Termasuk dalam pengertianstelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metodepersentase tingkat penyelesaian pekerjaan (percentage of completionmethod).Pasal 28 ayat (7) beserta penjelasanbahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistemyang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan StandarAkuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundangundanganperpajakan menentukan lain.Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34 tentang AkuntansiKontrak KonstruksiParagraf 28bahwa Biaya

Putusan Nomor 650/B/PK/PJK/20173.3.Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 beserta penjelasannya dan memperhatikan standarakuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam PernyataanStandar Akuntansi Keuangan (PSAK) khususnya PSAK No.34,maka tagihan sebesar Rp. 61.126.090.258,00 tidak dapatdibebankan sebagai biaya penyelesaian kontrak.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)menyatakan tidak setuju

Termasuk dalam pengertianstelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metodepersentase tingkat penyelesaian pekerjaan (percentage of completionmethod).Pasal 28 ayat (7) beserta penjelasanbahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistemyang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan StandarAkuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundangundanganperpajakan menentukan lain.Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34 tentangAkuntansi Kontrak KonstruksiParagraf 28bahwa Biaya

Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah menyatakan bahwa pembayaran sebesarRp61.126.090.258,00 tidak dapat diyakinkan sebagai biayapelaksanaan proyek karena tidak jelas pekerjaan dan realisasinyaserta tidak dapat diyakini sebagai biaya subkontrak proyek karenatidak terdapat subkontrak yang melandasi transaksi sejumlahtersebut (tidak ada surat perjanjian subkontrak).Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (5) dan ayat(7) UndangUndang KUP beserta penjelasan juncto pernyataanStandar Akuntansi

Keuangan Nomor 34tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi.Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 78 UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim".Dengan demikian putusan Majelis yang tidak mempertahankankoreksi HPPpembebanan tagihan PT Mitra Selaras Hutama EnergiHalaman 17 dari 20 halaman.

Perlakuan Akuntansi dan Pencatatan atas Transaksi Jaminan BotolBahwa seperti telah Pemohon Banding jelaskan pada Surat KeberatanPemohon Banding, berikut adalah jurnaljurnal akuntansi yang dibuat olehPemohon atas pembelian botol dan uang jaminan botol:Pembelian botol dari eksternal:Dr Aktiva TetapCr Hutang DagangPencatatan biaya penyusutan:Dr Biaya penyusutanCr Akumulasi penyusutanPenjualan produk air mineral dalam botol:Dr Piutang dagangCr Penjualan (hanya atas air mineral saja)Cr Hutang jaminan

Terlampir bukti pencatatan botolsebagai aktiva tetap perusahaan (lampiran 7);Bahwa perlakuan akuntansi atas penjualan air minuman, penerimaan uangjaminan dan pengakuan aktiva perusahaan tersebut telah diaudit oleh KantorAkuntan Publik independen yang mengacu kepada Standar Akuntasi Keuanganyang belaku di Indonesia.

Hal ini telahsesuai dengan perjanjian dan perlakuan akuntansi sebagaimana PemohonBanding jelaskan di atas;Bahwa Terbanding seharusnya konsisten dengan pendapatnya sendiri:Bahwa "Penerimaan uang jaminan atas botol dalam rangka tata niaga minumansebagai sarana untuk distribusi dan pemasaran minuman yang harusdikembalikan (returnable packaging) bukan berarti telah terjadi penyerahan hakatas botol tersebut dan bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak"(SE30/PJ.51/2003, tanggal 17 Desember 2003 surat

TIV, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Nomor:57 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia;Bahwa Terbanding menyatakan atas penerimaan uang jaminandari penyerahan botol dan krat merupakan penghasilansehubungan kegiatan sewa dan penghasilan lain atas penggunaanharta yang dimiliki Pemohon Banding yaitu botol dan krat, sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4(1) huruf i UndangUndang Pajak Penghasilan;Bahwa Majelis tidak sependapat dengan pendapat Terbandingtersebut, dikarenakan

TIV, serta pendapat Terbanding bertentangan denganStandar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia;bahwa selain hal tersebut, dalam melakukan koreksi Terbandingjuga menggunakan dasar hukum berupa peraturan perundanganantara lain: UndangUndang, PPN, Surat Edaran dan Surat Dirjen Pajakyang terkait dengan PPN; UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Pasal 1707 dan Pasal 1548 KUH Perdata;Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 781 B/PK/PJK

Sementara dalam sengketa ini, Pemegang Saham tidak memberikan pinjaman kepadaperusahaan, melainkan menyetorkan modal namun belum diaktekan;bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia tidak ada aturansecara spesifik yang mengatur mengenai penyajian pelaporan/pencatatan akuntansi atas setoranmodal dari Pemegang Saham yang belum diaktekan. Sehingga untuk tujuan akuntansi olehperusahaan, setoran modal yang belum diaktekan tersebut dicatat sebagai hutang.

instrumen keuangan tersebut digolongkan sebagaikewajiban;Ekuitas07 ~~ Apabila pemegang instrumen keuangan tak mempunyai hak keuangan masa depan pada penerbitinstrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atau distribusi berlandas ekuitas, makainstrumen tersebut digolongkan sebagai ekuitas;Instrumen keuangan yang tak mengandung pemaksaan pelaksanaan kewajiban keuangan pada saatperusahaan dalam kondisi kurang menggembirakan, digolongkan sebagai instrumen ekuitas;bahwa mengacu pada Standar Akuntansi

Sehingga olehperusahaan atas transaksi setoran dari Pemegang Saham tersebut untuk tujuan akuntansi dicatat sebagaihutang. Akan tetapi, nature of account atas hutang tersebut sebenarnya adalah bagian dari ekuitas danbukan merupakan kewajiban perusahaan terhadap Pemegang Saham, apalagi harus dikenakan bungayang menurut Terbanding merupakan objek PPh Pasal 23;bahwa sementara dalam sengketa ini, Surat Direktur Jenderal Pajak No.

negerilainnya;bahwa sebagaimana telah diatur dalam perundangundangan perpajakan di atas, asas yangdigunakan adalah asas materialitas yaitu pemotongan pajak dilakukan atas penghasilan yangditerima atau diperoleh Pemohon Banding;bahwa kenyataannya dalam kondisi Pemohon Banding, Pemegang Saham tidak mengenakan bungaterhadap dana yang disetorkan ke Perusahaan yang mana Pemohon Banding mencatat sebagaihutang (sebenarnya merupakan setoran modal yang belum diaktekan), sebagaimana pencatatandalam pengertian akuntansi

Fotocopy ljazah Magister Akuntansi (S2) dari Yayasan Wakaf UMI UniversitasMuslim Indonesia atas nama ANDI ANNISA, diberi tanda bukti P9;10.

Fotocopy ljazah Magister Akuntansi (S2) dari Yayasan Wakaf UMI UniversitasMuslim Indonesia atas nama ANDI ANNISA, diberi tanda bukti P9;10.Fotocopy Surat Pernyataan Beda Nama Atas nama : ANDI ANNISA, diberitanda bukti P10;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat P1 s/d P10 yang diajukanPemohon tersebut dengan demikian telah memenuhi ketentuan didalam Pasal 93Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan TataCara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yaitu tentang

selanjutnya berdasarkan alat bukti surat P1menunjukkan bahwa Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran namanya adalahSITTI ANNISA ADNAN, kemudian berdasarkan alat bukti surat P4 yaitu berupaPaspor, nama Pemohon menggunakan nama SITTI ANNISA NUR ADNAN ARMA,lalu berdasarkan bukti Surat P2 yaitu berupa KTP Pemohon dan P3 yaitu berupaKartu Keluarga Pemohon, didalamnya disebutkan nama Pemohon menggunakannama ANDI ANNISA, selanjutnya berdasarkan bukti surat P5 s/d P9 yaitu berupajasah mulai dari SD s/d Magister Akuntansi

DRA. dan Saksi ANDI ZAINAL NUR, yang menerangkan bahwaPemohon ketika lahir diberi nama SITTI ANNISA ADNAN sesuai dengan AktaKelahiran, namun oleh karena Pemohon ketika berumur 7 (tujuh) tahun selaluHalaman 6 Penetapan Nomor:272/Pdt.P/2019/P.N.Mks.sakitsakitan maka oleh orang tuanya Pemohon lalu diganti namanya menjadiANDI ANNISA, yang selanjutnya sesuai dengan bukti surat P5 s/d P9 yaituberupa ljasah mulai dari SD s/d Magister Akuntansi, Pemohon menggunakannama ANDI ANNISA;Menimbang, bahwa selain

Program D.Ill Akuntansi, Ijin Penyelenggaraan berlaku sampai dengantanggal 18 Mei 2004 telah mewisuda sejumlah 27 Mahasiswa ;Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 795 K/Pid/20064. Program S1 Manajemen, jin Penyelenggaraan berlaku sampai dengantanggal 22 Desember 2003 telah mewisuda sejumlah 352 Mahasiswa ;5.

Program D.Ill Akuntansi, ljin Penyelenggaraan berlaku sampai dengantanggal 18 Mei 2004 telah mewisuda sejumlah 27 Mahasiswa ;4. Program S1 Manajemen, ljin Penyelenggaraan berlaku sampai dengantanggal 22 Desember 2003 telah mewisuda sejumlah 352 Mahasiswa ;5. Program S1 Ekonomi Pembangunan, jin Penyelenggaraan berlaku sampaidengan tanggal 22 Desember 2003 telah mewisuda sejumlah 139Mahasiswa ;Maka para Terdakwa selaku pengurus Sekolah Tinggi llmu Ekonomi(STIE) Kerjasama JI.

Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta untukprogram studi D3 Akuntansi tahun 2000/2001 s/d 2003/2004 ; Data Dosen tetap dan tidak tetao STIEKER Jl. Parangtritis Km. 3,5Yogyakarta Jurusan IESP dan Keuangan Perbankan, Manajemen danAkuntansi tahun 2003/2004 ; Foto copy Laporan Akademik Tahunan, awal tahun Akademik 2003/2004 ;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;4.

