al asDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkaraPermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :PEMOHON, tanggal lahir 12 April 1997 /Uumur 23, agama Islam, pekerjaanXXXXXXXX XXXXXX, pendidikan D3, tempat kediaman diKABUPATEN BANYUMAS, dalam hal ini Pemohon memberikankuasa khusus kepada ... dan ...,

Advokat (KTPA) yangbersangkutan;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondidampingi Kuasanya dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohontidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acarapanggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkaitpermohonan wali adlal

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

Cpa tl ral peeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkaraPermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :PEMOHON, tanggal lahir 13 Januari 1993 /Uumur 27, agama Islam, pekerjaanPerawat, pendidikan S1, tempat kediaman di KabupatenMojokerto, saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto(rumah Kos

Menetapkan wali Pemohon yang bernama XXX adalah sebagaiwali adlal;S. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohonyang bernama XXX dilaksanakan dengan Wali Hakim ;A. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan SookoKabupaten Mojokerto untuk menjadi Wali Hakim ;5.

penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondidampingi Kuasanya dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohontidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acarapanggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkaitpermohonan wali adlal

bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

Nuraida Fenti binti Subari, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan iburumahtangga, tempat kediaman di Dusun Sumbersuko RT 26 RW 06 DesaSumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibukandung Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Ryan Rinaldi Krisna bin Karya Irian Ismar;Bahwa yang akan menjadi wali nikah Pemohon adalah saudarakandung Pemohon,

Muefarikah binti Sangki, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan iburumahtangga, tempat kediaman di Dusun Tajinan RT 16 RW 07 DesaTajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah nenekPemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Ryan Rinaldi Krisna bin Karya Irian Ismar;Bahwa yang akan menjadi wali nikah Pemohon adalah saudarakandung Pemohon, karena ayah kandung

, karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelan ada Putusan Pengadilan Agama tentang walltersebut;Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukumyang baku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya walitelah diberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alihsebagai pertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang palingtinggi adalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Pasal 23 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon Nomor 1tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon Nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon Nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada wallhalaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2196/Pdt.P/2021

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan wali nikah Pemohon, bernama (SAMURI BIN MUSTAM) adalah adlal;

3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon SUSAN KARLINA BINTI SAMURI dengan calon suami bernama (BAGUS PERMADI DWI PRAMONO BIN KARMONO);

4.

PENETAPANNomor 824/Pdt.P/2019/PA.TbnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkarapermohonan Wali Adlal, yang diajukan oleh :SUSAN KARLINA BINTI SAMURI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Ngayung, RT.03,RW.01, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, KabupatenTuban, sebagai Pemohon; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca

Menetapkan wali nikah Pemohon, bernama (SAMURI BIN MUSTAM)adalah adlal;3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama KecamatanPlumpang, Kabupaten Tuban selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagaiWali Hakim untuk menikahkan Pemohon SUSAN KARLINA BINTISAMURI dengan calon suami bernama (BAGUS PERMADI DWIPRAMONO BIN KARMONO);4.

Antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada laranganhukum untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurutperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban akan tetapiditolak karena walinya Adlal;Menimbang, bahwa Pemohon benarbenar berkehendak untuk menikahdengan calon suami Pemohon itu, tetapi pernikahan dimaksud tidak dapatdilangsungkan karena walinya tidak bersedia bertindak sebagai

wali (adlal),sedangkan hubungan cinta antara keduanya sudah sedemikian eratnya,saling mencintai dan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihakmanapun, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan, oleh karena itu keengganan bapak kandung Pemohon untukmenjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidakberalasan secara hukum ;Penetapan Nomor:824/Pdt.P/2019/PA.Tbn Halaman 10 dari 13 halamanMenimbang, bahwa penolakan wali nikah Pemohon untuk menikahkanPemohon dengan calon

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2019/PA.TmkMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat

bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali

nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalamalFigh alIslamiy wa Adillatuh juz 9 hal 6720 yang diambil alin menjadipertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud adlalnya wali adalah sebagaiberikut:Zlo jd ppo aLJI alabedl ol ,oJI oll gio gm : aslarbo .59 logic r>lg SS ab j9 1s cutle 15 lgias,le au Egioc 9BQArtinya: Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yangdibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baligh dengan lakilakiyang sepadan

kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanyamendasarkannya kepada hal yang kecil dan terkesan mengadaada, olehkarena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis jugatidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untukmenikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidakberalaskan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama XXX harusdinyatakan adlal

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon ALI MUSTOFA bin IRVAN adalah adlal;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.434.500,- (empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama ALI MUSTOFA Bin IRVANadalah wali adlal;4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malangberhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon ROSIIRWANTO Bin KUSNAN sebagai Wali Hakim;halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor .........5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;6.

