• Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati KabupatenBandung Nomor : 141.1/Kep.09Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015 TentangPemberhentian Kepala Desa Bojongemas, Kec. Solokanjeruk, Kab. Bandung,Masa Bhakti 2013 2019, atas nama Asep Sutrisno, S.T.;2. Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati KabupatenBandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April 2016 TentangPengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW),Kec. Solokanjeruk, Kab.

• Bahwa SURAT KEPUTUSAN Bupati Pasuruan Nomor: 141.1/1483/HK/424.014/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang PengesahanPengangkatan Calon Kepala Desa Terpilin sebagai Kepala DesaPacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Periode 20192025atas nama Imron Rosadi, Tempat Tgl Lahir: Pasuruan, 29 Oktober 1983,Jenis Kelamin: Lakilaki, Pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat PertamaHalaman 6 dari 46 halaman PUTUSAN No. 2/G/2021/PTUN.SBY.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkanoleh Tergugat yaitu: Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor:141.1/1483/HK/424.014/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentangPengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaiHalaman 18 dari 46 halaman PUTUSAN No. 2/G/2021/PTUN.SBY.Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten PasuruanPeriode 20192025 atas nama Imron Rosadi.3.

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Pasuruan Nomor: 141.1/1483/HK/424.014/2019 tanggal 30Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon KepalaDesa Terpilih sebagai Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan KejayanKabupaten Pasuruan Periode 20192025 atas nama Imron Rosadi.4.

  Menyatakan SK Nomor 141.1/1483/HK/424.014/2019 tanggal 30Desember 2019 tentang Pengesahan pengangkatan Calon Kepala DesaTerpilin sebagai Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan KejayanKabupaten Pasuruan Periode 2019 2025 Tertanggal 30 Desember2019 atas Nama Imron Rosadi yang dikeluarkan oleh Tergugat sah;3.

  Bukti P1 : Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/1483/HK/424.014.2019 tentang PengesahanPengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih SebagaiKepala Desa Pacarkeling Kecamatan KejayanKabupaten Pasuruan Periode 20192025, tanggal30 Desember 2019, atas nama Imron Rosadi,(fotokopi Sesuai dengan fotokopi);2.

• Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 Penggugat menerima suratdari Tergugat dengan No. 08/PPPS/KBJ/VIIV2017 PerihalPemberitahuan Hasil Penjaringan Klarifikasi Persyaratan CalonBakal Calon Penghulu Kepenghuluan Bagan Jawa yang padapokoknya menerangkan bahwa Penggugat dinyatakan tidak luluspersyaratan administrasi dengan mengacu pada Surat EdaranKetua Tim Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak SeKabupatenRokan Hilir No. 141.1/PILPENGIV2017/03 tertanggal 19 Juli 2017Tentang Persyaratan Administrasi Bagi

  Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkandengan keputusan Bupati;Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 Ketua Tim MonitoringPemilinan Penghulu Serentak SeKabupaten Rokan Hilirmenerbitkan Surat Edaran No. 141.1/PILPENG 1V/2017/03tentang Persyaratan Administrasi Bagi Bakal Calon Penghuludengan memasukkan norma baru dalam persyaratan BakalCalon Penghulu pada huruf m yaitu tidak menjadi anggota danpengurus partai politik peserta pemilihan umum selama 3 (tiga)tahun terakhir, yang kembali dipertegas

  Bukti P40: Tanda Terima Surat dari Cutra Andika, DKK.Nomor : 075/CAAdv/IX/2017 tanggal 14September 2017, (sesuai dengan aslinya).: Print out Screenshots Surat Edaran PanitiaMonitoring Pemilihan Penghulu Serentak SeKabupaten Rokan Hilir Nomor : 141.1/PILPENGIV2017/03 tanggal 19 Juli 2017tentang Persyaratan Administrasi Bagi BakalCalon Penghulu, (Sesuai dengan fotocopy).

