tidakmenyerahkan TBS namun hanya menjual produk olah kelapa sawit,Majelis melihat pada tahun 2010 Pemohon Banding menghasilkan TBSyang kemudian dititipolankan menjadi CPO dan PK ke PT MustikaSembuluh dan menjualnya;bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berkesimpulan bahwa padadasarnya penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalahpenyerahan Tandan Buah Segar (TBS) karena Pemohon Banding tidakmempunyai pabrik pengolahan tandan buah = segar = yangdapatmenghasilkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Karnel

Asisten yang ada ditempat dan kemudian surat tersebutdibawa kegudang BBM oleh Terdakwa untuk proses pengeluaranBBM oleh Petugas Gudang dan setelah diteliti oleh Petugas Gudangselanjutnya surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh KepalaGudang dan setelah itu minyak solar baru keluar oleh bagiangudang dan diterima oleh Terdakwa;Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN Tbh Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sendiri Sesuai dengan jaraktempuh dan jumlah penarikan ponton CPO ataupun ponton karnel

Bahwa Judex Facti sudah benar, karena Pemohon Banding melakukankegiatan usaha yang terintegrasi untuk menghasilkan CPO dan Karnel,dan tidak melakukan penyerahan atas TBS;Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajakyang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan peninjauan

yang dihasilkan oleh Pemohon Banding menjadiCPO dan PK pada tanggal 10 Oktober 2011 (sesuai dengan Berita AcaraComissioning);bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis padatahun 2010 usaha Pemohon Banding belum dapat dikatakan melakukankegiatan usaha terpadu (intergrated) Industri Pengolahan Minyak Sawitkarena belum mempunyai unit/pabrik yang dapat mengolah TBS menjadiCPO;bahwa Pemohon Banding melakukan perjanjian jasa titip olah TBSmenjadi Crude Palm Oil (CPO)dan Inti Sawit (Palm Karnel

Muya Pelita. 23 Januari 2017, diberitanda Bukti P2.8;Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 346/Pat.G/2020/PN Sby13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Fotocopy surat Permintaan Pengurangan Kotrak Karnel Sawit. dari CV.Usaha Berkah Kalimantan No: O2ZOIUBKJKRNJVII/2017, diberi tandaBukti P2.9;Fotocopy Tanda Terima Pembayaraan Penambahan modal kerja samatertanggal 18 Juli 2016 sejumlah Rp 300.000.000.

dihasilkan oleh Pemohon Banding menjadiCPO dan PK pada tanggal 10 Oktober 2011 (sesuai dengan berita acaracomissioning);Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis padatahun 2010 usaha Pemohon Banding belum dapat dikatakan melakukankegiatan usaha terpadu (intergrated) industri pengolahan minyak sawitkarena belum mempunyai unit/pabrik yang dapat mengolah TBS menjadiCPO;Bahwa Pemohon Banding melakukan perjanjian jasa titip olah TBSmenjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (Palm Karnel

dihasilkan oleh Pemohon Banding menjadi CPOdan PK pada tanggal 10 Oktober 2011 (sesuai dengan Berita AcaraComissioning);Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis pada tahun2010 usaha Pemohon Banding belum dapat dikatakan melakukan kegiatanusaha terpadu (intergrated) Industri Pengolahan Minyak Sawit karena belummempunyai unit/pabrik yang dapat mengolah TBS menjadi CPO;Bahwa Pemohon Banding melakukan perjanjian jasa titip olan TBS menjadiCrude Palm Oil (CPO)dan Inti Sawit (Palm Karnel

tanggal 10 Oktober 2011 (sesuai dengan Berita AcaraComissioning);Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 268 B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis padaTahun 2010 usaha Pemohon Banding belum dapat dikatakan melakukankegiatan usaha terpadu (intergrated) Industri Pengolahan Minyak Sawitkarena belum mempunyai unit/pabrik yang dapat mengolah TBS menjadiCPO;Bahwa Pemohon Banding melakukan perjanjian jasa titip olah TBS menjadiCrude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (Palm Karnel

Putusan Nomor 884/B/PK/PJK/2017Comissioning);bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis padatahun 2010 usaha Pemohon Banding belum dapat dikatakan melakukankegiatan usaha terpadu (intergrated) Industri Pengolahan Minyak Sawitkarena belum mempunyai unit/pabrik yang dapat mengolah TBS menjadiCPO;bahwa Pemohon Banding melakukan perjanjian jasa titip olah TBSmenjadi Crude Palm Oil (CPO)dan Inti Sawit (Palm Karnel/PK) kepada yaitu:a.

yang dihasilkan oleh Pemohon Banding menjadiCPO dan PK pada tanggal 10 Oktober 2011 (sesuai dengan Berita AcaraComissioning);bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis padatahun 2010 usaha Pemohon Banding belum dapat dikatakan melakukankegiatan usaha terpadu (intergrated) Industri Pengolahan Minyak Sawitkarena belum mempunyai unit/pabrik yang dapat mengolah TBS menjadiCPO;bahwa Pemohon Banding melakukan perjanjian jasa titip olah TBSmenjadi Crude Palm Oil (CPO)dan Inti Sawit (Palm Karnel

TASK denganjabatan sebagai Operator Press Karnel Crosing Plan (KCP) dengantugas dan tanggung jawab yaitu merawat dan menyetel mesin, presskarnel, membersihkan filtrasi mesin press dan lainlain danmendapatkan gaji setiap bulannya dari PT. TASK;Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi sekitar bulan Nopember 2016sampai dengan Bulan Februari 2017, bertempat di PT.