Parangtritis Km. 3,5 Yogyakarta untukprogram studi D3 Akuntansi tahun 2000/2001 s/d 2003/2004 ;Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 795 K/Pid/2006 Data Dosen tetap dan tidak tetaop STIEKER JI. Parangtritis Km. 3,5Yogyakarta Jurusan IESP dan Keuangan Perbankan, Manajemen danAkuntansi tahun 2003/2004 ; Foto copy Laporan Akademik Tahunan, awal tahun Akademik 2003/2004 ;Tetap terlampir dalam berkas ;5.

Program Studi D.3 Akuntansi Nomor : 340/DIKTVKep/1999 yang berlakusejak tanggal 18 Mei 1999 sampai dengan tanggal 18 Mei 2004 (sudahhabis masa berlakunya) ;Bahwa kedua STIE Kerjasama tersebut berada dalam 1 (satu) wadah atauYayasan yaitu yayasan Pendidikan Kerjasama, dimana dalam satu Yayasantidak dibenarkan terjadi dualisme kepengurusan ;Hal. 13 dari 17 hal. Put.

data Nasabah, Saksimengetahuinya setelah Terdakwa dicutikan pada tanggal 26Juli 2008, saat itu) Saksi melakukan pemeriksaan ternyataPutusan No: 55/Pid.B/2011/PN.Pin. hlm. 23 dari 6424banyak terdapat perbedaan pada Rekapitulasi;Bahwa semenjak Saksi menjabat sebagai DirekturOperasional, sudah 2 (dua) kali dilakukan, pertama kalipada akhir tahun 2007 dan yang kedua pada bulan Juni 2008masing masing terdapat perbedaan saldo, ada slippenyetoran akan tetapi tidak diinput oleh Terdakwa kedalam = Sistim Akuntansi

kepada Terdakwa,Saksi ketahui setelah diberi catatan oleh Rika Amalia,selanjutnya dibentuk 1 (satu) tim dan Saksi sebagai KetuaTimnya;Bahwa yang Saksi lakukan adalah menemui Nasabah dengancara silaturahmi dan menanyakan kalau ia ada mempunyaitabungan dan deposito di BPR Salido Empati;Bahwa Saksi mengetahui mereka adalah nasabah karenameraka datang ke BPR Salido Empati;Bahwa dari hasil pengecekan dilapangan Saksi menemukansekitar 17 (tujuh belas) nasabah Deposito yang tidaktercatat ke dalam sistim akuntansi

TIN AFRIDA ZAHRA;Bahwa Saksi ada menyampaikan mengenai selisih danatersebut tetapi pimpinan tidak jawaban dan diam saja;Bahwa seluruh transaksi baik itu penyetoran maupunmenerima tabungan dan Deposito, Saksi ada menerimaslipnya dan slip tersebut Saksi bukukan = dan Saksimelakukan pembukuan tidak menunggu bilyet diserahkankepada Nasabah;Bahwa setelah Saksi menerima bukti transaksi Depositodari Direktur lalu) Saksi bukukan secara manual;Bahwa Sistim Akuntansi dilakukan setelah Saksi keluardari BPR

Salido Empati;Putusan No: 55/Pid.B/2011/PN.Pin. hlm. 31 dari 6432 Bahwa sebelum adanya Sistem Akuntansi/komputerisasi,Kasir ada mengisi buku register;Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan dantidak keberatan terhadap keterangan Saksi;Saksi 5.

; Bahwa sistim komputerisasi/Sistim Akuntansi ada padatahun 2008 dan Terdakwa diberhentikan pada bulan Juni2008; Bahwa jabatan terakhir Terdakwa adalah Kabag Kas padatahun 2008, sebelumnya Terdakwa hanya diperbantukan; Bahwa sewaktu) memasukan data Nasabah secara manual kesistem komputerisasi/Sistim Akuntansi data Nasbah banyakyang dicocok cocokkan saja agar balance; Bahwa Terdakwa sudah melaporkan kepada Direktur Utamayaitu.

PPK.RM/KU/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Pekerjaan Pengadaan PersalatanLaboratorium Akuntansi jurusan Akuntansi pada Politehnik Kupang , BeritaAcara pemeriksaan Pekerjaan, Kwitansi pembayaran. Pelaksana pekerjaanCV.Putra Mandiri Sejati. dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan 274) I (Satu) ........88 274)1 (satu) buah Surat perjanjian pekerjaan Asli Nomor: 123/PL.23.PPK.APBNP/KU/2012 tanggal 19 Nopember 2012.

