Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie, tanahObjek Perkara merupakan tanah PENGGUGAT juga yang berpindah posisi,dimana pada tahun 1949 batas tanah sepadan dari tanah yang tergadai sebelahUtara dan sebelah Selatan dahulunya berbatas dengan kawan tanah itu juga tetapisekarang sudah habis dikikis sungai sehingga sebelah Utara dan Selatan sekarangberbatas dengan sungai mati;Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 Ketua Lembaga KerapatanAdat Nagari (KAN) beserta Perangkat Kerapatan Adat Nagari IV Koto

Hilie1314151617Kecamatan Batang Kapas turun kelapangan dan mendatangi Objek Perkara dalamacara kelanjutan sidang tentang penebusan lahan peladangan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT (yang tidak dihadiri oleh TERGUGAT) danKetua Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie beserta Perangkatmenyampaikan secara Lisan kepada PENGGUGAT bahwa tanah Objek Perkaraadalah bukan merupakan hak milik orang tua TERGUGAT tetapi merupakanPagang Gadai seluas + 1 (satu) hektar dan penguasaan tanpa hak + 1,5 (satukoma

Adat Nagari (KAN) IV Koto HilieKecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan akan tetapi TERGUGATtidak memenuhi panggilan Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie ;Bahwa setelah itu PENGGUGAT menanyakan kelanjutan hasil dari acara sidangpenebusan lahan peladangan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT kepadaLembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie, namun LembagaKerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie tidak juga mengeluarkan hasilkeputusannya sampai dengan sekarang;Bahwa oleh karena jalan musyawarah

secara baikbaik dengan TERGUGAT tidakmembuahkan hasil dan juga melalui Gugatan ke Lembaga Kerapatan Adat Nagari(KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan jugatidak mengeluarkan hasil keputusannya, maka PENGGUGAT menempuh jalanGugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Painan;Bahwa PENGGUGAT telah berbagai cara ataupun upaya dalam menyelesaikandengan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;Bahwa apabila TERGUGAT mengingkarinya PENGGUGAT mohon bantuan dariaparat keamanan karena

Adat Nagari (KAN) IVKoto Hilie Kecamatan Batang Kapas, sehubungan dengan persoalan antaraPenggugat dengan Tergugat atas tanah Objek Perkara dan tanamantanamanyang ada diatasnya dan bahkan sekarang Ninik Mamak di Kerapatan AdatNagari IV Koto Hilie masih menyelesaikan permasalahan antara Penggugatdengan Tergugat, namun Penggugat tidak sabar menunggu hasil KeputusanKAN IV Koto Hilie dan malah telah mengajukan Gugatan Perdata ke PengadilanNegeri Painan;Demikianlah Jawaban Tergugat ajukan baik dalam

Sehingganya terhadap perbuatan Tergugat yang tidak maumenyerahkan Objek Pagang Gadai yang merupakan harta pusaka tinggi milikPenggugat setelah berakhirnya masa Perjanjian Pagang Gadai pada Tanggal 11Maret 2009, maka Penggugat telah pula mengajukan permasalahan tersebut keKerapatan Adat Nagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang;Bahwa terhadap permasalahan yang Penggugat ajukan ke Kerapatan Adat Nagari(KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang terhadap perbuatan Tergugat selaku ahliwaris dari Adjam yang

tidak mau menyerahkan tanah objek perkara setelahberakhirnya masa perjanjian Pagang Gadai, maka Kerapatan Adat Nagari (KAN)Nan Salapan Suku Nagari Padang telah pula memeriksa dan mengadili perkaraHal. 5 dari 17 hal.

No. 1823 K/Pdt/2012tersebut, sehingganya terhadap permasalahan tersebut maka Kerapatan Adat Nagari(KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang telah pula menerbitkan kesimpulan, yaitudikenal dengan Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan Salapan SukuNagari Padang tertanggal 16 September 2009 No. 04/ PDT.KAN/ NM.8.SK/TX/2009;Dimana Dalam Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan Salapan SukuNagari Padang Tertanggal 16 September 2009.

Adat Nagari (KAN) Nana Salapan Suku Nagari PadangTertanggal 16 September 2009 Nomor : 04/ PDT.KAN/ NM.8.SK/IX/ 2009;Bahwa setelah habisnya masa Perjanjian Pagang Gadai serta setelah adanyaKesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan Saapan Suku Nagari Padangtertanggal 16 September 2009 Nomor : 04/PDT.

No. 1823 K/Pdt/201212Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukumseluruh suratsurat yang dibuat antara nenek Tergugatyang bernama Adjam maupun seluruh suratsurat yangdibuat antara Tergugat selaku Ahli Waris dari Adjammenyangkut tanah objek perkara Tumpak II dengan TurutTergugat s/d Turut Tergugat IV;Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukumKesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan SalapanSuku Nagari Padang Tertanggal 16 September 2009,Nomor : 04/ PDT.KAN/ Nm.8.SK/ IX/ 2009;Menghukum Tergugat

Ill).Bahwa atas usaha telah berbagai macam cara dilakukan tidak berhasil,maka sekitar tahun 2009 bulan Desember, Penggugat mengajukangugatan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Hilia Kecamatan BonjolKabupaten Pasaman.Bahwa sebagaimana yang Penggugat terangkan diatas, maka dengangugatan yang telah Penggugat lakukan ke Kerapatan Adat Nagari GanggoHilia, pada tanggal 4 Januari 2010, Kerapatan Adat Nagari (KAN) GanggoHilia mengeluarkan Surat Pernyataan No. 01/KANGH/I2010 atau hasildari sidang. , Il

Menyatakan sah demi hukum Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman tanggal 4Januari 2010 Nomor. 01/KANGH/I2010.5.

Ill).Bahwa atas usaha telah berbagai macam cara dilakukan tidak berhasil,maka sekitar tahun 2009 bulan Desember, Penggugat mengajukanHalaman 16 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Lbsgugatan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Hilia Kecamatan BonjolKabupaten Pasaman.Bahwa sebagaimana yang Penggugat terangkan diatas, maka dengangugatan yang telah Penggugat lakukan ke Kerapatan Adat Nagari GanggoHilia, pada tanggal 4 Januari 2010, Kerapatan Adat Nagari (KAN) GanggoHilia mengeluarkan

Kerapatan Adat Nagari dalam hal ini memposisikanlembaganya sebagai lembaga peradilan yang bisa memutuskan sepertihalnya putusan yang diberikan oleh lembaga peradilan. Selain tidaksesuai dengan maksud yang sebenarnya dari kKeberadaan Kerapatan AdatHalaman 45 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN LbsNagari sebagai lembaga mediasi adat, keputusan Kerapatan Adat Nagariyang bersifat mengadili tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dankekuatan eksekutorial.

KerapatanAdat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetapdiserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yangditerbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atautidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak.

Rangkai Basa), ditandatangani oleh Lembaga Kerapatan AdatNagari Gunung Rajo (A. Datuk R. Basa), ditandatangani oleh WaliNagari Gunung Rajo (S. Lb.

RangkaiBasa), ditandatangani oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari GunungRajo (A. Datuk R. Basa), ditandatangani oleh Wali Nagari Gunung Rajo(S. Lb.

Tan Basa dan saksimenjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari GunungRajo;Bahwa sampai sekarang saksi masih menjabat sebagai Ketua KerapatanAdat Nagari (KAN) Nagari Gunung Rajo dan sudah 3 (tiga) kali periodesaksi menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariGunung Rajo;Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)Nagari Gunung Rajo sejak tahun 2005;Bahwa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak adalah mengenaisawah;Bahwa objek perkara terletak di Payo Tundo

Rangkayo Basa)dengan Tergugat A.1 (Wankardiono) tidak ada melahirkan putusan diKantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 pihak Kantor Kerapatan AdatNagari (KAN) mengundang Penggugat (Karjuni Dt. Rangkayo Basa) danTergugat A.1 (Wankardiono) hadir waktu itu;Bahwa pada waktu di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Penggugat (Karjuni Dt. Rangkayo Basa) belum menyampaikan bahwa objek perkaraadalah sawah pusako Penggugat (Karjuni Dt.

Rangkayo Basa;Bahwa pada tahun 1979 saksi belum menjadi Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Nagari Gunung Rajo (diperlihatkan bukti surat T.C6);Bahwa hasil keputusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) ketikadiadakannya pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat A.1 waktuitu. adalah pihak dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) memberikanHalaman 51 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2017/PN Padjppertimbangan kepada Penggugat dan Tergugat A.1, akan tetapi keduabelah pihak tetap berdiri pada pendapat

Sukses Jaya Wood yang terletak didusun Silaut Kenagerian Silaut, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten PesisirSelatan ;Menimbang, bahwa bukti surat P6,bukti surat P7, bukti surat P8 danbukti surat P9 yaitu surat penolakan keberadaan Hutan Tanaman Industri(HTl)yang disampaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut kepada DirekturUtama PT.

Sukses Jaya Wood harus melakukanpembebasan tanah bersama Pemerintah Daerah Tingkat Il Pesisir Selatan ;Menimbang, bahwa bukti surat TK/PR 3.a, yaitu hasil rapat tetanggal 16Desember 2013, antara Kerapatan Adat Nagari dan Ninik Mamak Nagari Silautdengan Humas PT. Sukses Jaya Wood, hasil rapat tersebut di tujukan kepadaPimpinan PT.

Sukses Jaya Wood tidak bisa menampakkan surat Izin tersebut sesuaidengan permintaan oleh pihak Kerapatan Adat Nagari SilautMenimbang, bahwa bukti TK/PR3.e yaitu surat dari Kerapata AdatNagari Silaut yang diketahui oleh Wali nagari Sungai Sirah Silaut, tanggal 13Desember 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan PT.

Sukses JayaWood tidak mengurus dan memperpanjang Izinnya ;e Bahwa pihak Kerapatan Adat Nagari Silaut ada meminta kepadaPimpinan PT. Sukses Jaya Wood tentang Izin HTI namun pihak PT.Sukses Jaya Wood tidak bisa menampakkan dan memberikan kepadaKerapatan Adat Nagari Silaut ;e Bahwa Setahu Saksi PT.

Sukses JayaWood tetap mengelola HTI tersebut bahkan banyak surat yang dilayangkan olehKerapatan Adat Nagari Silaut menanyakan tentang izin, PT Sukse Jaya Woodtidak membalasnya dan tidak memberitahukan kepada Kerapatan Adat NagariSilaut ;Menimbang, bahwa PT.

Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan penyelesaian atas sengketatanah objek perkara berikut Surat Penyerahan Tanah oleh TergugatI kepadaTergugatII tertanggal 1 Mei 2011 kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) GurunPanjang Kecamatan Bayang, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya PutusanKAN Gurun Panjang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2011, yang padaPutusan No. 33/Pdt.G/2011/2N. Pin.

Menguatkan putusan Kerapatan Adat Nagari Gurun Panjang yang menyatakanbahwa tanah terperkara adalah tanah milik kaum Penggugat ;5. Membatalkan surat penyerahan tanah tertanggal 1 Mei 2011 dari TergugatIkepada TergugatII ;6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TergugatIdan TergugatII ;Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono) ;Putusan No. 33/Pdt.G/2011/2N. Pin.

Robbi Maeropen panggilan Robi ;Maka Penggugat (Alwis) mengajukan permohonan kepada Kerapatan AdatNagari (KAN) Gurun Panjang Kecamatan Bayang.

Tepatnya pada hari Jumat 21Oktober 2011 Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari 4 orang timpenyelesaian Adat mengeluarkan keputusan yang bersifat mediasi bahwa keduabelah pihak tidak ada yang dimenangkan ;Ini dibuktikan dalam surat bukti Kerapatan Adat Nagari dan Surat Pernyataandari 4 orang tim penyelesaian adat ;Penggugat (Alwis) mengaku dimenangkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)sedangkan keputusan KAN tidak mutlak untuk memenangkan pihak yangbersengketa, bahkan tim penyelesaian adat yang

Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan untuk menindaklanjuti tentang SuratKeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gurun Panjang yang tidak sah danmengandung kontroversi, imi berdasarkan dari Surat Keterangan TimPenyelesaian Adat yang terdiri dari 4 orang yang mana tidak mengetahui samasekali tentang Keputusan Kerapatan Adat Nagari tersebut ;Ini terlampir dalam surat bukti yang diterima Tergugat untuk proses persidanganselanjutnya ;5.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret2017;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau tunduk dantidak mau menjalankan Putusan Lembaga Kerapatan

,tanggal 14 November 2017 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau tunduk dantidak mau menjalankan Putusan Lembaga Kerapatan Adat KampungDalam, Kecamatan Hamparan Rawang tersebut serta tetapmenguasai objek sengketa dan objek sengketa Il milik ParaPenggugat adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilikyang

Nomor 2133 K/Pdt/2018didapat dari warisan kerabat leluhur Penggugat sesuai dengan PutusanLembaga Kerapatan Adat Kampung, sebaliknya Tergugat tidak dapatmembuktikan dalil sangkalannya baik terhadap dalil gugatan Penggugatmaupun terhadap Keputusan Lembaga Kerapatan Adat Kampung;Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan di atas, ternyataputusan Judex FactiPengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon

Maka Penggugatmelanjutkan pada KAJ (Kerapatan Adat Jorong) di Koto Malintang;Bahwa di dalam KAJ (Kerapatan Adat Jorong) di Koto Malintang padatanggal 16 Oktober 2009 yang mana Kerapatan Adat Jorong (KAJ)memutuskan bahwa sepanjang adat milik Nursiah dan anakanaknyadisini jelas KAJ telah memutuskan yang berhak atas tanah objek perkaratersebut adalah Penggugat, tetapi Tergugat IVI tidak juga maumenyerahkan kembali objek perkara tersebut kepada Penggugat;Bahwa dengan tidak dijalaninya putusan Kerapatan

Adat Jorong (KAJ)oleh Tergugat IVI, maka Penggugat kembali mengadukan Tergugat IVI Kerapatan Adat Jorong (KAJ) Koto Tangah, Kecamatan TilatangKaman, yang mana keputusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)tertanggal 31 Juli 2010 berbunyi antara lain:Menyatakan tanah yang disengketakan menjadi hak milik Nursiah turuntemurun sampai kepada cucu Nursiah;Menyatakan Tergugat IVI terhitung surat keputusan ini, menyerahkantanah yang digarap atau ditempati atau dijadikan kebun diserahkankepada Nursiah melalui

Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap, dengan alasanhukum:Bahwa Penggugat harus menarik Kerapatan Adat Nagari (KAN)Inderapura, dan Wali Nagari Inderapura sekarang Wali Nagari MuaraInderapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan dalam ProvinsiSumatera Barat sebagai pihakpihak Tergugat;Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pnn Halaman 7 dari 37 halTanah objek perkara terletak di Kampung Inderapura Utara sekarangbernama Kampung Bukit Bujang Kenagarian Muara Inderapura, sejak tahun1970 ditaruko

/digarap oleh Syofyan Jamil dan Suarni (orang tua kandungTergugat dan II) dan tanah objek perkara merupakan tanah Ulayat NagariInderapura yang diberikan hak penguasaan dan kepemilikannya kepadaSyofyan Jamil dan Suarni, berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan AdatNagari (KAN) Inderapura Nomor: 19/KANIND/III2002 tertanggal 19 Maret2002 dan Surat Keterangan Wali Nagari Inderapura Nomor: 54/WNIND/SKT III.2002 tertanggal 20 Maret 2002, diketahui Camat Pancung Soal;2.

Inderapura Surat Ukur tanggal 16 Mei 2002, No.11/Inderapura/2002 luas 17.335 M2 dari Tergugat III telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, salah satunya berdasarkanSurat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 19/KANIND/III2002 Tanggal 19 Maret 2002 dan Surat Keterangan Wali NagariInderapura Nomor: 54/WNIND/SKT.III.2002 tertanggal 20 Maret 2002,diketahui Camat Pancung Soal, sehingga tindakan Tergugat Ill yangmenerbitkan sertifikat hak milik atas nama Syofyan Jamil

sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang masih menjadipengurus Kerapatan Adat Nagari Indrapura; bahwa objek perkara bisa diterbitkan sertifikatnya berdasarkan SuratPTHK dari KAN; bahwa objek perkara ada sertifikatnya, tetapi saksi tidak melihatnya hanyadiberitahu oleh Si En; bahwa Si En 2 (dua) orang beradik kakak yaitu Si En dan Rina; bahwa Si En dan Rina pernah tinggal di atas objek perkara; bahwa sekarang anak Si En yang tinggal di atas objek perkara; bahwa yang membuat rumah yang baru di atas

Nan Panjang; bahwa setelah orang tua Si En meninggal dunia, objek perkara tersebutdigarap oleh Si En; bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek perkara tersebut pernahdipermasalahkan sampai Kerapatan Adat Nagari; bahwa saksi pernah melihat bukti T. dan T II2b; bahwa surat Wali Nagari lebih dahulu dari surat PTHK; bahwa surat tanah tersebut baru dibuat tahun 2002 karena untuk membuatsurat harus ada biayanya; bahwa wali nagari tidak ada mempunyai dokumen bahwa objek perkaraadalah tanah nagari; bahwa

Adat (KAN)Nagari Gantung Ciri, hal tersebut dapat dilihat dari pekerjaan Tergugat dalam surat gugatan Penggugat dimana dalam surat gugatan Penggugattersebut pekerjaan Tergugat disebut sebagai Petani/Pekebun;Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI, jika Penggugat menggugat Ketua Kerapatan Adat(KAN) Nagari Gantung Ciri maka Tergugatnya adalah Kerapatan Adat(KAN) Nagari Gantung Ciri, bukan diri pribadi Tergugat seperti sekarangini i.c Jasril Jatar gelar Bila

Rajo Basa;Tergugat : Jasril Jatar Bila Sati sebagai Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Gantung Ciri;Penggugat Intervensi : Muslim Sutan Batuah;Permasaalahan : Mengenai waris H. Kutar BagindoNanGadang;Perkara sekarang ini (No.24/PDT/G/2016 PN Kbr);Penggugat : 1. Rafles Z. Rajo Basa;2. Elidar;3. Nur Afni;Tergugat : 1. Jasril Jatar Bila Sati sebagai Ketua KerapatanAdat Nagari (KAN) Gantung Ciri;2. Muslim Sutan Batuah;Permasaalahan : Mengenai waris H. Kutar Bagindo Nan Gadang;4.

No.250 K/Sip/1980 tanggal 18Maret 1969 yang berbunyi sbb :Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulubukanlah wewenang Penghulu, melainkan wewenang Kerapatan AdatNagari setempat;(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Hukum Perdata dan HukumAcara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera BaratRiau danFakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 19761977, halaman 46No.1. (II.2);b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.

No.250 K/Sip/1980 tanggal 18Maret 1969 yang berbunyi sbb :Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulubukanlah wewenang Penghulu, melainkan wewenang Kerapatan AdatNagari setempat;(Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku , Hukum Perdata dan HukumAcara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera BaratRiau danFakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 19761977, halaman 46No.1. (1.2) ;b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI HAKIM PENGADILAN NEGERIKOTOBARUBahwa tentang kewenangan mengadili dalam perkara ini, dimanatentu pertimbangan ini hakim untuk mengadili perkara Pemohon sesuaidengan eksepsi dan dikabulkan oleh majelis hakim, maka disini lahkekeliruan majelis hakim dalam perkara ini dikarenakan:a)Dalam putusan Kerapatan Adat Nagari Gantung CiriNo.01/KPSA/KANGTCR2012, selaku ketua KAN/ Tergugat/Terbanding, justru dalam putusannya memilih penyelesaian yangterjadi atas keputusannya (KAN yang

menebang pohon bambutersebut dengan mempergunakan alat berupa parang (benda tajam), kemudianpara Terdakwa membelah bambu tersebut dan dijadikan pagar disekeliling tanah/rumpun bambu milik korban tanpa izin dari pihak korban, bahwa rumpunbambu/tanah tersebut adalah milik korban sesuai dengan bukti miliknya yaitusurat Pagang Gadai tertanggal 14 Oktober 1885 yang berbahasa Arab Melayuyang sudah diterjemahkan oleh Departemen Agama Provinsi Sumbar (sudahditebus kembali) serta surat Keputusan dari Kantor Kerapatan

Jamaris panggilan Maris, Terdakwa VII.Majulis panggilan Ijun, dengan pidana penjara masingmasing selama a 6 (enam)bulan dengan masa percobaan selama (satu) tahun;Menyatakan barang bukti berupa:e 1 (satu buah surat pagang gadai yang bertuliskan Arab Melayu pada tanggal14 Oktober tahun 1885 yang telah diterjemahkan oleh Kantor Kanwil Depag.Provinsi Sumbar;e 1 (satu) rangkap Surat Keputusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limaumanis, Kecamatan Pauh Padang, dengan Nomor: 63/KANLM/V/2011tanggal 30 Juni

Sumbar;1 (satu) rangkap putusan KAN Limau Manis, Kecamatan Pauh, Padang tanggal30 Juni 2011;Fotofoto rumpun bambu yang telah dirusak hari Minggu, tanggal 23 Oktober2011;Surat batas sepadan yang sesuai dengan aslinya;Surat bukti setoran pajak daerah tahun 2013 sesuai dengan aslinya;Surat Putusan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau Kota Padang yangsesuai dengan aslinya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Mengingat akta Permohonan Kasasi Nomor: 22/Akta/Pid/2013/PN.PDG yangdibuat oleh Panitera

Memang telah adakeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Manis Kecamatan Pauh,Padang tanggal 30 Juni 2011 akan tetapi keputusan itu oleh suku Melayudianggap cacat hukum dimana KAN tidak mencantumkan namanamaMajelis Pemutus tetapi hanya ditandatangani Ketua KAN yang bernamaSyafei Dt.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiisteri sahyang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kerapatan Pantekostapada tanggal 29 Mei 2001 dan telah dicatatkan pada Kantor KependudukanCatatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal O02 Juni 2001 dengan nomor :112/B/2001;2. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai Seorang Anak yaitu bernama Reski Renhad Bernad Pongrate;3.

Ssuami istri dengan tujuaan membentuk keluarga ataurumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa; Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agama dan kepercayaannya ituHalaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pat.G/2021/PN Son Pasal 2 ayat (2) Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Pengguat telah mengajukan bukti Surat berupa Fotocopy Surat Nikah, Nomor: 01.23, Dari Gereja Kerapatan

Pantekosta, Atas namaYohanis Tampang Pongrante dengan Margaretha Popa ( Bukti P1 ), Foto copyKutipan Akta Perkawinan, Nomor: 112/B/2001, ( Bukti P2 ) dan Foto copy KartuKeluaraga atas nama; Yohanis Tampang, ( Bukti P3 ) dimana bersesuaiandengan keterangan saksisaksi dipersidangan dimana antara Penggugat danTergugat adalah pasangan suamiisteri yang telah melangsungkan Perkawinandi Gereja Kerapatan Pantekosta pada tanggal 29 Mei 2001 dan telah dicatatkanpada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota

bukti surat maupunSaksiSaksi yang diajukan oleh Pengugat maka, dieroleh faktafakta sebagaiberiktu:Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksisaksi yang diajukan olehPenggugat yang mana bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh faktasebagai berikut : Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungandengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadapTergugat ; Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangsah dan telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kerapatan

Berita acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang), tanggal 15Mei 1996, turut menyaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PesisirSelatan;Bahwa, dari seluruh dokumen tersebut mulai dari Surat Pernyataan Kesepakatanbersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang,Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dan Berita AcaraPenyerahan ganti Rugi, diketahui batas yang diserahkan pada PT.

Adat Nagari (KAN) Lunang melalui SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mei 1996,mengetahui dan telah dicatat dalam daftar No. 02/V/PH/BPN1996 olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan yang sejak tahun2013 tercatat sebagai Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 milikPenggugat yang akibat ditelantarkan sebelumnya selama lebih dari 10(sepuluh) tahun, maka Ninik Mamak Penghulu dalam Kerapatan AdatNagari (KAN) Lunang melalui Surat tertanggal 19 Agustus 2006mengajukan permohonan

Bahwa, mulai dari Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 27,Tergugat beserta keluarga Tergugat adalah petani yang berasal dari kaumlemah/miskin yang mendapatkan hak milik penguasaan tanah dari Ninikmamak/Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang untuk Tergugatlangsungkan kehidupan dan selalu mengusahakan tanah tersebut dengan tidakTergugat terlantarkan atau membuat tanah tersebut tidak bermanfaat denganmengabaikan;7.

Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu SukuDalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, Kec. Pancung Soal Perwakilan LunangSilaut, Kab. Pesisir Selatan, tertanggal 27 Januari 1996, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P7;8. Fotokopi Surat Pernyataan Ninik Mamak Penghulu Suku Kerapatan AdatNagari Lunang tertanggal 2 Februari 1996, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P8;9. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Desa Lunang, Kec.

Tio;e Bahwa, setiap orang yang ingin mendapatkan lahan ulayat nagari, harusmembayar adat diisi limbago dituang kepada Kerapatan Adat Nagari Lunang;e Bahwa, penguasaan lahan oleh Para Tergugat didasarkan atas Surat Ijin Tertulisdari Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari Lunang;e Bahwa, surat ijin tersebut dibuat oleh Para Tergugat, Ninik Mamak hanyamenandatangani saja;e Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Ninik Mamak pernah mengeluarkanSurat Pelepasan hak Atas Tanah Ulayat nagari untuk Para Tergugat;

DatukMajolelo kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Bungo Tanjung, tanggal 26Juni 2016, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.4;5. Fotokopi Undangan Pleno KAN Bungo Tanjung dan Halal Bihalal, tanggalMei 2018, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.5;6. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno KAN Bungo Tanjung, tanggal 20 Juni2018, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.6;7.

Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Bungo TanjungNomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kepengurusan Kerapatan AdatNagari Bungo Tanjuang Kecamatan Batipun Kabupaten Tanah DatarPeriode Tahun 20202025, tanggal 3 Februari 2020, tanda tangan fotokopisedngkan stemple asli, bermaterai cukup, diberi tanda P.18;19.

Fotokopi Lampiran Keputusan Kerapatan Adat Nagari BungoTanjuang Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang SusunanPengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungo Tanjuang KecamatanBatipuh Kabupaten Tanah Datar Periode Tahun 20202025, tanda tanganfotokopi sedangkan stemple asli, bermaterai cukup, diberi tanda P.19;20. 2 (dua) keping Compact Disk berisi upacara adat alek patiaambalau panghulu Nagari Bungo Tanjung Luhak Nan Tuo KabupatenTanah Datar, tanggal 814 Juli 2005, diberi tanda P.20;21.

Adat Nagari(KAN); Bahwa sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) diselenggarakan ataslaporan dari Penggugat dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) padasaat itu dijabat oleh Irnwan Datuk Pandak; Bahwa sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga dihadiri oleh pihakTergugat yang diwakili oleh Revi Ariandi Labai Ampono serta penghulunyaSyahrul Datuk Rajo Endah; Bahwa bentuk penguasaan Revi Ariandi Labai Ampono dan Dani Rahmatkarena tanah tersebut telah dihibahkan oleh Mudarlis Katik RangkayoBasa kepada istrinya

dengan Penggugat, karena tidak ada titik temu makadibawa ke rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN); Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi surat hibah tersebut pada saatsidang di Kerapatan Adat Nagari (KAN); Bahwa surat hibah tersebut berisi hibah dari Mudarlis kepada istrinyayang bernama Zainimar, sedangkan hibah dari Zainimar kepada anakanaknya tidak ada suratnya; Bahwa yang dibahas dalam rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalahmembahas sah atau tidaknya surat hibah dari Mudarlis ke Zainimar; Bahwa ketika

Mek Lahir adalah benarbenar angku atau mamak kandung Penggugat yang dapat dibuktikandengan adanya Ranji Kaum Penggugat yang disusun sendiri oleh Angkuatau mamak kandung Penggugat yang bernama Mak Lajieh tersebutyang diketahui oleh camat Kecamatan Bayang pada tanggal 11 Juli 1984dan dan Surat Hibah tanggal 6 Pebruari 1972, serta diperkuat olehputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru No.04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR ;Bahwa tanah Objek Perkara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat selaludikuasai secara

Lahir atau Mak Lajieh atau H.Mek Lahir adalah angku atau mamak kandung Penggugat danPenggugat adalah ahliwaris yang sah dalam kaumnya;Menyatakan secara hukum, perbuatan Tergugat yang menguasai ataumenyerobot tanah Objek Perkara PERTAMA, KEDUA, KETIGA danKEEMPATadalah perbuatan melawan hukum dan melawan hakPenggugat ;Menyatakan sah dan kuat secara hokum putusan Kerapatan AdatNagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir SelatanNo.04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR ;Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan

Adat Nagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan BayangKabupaten Pesisir Selatan Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/ PS.BR tanggal 4 Juni2016, ternyata Tergugat adalah orang yang berada diurutan pertama dalammengajukan gugatan terhadap Penggugat di Kerapatan Adat Nagari (KAN)Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan/penetapan Kerapatan AdatNagari (bukti P2) tersebut ada 8 orang sebagai pihak yang mengajukangugatan terhadap Penggugat, namun berdasarkan hukum Adat

AdatNagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan,kemudian dalam perkara di Kerapatan adat Nagari (KAN) Pasar BaruHalaman 17 dari 27 Putusan Nomor.171/PDT/2017/PT PDG1,tersebut Penggugat melakukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugatberkaum, sehingga terbitlah putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) PasarBaru No. 04/Pdt.adat/2016/KAN/PS.BR dengan amar putusannya sebagaiberikut :DALAM REKONVENSI: Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; Menyatakan Penggugat Rekonvensi

Foto kopi Putusan/Penetapan Kerapatan Adat Nagari Pasar Baru tanggal 4Juni 2016 Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR, diberitanda P2;3. Foto kopi Surat Hibah dari H. M. Lahir kepada Nurlis pr tanggal 6 Februari1972, diberi tanda P3;4. Foto kopi Surat Hibah dari H. M.

Yahya ;Bahwa pada tahun 1999 Tergugat mengajukan gugatanke Kantor/Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilarangan,secara tanpa hak dan tak wenang KAN membatalkan SuratWasiat tanggal 21 Agustus 1983 tersebut dengan demikianlahkeputusan tersebut tidak bernilai hukum mohon dikesampingkan ;Bahwa semenjak tahun 1999 tanah terperkaradirampas dan dikuasai oleh Tergugat tanpa hak, perbutanTergugat jelas merupakan penguasaan tanah terperkara secaramelawan hukum dan merugikan hak Penggugat ;Bahwaberalasan hukum

No. 520PK/Pdt/2007sekarang ini ;Bahwa seperti yang telah Penggugat Rekonvensi uraikanpada konvensi di atas, oleh karena itu Tergugat Tergugat1,2,3,4, dan 5 membawa permasalahan ini kepada KerapatanAdat Nagari Lubuk Kilangan dan pada tanggal 8 November 1999telah diputus oleh Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangandengan membatalkan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983 danmenyatakan bahwa almarhum Yahya adalah sewaris, sepusakodan sekaum dengan Tergugat Tergugat 1,2,3,4 dan 5 ;Bahwa tanpa seizin Penggugat

No. 520PK/Pdt/2007dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ; Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983 yangdibuat oleh Yahya adalah sah dan kuat menurut hukum ; Menyatakan tanah terperkara adalah sah sebagai milikPenggugat yang diwarisi dari Yahya ; Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasali tanahterperkara merupakan perbuatan tanpa hak dan melawanhukum ; Menyatakan Putusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangantanggal 8 November 1999 tidak mempunyai

Yahya meninggal berusia46 tahun.Dengan demikian jelas membuktikan surat wasiattersebut adalah rekayasa Alimah seakan akan seluruhharta yang diwasiatkan tersebut dianggap setara denganjerih payah Alimah merawat Yahya ;3) Pembuatan Surat Wasiat tertanggal 21 Agustus 1983jarak waktunya tak lama setelah itu) Yahya meninggal ;4) Bahwa sesudah ketua KAN menandatanani surat wasiattersebut yang sebenarnya secara formil telah menutupsurat, tetapi ada lagi orang pribadi yang bertandatangan setelah Ketua Kerapatan

Bahwa Mahakamah Agung sangat keliru) dengan putusannyayang mengenyampingkan putusan Kerapatan Adat NagariLubuk Kilangan No. 30/Kep/PA/KAN/LK/XI 1999 yangHal. 13 dari 13 hal. Put.

Menyatakan kuat dan berharga surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari ( KAN) Nagari Koto Tangah Nomor 13 / KAN / KT XII / 1995 tertanggal 30 Oktober1995.6. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah merampas danmenguasai dengan paksa tanah / sawah yang merupakan hak dari paraPenggugat adalah Perbuatan Melawan hukum( Onrech Matigedaad ).7.

Bahwa terkait dalil Gugatan para PENGGUGAT angka 5 (lima), 6 (enam), dan7 (tujuh) hal 3 (tiga) yang mendalilkan Bahwa sekitar tahun 1995 sewaktuOrang tua perempuan Penggugat masih hidup, permasalahan/persengketaanini pernah dibawa oleh orang tua perempuan Penggugat yang bernamaRamani ke Kerapatan Adat Nagan (KAN) Koto Tangah, dst......... , bahwasetelah diadakan pertemuan dan persidangan di kantor Kerapatan Adat Nagari(KAN) Koto Tangah, maka disepakati, Ost..........04/ : a. bahwa tanah (sawah)yang

Bahwa (Almarhum) Asih adalahseorang anggota SERTA atau kesatuan Serikat Tani Anak Air, dst....., karenaitu berdasarkan putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah ini makatanah/sawah yang disengketakan tersebut dibagi 2 (dua), yaitu untukPenggugat seperdua bahagian dan untuk Tergugat seperdua bahagian pula,bahwa karena putusan yang telah dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari(KAN) Koto Tangah tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat,dst.......maka perbuatan Para Tergugat yang telah merampas

Suku Melayu ke Kerapatan Adat Nagari(KAN) Koto Tangah, yang mana para PENGGUGAT yang dalam hal inidihadiri langsung oleh ibu Kandungnya RAMANI, sedangkan PihakTERGUGAT dihadiri oleh JANEWAR; Bahwa memang benar setelah diadakan pertemuan dan persidangan diKantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah, kemudian KerapatanAdat Nagari Koto Tangah mengeluarkan Keputusan Pendapat KerapatanAdat Nagari Koto Tangah Nomor 13/KAN/KTXII/1995 tentangPersengketaan sdr. Darwis CS. Dengan sdr (i) Janewar CS.

Demikian juga halnya Pihak TERGUGAT tidakdiberi kesempatan untuk menghadirkan saksi serta bukti surat yaitu SuratPerjanjian tanggal 20 Agustus 1974 yang diajukan oleh TERGUGAT tidakdipertimbangkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah,sehingga Putusan Pendapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangahnomor: 13/KAN/KTXII/1995 tentang persengketaan sdr. Darwis Cs denganSdr.

Filano Jaya Blok B2 NO. 2, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Kubu DalamParak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Prov.Sumatera Barat, Selaku Mamak Kepala Waris dalam SukuKoto Parak Kenagarian Pauh V Padang, sesuai dengankesepakatan kaumnya, dari Jurai Gadih, Dauya, Kasina,Samsiar (Siar), Suib, Tiramah, dan Basran yang bernaungdibawah Kantor Kerapatan Adat Nagari Pauh V sesuai denganRanji Keturunan Saliato Suku Koto Parak Kenagarian Pauh VPadang Tertanggal 20 Maret 2008 yang disahkan oleh KetuaKerapatan

Adat Nagari Pauh V sesuaidengan Ranji Kaum Suku Koto Kenagarian Pauh V Padang Tertanggal 20Maret 2008 yang disahkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Pauh VMULYADI ZAKARIA Dt.

