Koreksi atas Biaya Usaha sebesar total US$ 216,245.82 Biaya Usahaa Natura Allowance 140,343.00b Depreciation under capital lease 25,377.00 Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 957 B/PK/PJK/2014 c Travelling Local 20,245.13d Telephone & Telex 6,947.00e Repair & Maintenance 6,361.27f Travelling Overseas 5,979.05g Motor Vehicle Expenses 3,700.41h Training & Educations 3,185.301 Licence & Membership Subscription 2,166.89j Government dues & fee 1,331.81k Staff Housing 310.001 Newspaper 160.04m Office

Facilities & Service 83.37n Sundry Expenses 52.41o /Transportation 3.14Total 216,245.82 aKoreksi biaya Natura Allowance sebesar US$ 140,343.00 dengan alasanpemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan;bKoreksi biaya Depreciation Under Capital Lease US$ 25,377 dengan alasanmerupakan biaya atas aktiva Sewa Guna Usaha (SGU) yang tidak bolehdisusutkan selama masa SGU;c Koreksi biaya Travelling Local sebesar US$ 20,245.13 dengan alasan pemberiandalam bentuk natura dan kenikmatan;dKoreksi biaya Motor

Alasan Banding Atas Koreksi Biaya Usaha sebesar US$ 201,780.33 Koreksi Pemeriksa Koreksi Diterima BandingUS$ US$ US$Biaya Usahaa Natura Allowance 140,343.00 140,343.00b Depreciation under capital lease 25,377.00 25,377.00c Travelling Local 20,245.13 20,245.13d Teleph Telephone & Telex 6,947.00 3,473.50 3,473.50e Repair Repair & Maintenance 6,361.27 3,180.64 3,180.64f Travell Traveling Overseas 5,979.05 5,979.05g Motor Motor Vehicle Expenses 3,700.41 1,850.21 1,850.21h Trainin Training & Educations

Biaya Natura Allowance sebesar US$ 140,343.00bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi ini karena biaya inimerupakan biaya makan dan minum yang dibayarkan kepada perusahaan cateringuntuk keperluan seluruh karyawan pabrik;bahwa Pemohon Banding memiliki karyawan dalam jumlah yang relatif banyak(per 31 Desember 2007 berjumlah 823 orang karyawan) sehingga Pemohon 15Banding harus menyediakan makan dan minum khususnya untuk karyawan yangbekerja lembur di tempat yang sudah disediakan di

Diterima US$Pemeriksa US$US$Biaya Penjualan Biaya Umum dan Administrasi BiayaUsahaNatura Allowance 140,343.00 140,343.00Depreciation under capital lease 25,377.00 25,377.00Travelling Local 20,245.13 20,245.13Telephone & Telex 6,947.00 3,473.50 3,473.50Repair & Maintenance 6,361.27 3,180.64 3,180.64Travelling Overseas 5,979.05 5,979.05Motor Vehicle Expenses 3,700.41 1,850.21 1,850.21Training & Educations 3,185.30 3,185.30Licence & Membership Subscription 2,166.89 2,166.8925Government dues & feeStaff

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak PenghasilanPasal 21 Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp29.323.359,00 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena in casu keempat dasar koreksi yaitupembayaran gaji, Accrued THR dan Bonus Medical Expenses serta FOHTHR Allowance Bonus pada dasarnya tidak diperlukan penghitungankembali

Rp36.000.000,00 setiap bulan selam 2 (dua) tahun jangkawaktu perjanjian kerja waktu tertentu dikurangi Rp8.400.000,00 sebesarRp855.600.000,00;Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sekaligus dan tunaiatas upah/gaji take home pay Rp36.000.000,00 setiap bulan selama 2(dua) tahun jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu dikurangiRp8.400.000,00 kepada Penggugat sebesar Rp855.600.000,00;Menyatakan Penggugat berhak atas ganti rugi tambahan sebesartunjangan dinas jam terbang dan tunjangan daily allowance

/ Aceh Production Operation SpecialPremium) bagi karyawan yang bekerja di lapangan; Uang tunjangan hari raya keagamaan, sesuai ketentuan normative; Uang cuti tahunan (Leave Allowance); Uang cuti 3 (tiga) tahunan (Return to point of origin).Dalam menghitung Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sebagaimanadiamanatkan dalam pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) Peraturan Dapekami,maka komponenkomponen gaji dalam payroll slip di atas, dikelompokkansebagai berikut:14.a.

