Pidanamelanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UURI No 35 tahun 2009 tentangNarkotika atau Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan denganfaktafakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah Majelis Hakimmenganalisa fakta hukum tersebut, dakwaan yang paling relevan adalah dakwaankesatu melanggara

dakwaankedua;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanHalaman 22 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2015/PN.Tbtpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agarTerdakwa dinyatakan bersalah melanggara

tanggal tanggal 05 September 2019, tentang penunjukan HakimTunggal; Penetapan Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kmn, tanggal 05 September2019 tentang penetapan hari sidang ; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yangdiajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan bahwa Terdakwa Martinus Fatubun Terbukti secara Sahdan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dalamDakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggara

Putusan Nomor 71 K/TUN/2013terkait dengan pertimbangan hukum putisan Judex Facti yang menyatakan dalammenerbitkan obyek sengketa II Pemohon Kasasi melanggara asas pengharapanadalah menurut Pemohon Kasasi pertimbangan tersebut juga keliru, karena sejakPemohon Kasasi (Rektor) dipegang oleh Prof. DR.

. : tanpa tahapan pencalonan yang melanggarA. UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai PolitikPasal 13 : Partai Politik berkewajibanhuruf d: menjunjung tinggi supremasi hukum,demokrasi, dan hak asasi manusiaHalaman 77 dari 97 hal. Put.

Musyawarah Nasional tahun 2010 Partai Hati Nurani RakyatPasal 34: Setiap bakal calon Ketua Umumdianggap sah apabila memenuhi syaratPasal 35: Mekanisme Pencalonan dan PemilihanKetua UmumMemaksakan penetapan formatur unsur DPD/DPC zonabarat terhadap DR Amir Hakim yang seharusnyasesuai hasil pemilinan peserta musyawarah adalahFerdinan, walaupun banyak interupsi tetapi tidakdigubrisMenetapkan TIM Formatur unsur DPP yang ditunjuklangsung oleh Tergugat tanpa melalui pemilihanpeserta musyawarah, hal tersebut melanggarA

perbuatanPidana melanggar pasal 115 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotikaatau Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 111(2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;ee Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevandengan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah MajelisHakim menganalisa fakta hukum tersebut, dakwaan yang paling relevan adalahdakwaan kesatu melanggara

Untuk itu tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakahperbuatan Terdakwa telan memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengandakwaan Alternative melakukan Tindak Pidana melanggar:Kesatu : melanggara Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;atauKedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;maka untuk

Atau bila peralihannya karena hibah,didapat dari manapun hibah tersebut adalah sah dan wajib mendapatperlindungan hukum selama tidak melanggara asas Legitime Porsie.Kecuali halhal tersebut diatas disertai dengan perjanjian lainnya yangmenentukan dan menyebutkan secara tegas bahwa jual beli atau hibahtersebut adalah ditentukan lain (propforma). Kejelasan tersebut harus nyatakarena sistim hukum di Indonesia tidak mengenai istilah proforma;.

Melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku: Bahwa Tergugat dan Tergugat II telah menerbitkan objek sengketaa quo sebagaimana dikemukakan di atas melanggara ketentuanPeraturan Perundangundangan yang berlaku, dimana Tergugat dan Tergugat Il sebelum menerbitkan objek sengketa a quo harusterlebin dahulu melakukan verifikasi baik data administrasi maupunfisik yakni tentang riwayat tanah dimana akan dilakukanpembangunan bangunan yang dimohonkan izinnya, akan tetapiTergugat dan Tergugat II diduga

masingmasing surat peringatan yaitu 6 (enam) bulan, sedangkanayat (3) mengatur hak bagi pekerja/ouruh yang mengalami pemutusan hubungankerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 161 Undangundang Nomor 13 tahun 2003;Menimbang, bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak adakaitannya secara tegas dengan Pasal 161 Undangundang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, karena pada alasan Pemutusan Hubungan Kerja tersebuttidak disebutkan melanggar Perjanjian Kerja dan atau melanggara

memeriksa setelah diperlihatkan 2 (dua) paket sabusabuyang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) lembar hasil pengujian / hasilpemeriksaan Laboratoris Balai Besar POM Banjarmasin adalah termasuk NorkotikaGolongan I bukan tanaman jenis sabusabu dan hasil pemeriksaan Laboratoris sabusabu tersebut mengandung METAMFETAMIN $;Bahwa bila terjadi pemilikan dan penyaluran atau jual beli secara bebas maka haltersebut adalah melanggara

keringanan hukuman yang telah disampaikanoleh terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutan pidananya tersebut.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindakpidana yang didakwakan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur dari pasal pasal yang didakwakan kepada terdakwa.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yangdisusun secara berlapis atau Subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 378 KUHP.Subsidair melanggara

Pansus DPRD Lembata berpendapat Bupati Lembata ELIASERYENTJI SUNUR telah dengan sengaja mengabaikan/ melanggara. Tugas dan wewenangnya, sebagaimana diatur dalam pasal25 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,khususnya tugas dan wewenang memimpinpenyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkankebijakan yang ditetapbkan bersama DPRD, mengajukanrancangan peraturanperaturan daerah.b.

Gugatan mengandung cacat atau obscuur libelGugatan melanggara yuridiksi (kKompetensi) absolute ataurelative dan sebagainya.Bahwa Terbanding/ Penggugat sangatlah tidak mengenal akan dirinyasendiri dimana Terbanding/ Penggugat selalu saja mencari cara untukmengajukan gugatan secara terusmenerus di Pengadilan terkaitdengan tanah obyek sengketa, sayangnya Terbanding/ Penggugatselalu kalan dan baru kali inidimenangkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Klas 1 A Kupang dalam Putusan Pengadilan Negeri

mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa Mansyur bin Ahmad, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pembunuhan yang diikuti olehsuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudahpelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya daripidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barangyang diperolehnya secara melawan hukum sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan pertama Penuntut Umum melanggara

Mengandung cacat Yuridis karena empat (4) unsur utamadalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :Tiap tiap perbuatan yang melanggara hukum dan membawakerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkankerugian itu karena kesalahanya untuk mengantikan kerugiantersebut Dari Bunyi pasal tersebut maka dapat di artikan denganempat unsur PMH sebagai berikut : Adanya Perbuatan melawan hukum;Halaman 24 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT JAPUnsur Perbuatan melawan hukum di artikan sebagaiperbuatan

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pengancaman dan/ataupemerasan atau yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan tersebutterdakwa tidak memiliki hak untuk menyebarkan ataupun mendistribusikan baiksecara perorangan maupun lebih dari satu orang (public) sebagaimana yangdisampaikan oleh ROMI FADILLAH RAHMAT B.Comp.SC, M.Sc selaku abhlidalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Berita AcaraPemeriksaan Ahli pada tanggal 19 September 2019 7Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggarA

No. 28/Pdt/2016/PT.SMGBahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Para Tergugattelah melanggara hakhak hukum Penggugat, maka sudah sewajarnyakepadanya dihukum untuk membayar secara tanggung rentengseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini mohon Y.T.H.

Menyatakan Terdakwa ANDRE MATA DEWA BinSUKISNO dan Terdakwa II AHMAD MUHAIMIN Bin KHOZIM bersalah telahmelakukan tindak pidana Penyalah guna narkotika golongan bagi dirisendiri mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Ketiga melanggara Pasal 127 Ayat (1) huruf a. UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.2.

dari Pasal 365 Ayat (2)Ke1, Ke2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti makadakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa memohondibebaskan oleh karena berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkandi atas bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melanggara