KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PARA PIHAKBahwa Pasal 53 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 TentangPerubahanatas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara Menyebutkan Orang atau Badang Hukum Perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yangberisi tuntutan agar keputsan Tata Uasaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkanatau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yangtersangkut dengan keputsan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.Maka berdasarkan bunyi pasalpasal tersebut di atas pada intinyadapat dinyatakan bahwa para pihak yang bersengketa adalah antaraHalaman 25 dari 65 Halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2017/PN.MtrOrang perorangan atau Badan

Surat Keputsan No. 1143/P7/12/91 tentang DISIPLIN PENDETA, BabIll, Pasal 5c ayat 3c : Tinggal bersamasama dengan isteri/suaminya ditempat dimana dia melayani. Dan Pedoman Kependetaan Pasal 11.4 :Dalam melaksanakan pelayanan yang dipercayakan kepadanya,Pendeta GKPI wajib berdomisili bersama keluarganya di tempatpelayanannya.21c.

setda kota medan sejak februari 2014 sampai dengan sekarang;Bahwa saksi kenal dengan ir.ahyar selaku kepala dinas pertanian dankelautan;Bahwa saksi kenal dengan syahrizal;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hadamean dongoran sesama PNS;Bahwa saksi tidak kenal dengan darmawan dan bot mf tampubolon;Bahwa benar saksi ada diperiksa di penyidik kejaksaan dan membenarkanketerangan saksi dalam BAP;Bahwa benar pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai kepala unit layananpengadaan kota medan berdasarkan surat keputsan

Hadamean Dongoran selaku Ketua PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan surat keputsan Nomor :800/09 tanggal 2 januari 2014 dan menunjuk Dodi Asrizal, S.Pi selaku timVerifikasi;bahwa ada 24 kelempok nelayan yang mengajukan proposal bantuna alattangkap ikan kepada dinas pertanian dan kelautan kota medan yangditindaklanjuti Ir.

Memerintahkan kepada Termohon & II untuk tidak melakukan kegiatanapapun di atas lahan Termohon sebelum ada keputsan mengenai pokokperkara yang berkekuatan hukum tetap. Menyatakan sah dan berharga semua buktibukti yang diajukanPemohon. Membebankan biaya perkara ini kepada Termohon & Il. 64.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semuakepentingan yang tersangkut dengan keputsan itu seharusnyatidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusantersebut ; IV. Dasar Dan Alasan Gugatan ParaPenggugat ;Perihal sebagai berikut 1. Bahwa, Para Penggugat menguasai secara yuridis tanahyang terletak di Jalan Dr.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit,individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata,angka (10) berbunyi : Sengketa Tata Usaha Negara adalahsengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antaraorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TataUsaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputsan

Bahwa pada tanggal 9 April 2012 Termohon Peninjauan Kembali(selaku Penggugat) telah mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembalisehubungan dengan keabsahan pelaksanaan dan tindak lanjutHasil Keputsan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT. Hardlent Medika Husada secara Notariil dalamAkta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT.

Kep716/KM. 17/1997tanggal 24 Desember 1997, perubahan Nama Bank Karya Produksi Desa (BKPD)Kecamatan Soreang menjadi Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkereditan Rakyat (BPR) ; 4.Bukti P4Foto Copy Akta Jual Beli No 21/JB/1989, antara Enting Priatna dengan Popon Sutiah ;Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190/Desa Pamekaran,Gambar Situasi No. 8629/1988 Tanggal 1291988 ; Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2014/PN.Blb Bukti P5Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung ;Foto Copy Surat Keputsan

Memerintahkan kepada Termohon & II untuk tidak melakukan kegiatanapapun di atas lahan Termohon sebelum ada keputsan mengenai pokokperkara yang berkekuatan hukum tetap.4. Memerintahkan Termohon untuk berkoordinasi dengan pihak KelurahanTanjung Selor Timur secara administratif mengenai data sisa lahanPemohon yang tidak masuk dalam kawasan pembangunan pelabuhanpesawan.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit,individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata, angka (10) berbunyi : Sengketa Tata Usaha Negara adalahsengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antaraorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TataUsaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputsan

Bahwa benar Tergugat mengeluarkan Keputsan Bupati Alor Nomor:317/HK/KEP/2019, tanggal 3 Desember 2019 tentang Pemberhentian danPengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan teluk Mutiara, AlorBarat Laut, Alor Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor TimurLaut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola,Alor Selatan, Pureman, Alor Tengah Utara, dan Kecamatan Alor Barat DayaKabupaten Alor Periode 20192025; 3.

dari Daftar Suratsurat Keputusan Menteri graria No.Peta 6/5/38tanggal 8 April 1961, diberi tanda bukti T26;Risalah Penaksirananggal 11 April 1961, diberi tanda bukti T27;Hal 48 Putusan No.374/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.30.31.Se33.34.35.36.37.38.39.40.Surat Lembaga Alat lat Pembayaran Luar Negeri Bank Indonesia No.Sekr/H.U/3402/5836 tanggal 5 Mei 1961, diberi tanda bukti T28;Salianan Keputusan Menteri Agraria No.sk.434/Ka, besera lampiran 1 gambartanggal 2 Agustus 1961, diberi tanda bukti T29;Salinan Keputsan

bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada wakiu mengeluarkankeputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telahmenggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya wewenang tersebut;Hal 11 dari 55 hal Pilkada No. 04/G/Pilkada/2018/ PT.TUN.MKS.c.Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkanatau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yangtersangkut dengan keputsan

mempertimbangkanapakah ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat dalam mengajukangugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UndangundangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam suatuSengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, yaitu : orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputsan

Bersifat individual, artinya Keputsan Tata Usaha Negara itu tidakditujukan untk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yangdituju.Kalau yang dituju itu lebih cdari seorang, maka tiap tipa nama orangyang terkena keputusan itu disebutkan, misalnya keputusan tentangpembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkannama nama yang terkena keputusan tersebut.Bersifat final, artinya sudah defintif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum.Keputusan yang masih memerlukan persetujuan

(fotokopi dari fotokopi);Putusan pengadilan Nomor 054/K/Pid/2012 (fotokopi sesuaidengan salinan);Surat Keputsan kementrian HUkum Dan HAM dir.jen AHU noAHU.AH.03.04142 tanggal 12 nopember 2009 yayasanPerguruan Tinggi Karya Dharma.Tujuan :12.a. Notaris Chatarina christanti Pusparini, SH12.b. Notaris Ina Kartika Sari, SH. . (fotokopi dari fotokopi);Surat Keputasan Menteri HUkum dan HAM No. AHU 8297.AH.01.04.TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHANYAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMAdisingkat YPTKD.

perkara a quo, tidak pernah melakukanpeneguran dan / atau peringatan kepada PENGGUGAT terkaitdengan perizinan yang dimiliki PENGGUGAT, akan tetapi SuratKeputusan yang menjadi obyek perkara aquo diterbitkan TERGUGATtanpa melalui prosedur yang diharuskan dalam peraturan perundangundangan tersebut di atas ; Bahwa mengacu pada ketentuan ketentuan diatas, dan dikaitkandengan prosedur penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadiobyek perkara a quo, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum,apabila surat Keputsan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkutdengan keputsan itu. seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 163/PDT/2019/PT PDGSehingga gugatan terhadap pembatalan suatu sertifikat hak atas tanahharus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke PengadilanNegeri setempat, serta

Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangkapembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputsan tersebut.2. Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Obyek Sengketa telah3.menetapkan sanksi terhadap PENGGUGAT berupa kewajiban pembayaran dendaadministratif atas tuduhan melakukan pelanggaran administratif. Selain itu,TERGUGAT didalam Obyek Sengketa juga mewajibkan PENGGUGAT untukmembayar kewajiban murni PSDH dan DR.