Putusan Nomor 882/B/PK/PJK/2017Comissioning);bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis padatahun 2010 usaha Pemohon Banding belum dapat dikatakan melakukankegiatan usaha terpadu (intergrated) Industri Pengolahan Minyak Sawitkarena belum mempunyai unit/pabrik yang dapat mengolah TBS menjadiCPO;bahwa Pemohon Banding melakukan perjanjian jasa titip olah TBSmenjadi Crude Palm Oil (CPO)dan Inti Sawit (Palm Karnel/PK) kepada yaitu:a.

dihasilkan oleh Pemohon Banding menjadi CPOdan PK pada tanggal 10 Oktober 2011 (sesuai dengan Berita AcaraComissioning);Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis pada tahun2010 usaha Pemohon Banding belum dapat dikatakan melakukan kegiatanusaha terpadu (intergrated) Industri Pengolahan Minyak Sawit karena belummempunyai unit/pabrik yang dapat mengolah TBS menjadi CPO;Bahwa Pemohon Banding melakukan perjanjian jasa titip olah TBS menjadiCrude Palm Oil (CPO)dan Inti Sawit (Palm Karnel

Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPNtersebut tidak dapat dikreditkan, hal ini merupakan perlakuan yang samaterhadap semua Wajib Pajak baik yang hanya memproduksi ataumenyerahkan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN,maupun perusahaan terpadu yang juga menyerahkan Barang Kena Pajakyang dibebaskan dari pengenaan PPN, sebagaimana dimaksud dalamPasal 16B ayat (1) UndangUndang PPN a quo ; namun dalam hal iniPemohon Banding hanya menghasilkan dan menyerahkan Crude Palm Oildan Palm Karnel

Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karnel); danBahwa dalam hal ini

Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang pada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah perusahaan terintegratedyang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunankelapa sawit yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang berupa TBS (Tandan BuahSegar), dan unit atau kegiatan yang menghasilkanbarang yang atas penyerahannya terutang PajakPertambahan Nilai berupa CPO (Crude Palm Oil) danPK (Palm Karnel); danBahwa dalam hal ini Majelis

Tata Usaha) tersebut ada menu audit,kemudian laporan data penghapusan dan pada laporan data penghapusanHalaman 12 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Sdwtersebut muncul bukti nomor tiket timbang bulking yang tidak ada padalaporan yang dibuat oleh Saksi YUNITA MAGDALENA; Bahwa yang Saksi ketahui petugas yang bertugas untuk menginput datatimbangan ke sistem WEIGHT BRIDGE yaitu Saksi YUNITA MAGDALENA; Bahwa sistem WEIGHT BRIDGE adalah sistem yang digunakan untukmelakukan penimbangan CPO, TBS, KARNEL

Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPNtersebut tidak dapat dikreditkan, hal ini merupakan perlakuan yang samaterhadap semua Wajib Pajak baik yang hanya memproduksi ataumenyerahkan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN,maupun perusahaan terpadu yang juga menyerahkan Barang Kena Pajakyang dibebaskan dari pengenaan PPN, sebagaimana dimaksud dalamPasal 16B ayat (1) UndangUndang PPN a quo; namun dalam hal iniPemohon Banding hanya menghasilkan dan menyerahkan Crude Palm Oildan Palm Karnel

Tata Usaha) tersebut ada menu audit,kemudian laporan data penghapusan dan pada laporan data penghapusanHalaman 12 dari 43 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Sdwtersebut muncul bukti nomor tiket timbang bulking yang tidak ada padalaporan yang dibuat oleh Saksi YUNITA MAGDALENA; Bahwa yang Saksi ketahui petugas yang bertugas untuk menginput datatimbangan ke sistem WEIGHT BRIDGE yaitu Saksi YUNITA MAGDALENA; Bahwa sistem WEIGHT BRIDGE adalah sistem yang digunakan untukmelakukan penimbangan CPO, TBS, KARNEL

Bahwa Para Penggugat di PHK karena habis kontrak dan pohon karnel ditebang. Bahwa saksi membawahi 19 (Sembilan belas) orang, 10 (sepuluh) orang dan 9(sembilan) orang. Bahwa kontrak itu dibaca dulu di paraf perlembar dan di tanda tangani. Bahwa Juwono mulai kerja 2013 dan dia belum bawahan saksi. Bahwa teken kontrak itu di balai karyawan, PKWT aja yang di teken kontrak.