  menerbitkan Surat EdaranNomor : 141.1/PILPENGIV/2017/03 tanggal 19 Juli 2017 tersebutadalah Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak KabupatenRokan Hilir ;Bahwa setahu saya, Panitia Monitoring Pemilihan PenghuluSerentak Kabupaten Rokan Hilir tidak pernah menerima perintahdari Bupati, Sekda maupun Bagian Hukum & HAM kepada untukmenerbitkan Surat Edaran tersebut ;Bahwa setahu saksi, Surat Edaran Nomor : 141.1/PILPENGV2017/03 tanggal 19 Juli 2017 wajib dipatuhi oleh seluruh PanitiaPelaksana Pemilihan

  tidak tahu apakah Panitia Monitoring PemilihanPenghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir pernah menerbitkanSurat Edaran seperti ini pada Pemilihan Penghulu Serentak Tahap SeKabupaten Rokan Hilir ;Bahwa setahu saksi, tujuan dan alasan Panitia Monitoring PemilihanPenghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir menerbitkan SuratEdaran Nomor : 141.1/PILPENGI/2017/03 tanggal 19 Juli 2017adalah untuk menjaga netralitas ;Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor : 34/G/2017/PTUN.PBR Bahwa setahu saksi, Sdr.

• Syamsuri Hadi selaku Kepala Desa Setia AsihKecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat KeputusanBupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271Pem/2001 tentang Pengesahanpengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil PemilihanKepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001, antara bulan Septembertahun 2004 sampai dengan Desember 2014 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, bertempat diKantor DesaSetia Asih, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi,

  Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati BekasiNomor. 141.1/Kep.271Pem/2001 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan TarumajayaKabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001tanggal 3 Agustus 2001;2. 1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Bekasi Bekasi No. 141.1/Kep.179Pemdes/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatanpenjabat (Pj.

  Syamsuri Hadi KCP Bulevar HijauHalaman 32 dari 50 Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg45. 1 (Satu) bendel memori serah terima jabatan Kepala Desa SetiaAsih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;46. 2 (dua ) lembar petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa HasilPemilihan Kepala Desa Tahap Il di 9 Desa pada 6 Kecamatan DiKabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007;47. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes

  Menetapkan barang bukti berupa1. 1(satu) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor.141.1/Kep.271Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Setia Asin Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi HasilPemilinan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001;2. 1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Bekasi Bekasi No. 141.1/Kep.179Pemdes/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan penjabat (Pj.Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tanggal 20Oktober 2006.3. 1 (satu) bendel scan

  Syamsuri Hadi KCP Bulevar Hijau1 (satu) bendel memori serah terima jabatan Kepala Desa Setia AsihKecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan Di Kabupaten BekasiTahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007;1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Tahap

• DALAM PENUNDAAN : """ 277" Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan KepitsaBupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.534 DPMD/201?" TentangPemberhentian Sdr. Asep Sumpena Dari Jabatan Kepala f Desa Sukatani DanPengarokatan Penjabat Kepala Desa Sukatani tanggal 5 Juni 2017 yangoaditichonkan PONQQUGAL S+seseenee cece GP ocecense sn trmaneeaeesemmaenaMenyatakan Batal Keputusan Bupa Pumakart Nomor : 141.1/Kep.534DPMD/2017 Tentang Pemberhhtian Sdr.

• ASNIN selaku PLH.Kepala Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang berdasarkanSurat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Tangerang Nomor :141.1/.

  Korupsi berdasarkan Surat KeputusanMahkamah agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Serang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatansebagai berikut :2Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala DaerahTingkat Il Tangerang Nomor : 141.1

  Foto copy SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il TangerangNomor : 141.1/SK.134.APEMDES/1996 tanggal 15 Oktober 1996tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan PLHHal. 27 dari 28 hal. Put.

• SebaQAI AN Aas am een ree een eee nenKeputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020, Tanggal 3 Februari 2020, Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang.

  Maka, pada tanggal 27 Agustus 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung membatalHalaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.22.23.24.25.Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020, Tentang Alin Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang.

  Menyatakan batal atau tidak sahKeputusan Nomor: 141.1/Kep.006.Sekrev/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa GebangKulon; 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Nomor:141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 TentangHalaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.15.Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon KecamatanGebang; 4.

  Megabulkanpermohon penundaan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor:141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 TentangAlih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon KecamatanGebang. 2.

  Mewajibkan Tergugat untuk menunda tindak lanjutadministrasi pelaksanaan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang selama permeriksaan sengketa tata usaha Negara ini berjalan sampai adanya putusan hukum yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

• Purwakarta

• Fotokopi Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.531-Pemdes/2013, tanggal 28 Agustus 2013 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Periode tahun 2013-2019.
• Surat Keputusan Kepala Desa Cikopo Nomor : 141/01/Kep-Des/I/2018, tanggal 03 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Kab. Purwakarta Tahun 2018.
• Struktur Pemerintahan Desa Cikopo Tahun 2018.