Indosoft. 299)1 (satu) jepitan ash Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 70/PL.23.PPK.RM/KU/2012 tangggal 4 Mei 2012 pekerjaan Renovasi ruangBasement Jurusan Akuntansi pada Poltek Kupang 300)1 (satu) jepitan asl Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 74/PL.23.PPK.RM/KU/2012 tangggal 4 Mei 2012 pekerjaan Renovasi Ruang KWUjurusan Akuntansi pada Poltek Kupang 301)1 (satu) jepitan asl Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 252/PL.23.PPK.APBNP/KU/2012 tangggal 10 Desember 2012 pekerjaan Pengadaan

Dama Adiyis dan Berita Acara pemeriksaanpekerjaan 228.1 (satu) buah Surat perjanjian pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Foto CopyNomor: 21.c/PL.23.PPK.RM/KU/2012 tanggal 24 Maret 2012 pekerjaanrenovasi Basement Jurusan Akuntansi pelaksana C.

APBNP/KU/2012 tanggal 29 Oktober 2012 pekerjaan Pengsadaan PeralatanLaboratorium Multimedia Jurusan Akuntansi pada Poltek Kupang, BeritaAcara Pemeriksaan, Kwitansi pembayaran. Pelaksana CV.

PPK.RM/KU/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Pekerjaan Pengadaan PeralatanLaboratorum Akuntansi jurusan Akuntansi pada Politehnik Kupang , BeritaAcara pemeriksaan Pekerjaan, Kwitansi pembayaran. Pelaksana pekerjaanCV.Putra Mandiri Sejati. dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan 274.1 (satu) buah Surat perjanjian pekerjaan Ash Nomor: 123/PL.23.PPK.APBNP/KU/2012 tanggal 19 Nopember 2012.

Salinan Ringkasan Laporan Keuangan pada 2011 yangsekurangkurangnya terdiri atas (1) Rencana dan LaporanRealisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas dancatatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai denganstandar akuntansi yang berlaku;1.2. Salinan seluruh (kegiatan dan keuangan) berbagai proyek dankerja sama dengan pihak luar;1.3. Salinan selurun dokumen (laporan kegiatan dan keuangan)perjalanan dinas rektor keluar kota berikut rombongannyamulai Tahun 2011 hingga 2012;1.4.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005,bahwa Penyusunan Laporan Keuangan UNIMED berdasarkanStandar Akuntansi Pemerintahan bukan Standar AkuntansiPublik;4.2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 tentangSistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,bahwa Laporan Keuangan UNIMED Tahun 2011 telahdisampaikan secara berjenjang kepada unit Akuntansi Wilayah,KPPN, Dikti (Eselon ), Kemendikbud, dan KementerianKeuangan;4.3.

Kepala Dinas DPPKAD kepada bidang Akuntansi/BUD, tanggal 7 Maret 2013;31) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 123/bel/DPPKAD/III/2013, keperluan untuk : Pembayaran Ls Belanja Tidak Terduga, jumlah Rp. 500.000.000,- ditandatangani oleh Bendahara Umum daerah D.R.Rumahlatu, S.Sos tanggal Maret 2013;32) Foto copy Lembar cek No.

BTT/SPM-LS/DPPKAD/I/2013 untuk Keperluan Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga (Konflik Hualoy- Sepa);61) Asli Rekomendasi Penerbitan SP2D-LS (barang dan jasa) No : 02/R-BA/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 dari Kasi Akuntansi/Ferivikasi Kepada Kepala Bidang BUD berdasarkan hasil verifikasi atas SPM-LS No : 02.

BTT/SPM-LS/DPPKAD/I/2013 untuk Keperluan Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga;62) Asli Rekomendasi Penerbitan SP2D-LS (barang dan jasa) Nomor tanggal 29 Januari 2013 dari Kasi Akuntansi/Ferivikasi Kepada Kepala Bidang BUD berdasarkan hasil verifikasi atas SPM-LS Nomor 03.

BTT/SPM-LS/DPPKAD/I/2013 untuk Keperluan Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga;63) Asli Rekomendasi penerbitan SP2D-LS (barang dan jasa) Nomor 10/R-BA/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 dari Kasi Akuntansi/Ferivikasi Kepada Kepala Bidang BUD berdasarkan hasil verifikasi atas SPM-LS Nomor 02.

BTT/SPM-LS/DPPKAD/I/2013 untuk Keperluan Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga;64) Foto copy Rekomendasi Penerbitan SP2D-LS (barang dan jasa) Nomor 123/R-BA/V/2013 dari Kasi Akuntansi/Ferivikasi Kepada Kepala Bidang BUD berdasarkan hasil verifikasi atas SPM-LS No : 24.BTT/SPM-LS/DPPKAD/V/2013 untuk Keperluan Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga;65) Asli Rekomendasi Penerbitan SP2D-LS (barang dan jasa) No : 119/R-BA/V/2013 tanggal 14 Januari 2013 dari Kasi Akuntansi/Ferivikasi Kepada Kepala

Kepala Seksi PengujianSPP/SPM pada Bidang Akuntansi pada DPPKAD merangkap Plt.