MULYADI bin IMAM TARAM, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaanburuh tani, tempat kediaman di Dusun Polaman RT.008 RW.014 KelurahanDampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;2.Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pamancalon suami Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama ROSI IRWANTO Bin KUSNAN ;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikahn

Atas dasar itu, Pemohonmengajukan permohonan wali adlal, karena itu permohonan Pemohon tersebutdiindikasikan didasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor .........(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelan ada putusan pengadilan Agama tentang walltersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukumyang baku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya walitelah diberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alihsebagai pertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang palingtinggi

Pasal 23 Ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada wallhakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullah

Naha'i bin Saikun, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,tempat kediaman di Dusun Sidorukun RT.016 RW.003 Desa ClumpritKecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon~ karena saksi adalahtetangga Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Susanto bin Matsari (Alm);Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Wali nikah Pemohon adlal (enggan) menjadi wali dalam pernikahanPemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telahterbukti bahwa wali Pemohon menolak dengan tegas untuk menikahkanPemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan Tanpa alasan yangjelas, karenanya Majelis Hakim menilai keengganan wali Pemohon untukmenikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk dalamkategori adlal yang tinggi;Menimbang bahwa keengganan wali Pemohon termasuk

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullan

YULIANTO bin EKO SANTOSO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaanswasta, tempat kediaman di Dusun Panggungrejo RT. 002 RW. 002 DesaPanggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon~ karena saksi adalahsaudara sepupu Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama FERI EKO ADI SUCIPTO bin SISWANTO;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelan ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Wali nikanh Pemohon adlal (enggan) menjadi wali dalam pernikahanPemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telahterbukti bahwa wali Pemohon menolak dengan tegas untuk menikahkanPemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan calon suamiPemohon bukan lakilaki yang pantas untuk anaknya, karenanya Majelis Hakimmenilai keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calonsuaminya tersebut termasuk dalam kategori ad/al yang tinggi;halaman 12

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullahn

Menyatakan Wali Nasab Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON adalah adlal;3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON) dengan wali hakim;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

PENETAPANNomor /Pdt.P/2014/PA Sgr.aaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara permohonan penetapan Wali Adlal yang diajukan oleh :PEMOHON, tempat tanggal lahir/umur: Rajatama, 22 Desember 1991 / 23tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tidak ada,tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

Losllaxrbo .09 logic rly SS at j9 Ud cull 13 Egioo orCe paisArtinya: Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baligh dengan lakilakiyang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuantersebut dan masingmasing calon mempelai itu saling mencintai.Penolakan yang demikian dilarang menurut syara;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang walinasab ditetapkan sebagai wali adlal bila wali nasab tersebut menolakpermintaan

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

Menyatakan Wali Nasab Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHONadalah adlal;3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan calonsuaminya (CALON SUAMI PEMOHON) dengan wali hakim;4.

di RT. 002 RW. 002 Desa Tergo KecamatanDawe, Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon ;Setelah memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Juli2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus denganregister perkara Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Kds, tanggal 27 Juli 2021, yangpada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal

berpendapat lain mohonpenetapan yang seadiladilnyaBahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon dancalon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan ayahkandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa adaketerangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilatau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggilsecara resmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkaitpermohonan wali adlal

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan

;Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.KdsMenimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

Menetapkan wali nikah Pemohon PARTONO bin KANDRI adalah Wali adlal;3.

Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adlal,karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikan didasarkan pada ketentuanPasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dipersidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakahbenar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?;Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0745/Pdt.P/2017/PA. Kab.

atau enggan;(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapatbertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentangwali tersebut.Menimbang bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang bakutentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telah diberikan olehpakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagai pertimbangan dalamperkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggi adalah wali dengan tegasmenyatakan penolakannya untuk

Wali nikah Pemohon adlal (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohondan calon suami Pemohon;Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0745/Pdt.P/2017/PA. Kab.