  Surat Keputusan Kepala Desa Cikopo Nomor 141.1/SKKepDes003/1/2018 Tentang Penunjukan Nama Pelaksana Kegiatan Dana DesaDari APBN Desa Cikopo Kec Bungursari Kab.Purwakrta Tahun Anggaran2018 dan Daftar Nama Pelaksana Kegiatan Dana Desa dari APBN DesaCikopo Kec Bungursari Kab.Purwakarta.Surat Keputusan Kepala Desa Cikopo Nomor 141.1/SKKepDes004/I/2018 Tentang Penunjukan Nama dan Penetapan BesaranHonorarium Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa dari APBN Desa CikopoKec Bungursari Kab.Purwakrta Tahun Anggaran

  Surat Keputusan Kepala Desa Cikopo Nomor 141.1/SKKepDes003/1/2018 Tentang Penunjukan Nama Pelaksana Kegiatan Dana DesaDari APBN Desa Cikopo Kec Bungursari Kab.Purwakrta TahunAnggaran 2018 dan Daftar Nama Pelaksana Kegiatan Dana Desa dariAPBN Desa Cikopo Kec Bungursari Kab.Purwakarta..

  Nomor 141.1/SKKepDes005/1/2018 Tentang Penunjukan Nama dan Penetapan BesaranHonorarium Tim Pengawas dan Pemeriksa Kegiatan Dana Desa dariAPBN Desa Cikopo Kec Bungursari Kab.Purwakrta Tahun Anggaran2018 dan Daftar Nama Pelaksana Kegiatan Dana Desa dari APBNDesa Cikopo Kec Bungursari Kab.Purwakarta dan daftar nama danBesaran Honorarium Tim Penagaws dan Pemeriksa Kegiatan DanaDesa dari APBN Desa Cikopo Kec Bungursari Kab.Purwakrta TahunAnggaran 2018.Surat Keputusan Kepala Desa Cikopo Nomor 141.1/SKKepDes006

• DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141.1/Kep.III DPMD/2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama Endang Mulyadi Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tertanggal 25 April 2018 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Petikan Keputusan Bupati

   Cianjur No. 141.1/Kep.III DPMD/2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama Endang Mulyadi Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tertanggal 25 April 2018;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 259.000,- ( dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah ) ;

AdapunKeputusan Bupati Cianjur (Nomor : 141.1/Kep.II DPMD / 2018tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin HasilPemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADIDesa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25April 2018), YANG BERKAITAN DENGAN PILKADES INI BARUDIKELUARKAN APABILA SEGALA PERSOALAN YANG BERKAITANDENGAN PELAKSANAAN PILKADES SUDAH SELESAI, hal inisebagaimana telah diamanatkan dan di atur dalam :1) Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa Pasal 37

Menyatakan bahwa Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141.1/Kep.IIl DPMD /2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih HasilPemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI DesaSindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018telah sah menurut hukum; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini.

(Fotokopi Sesuai DenganSurat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1 / Kep. 111 DPMD /2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala DesaTerpilin Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, (FotokopiSesuai Dengan Asli);Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141.1 / Kep. 111 DPMD / 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon KepalaDesa Terpilin Hasil Pemilinan Kepala Desa Tahun 2018, tertanggal25 April 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa, (Fotokopidari fotokop

Menyatakan batal Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141.1/Kep.IIIl DPMD/2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin HasilPemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama Endang Mulyadi DesaSindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tertanggal 25 April 2018 ;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Petikan Keputusan Bupati CianjurNo. 141.1/Kep.III DPMD/2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Terpilin Hasil Pemilinan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama EndangMulyadi Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tertanggal 25April 2018; 222 nnonane nnn nnn nn nnn nn nner nnn nnn nnn ne ee4.

• seorang Perempuan bernama SAWEN,pada tanggal 28 April 2007, terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 253/83/IV/2007, tertanggal 30 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Purwanegara , Kabupaten Banjarnegara ; Bahwa Pemohon akan membuat Akta Kelahiran untuk anak Pemohon yangbernama FAJAR EGI SAHPUTRA, lahir di Banjarnegara, pada hari Jumat Pontanggal 11 Januari 2008, anak lakilaki dari suami isteri sah bernama KIRNOdengan SAWEN, sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor 141.1

  Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor33.04.05.140466.0006, tertanggal 29 Oktober 2009, atas nama Kuasa yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KabupatenBanjarnegara (diberi tanda P.2) ; 3 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 253/83/IV/2007, tertanggal 30 April 2007(diberi tanda P.3) ;4Foto copy Surat Kelahiran Nomor 141.1/02/I/2008, tertanggal 20 Januari 2008, yangdikeluarkan oleh Sekretaris Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, KabupatenBanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara

  sah bernama KIRNO dengan SAWEN, terbukti dengan SuratKelahiran Nomor 141.1/02/1/2008, tertanggal 20 Januari 2008, yang dikeluarkanoleh Sekretaris Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran bagi anak Pemohonyang bernama FAJAR EGI SAHPUTRA melalui Pengadilan Negeri Banjarnegarakarena sudah terlambat ; Bahwa benar kelahiran anak Pemohon yang bernama FAJAR EGI SAHPUTRAhingga sekarang belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan DanPencatatan

• bersengketadalam persidangan;TENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 27 Agustus 2013yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungdengan Register Perkara Nomor 103/G/2013/PTUNBDG tertanggal 29 Agustus2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 23 September 2013 :Adapun objek gugatan adalah : 220 nn nnn n nnn nnn nnn nen nnncnsHalaman 5 dari 104 halaman Putusan Nomor 103/G/2013/PTUNBDGMENGENAI OBYEK SENGKETA :Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1

  Kedawung tersebut, maka Penggugat menjadikalah suara dengan Saudara Endang Jaelani yaitu Penggugat memperolehsebanyak 1.344 suara, sedangkan Saudara Endang Jaelani memperoleh 1.345suara atau terjadi selisin sebanyak satu SUara.Pelanggaranpelangaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilinan Kepala DesaKedawung, telah Penggugat laporkan atau sampaikan keberatan kepadaTergugat, namun Tergugat tidak memberi tanggapan atau mengindahkannya,malah Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1

  Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; 070 20200 =MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, ditentukan : "Gugatan dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaBahwa Penggugat mengetahui Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1

  Oleh karena ituobyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah ;17.Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka Penggugat mohonberkenan kiranya Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah SuratKeputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.450 Huk / 2013, tanggal 15Juli 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat danPenjabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Pejabat Kepala Desa HasilPemilihan Tahun 2013 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 2013 2019 dalam Lampiran II,

  Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor 141.1/Kep.450 Huk/ 2013, tanggal 15 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian DenganHormat Pejabat dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengangkatan PejabatKepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2013 Di Wilayah Kabupaten KarawangPeriode Tahun 2013 2019 dalam Lampiran Il, Nomor urut 23, atas namaEridang Jalan j=s222sBahwa saksi menyatakan tahu ada pemilinan Kepala Desa Kedawung;Bahwa saksi menyatakan calon Kepala Desa tersebut 4 orang;Bahwa saksi menyatakan

• Bahwa Penggugat Il SUPARMAN, sebagai Kaur Pemerintahan DesaPasuruan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, adalah berdasarkanSurat Keputusan Nomor 141.1/SK/DesIII/2006 tanggal 25 Maret 2006,Tentang Penggantian SK Pengangkatan Perangkat Desa Nomor 141.1/SK/DesI/2006 diganti dengan SK baru ;.

• Keputusan Kuwu Kertamulya Kecamatan BongasKabupaten Indramayu Nomor: 141.1/32/SK/DS.2007/III/2018,tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat DesaDesa Kertamulya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu atasnama Sudrajat selaku Sekretaris Desa Kertamulya, selanjutnyadisebut sebagai Objek sengketa II;1.1.3.

  Keputusan Kuwu Kertamulya Kecamatan Bongas KabupatenIndramayu Nomor: 141.1/28/SK/Ds.2007/IIl/2018 tanggal 12 Maret2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa KertamulyaKecamatan Bongas Kabupaten Indramayu yang ditujukan kepadaSuwandi Hadi Saputra selaku Sekretaris Desa;i.

  Keputusan Kuwu Kertamulya Kecamatan Bongas KabupatenIndramayu Nomor: 141.1/32/SK/Ds.2007/IIl/2018 tanggal 13 Maret2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa KertamulyaKecamatan Bongas Kabupaten Indramayu atas nama Sudrajatselaku Sekretaris Desa Kertamulya;3. Mewayibkan Tergugat untuk mencabuti.

