyerahkan narkotikagolongan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementeriankesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

kepentingan pelayanan kesehatan", oleh karena adanya pembatasanpenggunaan narkotika tersebut, UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jugatelah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalah gunakansebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan "peredaran narkotikameliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahannarkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupunpemindahtangananan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu penetahuan dan tehnologi

;Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotikagolongan , dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkannarkotika golongan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotikagolongan tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuantertentu, Sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahan dan tehnologi, dalam hal ini agarperedaran ataupun penyerahan golongan terebut dilakukan secara sah danHal.14 dari 20

Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2020/PN.Bks.pemindahtangananan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu penetahuan dan tehnologi;Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotikagolongan , dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkannarkotika golongan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotikagolongan tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuantertentu, sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untukkepentingan pengembangan

ilmu pengetahan dan tehnologi, dalam hal ini agarperedaran ataupun penyerahan golongan terebut dilakukan secara sah dantidak melawan hukum maka diisyaratkan adanya suatu jjin khusus untukmelakukan perbuatan tersebut termasuk instansi yang berhak;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut Sudah terpenuhidan terbukti secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah

dihentikan dandilakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (Satu) bungkus/poket shabuseberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,05 (nol koma nol lima)gram netto ada di kantong bagian depan sebelah kiri celana yang digunakanterdakwa; Bahwa Terdakwa terdakwa tidak mempunyai jjin menjual, membeli,menerima, menguasai, ataupun menyimpan mamupun akanmenggunakannya shabu dari pihak yang berwenang; Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang medis dan tidak bekerjadibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Bahwa Terdakwa terdakwa tidak mempunyai jjin menjual, membeli,menerima, menguasai, ataupun menyimpan mamupun akanmenggunakannya shabu dari pihak yang berwenang; Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang medis dan tidak bekerjadibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menerima, menguasai,memiliki, atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu adalah melanggarhukum, dan terdakwa tidak mempunyai resep dokter;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Undangundangnomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalamjumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan

Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PN SbyPasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotikagolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan dengan digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

dan tehnologi danuntuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelahmendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan MakananBahwa berdasarkan faktafakta persidangan diketahui pada hari Rabutanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 23:00 Wib bertempat di Jalan NiasSurabaya, saksi M.Hosim bersama dengan tim diantaranya saksiKusnomo, SH telah melakukan penangkapan terhadap para tedakwaKarena perkara sabusabu bermula saksi M.Hosim bersama dengansaksi Kusnomo, SH mendapatkan

Santoso dan KOh Ari menyerahkan uang masingmasingsebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan para terdakwamelakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai narkotika golongan bukan tanaman berupa 2(dua) plastic klip kecil berisi narkotika jenis Sabu dengan berat 0,70 gram(berat netto: 0,071 gram dan 0,097 gram) tidak ada jjin dari pihak yangberwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

hal ini adalahTerdakwa Arbani Alias Bani yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkanapakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikaHalaman 9 dari 13 Put.Pidana Nomor 2335/Pid.Sus/2018/PN.Mdngolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual

adalahTerdakwa Rani Safitri Silalahi yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkanapakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan IIlmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual