Gugatan Tidak Menyebutkan Defenisi Kelompok Secara Rinci danSfesifik:20Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompokmewajibkan agar gugatan mencantumkan defenisi kelompok secara rinci danspesifik agar gugatan memenuhi syarat sebagai gugatan Class Action; Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak menyebutkan defenisi kelompoksecara rinci dan spesifik maka menurut hukum gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formal yang

Hal ini penting agargugatan memenuhi syarat sebagai gugatan Class Action; Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memuat secara jelas dan terincimengenai posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggotakelompok, maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratformal gugatan yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) huruf d PeraturanMahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Acara GugatanPerwakilan Kelompok oleh karena itu beralasan bila gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat

Gugatan Tidak Menyebutkan Defenisi Kelompok Secara RincidanSfesifik:Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompokmewajibkan agar gugatan mencantumkan defenisi kelompok secara rinci danspesifik agar gugatan memenuhi syarat sebagai gugatan Class Action; Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak menyebutkan defenisi kelompoksecara rinci dan spesifik maka menurut hukum gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formal yang

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum acara yang mengatur tentanggugatan Class Action maka Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PeraturanMahkamah Agung RI Nomor Tahun 2002 telah mengisi kekosongan hukum acara denganmenyusun tata cara pengajuan gugatan class ation;Menimbang, bahwa syarat formil mengajukan gugatan Class Action adalah LegalStandy /Persona Standy In Judicio dan masalah Legal Standy dari Penggugat dipersoalkandalam eksepsi pada angka 1 ;e Bahwa Penggugat yang menamakan dirinya

RI Nomor Tahun 2002 terhadap bentuk Class Action yang lain belum dikenaldalam hukum perdata di Indonesia; Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah tidak mengatur tentang Class Action namun dalam paragraf ketujuh mengaturtentang ketentuan pidana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dapatditempuh oleh masyarakat termasuk Penggugat ;Menimbang, bahwa apabila Penggugat merasa hakhak ekonomi dan sosialmasyarakat dirugikan akibat tindakan para Tergugat

,-
Rekapitulasi Pencairan Program BOK Bulan Januari-Desember Puskesmas Lembanna Tahun 2019
Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Lembanna TA.2019
Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

Dikembalikan pada Puskesmas Lembanna

Planing Of Action (POA) senilai Rp.901.000.000,-
RPK BOK Puskesmas Tanah Toa TA.2019 senilai Rp.450.000.000
RUK BOK Puskesmas Tanah Toa Tahun 2019
Laporan realisasi dana BOK PKM Tanah

Toa TA.2019
Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
Rekapan laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Tanah ToaTahun 2019
Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Tanah Toa TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Tanah Toa

Planing Of Action (POA) Puskesmas Salassae senilai Rp.450.000.000
Perincian Dana BOK Puskesmas Salassae Kec.Bulukumpa TA.2019
Rincian Penerimaan dana Program BOK Puskesmas Salassae

(RPK) Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019
Laporan realisasi dana BOK PKM Bontonyeleng TA.2019
Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019
PTP Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019
Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Bontonyeleng TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Bontonyeleng

Planing Of Action (POA

(POA) Puskesmas Karassing senilai Rp.750.000.000
Laporan realisasi dana BOK PKM Karassing TA.2019
Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
PTP Puskesmas Karassing Tahun 2020
Daftar realisasi dana BOK Puskesmas Karassing yang termuat dalam SPJ TA.2019
Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Karassing TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Karassing

Planing Of Action (POA) Puskesmas Ponre senilai Rp.950.000.000,-

.450.000.000 & Rp.800.000.000
Laporan realisasi dana BOK PKM Balibo TA.2019
Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Puskesmas Balibo TA.2019 Bulan Januari Desember 2019
Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Balibo TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Balibo

Planing Of Action (POA) Puskesmas Caile senilai Rp.950.000.000,-

Selain itu saat pada saat perubahan planning of action tersebutbeberapa puskesmas juga mendapat perintah dari saksi ERNAWATI,Hal 30 dari 157 Hal Putusan Nomor 2/Pid.Tpk/2022/PT MksS.Km untuk menandatangani bukti SPJ dana BOK tahun anggaran 2019yang tidak sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran saat itu;Padahal seharusnya penyusunan RKA (planning of action) dilakukan padaawal pengajuan anggaran BOK kepada Kementrian Kesehatan KabupatenBulukumba.

RKA (planning of action) ini yang akan dijadikan dasar dalampengajuan anggaran BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yangtelah dikompilasi dengan kebutuhan anggaran bidang kesehatan selama 1(satu) tahun anggaran. Selanjutnya perubahan RKA (planning of action)harus disertai pemberitahuan dan seizin dari Kementrian KesehatanKabupaten Bulukumba.

Selain itu saat pada saat perubahanplanning of action tersebut beberapa puskesmas juga mendapat perintahdari saksi ERNAWATI, S.Km untuk menandatangani bukti SPJ dana BOKtahun anggaran 2019 yang tidak sesuai dengan realisasi penggunaananggaran saat itu;Padahal seharusnya penyusunan RKA (planning of action) dilakukan padaawal pengajuan anggaran BOK kepada Kementrian Kesehatan KabupatenBulukumba.

Puskesmaspuskesmas seKabupaten Bulukumbapada bulan April 2019 saat itu baru melakukan sosialisasidan penyusunan Planning of Action (POA) atau rencanakegiatan anggaran puskesmas.

Cirebon, Jawa Barat 45153Provinsi: Jawa BaratTelepon: (0231) 205113;Disebut TURUT TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebonpada tanggal 13 Februari 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Cbn, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Gugatan Class Action

ini telah memenuhi unsur unsur dan syaratsyarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan Gugatan Class Action;Bahwa Unsur unsur diajukanya Gugatan Class Action ini yaitu :Adanya Perwakilan Kelompok (Representatif Class):Adanya Keanggotaan Kelompok (Members of Class):Bahwa Syarat syarat untuk diajukanya Gugatan Class Action ini adalah :Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Cbne Adanya sejumlah besar orang;e Adanya kepentingan yang sama;e Adanya Wakil Kelompok yang jujur dan

, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatannyamelalui tata cara pengajuan gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompokyang belum diatur dalam Hukum Acara Perdata, maka dalam pemeriksaannyaMajelis Hakim mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dengan bertitiktolak kepada konsiderans huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang berbunyi, Bahwa sambilmenunggu

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok mengatur bahwa selainharuSs memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalamHukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan class action harus memuatmengenai:a.

sebagaimanadiuraikan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002;Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat a quo telahmemenuhi syarat formal surat gugatan class action atau gugatan perwakilankelompok sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2002 tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandan mengemukakan aspekaspek gugatan Penggugat berikut ini;Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Agustus2019 telah

Pas Besar: PK.205/2/6/KSOP-SBG 2016; Alat Navigasi yang terdiri dari:a. 1 (satu) unit Radio Icom ICE-707;b. 1 (satu) unit GPS Garmin 128i;c. 1 (satu) unit Echosounder Merk Osca AE-667 MK-II;d. 1 (satu) unit Echosounder MM EC APS 336;e. 1 (satu) unit Kompas Magnet;f. 1 (satu) unit Bateray Charger Accu;g. 1 (satu) unit Teropong Nicon Action EX; 10 (sepuluh) set Jaring Gill Net/Jaring Malong; 15 (lima belas) buah Drum Plastik; 4 (empat) buah

Sumber Rezeki GT 52, dokumen kapalberupa: SIPI, SIUP, SLO : Nihil, SKPKPI, PAS BESAR, alat Navigasi berupa 1(satu) unit Radio Icom ICE707, 1 (satu) unit GPS Merk GARMIN 128 i, 1 (satu)unit Echosounder Merk OSCA AE667 MKIl, 1 (satu) unit Echosounder MM ECAPS 336, 1 (satu) unit kompas magnet, 1 (satu) unit Bateray Charger ACCU, 1(satu) unit teropong NICON ACTION EX, 10 (sepuluh) set Jaring Gill Net/JaringMalong, 15 (lima belas) buah drum plastik, 4 (empat) buah Fiber air, sekitar 1(satu) ton ikan campur

Sumber Rezeki GT 52, dokumen kapalHalaman 4 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Sbgberupa: SIPI, SIUP, SLO : Nihil, SKPKPI, PAS BESAR, alat Navigasi berupa 1(satu) unit Radio Icom ICE707, 1 (satu) unit GPS Merk GARMIN 128 i, 1 (satu)unit Echosounder Merk OSCA AE667 MKll, 1 (satu) unit Echosounder MM ECAPS 336, 1 (satu) unit kompas magnet, 1 (satu) unit Bateray Charger ACCU, 1(satu) unit teropong NICON ACTION EX, 10 (sepuluh) set Jaring Gill Net/JaringMalong, 15 (lima belas) buah drum plastik

terdiri dari :SIP 26.16.0001.50.51653 berlaku s/d 29 Mei 2017, SIUP:02.04.02.0292.4956, SKPKPI: PK.005/7/15/KSOPSBG 16 s/d 29 Mei 2017dan Pas Besar: PK.205/2/6/KSOPSBG 2016, Alat Navigasi yang terdiri dari:Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Sbg1 (satu) unit Radio Icom ICE707, 1 (satu) unit GPS Garmin 128i, 1 (satu)unit Echosounder Merk Osca AE667 MKll, 1 (satu) unit Echosounder MMEC APS 336, 1 (satu) unit Kompas Magnet, 1 (satu) unit Bateray ChargerAccu, 1 (satu) unit Teropong Nicon Action

dari: SIPI: 26.16.0001.50.51653 berlaku s/d 29 Mei 2017,SIUP: 02.04.02.0292.4956, SKPKPI: PK.005/7/15/KSOPSBG 16 s/d 29 MeiHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Sbg2017 dan Pas Besar: PK.205/2/6/KSOPSBG 2016, Alat Navigasi yang terdiridari: 1 (satu) unit Radio Icom ICE707, 1 (satu) unit GPS Garmin 128i, 1 (satu)unit Echosounder Merk Osca AE667 MKll, 1 (satu) unit Echosounder MM ECAPS 336, 1 (Satu) unit Kompas Magnet, 1 (satu) unit Bateray Charger Accu, 1(satu) unit Teropong Nicon Action

Pas Besar: PK.205/2/6/KSOPSBG 2016; Alat Navigasi yang terdiri dari:1 (satu) unit Radio Icom ICE707;(satu) unit GPS Garmin 128i;(satu) unit Echosounder Merk Osca AE667 MKll;(satu) unit Echosounder MM EC APS 336;(satu)(satu)satu) unit Kompas Magnet;~@ 29 5 p111 (satu) unit Bateray Charger Accu;g. 1 (satu) unit Teropong Nicon Action EX;* 10 (sepuluh) set Jaring Gill Net/Jaring Malong; 15 (lima belas) buah Drum Plastik; 4(empat) buah Fiber Air;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa

Susanti Adi Nugroho,S.H, M.H dalam buku CLASS ACTION& Perbandingannya Dengan Negara Lain, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 7menyebutkan bahwa gugatan perwakilan kelompok adalah suatu prosedurHalaman 12 dari 40 Putusan Nomor 250/PDT/2018/PT.

Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,Sinar Grafika Jakarta, 2008 hal. 139, class action merupakan sinonim classsuit atau representative action (RA) yang berarti:a. Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yangdiajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakilkelompok (class representative);b.

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhisyarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (Class Action) ;2. Menolak Gugatan Para Penggugat yang diajukan secara PerwakilanKelompok (Class Action) ;Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dihentikan;Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.931.000,00 (Sembilan ratus tigapuluh satu ribu rupiah);Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 250/PDT/2018/PT.

Chi sehingga berbunyi :i) Menyatakan Gugatan Penggugat sah dan memenuhi syarat sebagaigugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) ;iil) Menerima Gugatan Para Penggugat yang diajukan secara PerwakilanKelompok (Class Action) ;ili) Memerintahkan pemeriksaan ini diteruskan ;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh ParaPembanding semula Para Penggugat tersebut, pihak Terbanding semulaTergugat melalui kuasanya telah

Menolak Gugatan Para Penggugat yang dilakukan secaraPerwakilan Kelompol (Class Action)C. Memerintahkan Perkara ini DIHENTIKAN;D. Membayar biaya Perkara sebesar Rp. 931.000, yang timbul dariPerkara Gugatan Class Action di Pengadilan Negeri Cibinong.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat memberikanputusan yang seadil adilnya.

Madras Hulu Kec Medan Polonia Kota Medan, dan sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib terdakwa sedang bertugas melakukan patrol di ruangan kerja pegawai lalu terdakwa mendekati salah satu meja pegawai dan menarik paksa laci meja yang terkunci hingga laci terbuka, dan mengambil uang sebesar Rp. 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib tersangka melakukan tugas patroli di lantai Il dan membuka paksakerja pegawai dan mengambil 1 buah Action

Saksi Ahmad Mustaqim: Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, 5 Agustus2020 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Kartini No 23 kel Madras Hulu KecMedan Polonia Kota Medan; Bahwa adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT PLNPersero;Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 3376/Pid.B/2020/PN Mdn Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.11.300.000,00 (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), 130 Singapura Dolar, 1 (Satu ) unitt Action

Saksi Hasudungan Leonardo Pasaribu: Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, 5 Agustus2020 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Kartini No 23 kel Madras Hulu KecMedan Polonia Kota Medan; Bahwa adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT PLNPersero; Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.11.300.000,00 (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), 130 Singapura Dolar, 1 (Satu ) unitt Action Camera dan 2 (dua) buah MMC ukuran 32 GB dan 64 GB; Bahwa

Unsur melakukan pencurianMenimbang, bahwa terhadap unsur Melakukan pencurian akandipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa adapun barangbarang yang diambil oleh Terdakwa berupa1diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), 130 Singapura Dolar, 1 (Satu ) unitt Action Camera dan 2 (dua) buah MMC ukuran 32 GB dan 64 GB; Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk kedalam beberapa ruangan pegawai yang ada di

Menerima gugatan perwakilan kelompok (class action) yangdiwakili oleh Para Penggugat, untuk seluruhnya ;4.

Kuasa hukum dalamPerkara Gugatan Perwakilan (Class Action) No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNGyang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang ;2. Menyatakan Perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST yang disidangkandi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat digabungkan dengan GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action) Perkara No.480/Pdt.G/2007/PN.TNG yang disidangkan di Pengadilan NegeriTangerang $;3.

Apabila bentuk dan formalitas surat gugatan Para Penggugat ditetapkantelah memenuhi bentuk formal gugatan Class action kemudian acarapersidangan selanjutnya adalah hukum acara sebagaimana gugatanbiasa sebagaimana diatur dalam HIR yaitu jawabjinawab yang kemudianakan diputuskan dalam putusan sela yaitu apakah materi pokok perkaradapat diajukan secara class action dan sah secara hukum, sebagaimanadimaksud untuk pembuktian Pasal 1 huruf b jo. Pasal 2 jo. Pasal 5 PermaNo.1.

Putusan akhir sebagaimana dimaksud Pasal 9 Perma No.1 Tahun 2002 ;Menimbang, bahwa perbedaan substansial pembuktian gugatan denganacara claas action dengan gugatan perkara perdata biasa, yaitu gugatan denganacara gugatan class action selain gugatan Para Penggugat harus memenuhisyarat formalnya surat gugatan secara class action sebagaimana yangditentukan dalam Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2002, Para Penggugat wajibmembuktikan adanya perobuatan melawan hukum dari Para Tergugat, ParaPenggugat juga wajib

;Tanpa menyebutkan dan membuktikan halhal tersebut di atas, gugatanperwakilan kelompok (class action) adalah menjadi tidak sah Pada kenyataannya dalam perkara ini, Gugatan Para PenggugattidakHal 43 dari 237 hal Put No.111/Pdt.G/2008/PN.JKT.PSTmemenuhi persyaratanpersyaratan tersebut diatas, dan oleh karenaituGugatan Perwakilan Kelompok (class action) yang diajukan olehPara Penggugat dalam perkara aquo adalah tiidak sah.

.* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraPerdata dengan Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), dalam pemeriksaanpendahuluan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1YASELIM bin SANDAR, Umur 89 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggalDusun Pucung RT. 02, RW. 02 Desa Sidem, Kecamatan Gondang, KabupatenTulungagung :KASENI bin JAMAL, Umur: 73 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal DusunBago

Hak Asasi Manusia pada Pasal 36 ditentukan sebagai berikut :1 Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupunbersamasama dengan orang lain demi pengembangan dirinya,keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidakmelanggar hukum. ; 2 Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenangwenang dan secara melawan hukum ;Halaman 3 dari 34 Halaman3).4).3 Hak milik mempunyai fungsi sosial ;Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menggunakan mekanisme dengan AcaraPerwakilan Kelompok (Class Action