  Keputusan Kuwu Kertamulya Kecamatan Bongas KabupatenIndramayu Nomor: 141.1/28/SK/Ds.2007/IIl/2018 tanggal 12 Maret2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa KertamulyaKecamatan Bongas Kabupaten Indramayu yang ditujukan kepadaSuwandi Hadi Saputra selaku Sekretaris Desa;Halaman 22 Putusan Nomor : 259/G/2019/PTUNMDN.i.

  Keputusan Kuwu Kertamulya Kecamatan Bongas KabupatenIndramayu Nomor: 141.1/32/SK/Ds.2007/III/2018 tanggal 13 Maret2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa KertamulyaKecamatan Bongas Kabupaten Indramayu atas nama Sudrajatselaku Sekretaris Desa Kertamulya;4. Memerintahkan kepada Tergugat !

• DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan Gugatan tertanggal 13 Juli 2015, didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Serang pada tanggal hari itu juga, dengan Register PerkaraNomor : 21/G/2015/PTUNSRG, Gugatan mana telah diperbaiki secara formal padatanggal 12 Agustus 2015, dalam Gugatannya telah mengemukakan alasanalasansebagai berikut:TENTANG OBYEK GUGATAN;Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati TangerangNomor : 141.1

  Tanda Penduduk (KTP) dan identitaskependudukan dari pejabat yang berwenang dan tata tertib yang disepaktioleh para calon kepala desa; Bahwa Proses Penetapan DPS,Proses Penetapan DPT, Proses PenetapanTempat TPS, Proses Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bojong, ProsesPenanganan aduan yang dilakukan Para Penggugat ditangani tidak baik ,Proses Penetapan Surat Keputusan Bupati Nomor Surat : 141.1/Kep.342Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa BojongKecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

  /Kep.342Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa BojongKecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama ANDI YANA, S.Sostertanggal 9 Juli 2015 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata UsahaNegara sehingga bukanlah obyek sengketa Pengadilan Tata UsahaBahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat halaman 2 tentangKeputusan Tergugat merugikan Para Penggugat;Bahwa Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342Huk/2015tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala

  P1 Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.342Huk/2015 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang,tertanggal Juli 2015 (fotokopi sesuai asli);2.) P2 Buku Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong KecamatanCikupa Kabupaten Tangerang Wilayah Pemilihan: 01 (Satu) Tahun 2015 (fotokopisesuai fotokopi);3.

  T12Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342Huk/2015 TePengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kal Tangerang Tanggal 9 Juli 2015 (fotokopi sesuai 15. T13 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat PemungutanDalam Pemilihan Kepala Desa Bojong Tahun 2015 (fotokopi sesuai asli); 16.

• Tentang PeradilanUmum ( Foto copy dari foto copy);Undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 TentangKekuasaaan Kehakiman (Foto copy dari foto copy );UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara ( Foto copy dari foto copy );Peraturan Daerah Nomor: 18 Tahun 2014 tentang TataCara Pemilihan, Pengangkatan dan PemberhentianKepala Desa (foto copy dari foto copy );Peraturan Bupati Nomor: 117 Tahun 2015 tentangPemilihan Kepala Desa ( foto copy dari foto copy );Surat Camat Karangpawitan Nomor : 141.1

  No. 106/G/2013/PTUNBDGts8.9.1011121314Bukti : T7Bukti : T8Bukti : T9BuktiBuktiBuktiBuktiBukti: T10: T11: T12: T13: T14Surat Badan Permusyawaratan Desa SitugedeKecamatan Karangpawitan Nomor : 141.1/08/BPDSTGD/2015 tanggal 26 Mei 2015 Perihal PermohonanPengesahan Kepala Desa Hasil Pemilihan atas namaDesi Suryadi, S.Pdi ( sesuai dengan aslinya );Foto copy KTP atas nama Dedi Suryadi ( Foto copysesuai dengan legalisir );Surat keterangan bertempat tinggal oleh RT 02 RW 11Nomor 07/RT0211/STG/II/2015 (foto

• Padamara Kab.Purbalingga berdasarkan SKBupati Purbalingganomor : 141.1/90 tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 denganmasa jabatan tahun 2013 sampai dengan 2019,pada hari dan tanggal yangsudah tidak diketahui secara pasti antara bulan Oktober 2015 sampai denganbulan Desember 2016 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Desa Bojanegara KecamatanPadamara Kabupaten Purbalingga atau setidaktidaknya di suatu tempat lainnyayang masih termasuk dalam daerah hukum

  Purbalingga berdasarkan SK Bupati Purbalingga nomor :141.1/90 tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 dengan masa jabatan tahun2013 sampai dengan tahun 2019;Halaman 2 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PT SMGBahwa Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga yang dipimpinoleh terdakwa pada tahun 2015 mengelola APBDes sebesarRp. 854.510.900,00 (delapan ratus lima puluh empat juta lima ratussepuluh ribu sembilan ratus rupiah) yang bersumber dari :1. Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.96.375.000,00.2.

  Padamara Kab.Purbalingga berdasarkan SK Bupati PurbalinggaNomor : 141.1/90 tahun2013 tanggal 13 Maret 2013 dengan masa jabatan tahun 2013 sampaidengan tahun 2019;Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan pasal 3 Ayat (2) hurufa s/d e Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 113 Tahun 2014tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan Desa, mempunyai kewenangan :a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa ;b.

  /90 Tahun 2013Tanggal 13 Maret 2013 Tentang Pengangkatan Calon Kepala DesaTerpilin Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa TahapKesatu dan Tahap Kedua Tahun 2013 di Kabupaten PurbalinggaMasa Bhakti 2013 2019;Petikan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141.1/90 Tahun 2013tanggal 13 Maret 2013 Tentang Pengangkatan Calon Kepala DesaTerpilin Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilinan Kepala Desa TahapKesatu dan Tahap Kedua Tahun 2013 di Kabupaten PurbalinggaMasa Bhakti 2013 2019 (an.

  /90 Tahun2013 Tanggal 13 Maret 2013 Tentang Pengangkatan CalonKepala Desa Terpilin Menjadi Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Tahap Kesatu dan Tahap Kedua Tahun 2013 diKabupaten Purbalingga Masa Bhakti 2013 2019;37.Petikan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141.1/90 Tahun2013 tanggal 13 Maret 2013 Tentang Pengangkatan CalonKepala Desa Terpilin Menjadi Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Tahap Kesatu dan Tahap Kedua Tahun 2013 diKabupaten Purbalingga Masa Bhakti 2013 2019 (an.

• dengan sengketa ini (bundel A dan Bundel B);TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartamemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor 76/G/2017/PTUNBDG tanggal 12 Oktober 2017yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILIDalam Penundaan Menolak permohonan penundaan Penggugat atas pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bogor No. 141.1

  No.2/B/2018/PT.TUN.JKT1.2.Mengabulkan permohonan penundaan;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyeksengketa berupa Keputusan Bupati Bogor Nomor:141.1/296/Kpts/PerUU/2017 tanggal 17 April 2017 tentang pengesahan dan pengangkatanSdr.lwan sebagai Kepala Desa Bojong Kecamatan Tenjo Masa Baktitahun 20172023 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde);DALAM POKOK PERKARA;1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBogor Nomor 141.1/296/Kpts/PerUU/2017 tanggal 17 April 2017 tentangpengesahan dan pengangkatan Sdr Iwan sebagai Kepala Desa BojongKecamatan Tenjo Masa Bakti Tahun 20172023;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbulakibat adanya gugatan ini;Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding, telah mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 19 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada

• Keluarga) nomor3209040912080056 Dan Kutipan Aka Kelahiran Nomor 3209LT240720190206Dan SURAT KETERANGAN DARI DESA Nomor 141.1/608/Des/VIII/2019 DanSURAT KETERANGAN DOMISILI Nomor 474.1/602/Des/VIII/2019 di Sertai SURATKETERANGAN KEHILANGAN Nomor. LP/393/C/VII/2019/Polda Jabar Res CirebonSek Pabedilan Bahwa Pemohon telah mempunyai Paspor dengan No.

  Menetapkan Identitas Pemohon JAEMAH, Lahir di Cirebon, tanggal 5 Juli 1982,sebagaimana EKTP dengan NIK 3209044507820012 Dan KK (Kartu Keluarga)nomor 3209040912080056 Dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3209LT240720190206 Dan SURAT KETERANGAN DARI DESA Nomor 141.1/608/Des/VIII/2019 DanSURAT KETERANGAN DOMISILI Nomor 474.1/602/Des/VIII/ 2019 Dan SURATKETERANGAN PERNAH SEKOLAH Nomor 421.1/001SD/VII/2019 di SertaiSURAT KETERANGAN KEHILANGAN Nomor.

• Diangkat menjadi perangkat desa, berdasarkan:KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON KECAMATAN GEBANGKABUPATEN CIREBON NOMOR: 141.1/011Kpts/Des/GK/I/2013,Tanggal 18 Januari 2013 TENTANG PENGANGKATAN SDR..HASANUDDIN SEBAGAI KEPALA URUSAN KESEJAHTERAANRAKYAT. Dan Lampiran 1 Keputusan Kuwu Gebang KulonKecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Nomor: 141.1/011Kpts/Des/GE/I/2013, Tanggal 18 Januari 2013 Tentang PengangkatanPerangkat Desa.2.

  Sebagaimana:KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.1/KEP.006.SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGASJABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATANGEBANG.

  Bahwa objek sengketa tata usaha negara:KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR:141.1/KEP.006.SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGASJABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATANGEBANG.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor:141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang AlihTugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon; 3. MewajibkanTergugat mencabut Keputusan Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020,tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat DesaGebang Kulon kecamatan Gebang; 4. Mewajibkan Tergugat untukmerehabilitas! hak dan kedudukan harkat martabat Para Penggugatdalam jabatan semula sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku; 5.

  Megabulkan permohon penundaanKeputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020,tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat DesaGebang Kulon Kecamatan Gebang. 2.

• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Kepala Desa Brunorejo Nomor 141.1/14/2020 tentang Sewa Menyewa, Retribusi Pasar Rakyat Desa, Desa Brunorejo Tahun 2020.
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Brunorejo Nomor 141.1/07/ 2020 tentang Pengangkatan Pengurus Pasar Rakyat Desa Brunorejo, Desa Brunorejo Kecamatan Bruno.
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa (Model A.5) beserta lampiran.

  dan BPDDesa Brunorejo.23) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Desa Brunorejo Nomor 7Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BrunorejoTahun 2020.24) 1 (satu) lembar Asli Peraturan Desa Brunorejo Nomor 4 Tahun 2020tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BrunorejoTahun 2020.25) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Desa Brunorejo Nomor 04tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Desa.26) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Kepala Desa BrunorejoNomor 141.1

  /14/2020 tentang Sewa Menyewa, Retribusi Pasar RakyatDesa, Desa Brunorejo Tahun 2020.27) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa BrunorejoNomor 141.1/07/ 2020 tentang Pengangkatan Pengurus Pasar RakyatDesa Brunorejo, Desa Brunorejo Kecamatan Bruno.28) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah KasDesa (Model A.5) beserta lampiran.29) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati PurworejoNomor: 160.18/155/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan

  Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah);> Besaran parkir Pasar Rakyat Desa Brunorejo periode Januari s/d Juni2020 sebesar Rp. 400.000, perbulan;> Besaran parkir Pasar Rakyat Desa Brunorejo periode Juli s/d Desember2020 sebesar Rp. 1.300.000, perbulan;> Besaran Retribusi Karcis sebesar Rp. 600.000, perbulan;> Besaran Retribusi Toilet/Kamar mandi sebesar Rp. 75.000, perbulan.Bahwa kemudian sebagai pelaksanaan pengelolaan pasar, terdakwa selakuKepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Brunorejo Nomor:141.1

  SAKSI MAGHFIROHDibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di dalamBerita Acara Pemeriksaan sudah benar;Halaman 31 dari 104 halaman, Putusan Nomor 86/Pid.SusTPK/2020/PN SmgBahwa, saksi adalah istri dari Terdakwa dan saksi juga pengelola pasar yangdiangkat oleh Terdakwa dengan Surat Keputusan Kepala Desa BrunorejoNomor: 141.1/07/2020 Tentang Pengangkatan Pengurus Pasar Rakyat DesaBrunorejo tanggal 1 Januari

  Bahwa para pedagang pasar rakyat Brunorejo membayar sewa dasarnyaadalah Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 danmengenai nominalnya diatur di dalam Peraturan Kepala Desa Nomor : 141.1/ 14/2020 yaitu sebagai berikut : Untuk pedagang yang menempati Los sewanya sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) per tahun, jumlah ada 180 unit. Untuk pedagang yang menempati di lantai bawah sewanya sebesarRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun, jumlah ada 11 unit.