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi HukumIslam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkandengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada wali hakim(pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullah

Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama ANDA SUHANDA bin HALIL adalah adlal;

3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon berhak menikahkan Pemohon (LITA AGUSTINA binti ANDA SUHANDA) dengan calon suami Pemohon (MUHAMMAD SAEFUDIN bin WARSITA) sebagai wali hakim;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000 ,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

dibenarkan oleh hukum syaramaupun peraturan perundangundangan karenanya Pemohon merasakeberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersbut sudahsedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah samasamabertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untukmenghindarkan pemohon dengan calon sumai dari perbuatan yangmelanggar hukum syara' maupun peraturan perundangundangan yangberlaku;Bahwa berdasarkan dalildalil dan alasan tersebut diatas pemohonmengajukan permohonan penetapan wali adlal

Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama ANDA SUHANDAbin HALIL adalah adlal;3. Memberi ijin kepada Pemohon (LITA AGUSTINA binti ANDA SUHANDA)untuk dinikahkan dengan calon suaminya nama (MUHAMMAD SAEFUDINbin WARSITA) dengan memakai wali Hakim;4.

karena sudah saling cinta mencintail,sudah samasama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untukmenikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundangundangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajibanberumah tangga; Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidakhadirnya wali nikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,sehingga dengan tidak hadirnya wali nikahn Pemohon dalam persidangan,menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal

(2) dan (3) Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 2 tahun 1987, jo pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasar pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pemohon telahberhasil membuktikan dalildalil dalam permohonannya, oleh karena itupermohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka majelis hakimperlu menetapkan bahwa wali nikah pemohon bernama : ANDA SUHANDA binHALIL, adalah adlal

Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama ANDA SUHANDA binHALIL adalah adlal;3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan AstanajapuraKabupaten Cirebon berhak menikahkan Pemohon (LITA AGUSTINA bintiANDA SUHANDA) dengan calon suami Pemohon (MUHAMMADSAEFUDIN bin WARSITA) sebagai wali hakim;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.166.000 , (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);1. Mengabulkan permohonan pemohon ;2.

Menyatakan wali nasab Pemohon bernama WALI ADLAL adalah wali adhal.3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI PEMOHON, dengan wali Hakim ;4. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON ;5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp. 466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

PENETAPANNomor xxxx/Pdt.P/2017/PA.PoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkarapermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempattinggal di Kabupaten Ponorogo, sebagai Pemohon ;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelan mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksinya dipersidangan

Bahwa saat ini ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan yangseharusnya bertindak sebagai wali adalah kakak kandung Pemohonbernama WALI ADLAL, umru 38 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan PLN, alamat di Kabupaten Ponorogo ;. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suamiPemohon, telah samasama mengetahui hubungan cinta kasih antaraPemohon dengan calon suami Pemohon tersebut.

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama WALI ADLAL adalah waliadlal;4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan SukorejoKabupaten Ponorogo berhak menikahkan Pemohon dengan calon suamiPemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON sebagai WaliHakim;5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;6.

/Pw.01/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2017, telah bermeterai cukup,setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.3);Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, pemohon mengajukansaksi saksi sebagai berikut :i:SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggaldi Kabupaten Ponorogo;Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali Pemohon yaitu kakakPemohon yang bernama WALI ADLAL

Menyatakan wali nasab Pemohon bernama WALI ADLAL adalah waliadhal.3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untukmelangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI PEMOHON, denganwali Hakim ;4. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanSukorejo, Kabupaten Ponorogo sebagai wali hakim dalam pernikahanPemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMIPEMOHON ;5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp. 466.000.