Setelah itu Kepala DPPKAD memberikan perintah kepada bendaharabantuan DPPKAD untuk menindaklanjuti hal tersebut denganmenyiapkan SPP (surat permintaan pembayaran) dan SPM (suratperintah membayar), yang selanjutnya bendahara mengajukan SPP/SPMtersebut kepada bidang akuntansi DPPKAD untuk dilakukan verifikasi,setelah lolos verifikasi selanjutnya, oleh bidang akuntansi/verifikasiditeruskan kepada bidang Bendahara Umum Daerah (BUD) untukmendapatkan persetujuan, jika kembali disetujul, bidang BUD akanmenerbitkan

Kepala Seksi PengujianSPP/SPM pada Bidang Akuntansi pada DPPKAD merangkap Plt. KepalaHal 11 dari96 Halaman Put.

Nomor 20/PID.SUSTPK /2017/PTAMB.bantuan DPPKAD untuk menindaklanjuti hal tersebut denganmenyiapkan SPP (surat permintaan pembayaran) dan SPM (suratperintah membayar), yang selanjutnya Bendahara mengajukan SPP/SPMtersebut kepada bidang akuntansi DPPKAD untuk dilakukan verifikasi,setelah lolos verifikasi selanjutnya, oleh bidang akuntansi/verifikasiditeruskan kepada bidang Bendahara Umum Daerah (BUD) untukmendapatkan persetujuan, jika kembali disetujul, bidang BUD akanmenerbitkan SP2D (surat perintah

BTT/SPMLS/DPPKAD//2013 untuk KeperluanPembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga;64) Foto copy Rekomendasi Penerbitan SP2DLS (barang dan jasa)Nomor 123/RBA/V/2013 dari Kasi Akuntansi/Ferivikasi KepadaHal 60 dari96 Halaman Put.

Setelah disetujui direksi selanjutnya oleh terdakwaformulir tersebut diajukan ke Divisi Keuangan dan Akuntansi / Finance setelah itu diajukanke kasir dan oleh kasir diserahkan uang tersebut kepada terdakwa ;Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh perusahaan setelah saksi HARYOBASKORO selaku auditor perusahaan PT.

Beton Indotama Surya sejak bulanOktober 2011 sampai dengan bulan Maret 2013 dan bekeija sebagai sekretarisdireksi ;Bahwa terdakwa bertugas menganggarkan dan mengajukan keuangan untukkeperluan Departemen Direksi dan operasional lainnya untuk selanjutnya diajukanmelalui kas bon yang kemudian diserahkan kepada kasir yang apabila disetujui olehDivisi Keuangan dan Akuntansi PT.

Beton Indotama Surya sebagai sekretaris direksi yang bertugasmenganggarkan dan mengajukan keuangan untuk keperluan Departemen Direksi danoperasional lainnya untuk selanjutnya diajukan melalui kas bon yang kemudian diserahkankepada kasir yang apabila disetujui oleh Divisi Keuangan dan Akuntansi PT.

Pihak pertama akan memberikan kepada pihak kedua bantuan manajemen (yangberhubungan dengan akuntansi, personil, urusan umum) yang berhubungan denganperbaikan teknis dan peningkatan produksi (teknik, marketing, pengadaan, kontrolkualitas dan jasa knowhow).c.

Pihak pertama akan menyediakan bantuan manajemen dan nasehat tersebut denganmetode: Pihak pertama akan mengirimkan direkturnya, komisioner dan karyawan yangmembawahi akuntansi untuk mengadakan internal audit dan bantuan manajemenkepada pihak kedua paling tidak dua atau tiga kali dalam setahun.

Pihak pertama akan mengirimkan direkturnya, komisioner dan karyawan yangmembawahi akuntansi untuk mengadakan bantuan laporan tahunan penutupankepada pihak kedua untuk kepentingan laporan tahunan pihak kedua. Pihak pertama akan memberikan bantuan dan nasehat yang diperlukan kepada pihakkedua sehubungan dengan penyusunan trial balance dan laporan keuangan atauanalisa keuangan.d.

Untuk memberikan kepada XXX bantuan dalam manajemen perusahaan, teknologi produksi,marketing, pembelian, kontrol kualitas dan halhal terkait lainnya, dan untuk mendukung aktivitasmanufakturnya, XXX akan menyediakan beberapa karyawannya kepada XXX.XXX akan menyediakan kepada XXX dengan keahlian dan bantuan terhadapmanajemen perusahaan dengan:Mengirimkan direktur dan karyawan akuntansi untuk mengunjungi kantor XXX dualatau tiga kali dalam setahun.Mengirimkan direktur yang bertanggung jawab pada akuntansi

, atau GeneralManager yang membawahi divisi akuntansi untuk mengunjungi XXX tiap akhir masabisnis dan mendukung penutupan operasi tiap masa tersebut.d.