Republik Indonesia Nomor: Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan PerwakilanKelompok yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundangundangan di Indonesia, yaitu: bertindak tidak hanya untuk kepentingan dirinyasendirisendiri, tetapi juga sekaligus mewakili ahli warisnya dari masingmasingwarga/masyarakat Desa Sidem, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung yangmengalami peristiwa yang sama sehubungan dengan tindakan para Tergugat ;Bahwa penggunaan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action

sendirisendiri bertindak sebagai Penggugat, maka proses pengajuanPutusan No. 33/Pdt.G/2014/PN.Tlg.gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan akan memerlukan biaya yangbesar ;6) Bahwa gugatan ini terdapat adanya dalil dan tuntutan yang sama serta adanya wakilkelas (class representative) yang secara jujur dan sungguhsungguh untuk melindungikepentingan dari anggota kelasnya (class members), sehingga dengan demikian telahmemenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya suatu gugatan perwakilan kelompok(class action

,dan telah diperbaiki padaPemeriksaan Persiapan pada tanggal 10 Agustus 2011; Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 128/G/2011/PTUNJKT,tertanggal 10 Agustus 2011, tentang Pengajuan GugatanPenggugat dengan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok(Class action) ; Telah membaca Putusan Sela tanggal 7 September 2011,Nomor : 128/G/2011/PTUNJKT tentang diterimanyapermohonan dari GEREJA TIBERIAS INDONESIA, yang diwakilioleh PDT. DR.

Kelapa Nias, Kelurahan Kelapa Gading Barat,Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta UtaraKepada Gereja Tiberias Indonesia (Dahulu Paroki SantoYakobus) untuk Pembangunan GerejaKEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT DALAM KAITANGUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK ( CLASS ACTION .Bahwa sebelum sampai pada alasan alasan hukum diajukannyagugatan ini, terlebih dahulu) Penggugat hendak mengajukandasar kedudukan dan kepentingan Penggugat, beserta yangdiwakilinya untuk mengajukan gugatanBahwa Penggugat

Putusan Nomor : 128/G/2011/PTUN JKT.sangat besar, dengan fakta yang sama, dan bila masingmasing secara langsung dan sendiri sendiri bertindaksebagai Penggugat dalam gugatan ini, maka prosespengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepatdan memakan biaya yang tidak murah, sehingga menjaditidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan diatasDengan adanya kesamaankesamaan tersebut, maka telahmemenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya suatugugatan perwakilan kelompok (class action), dimanaPenggugat

Kelapa Gading Barat, Kec.KelapaGading, Kota Administrasi Jakarta Utara kepadaGereja Tiberias Indonesia (dahulu Paroki SantoYakobus) untuk Pembangunan Gereja ; Bahwa gugatan a quo telah salah dan keliru denganmenggunakan gugatan class action terhadap putusanPejabat Tata Usaha Negara karena gugatan' classaction a quo merupakan ruang lingkup hukum acaraperdata bukan merupakan ruang lingkup Peradilan TataUsaha Negara, hal ini tercantum dalam Pasal 3Peraturan Mahkamah Agung R.!I.

Bahwa Penggugat keliru) dan tidak berdasar dalammengajukan gugatan yang mengatasnamakankelompok (class action) sehingga tidak memenuhikriteria dan kepentingan hukum ;Tentang dasar hukum = dan Subjek Gugatan dalamhubungannya dengan Kriteria kepentingan dalammengajukan Gugatan yang mengatasnamakan Kelompok (classaction) ;Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 joNomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, menyebutkan

WARGA YANG MENGAJUKAN GUGATAN CLASS ACTION TIDAK JELAS. Bahwa warga yang mengajukan gugatan class action dalam perkara a quotidak jelas apakah warga yang berada di RW 04 Kelurahan Bidaracina sajaatau bersamasama dengan warga yang berada di RW 014 KelurahanBidaracina juga..

gugatan class action, telah diatur secara jelasdalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentangAcara Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA No. 1/2002).

pokok perkara gugatan perwakilan kelompok(Class Action) Penggugat tersebut diatas terlebih dahuluakan mempertimbangkan apakah gugatan perwakilankelompok (Class Action) Penggugat tersebut telahmemenuhi persyaratan suatu gugatan kelompok (ClassAction) ataukah tidak, atau dengan perkataan lain Apakahgugatan perwakilan kelompok (Class Action) Penggugattersebut sah ataukah tidak, (Hal ini sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentangAcara Gugatan Perwakilan Kelompok).Putusan Pengadilan

Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (class action) ParaPenggugat tidak sah atau tidak dapat diterima;2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata gugatan perwakilankelompok (class action) Nomor: 321/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst inidihentikan;3.

Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) ParaPenggugat telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.3.

HUSRI HAKIM, SH;Yang merupakan Wakil Kelompok untuk mewakili AnggotaKelompok (Class Action) sebagai Konsumen pada PerusahaanDaerah Air Minum(PDAM) Kota Ternate yang berada diKecamatan Ternate Utara, yang dalam hal ini diwakili olehABDUL AZIZ HAKIM, SHI,MH, DKK, masing masing Advokat,berkantor pada Kantor Hukum Abdul Aziz Hakim & Partners yangberalamat di Jalan Jerebusua Kel.

Tanah Tinggi Kota Ternate,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2016, sebagaiPEMBANDING/semula PENGGUGAT CLASS ACTION;LAW ANPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kota Ternate,beralamat di Jl.

Batu Angus No.10 Kelurahan Sangadji UtaraTerenate Utara, sebagai TERBANDING/semula TERGUGATCLASS ACTION;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TinggiMaluku Nomor : 14/PDT/2017/PT TTE tertanggal 17 Juli 2017tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Ttetanggal 23 Mei 2017 serta suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (Class Action) ;2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;3. Memerintahkan Pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat serta pihak Para Turut Tergugat untuk menghentikan perkara ini ;4.

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA WAKIL KELAS(PENGGUGAT) DALAM KAITAN PROSEDUR GUGATAN PERWAKILANKELAS (CLASS ACTION).1.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat menggunakan acara gugatan secaraClass Action, maka mengenai gugatan Clas Action tentunya haruslah memenuhiketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang acaraGugatan Perwakilan Kelompok ;4.

Dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan,Penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan Siar Grafika, Jakarta, 2005, him.139140 memberikan pengertian Class Action (CA) yang bersinonim Class Suit atauRepresentative Action (RA) yang berarti :a.

dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung)Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka sebelummemasuki pemeriksaan gugatan pokok, ada pemeriksaan awal/pendahuluan untukmengetahui sah tidaknya gugatan ini diajukan secara class action.

;Turut Tergugat III telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa tidaksedikit masyarakat Mulyasejati yang pro adanya perusahaan limbah di desa tersebut,karena banyak manfaat yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi;bahwa kelompok perubahan tatanan sosial kemasyarakatan dibentuk saat mengajukangugatan class action, oleh karena itu berkesimpulan bahwa gugatan tersebut belummemenuhi persyaratan formil class action ;Dengan adanya bantahan tersebut semakin menjadikan ketidakjelasan

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (Class Action) ;
2. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Sejalan denganUndangundang tentang jalan, dalam Peraturan Pemerintah ini juga tidak ada satupunketentuan yang mengatur mengenai Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit)maupun Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).Bahwa dengan tidak diaturnya mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit)maupun Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Peraturan Pemerintahini, maka Gugatan Para Penggugat a quo patut ditolak.Pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI.

Penggugat tidak dipisahpisah menurut kelompok kesamaan fakta dankerugian sebagaimana dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).d. Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) tidak memerlukan adanya suatunotifikasi Option Uot (pemberutahuan) setelah gugatan didaftarkan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2002 tentang GugatanPerwakilan Kelompok (Calss Action).e. Petitum dalam Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) tidak boleh memintaadanya ganti rugi materiil.f.

Bahwa dalam Undangundang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan tidak ada satupunketentuan yang mengatur mengenai Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit)maupun Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).9. Bahwa Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) atau Gugatan Perwakilan Kelompok(Class Action) hanya dapat diajukan terhadap halhak yang secara tegas dan jelasdiatur dalam Peraturan Perundangundangan seperti:a. Undangundang tentang Perlindungan Konsumen;b.

Yang mengatur tentang Gugatan Warga Negara (Citizen LawSuit) maupun Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).

Penggugat tidak dipisahpisah menurut kelompok kesamaan fakta dankerugian sebagaimana dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).d. Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) tidak memerlukan adanya suatunotifikasi Option Uot (pemberitahuan) setelah gugatan didaftarkan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2002 tentang GugatanPerwakilan Kelompok (Calss Action).e. Petitum dalam Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) tidak boleh memintaadanya ganti rugi materiil.f.

., tanggal 28 Mei 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor262/Pdt.G/Class Action/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 25 Oktober 2017;

Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tingkatbanding tidak sependapat dengan alasan penerimaan pemeriksaan sengketa inidengan prosedur class action dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaiDLIKUt ; 202222 noon nn nnn nn nen nn nn nnn ne nen ne nnn nnn ne nnn ene nnnnnennnnnnnennennense Bahwa sebelum pemeriksaan sengketa berlangsungdengan prosedur Class action dinyatakan sah, seharusnya terlebihdahulu) mendapat penilaian dari Hakim mengenai pemenuhanpersyaratan yang ditentukan dalam PERMA No

. 1 Tahun 2002,penilaian mana dinyatakan dalam bentuk suatu. penetapansebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumenperkara dihubungkan dengan uraian Putusan Pengadilan tingkatpertama, ternyata penilaian mengenai sahnya pemeriksaandengan prosedur class action dilakukan bersamaan denganpemutusan perkara ini yang dimuat dalam pertimbangan hukumputusannya;Halaman 12 Putusan No.126/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMe Bahwa alasan pertimbangan

banding, bahwa Pengadilan tingkat pertamatelah keliru) menerapkan hukum acara mengenai prosedurberacara secara class action dengan alasan, yang pertama,seharusnya penilaian layak tidaknya prosesur class actiondilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Hakim Ketua Majelis danHakim Anggota II Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapemeriksaan perkara ini dengan prosedur class action tidak dapatdipertahankan, oleh karenanya pernyataan penerimaanpemeriksaan dengan prosedur class action yang dinyatakan dalampertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama harus dibatalkandan dinyatakan tidak mengikat dalam proses pemeriksaansengketa ini, sehingga kedudukan Para Penggugat dalamsengketa ini bukanlah selaku perwakilan kelompok (representatif Bahwa pentingnya

Apabila ternyata terjadi kesalahandalam acaranya maka kesalahan dalam melakukan prosedurnotifikasi tidak dapat dibebankan kepada pihakpihak yangmengajukan prosedur class action :3).

Adalahcacat yuridis.Dikatakan cacat yuridis karena, Gugatan Class Action tersebut tidakmemenuhi syaratsyarat Gugatan Class Action sebagaimana diatur dalamPERMA No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok,halaman 13 dari 75 halaman Put.No.34/Pdt/2014/PT.PLG14oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima atau ditolak.Dimana menurut hukum (PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Acara GugatanPerwakilan Kelompok) Gugatan Class Action harus memenuhi syaratsyarat,yaitu

:e Wakil kelompok dalam Gugatan Class Action harus bertindak untuk atasnama dirinya sendiri dan juga untuk atas nama kelompok yangdiwakilinya.e Antara wakil kelompok dengan kelompok yang diwakilinya harusmempunyai Hubungan Hukum dan Kepentingan Hukum yang sama.e Antara wakil kelompok dengan kelompok yang diwakilinya harusmempunyai kesamaan Fakta dan Dasar Hukum.Bahwa kenyataanya berdasarkan fakta hukum, Gugatan Class ActionPenggugat Aquo, sama sekali tidak memenuhi syaratsyarat GugatanClass Action

Cipta Lestari Sawit di Desa Kuala PuntianKabupaten Banyuasin dan sama sekali tidak bertindak untuk atas namadirinya sendiri.Padahal secara hukum syarat Gugatan Class Action mengharuskanpara wakil kelompok disamping bertindak untuk atas nama kelompokyang diwakilinya juga harus bertindak untuk atas nama dirinya sendiri.Oleh karena itu Gugatan Class Action Penggugat haruslah dinyatakantidak dapat diterima;b Didalam Gugatannya Penggugat, antara wakil kelompok dengankelompok yang diwakilinya yaitu para

Asyik, Suhairi dan BambangIrawan) yang mengajukan gugatan Class Action bukanlah pengurusatau anggota kelompok calon pemilik Plasma yang diwakilinya,sehingga wakil kelompok tersebut tidak mempunyai kesamaan faktahukum dan dasar hukum dengan kelompok yang diwakilinya. Jadidengan demikian tidak memenuhi syarat Gugatan Class Actionkarenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.3 Bahwa penggugat salah mengajukan jenis Gugatan Class Action oleh karenaitu Gugatan Penggugat tidak sah.

tidak dapatmempertahankan dalildalil gugatan class action yang mengatasnamakan kelompokCPP 1168 KK faktanya kelompok CPP sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) KK =700 (tujuh ratus) orang yang telah dengan nyata tidak ikut (keluar) dari PT.CLSkarena ingkar janji (wanprestasi) tidak membangunkan kebun plasma milik parapetani, gugatan class action tidak memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah AgungRI No.1 tahun 2002 pada pasal 2 huruf b, karena gugatan class action bertahan tetapPT.CLS meneruskan kebun

dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan;

Bahwa UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimandalam Pasal 4 ayat 2 disebutkan Peradilan dilakukandengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka gugatandengan mekanisme perwakilan kelompok (Class Action)adalah dalam rangka memenuhi ketentuanketentuantersebut diatas..

Bahwa penggunaan mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok(Class Action) mempunyai manfaat sebagai berikut:(1)Proses berperkara yang bersifat ekonomis; (2) Akseskepada keadilan (Acces to Justice); (3) perubahan sikappelaku pelanggaran ;. yang mana ketiga manfaat inisesuai dengan prinsipprinsip Peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan;6.

Serta bagi anggota kelompokyang tidak ingin ikut dalam Kelompok dapat menggunakanhak untuk menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok(opt out) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)NO.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action);III. FAKTAFAKTA HUKUM.

Dengan adanya alasanalasan sebagaimana tersebut diatasdapat disimpulkan bahwa gugatan class action yangdiaju kan oleh Para penggugat Nomor;04/Pdt.G/2012/PN.GS, tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalamPeraturan Mahkamah Agung R.I.

).Menimbang, bahwa dalam beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur tentang prosedur gugatan perwakilankelompok (class action) diantaranya :3132IL.III.I.

Gugatan warganegara menurut Black's LawDictionary 7" Edition merupakan an action under a statute giving citizensthe right to sue violators of the law and to seek injunctive relief andpenalties.

Actio popularis atau citizen lawsuit adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warganegara(atas nama kepentingan umum) terhadap suatu perbuatan melawan hukum,berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur adanyaprosedur tersebut;Istilah action popularis maupun citizen law suit tidak dikenal di Indonesia,dimana pada prinsipnya action popularis digunakan oleh negara yangmenganut sistem civil law, sementara di negara yang menganut sistemcommon law dikenal sebagai citizen law suit;Para

Dalam pertimbangannya disebutkan bahwaalasan diadopsinya mekanisme gugatan class action (perwakilan kelompok)adalah karena telah adanya undangundang yang menggunakan dasargugatan kelompok, namun belum ada hukum acara peradilan yang cukupmengatur mengenai mekanisme gugatan class action sehingga perlu diaturdan ditetapkan dalam suatu peraturan Mahkamah Agung;Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu lembaga atau mekanismegugatan yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia hanya dapatdiadopsi

Tergugat Il sebelumnya tidak pernah menerima somasi dalam bentukapapun dari Para Penggugat;Apabila Para Penggugat hendak menggunakan mekanisme gugatan warganegara atau citizen law suit atau action popularis, maka seyogyanya prinsipdan kriteria gugatan warga negara atau citizen law suit atau action popularisharus diterapkan secara konsisten dan tidak sepotongsepotong;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka selayaknya Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan a quo tidak

Berbeda dengan class action,Penggugat tidak harus merupakan kelompok warga negara yangdirugikan secara langsung oleh negara oleh karena itu Penggugattidakharus membuktikan kerugian materiil apa yang telah dideritanyasebagai dasar gugatan, berbeda dengan gugatan perdata biasa. Selainitu, Penggugat secara keseluruhnya adalah mewakili warga negaraIndonesia, tidak perlu dipisahpisah menurut kelompok kesamaan faktadan kerugian sebagaimana dalam gugatan class action;.