Gaji (sesuai pasal 1 ayat 13) disebutkan : Gaji adalah Gaji pokokbulanan terakhir dalam bentuk uang, yang diberikan setiap bulanoleh pemberi kerja kepada karyawan secara tetap dan teratur atasdasar hubungan kerja yaitu terdiri dari:a.1 Gaji Pokok (basic salary) yang diterima teratur setiap bulan;a.2 Perawatan Perumahan (housing maintenance) yangditerima teratur setiap bulan;a. 3 Bantuan Transport (transportation assistance) yang diterima teratursetiap bulan;a.4 Uang Lapangan (residence/field allowance

Uang Lapangan (residence / field allowance) 1/12 bagian khusus bagikaryawan yang bekerja di lapangan; Uang tunjangan kesehatan 5% dari gaji pokok;17.

Dengan demikian, tanoa perlu penafsiran apapun dapatdisimpulkan bahwa Upah Pokok (Gaji Pokok) adalah imbalan dasar yangtidak termasuk komponen tunjangan apapun.Dengan demikian, walaupun komponen gaji bulanan Para Penggugatdari Turut Tergugat seperti didalilkan Para Penggugat dalam poin 14Gugatannya adalah berupa:Gaji pokok (basic salary);Uang perumahan (housing maintenance) 1 bulan;Uang transport (transportation assistance) 1 bulan;Uang lapangan (field/residence allowance/Aceh production operationspecial

Gaji (Sesuai pasal 1 ayat 13) disebutkan: Gaji adalah Gaji pokokbulanan terakhir dalam bentuk uang, yang diberikan setiap bulanoleh pemberi kerja kepada karyawan secara tetap dan teraturatas dasar hubungan kerja", yaitu terdiri dari:a.1 Gaji Pokok (basic salary) yang diterima teratur setiap bulan;a.2.Perawatan Perumahan (housing maintenance) yangdierima teratur setiap bulan;a.3 Bantuan Transport (transportation assistance) yangditerima teratur setiap bulan;a.4 Uang Lapangan (residence/field allowance

Dengandemikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembaliputusan a quo karena berupa substansi telah diputus oleh Majelis HakimPengadilan Pajak sudah benar di antaranya Kebijakan pemberianpinjaman untuk karyawan dengan perhitungan cost of fund atas pinjamandengan berbagai macam jenis pinjaman antara lain housing loan,multiguna dan personal loan, vehicle loan, transport allowance dengantingkat bunga O%, 5% dan 10% sesuai dengan jenis pinjaman yangdiajukan oleh karyawan tidak dapat dibiayakan

denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karenapemakaian bahan bakar (Actual Fuel Consumption) lebih besardibandingkan Fuel Allowance

Receivable (Piutang LainLain)dengan Deffered Expenses (Beban Yang Ditangguhkan) disebutjuga Prepaid Expenses (Beban Dibayar Dimuka) yang diambildarl contoh Laporkan Keuangan suatu entitas:PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Thk AND SUBSIDIARIESCONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONSDecember 31, 2012 and 2011 ASSETSNotes 2012 IO1LRp RpCURRENT ASSETSash and cash wivalents 2e, 2f, 4 57,623 502,602 22,746,807,926Accounts receivable 2d, 2e, 22, 5Related parties 1,320,381,434 2,149, 486,389Third parties net of allowance

for doubtfulaccounts of Rp 1,390,085,599 (2012) amdRp 2,914,681 ,576 (2011) 160,645, 848,305 165,549, 158,958Other recervables 2d, 6Related parties net of allowance fordoubtful accounts of Rp 2,335,712,289(2012 and 3011 ) 494,403,799 1 497,645,902Third parties 33,694,682, 1&0) 11 466,940), 784Inventories net of allowance forobsolete and slow moving inventory ofRp 1,766,061, 161 (2012) andRp 1,758,458,955 (2011) 2h, 7 288,161,619,484 223,709,008, 196Prepaid taxes 2s, 17a 1,333, 198,449 531,214,458Advance

.=> " Sa ooar &12.13.14.Upah selama 2 tahun* Gaji pokok (kenaikan 2 kali, 8% setiap tahun);* Tunjangan Khusus Sumatera 21% ; Conditional Hard Ship Allowance ;JKK/JK/JHT dari CPI selama 2 tahun ;Sport Allowance (JKT) selama 2 tahun ;Biaya kesehatan selama 2 tahun ;Tunjangan Hari Keagamaan 2 kali;CIP 2 kali;Remaining Leave Allowance 2 kali;Payment in lieu of Leave days 2 kali ;Selisin DAPEN Usia 58 tahun dengan 56 tahun;. Selisin DAPEN/Big Table usia 58 dengan 56 tahun ;.

Upah selama 2 tahun* Gaji pokok (kenaikan 2 kali, 8% setiap tahun);* Tunjangan Khusus Sumatera 21%;* Conditional Hard Ship Allowance;JKK/JK/JHT dari CPI selama 2 tahun;Sport Allowance (JKT) selama 2 tahun;Biaya kesehatan selama 2 tahun;Tunjangan Hari Keagamaan 2 kali;CIP 2 kali;Remaining Leave Allowance 2 kali;Payment in lieu of Leave days 2 kali;Selisin DAPEN Usia 58 tahun dengan 56 tahun;0. Selisin DAPEN/Big Table usia 58 dengan 56 tahun;11.

21 % diperuntukkan bagi karyawanyang bekerja di Sumatra sedangkan yang bekerja di Jakarta tidak berhakuntuk mendapatkan Tunjangan Khusus Sumatra, sehingga gugatanmenjadi tidak jelas karena Penggugat tidak semuanya bekerja diSumatra dan saat ini hanya mantan karyawan;Bahwa Conditional Hard Ship Allowance hanya berlaku untuk karyawanyang bekerja di Duri dan Dumai, gugatan Penggugat menjadi tidak jelaskarena tidak menyebutkan lokasi tempat bekerjanya, apalagi saat iniPenggugat bukan sebagai karyawan

selama 2 tahunBahwa JKK/JK/JHT adalah komponen Jamsostek yang dibayarkan olehperusahaan untuk karyawan kepada pihak Jamsostek, dan tidak bolehdialihkan kepada karyawan apalagi kepada mantan karyawan, haltersebut menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas;Sport Allowance (JKT) selama 2 tahunBahwa Sport Allowance (JKT) hanya untuk karyawan yang bekerja diJakarta, gugatan tidak jelas karena Penggugat bukan karyawan dandalam gugatan tidak diketahui Penggugat yang berasal dari Jakarta;Biaya kesehatan selama

2 kaliHal 50 dari 121 hal No.276/PDT/2016/PT.DKI13.10.11.12.13.14.Bahwa Remaining Leave Allowance adalah hak karyawan yangbekerja, gugatan menjadi tidak jelas atau saling bertentangan karenaPenggugat adalah mantan karyawan;Payment in lieu of Leave days 2 kaliBahwa Payment in lieu of Leave adalah hak karyawan yang bekerja,gugatan menjadi tidak jelas atau saling bertentangan karena Penggugatadalah mantan karyawan;Selisin DAPEN Usia 58 tahun dengan 56 tahunBahwa selisih DAPEN harus jelas upah dan masa

Dengandemikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembaliputusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu berupa Salariesexpats medical allowance merupakan penggantian atau imbalan yangdikeluarkan oleh Pemohon Banding sehubungan dengan pekerjaan ataujasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan merupakanpenggantian asuransi (insurance reimbursement) yang dibayarkan olehPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kepadakaryawan khusus ekspatriat, sehingga ddapat dikurangkan

Position Allowance : Rp.1.109.182c. Transport Allowance: : Rp.1.110.331d. Special incentive : Rp.4.147.046e. Service Year Allowance Rp. 137.928f. Overtime > Rp. 527.226Hal 55 dari Putusan Nomor 604/Pdt./2020/ PT.DKI.g. Regional Allowance >: Rp. 259.025 h. Jaminan Kematian :Rp. 35.427i. Jaminan Kecelakaan Kerja :Rp. 28.342j. Jaminan Hari Tua (JHT) : Rp. 436.935k. BPJS Pensiun : Rp. 161.880.

