Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara in casu a quo (ex Officio), agar dengan tegas menyatakandalam hukum, perbuatan hukum PARA TERGUGAT in casu a quoadalah telah terkualifikasi sebagai sebuah Perbuatan MelawanHukum (onrechtmatig) ;Bahwa uraian pendalilan yuridis di atasadalan bersesuaian berdasarkanisi danmaksud tertulis pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang menjelaskantentang defenisi dari Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatig),yaitu :Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugianpada

Habisnya uang PENGGUGAT untuk membayar ongkos ongkosdalam mencari data yuridis, menemui para saksi, dan biaya biayauntuk berperkara, yang tentunya tanpa dirincikan pun Majelis Hakimex officio akan memahami fakta dan realita yuridis ini ;Sedangkan kerugian immaterial adalah waktu yang terbuang sia Sia,pemikiran yang sia sia, rasa malu yang dialami oleh keluarga besarPENGGUGAT di lingkungan pergaulan masyarakat adat maupun dilingkungan tempat tinggalnya, terbeban berpikir hingga menimbulkan rasadipressi

Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksaPerkara Perdata a quo(ex officio), agar berkenanmenyatakan dalamHalaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 70/Padt.G/2020/PN BIg13.14.hukum, menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugiMateril dan Immateril kepada PENGGUGAT, yakni sebagai berikut ini :a. Ganti Kerugian Materil sejumlahRp.630.000.000., (enam ratustiga puluh juta rupiah) dengan cara tanggung renteng dibebankankepada PARA TERGUGAT, selanjutnya dibayar dengan segeradan tunai kepada PENGGUGAT.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (ex officio),agar Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebihdahulu (uitvoerbaar bij vorraad), meskipun terdapat perlawanan(verzet), Bantahan, Banding, maupun Kasasi ;Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk mematuhi, danmelaksanakan keseluruhan isi amar Putusan in casu a quo ;Menyatakan dalam hukum, menghukum PARA TERGUGAT untukmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo ;Berdasarkan semua uraian pendalilan yuridis

Menyatakan dalam hukum, menghukum PARA TERGUGAT untukmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo ;SUBSIDER :Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (ex officio)memutus Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanKuasa Penggugat hadir dan para Tergugat hadir Kuasanya, kemudianMajelis Hakim menetapkan mediator untuk memediasi Penggugat denganpara Tergugat;Menimbang,

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapatdikabulkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim TingkatPertama yang secara ex officio menghukum Terbanding untuk memberikanmutah berupa uang kepada Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim TingkatBanding menyatakan sependapat dengan pemberian nafkah iddah dan mutahdimaksud karena beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai ketentuan Pasal 41huruf (c) UndangUndang

SyaikhMuhammad Abu Zahroh dalam Al Ahwalu al Syahshiyyah, Daru al Fikri al Araby,dan diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yangmenyatakan:Artinya: Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanparidhanya istn, maka istri itu berhak menerima mutah yaitu setara nafkahsatu tahun setelah habisnya masa iddah;Sehingga dengan memperhatikan kelayakan dan memperhitungkan kemampuanTerbanding sebagai pekerja swasta, maka dipandang patut Majelis Hakim TingkatBanding secara ex officio

menghukum Terbanding untuk memberikan kepadaPembanding mutah berupa uang dihitung setara dengan satu tahun atau 12 bulanx Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan = sejumlah Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah), dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyaialasan dalam hal ini untuk memperbaiki amar putusan Majelis Hakim TingkatPertama mengenai mutah;Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang secara ex officio menghukum Terbanding membayar kepada

menjatuhkantalak,sedangkan Pembanding sendiri tidak dinyatakan dalam keadaan nusyuz, dalamhal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam,namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menaikkan jumlahnominal nafkah iddah dengan mempertimbangkan kelayakan dan memperhitungkankemampuan Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga dalamhal ini Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio

di tingkat pertama (PengadilanAgama) yang memeriksa perkara tersebut dan harus diajukan bersamasamadengan jawaban, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) R.bog dan tidakdapat diajukan pada Pengadilan tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal156 ayat (2) R.bg, oleh karena itu tuntutan Termohon/Pembanding tersebut tidakdapat dipertimbangkan ;Menimbang bahwa khusus tuntutan yang diajukan olehTermohon/Pembanding mengenai nafkah Iddah dan Mutah termasuk dari hakHakim karena jabatannya (ex officio

) dapat membebankan suami untuk membayarHal 7 dari 12 hal Put No 111/Pdt.G/2015/PTA Mksnafkah iddah dan mut'ah, maka tuntutan Termohon/Pembanding tersebut dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat membebaniPemohon/Terbanding untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon/Pembanding, selama Termohon/Pembanding tidak termasuk katagori nusuzsebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang bahwa dari pemeriksaan Majelis Hakim tingkat

pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertamahalaman 10 Alinea ke dua angka 3 tentang fakta hukum bahwaTermohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sering cekcok/bertengkarkarena Termohon/Pembanding' sering berutang tanpa sepengetahuanPemohon/Terbanding adalah merupakan tindakan nusuz (tidak taat sama suami),maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan untuk tidak membebaniPemohon/Terbanding untuk membayar nafkah lddah kepada Termohon/Pembanding ;Menimbang bahwa Hakim karena jabatannya (ex officio

