menyetujui anjuran tertulis, selambatlambatnya 3 (tiga) hari sejak anjuran tertulis disetujui, para pihak menghadapMajelis Mediator Hubungan Industrial untuk dibuatkan Perjanjian Bersama;Apabila para pihak tidak memberikan jawaban dalam batas waktu tersebutdiatas, dianggap menolak anjuran dan apabila para pihal atau salah satu pihakmenolak anjuran, dapat melanjutkan penyelesaian Perselisihan tersebut kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa dengan telah diterbitkannya ajuran

namun PT Agra Marisetia Lines tidak menanggapinyasehingga Penggugat mengadu ke Dinas Tenaga Kerja Kota Manado melaluibidang Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial;Bahwa setelah melalui mediasi yang sangat panjang dimana kedua belahpihak tidak terjadi kesepakatan dikarenakan pihak perusahaan tetap tidakmau membayar hakhak Penggugat selama bekerja sebagai karyawan diperusahaan PT Agra Marisetia Lines, sehingga pihak oleh mediatormengeluarkan anjuran kepada kedua belah pihak;Bahwa berdasarkan ajuran

Bahwa Penggugat menolak atasAjuran tersebut dan Tergugat sampai saat ini tidak menjawab Ajuran dariDinasoskertran Kab.Bogor.Bahwa karena gugatan ini diajukan telah memenuhi syarat sebagaimanadi atur dalam Pasal 5 jo Pasal 81 jo Pasaf 83 ayat (1) UU No,2 Tahun 2004,maka Penggugat mohon agar gugatan mi dapat di terirna.Adapun duduk perkaranya adafah sebagai berikut :1. Bahwa Penggugat Sdr.

tetap mempekerjakan pekerja/operatorregular untuk menjalankan mesin apabila ada pekerja/operatorregular yang tidak masuk kerja;Agar pihak Pengusaha berkoordinasi dengan pihak PengawasKetenagakerjaan Balai Pelayanan Pengawas KetenagakerjaanWilayah IV Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaBarat, sebagaimana hasil akhir Nota Pemeriksaan Khusus yangtelah diterbitkan;Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran iniselambatlambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelahditerimanya ajuran

, tidak menghormatiproses dan upaya hukum yang sedang berjalan dalam tingkat Tripartit di DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, serta tidakmenghargai sikap hukum daripada Penggugat atas penolakan kedua SuratAjuran 560/712/HIS/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, dan Surat Anjuran No.560/404/HIS/V/2018, tanggal 24 Mei 2018 oleh Disnakertrans KabupatenBandung Barat;Bahwa, apabila Tergugat II tidak puas terhadap sikap hukum atas penolakandaripada Penggugat terhadap kedua Surat Ajuran

Bahwa mediasi yang dilakukan oleh Mediator pada Dinas TenagaKerja Kabupaten Sleman gagal sehingga Mediator mengeluarkan Ajuran,No. 560/0398 tertanggal 14 Juli 2017 dari Dinas Tenaga Kerja PemerintahKabupaten Sleman dan berdasarkan pertimbangan hukum dankesimpulan mediator, yaitu :1). Bahwa perusahaan tengah dalam kondisi Pailit sebagaiman telah diputuskan oleh pengadilan.2).

Mengingat kasus PHK ini belum memperoleh penetapan dariLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka gajiselama dirumahkan tetap menjadi hak pekerja;11.Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator(Gugatan point 12), Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Slemanmengeluarkan Ajuran, No. 560/0398 Tertanggal 14 Juli 2017:1) Agar pihak pengusaha dapat memberikan uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak denganperhitungan yang terlampir dalam anjuran

Yyksebagaimana dengan Ajuran, Nomor 560/0398 Tertanggal 14 Juli 2017 dariDinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman serta keterangan SaksiSdr.

Dalam Risalah Bipartit, jelas dinyatakan bahwa Tergugat mengakuikesalahannya (Bukti P7) ;Bahwa pada tanggal 29 Juni 2009 Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan ("Mediator") telah menerbitkan ajuran sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 251 1/1.835.3 tanggalHal. 3 dari 15 hal. Put.No.263K/Pdt.Sus/201029 Juni 2009 Perihal Anjuran, yang menganjurkan halhal sebagai berikut (BuktiP8) :1.

