LETY MHERLIATY, sedangkan KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDAProp.

Jabar TA 2011.71. 4 (empat) ekslempar tanda bukti pembayaran BelanjaLangsung Belanja ObatObatan Kegiatan PeningkatanKesejahteraan dan Kemampuan Aparatur TA 2011.72. 2 (dua) ekslempar tanda bukti pembayaran BelanjaLangsung Belanja Perlengkapan Olahraga KegiatanPeningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur DinasPSDA Prop.

Pengadaan Kendaraan roda 4 Double Cabin 4x4sebanyak 6 (enam) unit Kegiatan Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Dinas PSDA Prop.

(Nama : FERDI TRIATMOJO) Kwitansi, terima dari FADLI MABRURI, diterima oleh OLIVIA tanggal 25 April 2020 sejumlah Rp. 35.000.000,- Surat Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 25 April 2020 (FADLI MABRURI) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00217/SK/IX/BKN/III/2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, tanggal 23 November 2020.

(Nama : DARMAWANSYAH) Kwitansi, terima dari AGUSTIN, diterima oleh OLIVIA tanggal 19 Februari 2020 sejumlah Rp. 25.000.000 Surat Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 19 Februari 2020 (AGUSTIN) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00217/SK/IX/BKN/III/2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, tanggal 23 November 2020.

(Nama : JADID ACHMADI) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : SEK.2-6128.SK.X Tahun 2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, tanggal 18 Januari 2021. (Nama : RYAN IRAWAN) Surat Badan Kepegawaian Negara Penetapan NIP CPNS Pusat Nomor AG-12011000078, tanggal 11-01-2021.

(Nama : RYAN IRAWAN) Kwitansi, terima dari RIPKI HIDAYAT, diterima oleh OLIVIA sejumlah Rp. 35.000.000,- Surat Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 22 Juni 2020 (RIPKI HIDAYAT) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00217/SK/IX/BKN/III/2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, tanggal 23 Desember 2021.

(Nama : ARIFIN MUDIAWAN) Kwitansi, terima dari SHELLA PERMATA, diterima oleh OLIVIA sejumlah Rp. 50.000.000, Surat Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 14 September 2020 (SHELLA PERMATA) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00217/SK/IX/BKN/III/2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, tanggal 23 Desember 2020.

JAWA TENGAH No.id.01/024-20.01.2022/PP/LITPK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI alamat Jl. Kuningan Persada no. Kav RT 01/6 Guntur Kec.

Setia Budi Kota Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta berisi 1 (empat) bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur;

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE,

bertuliskan pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia alamat Sultan Hasanudin no. 1 Kebayoran Baru berisi 1 (satu) bendel bendel surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023

perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur;

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan TEMBUSAN pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kantor sekretarian DPD Jawa Tengah ditujukan kepada Direktur PT ADHI KARYA Persero alamat Jl Raya Pasar Minggu KM 18 Jakarta Selatan 12510 Indonesia berisi

Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI nomor : 003/L-AND/LI-TPK-ANRI-Jateng/I/2023 perihal Laporan aduan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam paket kegiatan rehabilitasi di Glapan Timur;

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat merk EXECUTIVE, bertuliskan TEMBUSAN pengirim Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur

Jabar sebesar Rp.4.144.895.900e Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DinasPSDA Prop.

Jabar sebesar Rp.1.215.086.000.e Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DinasPSDA Prop.

Jabar TA 2011.1 (satu) lembar Kuitansi Pekerjaan Penyemprotan Demam BerdarahKegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDAProp. Jabar TA 2011.1033839.40.41.42.43.44.45.46.. (satu) lembar Kuitansi Pekerjaan Penyemprotan Demam BerdarahKegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDAProp. Jabar TA 2011.1 (satu) ekslempar Daftar Upah Pekerjaan Swakelola CleaningService Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur DinasPSDA Prop.

Kebersihan dan Bahan PembersihKegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Aparatur Dinas PSDA Prop.

Aparatur Dinas PSDA Prop.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Dinas PSDA.

dan Prasarana Aparatur Dinas PSDA Prop.

Pekerjaan BelanjaModal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Meubelair KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDAProp.

pembayaran Pekerjaan PengadaanPerlengkapan Kantor Kegiatan Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Dinas PSDA Prop.

yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Bahwa sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentangPenegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhihukuman berdasarkan Patunan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, agar dijatuhisanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil, dan juga berdasarkan Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negarayang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Pejabat PembinaKepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) diminta untukmelakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yangsedang

dijalani oleh Aparatur Sipil Negara, mengambil langkah tegasuntuk memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yangterbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sertamelaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri;Bahwa secara de facto tindak pidana korupsi sudah semakin merajalela,sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkahlangkahyang simultan dan komprehensif.

Putusan Nomor 50 K/TUN/2020lain dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat, agar dapat memberikan efek jera kepada Aparatur Sipil Negarayang lainnya;Bahwa sekalipun terdapat ketentuan yang memberikan alternatif untukmengaktifkan kembali Aparatur Sipil Negara yang sudah menjalanihukuman penjara karena melakukan tindak pidana korupsi, tidak dapatdiartikan adanya penghukuman dua kali atas satu perbuatan yang sama,dalam hal setelah diaktifkan kembali menjadi Aparatur Sipil Negara

,kemudian diberhentikan kembali dari Aparatur Sipil Negara, karenaberada dalam dua ranah hukum~ yang berbeda, yaitupertanggungajawaban pidana dalam ranah hukum pidana danpertanggungjawaban administrasi dalam ranah hukum administrasi.Tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang bersangkutanadalah sehubungan dengan jabatannya, sehingga sesuai dengankewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan dapatpula dijatuhi hukuman administrasi.

SPMU Nomor 055/PK/Aparatur/2006 tanggal 02 Februari 2006 jumlahRp64.595.000,00 ;. SPMU Nomor 246/PK/Aparatur/2006 tanggal 04 April 2006 jumlahRp106.715.000,00 ; SPMU Nomor 416/PK/Aparatur/2006 tanggal 18 Mei 2006 jumlahRp39.700.000,00 ;. SPMU Nomor 782/PK/Aparatur/2006 tanggal 22 Agustus 2006 jumlahRp74.855.000,00 ;. SPMU Nomor 926/PK/Aparatur/2006 tanggal 20 September 2006 jumlahRp26.275.000,00 ;Hal. 9 dari 147 hal. Put.

SPMU Nomor 055/PK/Aparatur/2006 tanggal 02 Februari 2006 jumlahRp31.150.000,00 ;SPMU Nomor 184/PK/Aparatur/2006 tanggal 30 Maret 2006 senilaiRp1.770.000,00 ;SPMU Nomor 246/PK/Aparatur/2006 tanggal 04 April 2006 jumlahRp18.650.000,00 ;SPMU Nomor 416/PK/Aparatur/2006 tanggal 18 Mei 2006 jumlahRp16.600.000,00 ;SPMU Nomor 782/PK/Aparatur/2006 tanggal 22 Agustus 2006 jumlahRp10.900.000,00 ;SPMU Nomor 926/PK/Aparatur/2006 tanggal 20 September 2006 jumlah Rp25.750.000,00 ;Sehingga total dana anggaran yang

SPMU Nomor 246/PK/Aparatur/2006 tanggal 04 April 2006 jumlahRp106.715.000,00 ;SPMU Nomor 416/PK/Aparatur/2006 tanggal 18 Mei 2006 jumlahRp39.700.000,00 ;SPMU Nomor 782/PK/Aparatur/2006 tanggal 22 Agustus 2006 jumlahRp74.855.000,00 ;SPMU Nomor 926/PK/Aparatur/2006 tanggal 20 September 2006jumlah Rp 26.275.000,00 ;SPMU Nomor 1184/PK/Aparatur/2006 tanggal 02 November 2006jumlah Rp 82.225.000,00 ;Perjalanan Dinas Dalam Daerah :1.

SPMU Nomor 055/PK/Aparatur/2006 tanggal 02 Februari 2006jumlah Rp31.150.000,00 ;2. SPMU Nomor 246/PK/Aparatur/2006 tanggal 04 April 2006 jumlahRp18.650.000,00 ;3. SPMU Nomor 416/PK/Aparatur/2006 tanggal 18 Mei 2006 jumlahRp16.600.000,00 ;4. SPMU Nomor 782/PK/Aparatur/2006 tanggal 22 Agustus 2006jumlah Rp10.900.000,00 ;5. SPMU Nomor 926/PK/Aparatur/2006 tanggal 20 September 2006jumlah Rp 25.750.000,00 ;6. SPMU Nomor 1184/PK/Aparatur/2006 tanggal 02 November 2006jumlah Rp 13.600.000,00 ;7.

/ Surat Perintah Pembayaran belanja aparatur thn anggaran 2006bulan Januari 2006 tanggal 26 Januari 2006 ;e AK.4 daftar perincian pengggunaan UUDP Belanja aparatur (PK)lampiran pd SPP No : 03/PK/BA/2006 tanggal 27 Januari 2006 ;e AK.1 /daftar pengantar Surat Perintah Pembayaran No : 06/PK/BA/2006, 27 Januari 2006 ;e AK3/ Surat Perintah Pembayaran belanja aparatur thn anggaran 2006bulan Januari 2006 tanggal 26 Januari 2006 ;e AK.4 daftar perincian pengggunaan UUDP Belanja aparatur (PK)lampiran pd

,dahulunya adalah Aparatur Sipil Negara yang disingkat (ASN), secarabersamasama telah mengajukan Surat Permohonan PemberhentianDengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejakditetapkan sebagai calon dalam daftar calon yang tetap.

orang aparatur sipil Negara yang masih aktif sebagai calon anggotaDPRD kota sorong?.

Bahwa bagi seorang aparatur sipil Negara yang mencalonkan dirisebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota untuk wajib memenuhi 5syarat mutlak yaitu:a.

,dengan Nip. 196203081986031023., justru tidak berpedoman padaUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Larangan DanKewajiban Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehinggamenimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada PENGGUGAT akibatkeputusan yang diambil TERGUGAT.3.

Baharudin.1 (satu) bundel Asli kwintansi pembayaran perjalanan dinas untuk kegiatanpeningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa An. Zudan Nur Hartono.1 (satu) bundel Asli kwintansi pembayaran perjalanan dinas untuk kegiatanpeningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa An. Sokarno.1 (satu) bundel Asli kwintansi pembayaran perjalanan dinas untuk kegiatanpeningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa An.

Ipon Ostian.1 (satu) bundel Asli kwintansi pembayaran perjalanan dinas untuk kegiatanpeningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa An. DODI Kusuma.1 (satu) bundel Asli kwintansi pembayaran perjalanan dinas untuk kegiatanpeningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa An. Essy Eriyanti.1 (satu) bundel Asli kwintansi pembayaran perjalanan dinas untuk kegiatanpeningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa An.

Dadang Darmawan.1 (satu) bundel Asli kwintansi pembayaran perjalanan dinas untuk kegiatanpeningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa An. Sely.1 (satu) bundel Asli kwintansi pembayaran perjalanan dinas untuk kegiatanpeningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa An. Adiansyah.8Page.Putusan No. 13/Pid.Sus.TPK/2016.PN.Pgp1 (satu) bundel Asli kwintansi pembayaran belanja jasa sewa mobil untukkegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa Kab.

BangkaSelatan tahun anggaran 2014.1 (satu) bundel Asli kwintansi pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK)kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa Kab. BangkaSelatan tahun anggaran 2014.1 (satu) bundel Asli kwintansi pembayaran honorarium tim kegiatanpeningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa Kab.

Reaslisasi biaya yang sebenarnya (real cost) untuk Rp. 271.695.920,belanja kontribusi pada kegiatan peningkatankapasitas aparatur pemerintahan desa3.

Sebab tindakan Penggugat sebagaimana dalilnya tersebutadalah terkualifikasi sebagai pelaporan mengenai penerapan kode etik dankode perilaku Aparatur Sipil Negara yang menjadi domain KewenanganKomisi Aparatur Sipil Negara dalam mengawasi sistem Merit Aparatur SipilN@ Qala; 22 nanan nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nensBahwa sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuanPasal 32 Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara.

Secara limitatif disebutkan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negaraberwenan(): 2 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn cnn ncn nnn1.

Sipil Negaraserta Badan Kepegawaian Negara di Jakarta sebagaimana dalil ParaPenggugat dalam posita angka 3 sampai angka 9 adalah argumentasi yangsalan kaprah, keliru bahkan tidak tepat sebab tindakan Para Penggugatsebagaimana dalilnya tersebut adalah terkualifikasi sebagai pelaporanmengenai penerapan kode etik dan kode etik perilaku Aparatur Sipil Negarayang menjadi domain Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara dalamMengawasi sistem Merit Aparatur Sipil Negara, maka tenggang waktugugatan harus

dapatdisimpulkan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara bukanlah merupakanlembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundanganundangandalam penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara melalui upayaadministratif; 2Menimbang, bahwa diterbitkannya Surat Nomor B1572/KASN/5/2017 tanggal 31 Mei 2017, Hal: Rekomendasi atas PelangaranMerit Sistem di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo UnaUna ProvinsiSulawesi Tengah merupakan wujud dari pelaksanaan dari fungsi dan tugasKomisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 30dan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara; Menimbang, bahwa pada saat surat keputusan objek sengketaditerbitkan belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjutmengenai upaya administratif dan badan pertimbanganan Aparatur SipilNegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (5) UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal UndangUndangNomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur

Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentangPenyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam UpayaPencegahan Penyebaran COVID19 di lingkungan instansiPemerintah, yaitu:a.

Peradilan yangdibuktikan dengan surat keterangan dokter;Kondisi kesehatan keluarga Hakim dan Aparatur Peradilan(dalam status Orang Dalam Pemantauan/ODP, PasienDalam Pengawasan/PDP, diduga/ suspected, dandikonfirmasi / confirmed terjangkit COVID19).Ibu hamil;Ibu yang baru melahirkan atau sedang menyusui;Hakim dan Aparatur Peradilan yang menggunakan modatransportasi umum menuju kantor khususnya di wilayahJabodecitabek, dan wilayah lain yang berdasarkan penilaianatasan atau hasil laporan kesehatan

memiliki risiko tinggiterpapar COVID19;Waktu tempuh Hakim dan Aparatur Peradilan menujukantor;Riwayat perjalanan Hakim dan Aparatur Peradilan ke luarnegeri dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;Riwayat interaksi pada penderita terkonfirmasi COVID19dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit kerja;Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dantidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan peradilan danpelayanan kepada masyarakat

Aparatur Peradilan yang mendapat giliran bekerja dikantor untuk tugas pelayanan peradilan yang memberikanlayanan langsung kepada masyarakat dengan menjaga jarakaman (social distancing) serta menggunakan alat pelindung darivirus yaitu masker dan sarung tangan medis sesuai dengansituasi dan kondisi setempat.Aparatur Peradilan yang melaksanakan tugas kedinasan dirumah / tempat tinggalnya dan Aparatur Peradilan yangmendapat giliran untuk bekerja di kantor yang terlambat datangatau pulang lebih awal dari

yang sedang melaksanakan tugaskedinasan di rumah / tempat tinggalnya, tidak bolehmeninggalkan tempat tinggalnya masingmasing kecuali dalam5keadaan mendesak harus meninggalkan tempat tinggalnyaseperti untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan,ataupun keselamatan, dan harus melaporkan ke atasanlangsung.Hakim dan Aparatur Peradilan tidak boleh bepergian ke luarnegeri baik dalam rangka kedinasan maupun di luar kedinasan.Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugaskedinasan di

(dua puluh empat juta sembilan ratus satu ribudua ratus rupiah) danKegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang ManajemenPemerintahan Desa sebesar Rp 127.000.000.

No. 2244 K/PID.SUS/201120535455565758596061Daftar hadir kepala desa peserta pelatihan aparatur pemerintah desadalam bidang tugastugas kepala desa hari Senin tanggal 10Desember 2007, bertempat di BLK Aek Natolu Lumban Julu.Daftar hadir kepala desa peserta pelatihan aparatur pemerintah desadalam bidang tugastugas kepala desa hari Selasa tanggal 11Desember 2007, bertempat di BLK Aek Natolu Lumban Julu.Daftar hadir perangkat desa peserta pelatihan aparatur pemerintahdesa dalam bidang pengelolaan keuangan

Pelatihan aparatur pem. Desa dalam Bid.

biaya makanan untuk keg pelatihan aparatur pemerintahandesa dalam bid.

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa DalamBidang Manajemen Pemerintah Desa, Dhi : Honorarium PanitiaPelaksana Kegiatan, Bel.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAJAB WALIULU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aparatur sipil Negara yang ikut dalam kampanye politik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak

WHuamual, Kab.Seram Bagian Barat;Islam;Aparatur Sipil Negara (Pengawas TKdan SD Kec. Huamual, Kab.

SBB.Bahwa terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikutikegiatan kampanye tatap muka saksi MUHAMAD TOPAN PAYAPO calonanggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4dengan membuka acara, menjadi moderator menjawab pertanyyan danberfoto bersama dengan menggunakan atribut partai yaitu stiker danspanduk partai dan salah satu Calon Anggota DPRD.Bahwa terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas guruSD di Kec. Huamual Kab.

SBB.Bahwa terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikutikegiatan kampanye tatap muka saksi sebagai calon anggota DPRDKabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4, menjawabpertanyaaan dan berfoto bersama dengan menggunakan atribut partaiyaitu stiker dan spanduk partai dan salah satu Calon Anggota DPRD.Bahwa terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugassebagai Pengawas TK SD Kec. Huamual Kab.

IQBALPAYAPO.Bahwa benar terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dibuktikandengan adanya SK pengangkatan sebagai ASN dan SK Pengangkatansebagai Pengawas TK SD Kec. Huamual Kab.

Aparatur sipil negara;g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia;h. Kepala desa;i. Perangkat desa;j. Anggota badan permusyawaratan desa; dank.

Bahwa pada saat penggugat di lakukan penahanan baik ditingkatpenyidikan maupun pada saat penuntutan serta persidangan,penggugat tidak di berhentikan sementara sebagai PNS (PegawaiNegeri Sipil)/ASN (Aparatur Sipil Negara), sehingga tahapanpenerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuanPasal 88 ayat (1) huruf c UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 276huruf c, Jo.

Bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri dalam negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Repformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, Nomor 15Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor: 72/G/2019/PTUN.

Para Bupati/Walikota;c) Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6867/SJ, tanggal 10 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negarayang Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepadaBupati/Walikota di seluruh Indonesia;dan melaksanakan hukum, peraturan perundangundangan yangberlaku, yaitu :UU No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian jo UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UdnangUndang No. 8Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian;UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Aparatur Sipil Negara yang terbuktimelakukan tindak pidana korupsi, tanggal 18 September2018;Fotokopi sesuai dengan scan, Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019,Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;Fotokopi sesuai dengan scan, Surat Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor: K 2630/V 555/99, tanggal17 April

;b. bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat termasuk sengketaPegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana dimaksudPenjelasan Pasal 129 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:Yang dimaksud sengketa Pegawai ASN adalah sengketa yangdiajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan olehPejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawail.

Jabar sebesar Rp.4.144.895.900e Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DinasPSDA Prop.

Jabar sebesar Rp.1.215.086.000.e Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DinasPSDA Prop.

(satu) lembar Kuitansi Pekerjaan Penyemprotan Demam BerdarahKegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDAProp. Jabar TA 2011.1 (satu) lembar Kuitansi Pekerjaan Penyemprotan Demam BerdarahKegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDAProp. Jabar TA 2011.1 (satu) ekslempar Daftar Upah Pekerjaan Swakelola CleaningService Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur DinasPSDA Prop.

Jabar Kegiatan PeningkatanKesejahteraan dan Kemampuan Aparatur TA 2011 sebesar Rp.345.000.000,1 (satu) ekslempar tanda bukti pembayaran Belanja ModalPengadaan Instalasi Telepon (jaringan internet speedy) KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDA Prop. JabarTA 2011 sebesar Rp. 2.000.000,1 (satu) ekslempar tanda bukti pembayaran Belanja Honorarium TimPengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Dinas PSDA Prop.

PengadaanPeralatan Kebersihan dan Bahan PembersihKegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Aparatur Dinas PSDA Prop.

Aparatur Dinas PSDA Prop.

Jabar T.A 2011 dan Kegiatan PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDA Prop.

dan Elektronik KegiatanPemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDA Prop.

Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDA Prop.

Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 20, tanggal 18 September 2018 tentang PelaksanaanPemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan TindakPidana Korupsi yang ditujukan kepada : 1) para Menteri Kabinet Kerja;2).

Alim Bachry,Bc.Hk.MM. masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu.;: Fotokopi sesuai fotokopi surat Kepala Kejaksaan Negeri Luwukepada Bupati Luwu Nomor : 371/R.4.13.7.3/Fs.1/09/2018tanggal 25 September 2018 perihal Data Nama Aparatur SipilNegara (ASN) Kabupaten Luwu Yang dipidana Penjara KarenaMelakukan Tindak Pidana Korupsi;: Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Pelaksanaan Tugas KepalaBKPSDM Kabupaten Luwu Nomor : 821.20/01/BKPSDM/2019tanggal 2 Januari 2019

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor: 20 tahun 2018, tanggal 18 September 2018 TentangPelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti MelakukanTindak Pidana Korupsi (vide bukti T5).h.