Tax Allowance : Rp.1.311.883Total Rp.18.716.816,32.3 Bagaimana mungkin Penggugat dapat merinci perhitungan penghasilanbulan Mei 2018 tersebut di atas, apabila Penggugat tidak menerima slipgaji bulan Mei 2018 tersebut dari Para Tergugat. Alihalin mengakui,Penggugat malah menuduh Para Tergugat sengaja menyembunyikanslip gaji bulan Mei 2018 dengan alasan dalam slip gaji tersebuttercantum angka kenaikan/penyesuaian gaji Penggugat untuk tahun2018.33.

materiil aktual dalamhal biaya operasional untuk melaksanakan kesepakatan kerjasamakeagenan a quo, yang nilai totalnya adalah senilai Rp1.231.893.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratussembilan puluh tiga ribu rupiah) nilai mana merupakan akumulasi atasbiayabiaya operasional sebagai berikut : Waktu Detail Transaksi Pemasukan Pengeluaran(Kredit) (Debit) FEBRUARI 2009 9Feb09 Setoran Modal kerja dari Penggugat 150,000,00013Feb09 Setoran Modal Kerja dari 184,768,000Penggugat Biaya Allowance

Keluarga di 150,000,000IndonesiaBiaya Sewa Flat Bulanan 21,000,000Biaya Operasional Bulanan 34,750,000MEI 20094Mei09 Setoran Modal kerja dari Penggugat 127,225,00028Mei09 Setoran Modal kerja dari Penggugat 200,000,000Biaya Sewa Flat Bulanan 21,000,000Biaya Operasional Bulanan 34,750,000Biaya Allowance Keluarga di 200,000,000IndonesiaJUNI 2009Juni 2009 Biaya Sewa Flat Bulanan 21,000,000Biaya Operasional Bulanan 34,750,000Biaya tiket deportasi Medi 5,000,00030Jun09 Setoran Modal kerja dari Penggugat

60,025,000JULI 2009Biaya Sewa Flat Bulanan 21,000,000Biaya Operasional Bulanan 34,750,000Pembelian Komputer PC Kantor 8,000,00021Jul09 Setoran Modal kerja dari Penggugat 54,600,00031Jul09 Setoran Modal kerja dari Penggugat 75,000,000Biaya Allowance Keluarga di 75,000,000 Halaman 13 dari 74 halaman Putusan No.371/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.

Indonesia AGUSTUS 2009Biaya Sewa Flat Bulanan 21,000,000Biaya Operasional Bulanan 34,750,000SEPTEMBER 20097Sep09 Setoran Modal kerja dari Penggugat 92,525,000Biaya Sewa Flat Bulanan 21,000,000Biaya Operasional 1/2 bulan 17,375,000Biaya Pindah Barangbarang ke 2,665,000tempat penitipan + HotelBiaya Pengacara Rodiah 1 3,900,000DP sewa flat baru 6,500,000Biaya Allowance Keluarga di 30,000,000IndonesiaOKTOBER 200916Oct09 Setoran Modal kerja dari Penggugat 12,500,000Biaya perjalanan Herman Tohari 8,000,000untuk

distribusi polis 1Biaya sewa titipan barang 3,900,000Biaya pindah barang ke flat yang 2,340,000baruDeposit Sewa Flat baru + 27,950,000Management Fee + sewa bulanOktoberNOVEMBER 200916Nov09 Setoran Modal kerja dari Penggugat 56,250,000Biaya Allowance Keluarga di 50,000,000IndonesiaBiaya perjalanan Herman Tohari 6,888,000untuk distribusi polis 2 TOTAL PENGELUARAN 1,231,893,000 Adapun mengenai Biaya Operasional Bulanan senilai Rp 34.750.000,00 (tigapuluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali, tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yangtelah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karenapemakaian bahan bakar (Actual Fuel Consumption) lebih besardibandingkan Fuel Allowance

dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yangtelah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karenapemakaian bahan bakar (Actual Fuel Consumption) lebih besardibandingkan Fuel Allowance