Menetapkan, wali nikah Pemohon nama (XXX) adalah adlal;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

;Bahwa berdasarkan dalildalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukanpermohonan penetapan wali adlal, agar Pemohon bisa melangsungkanpernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai walihakim;Bahwa untuk lebih memperjelas alasan wali pemohon tidak memberikanrestu / tidak bersedia mejadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut, kiranyaPengadilan Agama Tuban memanggil orangtua / wali nikah pemohon;Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini.

karena sudah saling cinta mencintai, sudah samasama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurutsyara' (Agama) maupun peraturan perundangundangan dan beranibertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga; Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidakhadirnya wali nikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehinggadengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkanbahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal

) menjadi wali dalam pernikahanPemohon dengan calon suaminya; Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi walinikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antaraPemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmenurut Majelis telah memenuhi syaratsyarat perkawinan sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan dan hukum syara' serta tidak ada laranganuntuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapatdipertimbangkan

dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA KecamatanSinggahan, Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuanpasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1)Peraturan Menteri Agama No. 2 tahunl987, maka yang menjadi Wali NikahPemohon adalah Wali Hakim;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqihdalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :ELnXpU

Menetapkan, wali nikah Pemohon nama (XXX) adalah adlal;3.

Menyatakan Wali Pemohon yang bernama MAHMUD USMAN adalah Adlal;3. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (SARIATI USMAN binti MAHMUD USMAN) dengan calon suaminya yang bernama (IRPAN PATILA bin NEI PATILA);4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

PENETAPANNomor : 04/Pdt.P/2012/PA Tlm.oe es 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidanganMajelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara Wali Adlal,yang diajukan oleh :SARIATI USMAN binti MAHMUD USMAN, Umur 17 tahun, agamaIslam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tiada, Tempatkediaman di Dusun , Desa Polohungo, KecamatanDulupi, Kabupaten Boalemo, untuk selanjutnya disebutsebagai Pemohon

Menetapkan wali nikah Pemohon bernama (MAHMUD USMAN)adalah wali adlal;3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupisebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (SARIATIUSMAN binti MAHMUD USMAN) dengan calon suami Pemohon(IRPAN PATILA bin NEI PATILA);4.

Page 6 of 15Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali denganpembacaan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokokpermohonan Pemohon mengenai alasan permohonannya, Pengadilanterlebin dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohondengan walinya yang bernama MAHMUD USMAN yang dimohonkanuntuk ditetapkan sebagai wali yang adlal sebagai dasar Pemohonmengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti

Oleh karena bukti tersebut merupakan AktaOtentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat,maka harus dinyatakan MAHMUD USMAN adalah sebagai orang tuaPemohon dalam hal ini yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagaiwali yang adlal, yang karenanya pula Pemohon telah memenuhi syaratformil (memiliki legal standing) mengajukan perkara ini;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkanbahwa Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calonSuaminya yang bernama IRPAN PATILA bin NEI

Menyatakan Wali Pemohon yang bernama MAHMUD USMANadalah Adlal;Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 13 of 153. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanDulupi sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (SARIATIUSMAN binti MAHMUD USMAN) dengan calon suaminya yangbernama (IRPAN PATILA bin NEI PATILA);4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 316.000.

Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama HUZAINI : adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso selaku Pegawai Pencatat Nikah menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan MOH.YOFLI F Bin MOH.HAFID.;4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernamaHUZAINI adalah adlal;3. Memberi ijin kepada Pemohon (ALIFIAH INDAH MASRUROHBinti HUZAINI) untuk dinikahkan dengan calon suaminyanama (MOH.YOFLI F Bin MOH.HAFID) dengan memakai waliHakim;4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;5.

pernikahan, karena sudahsaling cinta mencintai, sudah samasama berpikir matang,tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurutsyara' (agama) maupun peraturan perundangundangan danberani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajibanberumah tangga;Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir dipersidangan, dan tidak hadirnya wali nikah tersebutdisebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengantidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan,menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan(adlal

) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengancalon suaminya;Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan(adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengancalon Suaminya,sedangkan antara Pemohon dengan calonSsuaminya berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmenurut Majelis telah memenuhi syaratsyarat perkawinansebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan danhukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukanperkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapatdipertimbangkan

dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUAKecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tersebut harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan(adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) KompilasiHukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1)Peraturan Menteri Agama No. 2 tahunl987, maka yang menjadiWali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alihpendapat ahli figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzairhal. 128 yang berbunyi5007Artinya

Mengabulkan permohonan Pemohon,;2s Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama HUZAINIadalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanBondowoso Kabupaten Bondowoso selaku Pegawai PencatatNikah menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon denganMOH.YOFLI F Bin MOH.HAFID.;4.