Aparatur Sipil Negara,kewenangan untuk pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) beradapada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan sesuai ketentuan Pasal 89UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentianhalaman 30 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKSsementara, dan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur denganPeraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf e jo.

;Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Tergugat berwenanguntuk menerbitkan objek sengketa a quo, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara jo.

(Surat Pertanggungjawaban) kegiatanPelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Jogjakarta, dan PeraturanDesa Bukit Intan Makmur Nomor 03 Tahun 2015;1 (satu) bundel dokumen dari Desa Sungai Kuti Kecamatan KuntoDarussalam Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari SP2D (Surat PerintahPencairan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan PelatihanBagi Aparatur Pemerintahan Desa di Jogjakarta, SPJ (SuratPertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (BadanPermusyawaratan Desa) seKabupaten Rokan Hulu di Batam

Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan PelatihanBagi Aparatur Pemerintahan Desa di Jogjakarta;1 (satu) bundel dokumen dari Desa Pasir Luhur Kecamatan KuntoDarussalam Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari SP2D (Surat PerintahPencairan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan PelatihanBagi Aparatur Pemerintahan Desa di Jogjakartaj SPJ (SuratPertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (BadanPermusyawaratan Desa) seKabupaten Rokan Hulu di Batam, danPeraturan Desa Pasir Luhur Nomor 03 Tahun

Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan PelatihanBagi Aparatur Pemerintahan Desa di Jogjakartaj SPJ (SuratPertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (BadanPermusyawaratan Desa) seKabupaten Rokan Hulu di Batam, PeraturanDesa Rambah Utama Nomor 03 Tahun 2014;1 (satu) bundel dokumen dari Desa Rambah Samo KecamatanTambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari SP2D (Surat PerintahPencairan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan PelatihanBagi Aparatur Pemerintahan Desa di Jogjakartaj

Bagi Aparatur Pemerintah Desa di Jogjakarta Dan Bimtek BagiBadan Permusyawaratan Desa (BPD) di Batam;146) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Fadhila Syarifdengan nomor rekening 90000183509 Periode 1 Januari 2015 sampaidengan 31 Desember 2015;147) 1 (satu) bundel SPJ biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangkamengikuti Bimbingan Teknis Peraturan PerundangUndangan TentangDesa Bagi Aparatur Pemerintah Desa pada tanggal 17 sampai dengan22 November 2014 atas nama Adlen;148) 1 (satu

) bundel SPJ biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangkamengikuti Bimbingan Teknis Peraturan PerundangUndangan tentangDesa Bagi Aparatur Pemerintah Desa pada tanggal 17 sampai denganNovember 2014 atas nama H.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pemerintah Desa Tahun Anggaran= Selanjutnya pada bulan Desember 2008 terdakwa MATSAKUR mengajukanpencairan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) untukTahap I Desa Pandeman Kec.

Isno Kadus 3.600.000 3.600.000 Jumlah 46.800.000 =23.200.000 23.600.000 = Bahwa total uang tunjangan penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)Tahun 2009 yang tidak diberikan oleh terdakwa MATSAKUR dan saksiHASANI sebesar Rp 23.600.000,( dua puluh tiga juta enam ratus ribu15rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa MATSAKURdengan sepengetahuan saksi HASAN ; = Bahwa dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 total uang tunjanganpenghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang dipergunakan

Pemerintah Desa Tahun AnggaranSelanjutnya pada bulan Desember 2008 terdakwa MATSAKUR mengajukanpencairan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) untukTahap I Desa Pandeman Kec.

pemerintah desa, maka danatersebut masih dapat dikategorikan sebagai keuangan negara; Menimbang, bahwa dana yang telah dipotong oleh terdakwa, telah dikembalikan dandiserahkan kepada aparatur pemerintah desa Pandeman, sesuai dengan apa yang menjadi hakmasingmasing aparatur desa Pandeman tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpeertimbangan tersebut di atas,maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi ; Ad 4.

23Desember 2009 untuk Pembayaran langsung bantuan keuangan untukTunjangan Penghasilan Aparatur Desa (TPAPD) Desa Kacongan Kec.