Agar para pihak memberikan jawaban tertulis kepada mediatorselambatlambatnya 10 (sepuluh ) hari setelah menerima ajuran tertulis;3.

Bahwa oleh karena periksaan Perkara ini sejak awalnya diperiksa olehMediator yang salah dan Pengadilan Hubungan Industrial yang tidakberkompeten, maka putusan dalam perkara ini menjadi jauh dari rasakeadilan dan penerapan hukum yang benar, sehingga oleh karenanyacukup alasan menurut hukum untuk mengenyampingkan semua alasandan pertimbangan hukum dalam putusan Judex Juris dalam perkara initermasuk pendapat dan ajuran Mediator Disnaker Pemerintah KotaBekasi;Berdasarkan alasanalasan dan analisa hukum

Nomor 637 K/Pdt.SusPHI/2015Bahwa pekerja tidak pernah menyatakan mengundurkan diri dan pekerjatidak boleh masuk kerja (PHk);Bahwa, ijazah pekerja sampai saat ini masih ditahan oleh perusahaan;Bahwa telah keluarnya Ajuran Mediator Disnaker Kota Surabaya tertanggal10 Pebruari 2015 dengan Nomor 08/PHI/II/2015;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayaagar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan

Bahwa dalil Gugatan Gugatan Penggugat pada huruf a yang dapatkami kutip sebagai berikut :Tergugat suka Cemburu yang berlebihan tanpa alah bukti ;Bahwa dalil Gugatan Penggugat merupakan dalil, mengadangadaSebab,Yang benar adalah hanya sebuah sikap perhatian dan tanggungJawab sebagai seorang suami terhadap istri sebagaimana ajuran danperintah Agama yang di yakini dan di anut oleh Penggugat dantergugat sebagaimana yang di maksud dalam AlQur,an yang artinnyadapat kami Kutip sebagai Berikut:Jagalah diri

dalam rangkapelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia ......... dengan ketentuan Undang Undang diatas , maka dengan ini agar Tergugat Rekonpensi MENYERAHKANbarang jaminan Fidusia tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sesuaidengan anjuran UndangUndang Fidusia dalam pasal 30 tersebut ;Bahwa, karena Penggugat Rekonpensi telah berkali kali mengingatkankepada Tergugat Rekonpensi agar segera melaksanakan kewajibannya untukmenyelesaikan kepada Penggugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensitidak menghiraukan ajuran

yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan perrnohonan ParaPenggugat, yaitu agar Tergugat membayar kompensasi kepada ParaPenggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sebesar 15% sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4), serta upah proses bulan Juli dan Agustus 2016;Bahwa atas surat anjuran tersebut, Para Penggugat telah memberikanjawaban yang pada pokoknya dapat menerima isi surat ajuran

Dan atasdasar permohonan mediasi dari Tergugat tersebut, kemudian Mediator padaDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, melaluisurat Nomor : 5651/2557/HI Syaker/2016, tertanggal 15 April 2016, Perihal :Ajuran, telah mengeluarkan Anjuran sebagai berikut :1. Kepada pihak perusahaan PT. Jaya Abadi Propertindo agar segeramembayar hakhak pekerja sebagaimana tuntutan pekerja ;2.

dibuatlah dalam RisalahPerundingan oleh Penggugat sebagai bukti;Bahwa oleh karena perundingan tersebut belum adanya penyelesaian antaraPenggugat dan Tergugat, lalu Penggugat membuat surat permohonanpencatatan perselisihan tertanggal 18 Juni 2015 pada Dinas Tenaga KerjaKota Palembang untuk di Mediasikan, singat kata terjadilah perundinganMediasi Tripartit sebanyak tiga kali yang partama tanggal 2 Juli2015,yangkedua tanggal 13 Juli 2015, yang ketiga tanggal 31 Juli 2015 dengan hasilMediasi GAGAL, dan Ajuran

pun telah dikeluarkan tertanggal 03 September2015 Nomor 567/ 1018/ Disnaker/ 2015;Bahwa dengan dikeluarkanya Ajuran tersebut oleh Dinas Tenaga Kerja KotaPalembang, Penggugat melanjutkan proses penyelesaian perselisinan ini kePengadilan Hubungan Industrial;Bahwa alasan dari Tergugat mengakhiri hubungan kerja ini dikarenakan telahhabis masa kontrak Penggugat yang jatuh pada tanggal 16 Juni 2015;Bahwa sejak awal tanggal penandatanganan kontrak kerja di mulai antaraPenggugat dan Tergugat, Penggugat

April 2013yang ditandatangai oleh WAHYU AMRLISE, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket besarnarkotika jenis ganja dan 6 (enam) paket besar ganja dengan berat 7221,2 (tujuh ribu duaratus dua puluh satu koma dua) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium ;Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memutuskan perkara ini, perlu dipertimbangkanhalhal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :Hal hal yang memberatkan :e Terdakwa ridak menghiraukan ajuran

Anmad Ramdani, dan Sadr.Deri Budiman (5 orang) memberikan jawaban tertulis paling lambat10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;Bahwa terhadap anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi Penggugat dapat menerimanya tetapi Tergugat menolak dantidak mau melaksanakanya Ajuran tersebut;Bahwa oleh karena pada bulan Januari 2014, berdasarkan KeputusanGubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di JawaBarat Tahun 2014, maka di Kabupaten Bekasi terjadi kenaikan upah,maka

terhadap PHKdan tidak membayar pesangon sangat bertentangan dengan pasal 156(1) UndangUndang No.13 Tahun 2003 adalah hal yang berlebihan danharus ditolak mengenai Pesangon dan bagaimanamungkin adanyaPesangon kalau Para Penggugat bekerja selaku Buruh Harian Lepaskepada Terqugat ;14.Bahwa dengan tidak diselesaikan secara bipartite Para Penggugatmendaftarkan Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjursesuai dengan UndangOUndang No.2 Tahun 2004 itu merupakan hakPara Penggugat ;15.Bahwa adanya Ajuran

Serta dalam AJURAN tidak adaRincianrincian tentang ajuan anggaran biayabiaya yangdicantumkan selama ini, oleh karena itu haruslah ditolak AJURANtersebut atau tidak dapat diterima :1. Sdr. Hendra Sucipto, dengan pesangon, masa kerja danpenggatian yang berjumlah Rp.21.131.480,2. Sdr. lyan Herdiansyah, dengan pesangon, masa kerja danpenggatian yang berjumlah Rp.29.584.072,3. Sdr. Widodo Adi Kusuma, dengan pesangon, masa kerja danpenggantian yang berjumlah Rp.6.339.444.,4. Sdr.

Kampung Bentung, maka penyelesaian atas sengketa tanahHalaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 57/PID/2019/PT MNDdan Gedung Gereja tersebut dilimpahkan kepada Pihak PemerintahKecamatan Tabukan Selatan untuk selanjut ditindak lanjutipenyelesaiannya oleh Pihak Pemerintah Kecamatan Tabukan Selatansecara musyawarah kekeluargaan dan apabila tidak dapat diselesaikansecara musyawarah kekeluargaan secara damai, maka pihak PemerintahKecamatan Tabukan Selatan mengeluarkan dan/atau menerbitkan Suratyang berisi ajuran

Harsoyo, AbdulFanan dan Imam Saroni secara tertulis untuk melanjutkan kembali sebagai sopirutama (bukan sopir serep/sopir cadangan) ;an232425Bahwa dengan telah diterbitkannya ajuran tersebut diatas pihak Penggugat telahmemberikan jawaban kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya denganjawaban menerima dari anjuran tersebut namun pihak Tergugat menolak untukmenerima anjuran ;Bahwa sejak bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan November 2012 upahPenggugat sudah tidak dibayar oleh Tergugat dengan

Guna Membicarakantentang Perselisian Hubungan Industrial (PHI) foto Copy tersebut telahbermaterai telah dicocokan dan disesuaikan dengan aslinya, diberitanda.T.11 ;Photo Chopy AJURAN Nomor : 567/DSTKPHI/2011/1551, Bangkinang25. Oktober 2011, MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL,HERIZAL,SE : NIP 19660813 198603 1 001 MENGETAHUI KEPALADINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPAR, Drs.H. BASRUN, M.