PENETAPANNomor 435/Pdt.P/2021/PA.Mkd.aaa tl Cpe stl ail aesDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkaraPermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikanSLTA, tempat kediaman di Lingkungan Pandansari RT 04, RWO09, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan

doktrin hukum yang terkandung dalamalFigh alIslamiy wa Adillatuh juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadipertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud adlalnya wali adalah sebagaiberikut:Artinya: Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yangdibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baligh dengan lakilakiyang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuanHalaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2021/PA.Mkdtersebut dan masingmasing calon mempelai itu saling mencintai.Penolakan

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon AYAH PEMOHON adalah adlal;3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, untuk menikahkan Pemohon PEMOHON dengan CALON SUAMI PEMOHON, sebagai Wali Hakim ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

P ENETAPANNomor 0138/Pdt.P/2015/PA.Amb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara pada tingkat pertama dantelah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adlal yang diajukan olehPEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal semula di Kabupaten Semarang, dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, ,sebagai Pemohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Setelah medengarkan

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah wali adlal;3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Barat, KabupatenSemarang, berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon CALONSUAMI PEMOHONsebagai Wali Hakim;4.

) sehingga mohon ditetapkan sebagai wali adlal;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan sehingaberdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenangmengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Pemohon beragama Islam danberdomisili di wilayah Kabupaten Semarang, yang menjadi yurisdiksi

Sedangkan kedua calonmempelai hadir atau adanya bukti tentang keadlolannya karena ia membangkan ataubersembunyi (tidak mau hadir) ;Juga hadist Nabi dari Aisyah RA Riwayat al Arbaah kecuali Nasai yangdisahkan oleh Ibnu Awanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim yang artinya ;ALtiny@ 2 occcecceees Maka apabila terjadi perselisihan (wali tidak ada atau adlal) maka hakimsebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (Subulusalam III halaman 118) ;Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon AYAH PEMOHON adalah adlal;3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Barat, KabupatenSemarang, untuk menikahkan Pemohon PEMOHON dengan CALON SUAMIPEMOHON, sebagai Wali Hakim ;4.

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama SUKANDI bin KARNADI adalah wali adlal;

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon sebagai Wali hakim untuk menikahkan Pemohon TITIN MARYATIN binti SUKANDI dengan calon suami Pemohon SYUKRON MA'MUN bin KHOLID ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan dalildalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukanpermohonan penetapan wali adlal, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahandengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;7.

Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama SUKANDI bin KARNADIadalah adlal; 22222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn n nee n een ne nn ne=3.

karena sudah saling cinta mencintai, sudah samasamaberpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara'(agama) maupun peraturan perundangundangan dan berani bertanggungjawab untukmelaksanakan kewajiban berumah tangga;Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya walinikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnyawali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebuttelah enggan (adlal

dan karenanyapenolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Pangenan tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuanpasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1)Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohonadalah Wali Hakim; 2222 on nnn nn nn nnn nnn nn nnn cence nsMenimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alin pendapat ahli figih dalamKitab AlAsybah Wan NadZzair hal.

Mengabulkan permohonan Pemohon;Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama SUKANDI bin KARNADI adalah wali adlal:;3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebonsebagai Wali hakim untuk menikahkan Pemohon TITIN MARYATIN binti SUKANDIdengan calon suami Pemohon SYUKRON MA'MUN bin KHOLID ;4.

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Wali nikah Pemohon adlal (enggan) menjadi wali dalam pernikahanPemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telahterbukti bahwa wali Pemohon menolak dengan tegas untuk menikahkanPemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan Tidak cocok menuruthukum adat , karenanya Majelis Hakim menilai kKeengganan wali Pemohonuntuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk dalamkategori adlal yang tinggi;Menimbang bahwa keengganan wali Pemohon

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullan

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama Slamet Mulyadi binDjari adalah adlal;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp.808.000, (delapan ratus delapan ribu rupiah)Demikian penetapan ini ditetaokan pada hari Rabu tanggal 24 Maret2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.H. ALI SIRWAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MAKMUR, M.H. dan Dra.Hj.