Adat Nagari (KAN) Pauh V tentangpenguasaan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Suku Koto Kenagarian Pauh VPadang oleh Karoet Kaum Suku Jambak keturunan istri Niniak MamaknyaMarah Sidik; 2222222 on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn ne ne een eeBahwa dari Penetapan Surat Kebulatan Kerapatan Nagari Pauh V Nomor IIITahun 1948 Berbunyi intinya Menetapkan;a) Kerapatan menetapkan yang bahwa Marah Sidik mempunyai sawahyang tersebut diatas kembali seterusnya serta mendapat 1/3 bahagiandari hasil sawah yang telah

Bahwa Penetapan Surat Kebulatan Kerapatan Nagari Pauh V PadangNo. Ill Tahun 1948 yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 4(empat) poin 7 (tujuh) huruf a dan b yang intinya Mempertigai tanahsawah objek sengketa a quo dengan Karoet adalah tidak benar, karenaMarah Sidik tidak mempunyai hak untuk klaimnya tersebut seperti Sudahdijelaskan pada point point diatas;.

Foto copy Keboelatan Kerapatan Nagari diberi tanda...............ccce P.5;. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 06/400/LPA/I/2008 atasnama H. Ali Amran tanggal 05 Januari 2009 diberi tanda.................. P.6;.

telah melanggarketentuan pasalpasal 19, pasal 37, dan pasal 38UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960jo.Pasal 5 ayat (1), pasal 18 dan pasal 19 peraturanpemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan jugabertentangan dengan azasazas Umum pemerintahanyang baik (AAUPB) khususnya azas kecermatanformal, azas Fair Play dan azas larangan bertindaksewenangwenang;bahwa prosedural pengukuran tanah mana yangtermasuk tanah hak ulayat nagari dan mana tanahulayat kaum, harusnya terlebih dahuluada petunjukdari lembaga Kerapatan

Afrizal, Syafri dan Animar telah mengajukan suratpermohonan pendaftaran hak tanah yang ditujukan pada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat melalui KepalaKantor Pertanahan Kota Pariaman (vide bukti T4, T10 dan T14), denganmelampirkan :1 Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Naras III Koto (videbuktiT2, T11, dan2 Surat Keterangan Kepala Desa Padang Birikbirik (vide bukti T3,T13 dan4 Surat Pernyataan pelepasan Hak ke Negara (vide buktiBahwa telah dilakukan pengukuran

Putusan Nomor 26/G/2011/PTUNPDGdiketahui bahwa tanah yang dimohonkan pendaftarannya berasal dari tanah negarabekas ulayat nagari Naras III Koto ;Menimbang, bahwa proses pendaftarannya hak atas Tanah yang berasal daritanah negara bekas ulayat nagari Naras III Koto tersebut didasari oleh bukti T2,T11 dan T15 yakni Surat Keputusan tentang persetujuan penyerahan tanah ulayatnagari oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari HI Koto kepada Drs.

Putusan Nomor 26/G/2011/PTUNPDGoleh Ketua Kerapatan Adat Nagari III Koto sebagaimana telah yang tertuang dalamSurat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari III Koto tentang penyerahan TanahUlayat Nagari menjadi Hak Milik perorangan kepada Drs.

Afrizal, Syafri danAnimar (bukti T2, T11 dan T15), maka Majelis Hakim berpendapat bahwatindakan Ketua Kerapatan Adat Nagari III Koto telah bertentangan dengan ketentuanyang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor : 6Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, karena menurut ketentuantersebut Tanah Ulayat Nagari hak penguasaannya hanya boleh dikusai oleh NinikMamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dimanfaatkan sebesarbesarnya untukkepentingan masyarakat nagari dengan

Bahwa dari hasil rapat adat tersebut memutuskan bahwa tidak ada kewenangankantor Kerapatan Adat Nagari untuk mengangkat Terdakwa sebagai Datukkarena yang dapat mengangkat Terdakwa sebagai Datuk yaitu hanya SahrilDatuk Jojohan selaku Datuk di dalam Suku Tanjung dan lembaga adatmenyampaikan apabila Datuk dari Terdakwa tidak sanggup mengangkatTerdakwa sebagai Datuk kantor kerapatan Adat Nagari akan memfasilitasinya..

Bahwa dari hasil rapat adat tersebut Terdakwa merasa kurang puas dan setelahrapat adat selesai dan pada saat para pengurus rapat akan keluar ruangan tibatiba Terdakwa berkata kasar dan menghina serta mencaci maki lembaga institusiKerapatan Adat Nagari Duku Koto XI Tarusan Pesisir Selatan, mendengarTerdakwa ributribut di kantor Kerapatan adat Nagari selanjutnya Saksi1 yangjuga ikut dalam rapat/musyawarah tersebut memperingatkan Terdakwa denganberkata "Janganlah menghina lembaga kerapatan adat nagari

Mulyadi di kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari ) Kenagarian /Kelurahan Duku Koto Kec. Koto IX Tarusan Kab.