Namun oleh Pemohon Banding tidak dilaporkanpada SPM PPh Pasal 23 cabang;Bahwa Terbanding (Penelaah Keberatan) tetap mempertahankankoreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp2.445.623.746,00dengan alasan sebagai berikut:1.Bahwa alasan Pemohon Banding koreksi atas Rp8.662.543,00 danRp34.774.214,00 (akun position allowance) sudah masuk sebagaiobjek PPh Pasal 21 tidak disertai dokumen pendukung;Bahwa alasan Pemohon Banding bahwa atas koreksiRp382.214.052,00 merupakan objek yang telah ditetapbkan sebagaidaerah

Bahwa koreksi sebesar Rp34.774.214,00 yang merupakankomponen Akun Position Allowance sudah termasuk dalamObjek PPh Pasal 21 dalam rekon PPh Pasal 21 yang telahPemohon Banding serahkan kepada Terbanding (Pemeriksadan Penelaah Keberatan), sehingga seharusnya atas ini tidakdilakukan koreksi lagi oleh pihak Terbanding (Pemeriksa);Bahwa Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Terbanding(Pemeriksa) KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua adalahuntuk Pemeriksaan atas Objek di PPh Badan sedangkan padaObjek Pot

Pemberian atau penyediaan makanan dan atauminuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan denganpelaksanaan pekerjaan;Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap datadatayang disampaikan dalam persidangan, Majelisberpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menunjukkanbahwa terdapat kesesuaian antara rekonsiliasi biaya denganobjek PPh Pasal 21 terhadap Akun General Cost sebesarRp8.662.543,00 dan Akun Position Allowance sebesarRp34.774.214,00 yang merupakan dasar koreksiTerbanding sehingga koreksi Terbanding

Bahwa dalam amar pertimbangannya sebagaimanatercantum dalam Putusan Majelis a quo halaman 50,Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap datadata yang disampaikan dalam persidangan, Majelisberpendapat bahwa Pemohon Banding dapatmenunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antararekonsiliasi biaya dengan objek PPh Pasal 21 terhadapAkun General Cost sebesar Rp8.662.543,00 dan AkunPosition Allowance sebesar Rp34.774.214,00 yangmerupakan dasar koreksi Terbanding sehingga

Pemberian kupon makanan dan/atau minumanbagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannyatidak dapat memanfaatkan pemberiansebagaimana dimaksud pada huruf a,meliputiPegawai bagian pemasaran, bagian transportasi,dan dinas luar lainnya.Bahwa pendapat Majelis yang menyatakanPemohon Banding dapat menunjukkan bahwaterdapat kesesuaian antara rekonsiliasi biayadengan objek PPh Pasal 21 terhadap AkunGeneral Cost sebesar Rp8.662.543,00 dan AkunPosition Allowance sebesar Rp34.774.214,00 yangmerupakan dasar koreksi

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001043.16/2018/PP/M.VIB tahun2019 yang diucapkan tanggal 11 Juli 2019, terbatas pada pokoksengketa mengenai koreksi positif Pajak Masukan Masa Pajak Mei 2014sebesar Rp6/76.834.155,00 yang terdiri Koreksi Pajak Masukan terkaitclaim warranty sebesar Rp593.109.317,00, dan Koreksi Pajak Masukanterkait dengan nonClaim Warranty selain Atas Sales Allowance Programsebesar Rp83.724.838,00, yang diajukan oleh Pemohon

meliputi;a Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, (tidak ada/nihil);b Biaya transport Penggugat dan keluarga (Istri+3 orang anak) ketempat penerimaan Penggugat di Jakarta, TimikaJakarta, 5 Orang xRp5.000.000 = Rp25.000.000;c Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan15% dari uang Pesangon dan uang penghargaan, 15% x (9 xRp15.352.000 x 2 = Rp276.336.000) + G0 x Rp15.352.000 =Rp153.520.000) = Rp64.478.400;d Hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja berupa;1 Unused Travel allowance

Kerja, dan;c Uang Penggantian Hak;Perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu :Bahwa perhitungan ini didasarkan pada masa kerja danKetentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitusebagai berikut :A Uang Pesangon Rp276.336.000,00;2 x (9 x Rp15.352.000,00);B Uang Penghargaan Masa Kerja Rp153.520.000,00;1 x (10 x Rp15.352.000,00);C Uang Penggantian Hak, yang terdiri dari :a Cuti tahunan yang belum diambil Rp2.225.000,00 (UnusedTravel allowance

UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga untukmemperhitungkan Pensiun dari Termohon Eksekusiakan terdapat 2 (dua) komponen yaitu :a Uang Manfaat Pensiun;b Uang Penggantian Hak;Dengan perhitungan sebagai berikut, yakni:A Perhitungan Manfaat Pensiun;= 1,5 x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun;= 1,5 x 24,5 x Rp15.352.000,00;= Rp564.186.000,00 (sebelum dipotong pajak);B Uang Penggantian Hak, yang terdiri dari :a Cuti tahunan yangbelum diambil Rp 2.225.000,00,00;(Unused Travel allowance

ketentuan Pasal 167 ayat (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perhitungan atas nilai hak TermohonKasasi terdiri dari 2 (dua) komponen yakni:1 Uang Manfaat Pensiun;2 Uang Penggantian Hak;Dengan perhitungan sebagai berikut :A Perhitungan Manfaat Pensiun.= 1,5 x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun;= 1,5 x 24,5 x Rp15.352.000,00;= Rp564.186.000,00 (sebelum dipotong pajak);B Uang Penggantian Hak, yang terdiri dari :a Cuti tahunan yangbelum diambil Rp2.225.000,00,00;(Unused Travel allowance

Pasal167 ayat (5) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yaitu sebagai berikut :A Uang Pesangon:2 x 9 x Rp15.352.000,00) Rp276.336.000,00;B Uang Penghargaan Masa Kerja1 x (10 x Rp15.352.000,00) Rp153.520.000,00;C Uang Penggantian Hak, yang terdiri dari :a Cuti tahunan yang belum diambil Rp2.225.000,00,00;(Unused Travel allowance/travel benefit)bBiaya atau ongkos pulangke tempat asal Rpc Penggantian Perumahanserta Pengobatan dan Perawatan Rp 64.478.400,00;d Halhal lain yang ditetapkan

Putusan Nomor 211/B/PK/Pjk/2021justae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukumdan asas kecermatan, karena in casu Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan buktibukti baikselama pemeriksaan maupun selama persidangan seperti: Rincianakun Sales Return and Allowance, Faktur Tagihan beserta FakturPajak, Dokumen pemesanan, Dokumen konfirmasi, Faktur pembatalan(Credit Note) dan Dokumen pembatalan dari pelanggan

Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif atas beban Allowance forInventory Obsolences sebesar Rp8.688.447.180,00;4. Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif atas beban Other Cost of Servicesebesar Rp4.319.432.119,00;5. Koreksi Kredit Pajak PPh Pasal 22 sebesar Ro/68.026.000,00;yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalilHalaman 6 dari 10 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak masukan terkait dengan Non ClaimWaranty berupa Sales Allowance Program sebesar Rp102.140.145,00;dan Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas klarifikasidijawab tidak ada olen KPP lawan transaksi sebesar Rp1.099.000,00;yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelan meneliti dan menguji kembaliHalaman 5 dari 9 halaman.

(delapan juta rupiah), dengan detail sebagai berikut: Basic Salary (Gaji Pokok) Rp 7.000.000, Income Allowance (Tunjangan Tetap) Rp 1.000.000.Total Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap Rp 8.000.000,Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015, Tergugat dalam hal ini diwakili oleh ZhouYong selaku Direktur Utama, secara lisan memberikan perintah kepada PenggugatI, bahwa Penggugat I terhitung sejak tanggal 26 Maret 2015 dirumahkan, perintahdirumahkannya Penggugat I tersebut tanpa ada kejelasan sampai kapan bataswaktunya

(Sembilan juta rupiah) dengan detail sebagai berikut : Basic Salary (Gaji Pokok) Rp 7.500.000, Income Allowance (Tunjangan Tetap) Rp 1 Total Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap Rp 9.000.000,Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015, Tergugat dalam hal ini diwakili oleh ZhouYong selaku Direktur Utama, secara lisan memberikan perintah kepada PenggugatII, bahwa Penggugat II terhitung sejak tanggal 26 Maret 2015 dirumahkan, perintahdirumahkannya Penggugat II tersebut tanpa ada kejelasan sampai kapan bataswaktunya,