Jepara periode I bulan Mei 2008 s/d Mei 2012 ; -------------------------------------------------------------------------- Surat Keputusan Menteri Otonomi Daerah No. 08/ 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM ; ---------------------------------------- 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011 ; ------------------------------------------ 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPN

Jepara(bukan rekanan yang menandatangani kontrak), sehingga proses pembayarantersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor08 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAMBagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek,angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi danKeuangan (Manajer Administrasi dan Keuangan) dan Direktur Utama (Direktur)selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak

MM selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara ; Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukanlangsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanancalon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanantertentu. berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh terdakwaSUPROJO,SE selaku Manajer Tehnik ; Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab VProsedur

ANUGRAHKARYA NUSANTARA) ; Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukanlangsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanancalon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanantertentu. berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh terdakwaSUPROJO,SE selaku Manajer Tehnik ; Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab VProsedur, angka 6.2 Prosedur

Saksi InNe Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakanuntuk dana taktis ; Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil dikasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuaidengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentangPedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedurpoint 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkanbahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan

Bahwa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30tentang Akuntansi Sewa Guna Usaha, dalam Bab II, butir 5, subbutir 5.1, paragraf 6menyatakan :"dalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (sale and lease back) makatransaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitutransaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha.

Putusan Nomor 778/B/PK/PJK/201 1.101010.4Bahwa atas transaksi sale and lease back telah diatur dalam PernyataanStandar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30 tentang Akuntansi SewaGuna Usaha, dalam Bab IJ, butir 5, subbutir 5.1, paragraf 6 yang menyatakandalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (sale and lease back)maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yangterpisah vaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha.

IndonesiaFinance (selaku lessor) terhadap aktiva/ barang modal dengan nilai sebesarRp.8.237.760.000,00;Bahwa berdasarkan Pasal 1A ayat (1) huruf a dan huruf b UndangUndangPPN dinyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan BarangKena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatuperjanjian dan yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang KenaPajak adalah pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjiansewa beli dan perjanjian leasing;Bahwa sesuai Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) Nomor 30tentang Akuntansi Sewa Guna Usaha, dalam Bab II, butir 5, subbutir 5.1,paragraf 6 menyatakan dalam hal dilakukan penjualan dan penyewaankembali (sale and lease back) maka transaksi tersebut harus diperlakukansebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksisewa guna usaha.

Sementara dalam sengketa ini, Pemegang Saham tidak memberikanpinjaman kepada perusahaan, melainkan menyetorkan modal namun belum diaktekan;bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia tidak adaaturan secara spesifik yang mengatur mengenai penyajian pelaporan/pencatatan akuntansi atassetoran modal dari Pemegang Saham yang belum diaktekan. Sehingga untuk tujuan akuntansioleh perusahaan, setoran modal yang belum diaktekan tersebut dicatat sebagai hutang.

maka instrumen keuangan tersebutdigolongkan sebagai kewajiban;Ekuitas07 Apabila pemegang instrumen keuangan tak mempunyai hak keuangan masa depan padapenerbit instrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atau distribusi berlandasekuitas, maka instrumen tersebut digolongkan sebagai ekuitas;Instrumen keuangan yang tak mengandung pemaksaan pelaksanaan kewajiban keuanganpada saat perusahaan dalam kondisi kurang menggembirakan, digolongkan sebagaiinstrumen ekuitas;bahwa mengacu pada Standar Akuntansi

Selain itu,terbukti Pemeriksa juga mencantumkan Akte Tahun 2009 ini pada Risalah Pembahasan danLaporan Pemeriksaan Pajak;bahwa tidak ada aturan secara spesifik yang mengatur mengenai penyajian pelaporan/pencatatan akuntansi apabila setoran modal dari Pemegang Saham tersebut belumdiaktekan. Sehingga oleh perusahaan atas transaksi setoran dari Pemegang Saham tersebutuntuk tujuan akuntansi dicatat sebagai hutang.

negeri lainnya;bahwa sebagaimana telah diatur dalam perundangundangan perpajakan di atas, asasyang digunakan adalah asas materialitas yaitu pemotongan pajak dilakukan ataspenghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak;bahwa kenyataannya dalam kondisi Pemohon Banding, Pemegang Saham tidakmengenakan bunga terhadap dana yang disetorkan ke Perusahaan yang mana PemohonBanding mencatat sebagai hutang (sebenarnya merupakan setoran modal yang belumdiaktekan), sebagaimana pencatatan dalam pengertian akuntansi

tercatatdalam buku penerimaan maupun buku pengeluaranTahun 2008 dengan perincian sebagai berikute Daftar Rincian Penggunaan PPJU Tahun Anggaran 2008pada Bidang Pendapat tertanggal 25 Desember 2008yang ditandatangani oleh terdakwa dengan JumlahRp.220.239.520,e Daftar Rincian Penggunaan PPJU pada Bidang KekayaanYang Telah Dikompensasi Dengan SP2D tertanggal 25Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwadengan Jumlah Rp.37.920.000,e Daftar Rincian Penggunaan PPJU Tahun Anggaran 2008pada Bidang Akuntansi

