Ditemukan 1721 data
13 — 4
dimaksudkandalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
7 — 1
dimaksudkandalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
8 — 1
Membebankan biaya perkara menurut hukum ;SUBSIDER : Atau apabila Majelis Hakum berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadirmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadapdi persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwaketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;Menimbang, bahwa
18 — 1
Semua yang di dalilkan penggugat tersebutbener adanya dan menerima perceraian;"Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah olehTergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat wajibmemembuktikan dalil gugatannya; "Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu : ABUMARDI bin MUHADI dan CHOERUL FUAD bin ACHMAD MAWARDI di bawahsumpahnya atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saksi salingbersesuaian; maka Majelis hakum telah memperoleh fakta dalam persidangansebagai
114 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahulu walaupun adapenawaran (verzet) bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada ketua pengadilan negerijombang untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar tergugatrekonvensi/penggugat konvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan iniyang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Subsidair:Apabila majelis hakum
12 — 13
Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1067/Pdt.P/2020/PA.Cjrrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
11 — 12
Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatasHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1068/Padt.P/2020/PA.Cjrsebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
10 — 8
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukanItsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanyaterbatas sebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap wargaNegara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
8 — 3
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
17 — 2
hukum.Menimbang, berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan baik dariketerangan saksisaksi, keterangan terdakwa terbukti terdakwa MUHAMMAD MATOIP yangdiajukan kedepan persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, sehat jasmanidan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;Ad.2, Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang laindengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hakum
9 — 4
Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Marabahan Cq Majelis Hakum segera memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhnkan penetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;Hlm. 2 dari 8Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mrb2.
14 — 1
Penggugat dan tinggal bersamadengan Penggugat; Menimbang; bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut; Tergugat tidak hadir laguidan tidan memberikan jawabannya;Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugatmaka Tergugat telah dianggap menyetuji dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;Menimbang; bahwa berdasarkan bukti tertulis didukung dengan keterangan duaorang saksi di bawah sumpahnya atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saksisaling bersesuaian; maka Majelis hakum
16 — 10
Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak Rajaei kepada Termohon dihadapan Sidang Pengadilan AgamaPekanbaru;3.Menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tampan berdasarkan Kutipan Akta NikahNomor: xxxtanggal 18 Desember 2010 putus karena perceraian;4.Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDIERAtau Apabila majelis hakum
18 — 2
terdakwa AMIRUDDIN SIAGIAN Alias UDIN, pada hari Kamistanggal 24 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Jalan Aek Bonjo DesaBandarlama Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Rantauprapat, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannyakepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hakum
10 — 7
Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 0989/Pdt.P/2020/PA.Cjrrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
9 — 0
yang tidakmencukupi; serta adanya kekarasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ,sehinggaPenggugat menuntut perceraian dari Tegugat;Menimbang; bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut; Tergugat dalam Jawabannya;dan repliknya pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selelebinya tetap menyatakantidak keberatan cerai dengan Penggugat ;Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya ataspengetahuannya sendiri dan keterangannya saksi saling bersesuaian; maka Majelis hakum
7 — 4
Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,Hal 5 dari 9 halaman Penetapan 0553/Pdt.P/2017/PA.Cjrmaka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
10 — 3
Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehati hatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganHal 5 dari 9 halaman Penetapan 1213/Pdt.P/2019/PA.Cjrperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
8 — 4
Urusan Agama Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur;Menimbang,bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
11 — 4
Kecamatan Karangtengah sehingga tidak memilikibuku nikah;Menimbang,bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum