Unsurtanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidanayaitu perbuatan seseorang dilakukan tanpa ada landasan hukum yang sah ataubertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorangatau tanpa kewenangan sedangkan perbuatan melawan hukum dalam hukumpidana adalah perbuatan seseorang adalah perbuatan yang dilarang dandiancam dengan hukuman oleh undangundang ataupun asasasas umum yangterdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel), tindakan

Kemudian Prins berpendapat bahwa Perizinan adalah padaizin memuat uraian yang limitatif tentang alasanalasan penolakannya,Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Gtosedangkan syarat atau bebas dispensasi memuat uraian yang limitatif tentanghalhal yang untuknya dapat diberikan dispensasi itu, tetapi perbedaan initidak selamanya jelas.Menimbang, bahwa menurut Ateng Syarifuddin, Perizinan bertujuandan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau alsopheffing van een algemen

Melainkan juga asasasasumum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksisaksi danketerangan terdakwa serta barang bukti di depan persidangan terungkapbahwa benar perbuatan Terdakwa Gugun Gunawan alias Gugun bin Safeidan Terdakwa Dede Satibi alias Dede bin Sarmin bersamasama denganSdr. Slamet alias Met bin Sutam serta Sdr.

Melainkan jugaasasasas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum(algemen beginse).Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perbuatan yang telahdilakukannya terhadap barang bukti berupa yakni 1 (satu) paket plastik keciltransparan tidak berwarna dalam kemasan bersegel khas pegadaian kristalbening tidak berwarna dengan bobot bersih 0,03 gram adalah benarmengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61Lampiran UndangUndang RI.

Nomor 1544 K/Pdt/2015 Bahkan faktanya hingga saat sekarang ini, Pemohon Kasasi secaranyatanyata masih tetap bertempat tinggal atau berkediaman di TucsonArizona, Amerika Serikat secara tetap dan permanen sesuai Bukti PK1berupa Kartu Tanda Penduduk TetapAmerika Serikat terlampir;Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru apabilamenganggap Asas Actor Sequitur Forum Rei menganut Asas Nasionalistis(Pasal 16 Algemen Bepalingen Van Wetgeving) dan Pemilinan Hukum(Choice of Law) sebagaimana

Sehubungan dengan policy rule ini Tergugat tidak dapatberbuat lain, kecuali mengikutinya, karena kenyataannya ia dirasakanmengikat juga secara umum (algemen binded).Sebagai gambaran bahwa berdasarkan putusan pengadilanyang sudah berkekuatan hukum tetap Nomor04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 23 Juli 2013 yangdikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor02/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR Tanggal 23 Oktober 2013,Penggugat bukannya diberhentikan sebagai PNS, tetapi hanyaHal. 35 Dari

Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidanayaitu perbuatan seseorang dilakukan tanpa ada landasan hukum yang sah ataubertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorangatau tanpa kewenangan;Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum pidanaadalah perbuatan seseorang yang dilarang dan diancam dengan hukuman olehundangundang ataupun asasasas umum yang terdapat di dalam lapanganhukum (algemen beginsel);Menimbang, bahwa

tindakan Tergugat dalamproses penerbitan sertipikat hak milik sebagai objek sengketa telahmerugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan selain itu pulamelanggar Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya: (a) asas kepastian hukum, (b) kemanfaatan, (c)ketidakberpihakan, (d) kecermatan, (e) tidak menyalahgunakankewenangan, (f) keterbukaan, (g) kepentingan umum, (h)pelayanan yang baik;Bahwa Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik atau biasadisebut algemen

Domeinverklaring " tersebut dalam pasal 1 AgrarishBesluit" (Staatblad 1870 No 118);b. " Algemen Domeinverklaring" tersebut dalam Staatsblad 875 No119A;c. " Domeinverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam pasal1dari Staatsblad 1874 No. 94f;d. " Domeinverklaring untuk keresidenan Menado" tersebut dalampasal1 dari Staatsblad 1877 No 56;e. " Domeinverklaring untuk residentie Zuider enOosterafdelingvan Borneo" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No. 58;3.

Bahwa AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik atau biasadisebut Algemen Beginselen Van Berhorlijk Bertur (Belanda) atauPrinciples Generauz Du Droit Coutumier (Prancis) merupakanpatokan atau prinsip dasar yang harus diikuti oleh seluruh PejabatTata Usaha Negara atau Aparatur pemerintahan dalam melakukansuatu tindakan hukum;7.

Melainkan juga asasasasumum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzahdalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 168,berpendapat bahwa melawan hukum yang tercantum di dalam rumusandelik yang menjadi bagian inti delik sebagai melawan hukum secarakhusus (contoh Pasal 372 KUHPidana), sedangkan melawan hukumHalaman 18 dari 23 Putusan 121/PID.B/2018/PN.KBRsebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik

dianggap telahterpenuhi;Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa unsur Tanoa Hak (zonder eigen recht) ataumelawan hukum (wederechtelijk) diartikan bahwa perbuatan tersebut adalahtidak sesuai hukum. para ilmuwan hukum dan Undangundang juga seringmenggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpahak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschnjding van zijnbevoegheid), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum(zonder inachtneming van de bij algemen

Perantara Dalam Jual Belli,Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan Bukan TanamanYang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zondereigen recht), melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum danUU juga sering menggunakan istilan lain, Hazewinkel dan Suringamenggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampauiwewenang (met overschrijding van zijn bevoegheid), tanpa mengidahkancara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van debij algemen

Wederrechtelijk Materiil, yaitu. sesuatu. perbuatan mungkinwederrechtelijk,walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang, melainkan juga asasasas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum(algemen beginsel.Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunyaPengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 168, berpendapat bahwa melawanhukum yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagaimelawan hukum secara khusus

bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk ;Kesengajaan sebagai tujuan (opzet alls oogmerk), sengaja sebagaipengetahuan dan kesadaran (opzet alls bewusizijn), dan kesengajaan sebagaikemungkinan (opzet alls mogelijk heids);Menimbang, bahwa melawan hukum (wederechtelijk), menurutHazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht),melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegheid), tanpamengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (Zonder inachtnemingvan de bij algemen

Melainkan juga asasasas umum yangterdapat didalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hokum tidaktertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai denganrasa keadilan atau normanorma kehidupan social dalam masyarakat ;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur yang bersifatalternative, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur inisudah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telah terungkapdipersidangan keterangan saksisaksi dan keterangan

Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telahterpenuhi menurut hukum dan keyakinan;Tanpa hak dan melawan hukum;Menimbang, bahwa selain disuebut sebagai tanpa hak (zonder eigenrecht, melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan UU jugasering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakanistlah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (metoverschrijding van zijn bevoegheid), tanpa mengidahkan cara yang ditentukandalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemen

Melainkan juga asasasas umumyang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Krs Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzahdalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 168,berpendapat bahwa melawan hukum yang tercantum di dalam rumusandelik yang menjadi bagian inti delik sebagai melawan hukum secarakhusus (contoh Pasal 372 Kitab UndangUndang Hukum Pidana/KUHP);Berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidanayaitu perbuatan seseorang dilakukan tanpa ada landasan hukum yang sahsedangkan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatanseseorang adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman olehundangundang ataupun asasasas umum yang terdapat di dalam lapanganhukum (algemen

atau lebih dari satuelemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur initelah terpenuhi;Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigenrecht), melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan UU jugasering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilahtanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding vanzijn bevoegheid), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum(zonder inachtneming van de bij algemen