Telah DikompensasikanDengan SP2D tertanggal 25. desember 2008 yangditandatangani oleh terdakwa dengan jumlahRp.663.609 .500, Bahwa penggunaan uang sesuai dengan daftar daftaryang sengaja dibuat oleh terdakwa tersebut diatasadalah tidak benar dan palsu) dan menurut saksi' saksi daftar pengeluaran uang yang dibuat terdakwa22tidak benar karena dalam melaksanakan kegiatan padaRekapi t ul asitiap tiap bidang yang terdapat di dalam DPKKDkab.Aceh Barat yakni untuk bidang Anggaran,Bidangkekayaan,Bidang Akuntansi

tertanggal 31Desember 2008 yang ditandatangani oleh KepalaBidang Akuntansi Drs.Marjan MHanafie L,M.Si denganjumlah total Realisasi Rp.160.573.340,e Rekapitulasi Bidang Anggaran tertanggal 31Desember 2008 yang ditandatangani oleh KepalaBidang Anggaran Zulyadi,SE.AK dengan jumlah totalRealisasi Rp.1.258.177.850,e Rekapitulasi pada bagian Sekretariat tertanggal 31Desember 2008 yang ditandatangani oleh Sekretaris~ %% DPKKD Kab.Aceh Barat Chairuman,SEi dengan jumlahtotal Realisasi Rp.5.427.295.403, Bahwa

Bidang Akuntansi DPKKD Aceh Barat tanggal21 Maret 2008 sebesar Rp.50.073.860,d. Bidang Anggaran DPKKD Aceh Barat tanggal 25Desember 2008 sebesar Rp.41.287.500,e.

Bidang Akuntansi DPKKD Aceh Barat tanggal 21 Maret2008 sebesar Rp.50.073.860, d. Bidang Anggaran DPKKD Aceh Barat tanggal 25Desember 2008 sebesar Rp.41.287.500,e.

Jepara periode I bulan Mei 2008 s/d Mei 2012 ; --------------------------------------------------------------------------

Jepara(bukan rekanan yang menandatangani kontrak), sehingga proses pembayarantersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor08 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAMBagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek,angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi danKeuangan (Manajer Administrasi dan Keuangan) dan Direktur Utama (Direktur)selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak

MM selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara ; Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukanlangsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanancalon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanantertentu. berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh terdakwaSUPROJO,SE selaku Manajer Tehnik ; Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab VProsedur

Saksi INNE DWI SURYANI sebagai uang efisiensi yangdigunakan untuk dana taktis ; Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil dikasir oleh saksi AJIT ASMORO (bukan yang menandatangani kontrak) tidaksesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentangPedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedurpoint 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkanbahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan

ANUGRAH KARYA NUSANTARA) ; Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukanlangsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanancalon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanantertentu. berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh terdakwaSUPROJO,SE selaku Manajer Tehnik ; Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab VProsedur, angka 6.2

Jepara periode I bulan Mei2008 s/d Mei 2012 ; Surat Keputusan Menteri Otonomi Daerah No. 08/ 2000 tanggal 10Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM ; 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaansambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011 ; 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPh final pasal 4ayat (2) pekerjaan Sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011 ; Dikembalikan kepada PDAM Kabupaten Jepara melalui saksi AgusPrasetyo Yuwono, SE.

(tigaratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ; Pengadaan peralatan lab bengkel (Jurusan Sipil, Mesin, Listrik,Akuntansi, Adm. Bisnis, Lab. ICT, Lab. Bahasa, Lab.

Teknik Jurusan Mesin, Sipil, Elektro,Administrasi Bisnis dan Akuntansi sebanyak 1 paket dengan NilaiPagu Rp. 15.075.000.000, (lima belas milyar tujuh puluh lima jutarupiah) sumber dana APBN Murni ;b. Penyediaan Sarana Lab/bengkel Jurusan Teknik Mesin, Sipil, Elektro,Administrasi Bisnis dan Akuntansi sebanyak 1 paket dengan Nilai PaguRp. 3.250.000.000, (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)sumber dana APBN Perubahan ;c. Kegiatan Penyediaan Prasarana Lab.

Arsikon PK.RM/KU/22 Akuntansi Pada Rp 169,900,000Indonesia 012, Tgl. 24Politeknik Negeri032012.Kupang 2012Renovasi Ruang23.6/PL.23.PKWU Jurusan. CV. Amegah PK.RM/KU/23 Akuntansi Pada Rp 169,950,000Sejahtera 012, Tgl. 27Politeknik Negeri032012.Kupang TA. 2012Renovasi RuangKuliah dan Bengkel 8.a/PL.23.PPPerawatan Jurusan CV. Global K.RM/KU/204 Rp 170,100,000Teknik Mesin Pada Asia Pratama 12, Tgl. 06Politeknik Negeri 032012.Kupang TA. 2012156.e/PL23.PPK.RM/KU/2Rehabilitasi Ruangan5 CV.

Puji Nusa .APBNP/KU/42 Rp 199,400,000Program Studi (Prodi) Abadi 2012, Tgl. 29D3 Akuntansi Oktober 2012Pengadaan Buku 35/PL23.PPKBuku Perpustakaan CV.

Indosoft.1 (satu) jepitan asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :70/PL.23.PPK.RM/KU/2012 tangggal 4 Mei 2012 pekerjaanRenovasi Ruang Basement Jurusan Akuntansi pada PoltekKupang.Hal. 103 dari 190 hal. Put.

