Ditemukan 148 data
67 — 14
., MMKes telah memberikanketerangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Riwayat pekerjaan ahli yaitu :e Sebagai pelaksana pada Bagian Pengawasan Daerah tahun 2005sampai dengan tahun 2007e Sebagai kepala seksi keuangan pada Bagian Pengawasan Daerahsejak tahun 2007 2013, namun pada tahun 2009 hingga sekarangBawasda berganti nama menjadi Inspektorat Kota Banjar.
Bila tidak sesuai peruntukan siap diajukan ke aparat/ penegak hukumMenimbang, bahwa terkait dengan pertanggungjawaban atas penggunaan danahibah yang disalahgunakan tersebut Ahli AGUS MUSLIH, S.Kep., Ners., MMKes., danAhli NGASIP, S.E., dipersidangan menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan, jumlahkerugian keuangan daerah/negara dari Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaBanjar Pada Tahun 2013, Pemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD tahun 2013, danPemilinan Presiden dan Wakil Presiden tahun
Oleh karenanya persoalan kata dapatdalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih merupakanpersoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum ;Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli NGASIP,S.E, dan ahli AGUS MUSLIH, S.Kep., Ners., MMKes., kedua ahli ini memiliki kKeahliandalam bidang pemeriksaan keuangan dan untuk hal tersebut ahli telah mempunyaisertifikasi dari BPKP;Menimbang, bahwa ahli ditunjuk untuk menjadi ahli dalam perkara iniberdasarkan
41 — 4
Kotabumidan ada Surat Perintah Tugas / SPT sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini;Bahwa terhadap surat perintah tugas nomor : 443.5/2321Kp/35LU/X/2013,tanggal 01 Oktober 2013 tentang pengambilan nomor tes atas nama KARDJAN(diperlihatkan majelis dipersidangan) saksi tidak mengetahuinya kerana saksi tidakpernah membuat surat tersebut ada tidak juga ada arsipnya dibagian umum dankepegawain;19Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;7dr.SEPTI DWI PUTRA ,MMKes
40 — 2
T.K.G, S.Si, MMKes). Sebenarnya Termohon bukan melaporkan (Pen) dan tidak ada niatuntuk meminta kepada ketua DPRD Sidoarjo dan Bupati Sidoarjo mencopotjabatan Pemohon selaku anggota Komisi D DPRD Sidoarjo priode jabatanOktober 2009 Maret 2014;13 Pada point 4.h, yang didalilkan oleh Pemohon,bahwa Termohon telahHal dari 71 hal.Put No.3290/Pdt.G/2013/PA.Sdamengerahkan Massa yang dibayar adalah tidak benar.
75 — 95
., MMKes;Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang pemeriksaan keuangan danuntuk hal tersebut ahli telah mempunyai sertifikasi dari BPKP.Bahwa selain dalam perkara ini, sebelumnya ahli pernah memberikanketerangan atau pendapat dalam perkara lain baik dalam tahap penyidikanmaupun dalam tahap persidangan.Bahwa benar ahli ditunjukuntuk menjadi ahli dalam perkara ini berdasarkan :1.
Oleh karenanya persoalan kata"dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebihmerupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Kegiatan kegiatanPemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD tahun 2013dan kegiatan Pemilinan Presidendan Wakil Presiden tahun 2014 sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkanketerangan ahli NGASIP, SE dan ahli AGUS MUSLIH, S.Kep., Ners., MMKes, bahwaperbuatan terdakwa
115 — 691
., Nip. 19610228198210 1 001, Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Dasardan Kebudayaan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuaidengan aslinya); 10.T10 :Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.201, Atasnama ARMIN WAKERWA, S.Pd, M.Si, Nip. 19670316200112 1 001, Jabatan Kepala Dinas PendidikanMenengah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai denganaslinya ); 11.T11 :Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.201, Atasnama ERENS MEOKBUN, SE, MMKES, Nip. 19571017198112 1 001, Jabatan Kepala Dinas KesehatanKabupaten Mimika,
MOHAMMAD ANGGA REFANI, SH.
Terdakwa:
LA ODE POMADE, S.Pd Bin LA DERIDI
157 — 97
dilampirkan buktibukti penggunaan ataupengeluaran untuk kegiatan pembangunan TPA (Tempat Pengajian Al Quran) yanganggarannya sebesar Rp. 208.000.000, (dua ratus delapan juta rupiah) dan untukkegiatan pembangunan jalan titian di Desa Wadolao yang anggarannya sebesarRp. 180.000.000, (Seratus delapan puluh juta rupiah).Mekanisme pencairan anggaran adalah dengan cara untuk pencairan Tahap saudara LA ODE POMADE, SPd selaku Kepala Desa Wadolao mengajukanpermohonan pencairan kepada saudara JUMRAT, SP, MMKes
75 — 15
., MMKes telah memberikanketerangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Riwayat pekerjaan ahli yaitu :e Sebagai pelaksana pada Bagian Pengawasan Daerah tahun 2005 sampaidengan tahun 2007e Sebagai kepala seksi keuangan pada Bagian Pengawasan Daerah sejaktahun 2007 2013, namun pada tahun 2009 hingga sekarang Bawasdaberganti nama menjadi Inspektorat Kota Banjar.e Sebagai Auditor pada Inspektorat Kota Banjar sejak Desember 2013 hinggasaat ini.e
Pembanding/Penggugat CLVI : M. DENCIK Diwakili Oleh : Frengky Richard Mesakaraeng, SH
Pembanding/Penggugat CLVII : MUHAMMAD NUR WAHYUDIN Diwakili Oleh : Frengky Richard Mesakaraeng, SH
Pembanding/Penggugat CLVIII : MULYADI JAYA MARTONO Diwakili Oleh : Frengky Richard Mesakaraeng, SH
Pembanding/Penggugat CLIX : MUSLIKH Diwakili Oleh : Frengky Richard Mesakaraeng, SH
Pembanding/Penggugat CLX : M.
165 — 356
SKM, MMKes Diwakili Oleh : Frengky Richard Mesakaraeng, SH
Pembanding/Penggugat CLVI : M. DENCIK Diwakili Oleh : Frengky Richard Mesakaraeng, SH
Pembanding/Penggugat CLVII : MUHAMMAD NUR WAHYUDIN Diwakili Oleh : Frengky Richard Mesakaraeng, SH
Pembanding/Penggugat CLVIII : MULYADI JAYA MARTONO Diwakili Oleh : Frengky Richard Mesakaraeng, SH
Pembanding/Penggugat CLIX : MUSLIKH Diwakili Oleh : Frengky Richard Mesakaraeng, SH
Pembanding/Penggugat CLX : M.