Kabid Akuntansi 4,00 %Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,00 %a @Kasubbag pada Sekretariat, Kepala Seksi pada bidang Akuntansi,Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan AsetDaerah 17,00 %i. Kuasa BUD 3,00 %j. Bendahara Pengeluaran 2,00 %k.

Kabid Akuntansi 4,00 %Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,00 %=eKasubbag pada Sekretariat, Kepala Seksi pada bidang Akuntansi,Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan AsetDaerah 17,00 %i. Kuasa BUD 3,00 %j. Bendahara Pengeluaran 2,00 %Halaman 64 dari 359 Nomor 52/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnk.

Kabid Akuntansi 4,00 %Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,00 %= =Kasubbag pada Sekretariat, Kepala Seksi pada bidang Akuntansi,Bidang Anggaran dan Perbendaharaan,Bidang Pengelolaan AsetDaerah 17,00 %i. Kuasa BUD 3,00 %j. Bendahara Pengeluaran 2,00 %k.

Kabid Akuntansi 4,00 %g. Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,00 %h. Kasubbag pada Sekretariat, Kepala Seksi pada bidang Akuntansi,Bidang Anggaran dan Perbendaharaan,Bidang Pengelolaan AsetDaerah 17,00 %I. Kuasa BUD 3,00 %j. Bendahara Pengeluaran 2,00 %k.

;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi peredaran usaha atasuang jaminan botol yang diperoleh Pemohon Banding dari pelanggan sebagaiHalaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 782 B/PK/PJK/2017objek pajak yang terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf cUndangUndang PPN, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemeriksa sematamata hanya melihat terjadinya arus uang masuk daripelanggan dan tidak memperhatikan penjelasanpenjelasan Pemohon Bandingmengenai fungsi, peranan, perlakuan akuntansi

Perlakuan Akuntansi dan Pencatatan atas Transaksi Jaminan BotolBahwa telah Pemohon Banding jelaskan pada Surat Keberatan PemohonBanding, berikut adalah jurnaljurnal akuntansi yang dibuat olen Pemohon ataspembelian botol dan uang jaminan botol:Pembelian botol dari eksternal:Dr Aktiva TetapCr Hutang DagangPencatatan biaya penyusutan:Dr Biaya penyusutanCr Akumulasi penyusutanPenjualan produk air mineral dalam botol:Dr Piutang dagangCr Penjualan (hanya atas air mineral saja)Cr Hutang jaminan botolPengembalian

Terlampir bukti pencatatan botolsebagai aktiva tetap perusahaan (lampiran 7);Bahwa perlakuan akuntansi atas penjualan air minuman, penerimaan uangjaminan dan pengakuan aktiva perusahaan tersebut telah diaudit oleh KantorAkuntan Publik independen yang mengacu kepada Standar AkuntansiKeuangan yang belaku di Indonesia.

Audit Report yang diterbitkan oleh Kantor AkuntanPublik yang independen dengan mengacu kepada Standar Akuntansi IndonesiaHalaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 782 B/PK/PJK/2017ini telah memberikan penjelasan atas perlakuan uang jaminan tersebut bahwauang jaminan botol yang dibayarkan bukan merupakan penggantian atas hargabotol ataupun penggantian atas pemanfaatan/sewa atas botol tersebut,melainkan sebagai jaminan utang piutang yang termasuk dalam salah satupengertian "yang tidak termasuk pengertian

Hal ini dapat dibuktikan dengan pencatatan yang dilakukanPemohon yaitu tetap mencatat botol tersebut sebagai aktiva perusahaan;Bahwa Audit Report yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik yangindependen dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Indonesia ini telahmemberikan penjelasan atas perlakuan uang jaminan tersebut bahwa uangjaminan botol yang dibayarkan bukan merupakan penggantian atas harga botolataupun penggantian atas pemanfaatan/sewa atas botol tersebut, melainkansebagai jaminan utang

sehubungan dengan penggunaanharta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat 2; dan2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, management, jasakonstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telahdipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;Bahwa dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atas PPh Pasal23 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kewajibanperpajakan atas pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 23.Bahwa biaya atas Jasa Akuntansi

merupakan Objek Pajak Kantor Pusat (HO) Jakarta, karenaatas transaksi kegiatan tersebut dilakukan dan dibayarkan oleh HOJakarta, sehingga atas pembayaran biaya audit dan other professionaltersebut dibebankan dan dicatat oleh HO, dan HO telah melakukanpemotongan PPh 23 dan telah dilaporkan pada SPT Masa PPh 23 HOJakarta sehingga tidak dapat dikenakan kembali Pajak Terhutangnyapada SPT Masa PPh 23 unit.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan rekonsiliasiatas pembebanan Biaya atas Jasa Akuntansi

Bahwasanya dalam rekonsiliasi tersebut, keseluruhan biayaatas Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Atestasi Laporan Keuangan PTPrima Mitrajaya Mandiri telah dilaporkan dan dibayarkan PPh Pasal23nya;Bahwa dengan demikian Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali telah memenuhi kewajiban hukum perpajakan dantidak terdapat kerugian atas penerimaan negara dan olehkarenanyaHalaman 7 dari 11 halaman.