) dapat membebaniPemohon/Terbanding untuk membayar Mut'ah kepada Termohona/Pembandingtidak dibatasi dengan kenusuzan Termohon/Pembanding sebagaimana ketentuanPasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, maka Majlis Hakim tingkat bandingkarena jabatannya (ex officio) memutuskan untuk menghukumPemohon/Terbanding untuk membayar Mut'ah kepada Termohon/Pembanding ;Menimbang bahwa untuk menentukan nominal Mutah yang akandibebankan kepada suami harus bersumber dari faktafakta yang konkrit tentangkemampuan

Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon Konvensiuntuk membayar mutah dan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi secaraex officio karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, makapertimbangan hukum dan

Btn1438 Hijriyah mengenai Konvensi tidak dapat dipertahankan dan harusdibatalkan dengan mengadili sendiri;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan amar putusanPengadilan Agama Tigaraksa yang menolak gugatan Rekonvensi Penggugat,Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan peRTimbangan danamar putusan tentang gugatan penghukuman Tergugat secara ex Officio,karena sejatinya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensitentang Nafkah iddah sebesar Rp 60.000.000, (enam

puluh juta rupiah),Mutah sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan biaya hidup anakanak sebesar Rp 15.000.000, (lima belas ribu rupiah) tiap bulan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalammenerapkan hukum acara yang benar, dengan menghukum Tergugat untukmembayar nafkah iddah dan mutah secara ex officio dengan mendasarkanpertimbangannya pada ketentuan Pasal 41 huruf c UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepadabekas suami

sejatinya Termohon Konvensi mengajukangugatan Rekonvensi, oleh sebab itu seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertamamemeriksa dan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi apakah layak atautidak dikabulkan atau ditolak gugatannya, bukan dengan cara menolak gugatanRekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat secara exOfficio, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatanPenggugat Rekonvensi harus dikabulkan dengan menyatakan pula amarputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara ex officio

memutus secara ex officioterhadap hakhak bekas isteri adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf c Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi Pengadilan dapatmewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukansesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dengan demikian kesalahan yuridis tersebut telahdiperbaiki.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang secara ex officio

menghukum Pemohonuntuk membayar kepada Termohon nafkah anak sebesar Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa bunyi Pasal 41 huruf c Undangundang Nomor Tahun 1974,hanya memberi kekuasaan secara terbatas kepada Hakim memutus secara ex officio hanyaterhadap hakhak bekas isteri, Nafkah anak adalah hak anak yang berdasarkan undangundangtidak hanya menjadi kewajiban bekas suami atau ayah, tetapi juga menjadi kewajiban bekasisteri atau ibu dari anakanak tersebut sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 41 Huruf bUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga untuk dapat membebaniseorang suami menanggung kewajiban tersebut mutlak diperlukan dalil gugatan / posita danpetitum yang jelas dengan melalui proses pemeriksaan dan pembuktian atas dalildalilgugatannya;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang membebani bekas suami membayar nafkah anak secara ex officio kepada bekas isteriharus dianggap telah melanggar asas Ultra Petitum Partium atau

telah bertindak melampauiwewenangnya sebagaimana digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR;Menimbang, bahwa hakhak bekas isteri dalam perceraian hanyalah berupa nafkahIddah dan Mutah serta penguasaan anak yang belum mumayyiz (Vide Pasal 105 huruf aKHI), oleh karena itu pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmemberi beban kepada Pemohon secara ex officio untuk membayar nafkah iddah, mutahdapat dibenarkan dan oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaipertimbangan

akandatang, maka sepanjang mengenai gugatan mengenai nafkah selamaPemohon/Terbanding meninggalkan Termohon/Pembanding dan anak dariPemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dan barang kenangkenanganberupa perhiasan emas 100 gram, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palusependapat dengan putusan dan uraian pertimbangan hukum Pengadilan AgamaPalu yang menyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan diajukan pada tahabHIm 5 dari 10 him put no. 11/Pdt.G/2019/PTA.PALkesimpulan, yang kemudian secara ex officio

6 bulan sampai dengan putusan perkara a quodijatuhkan berada dalam asuhan Termohon/Pembanding sebagai ibunya;Menimbang, bahwa pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islammenyebutkan: Pengadilan dapat pula dengan mengingat kKemampuan ayahnyamenetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak yang tidak turutpadanya;Menimbang, bahwa penerapan ketentuan hukum tersebut telah dipertegasdengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada bagian rumusan hukum Kamar Agamayang menyebutkan: Pengadilan Agama secara ex officio

untuk masa yangakan datang, diajukan setelah tahap jawaban dan pembuktian atau diajukan padatahab kesimpulan, maka untuk memberi kepastian hukum serta mendatangkanHIm 6 dari 10 him put no. 11/Pdt.G/2019/PTA.PALkemanfaatan terutama demi untuk kepentingan anak Termohon/Pembanding danPemohon/Terbanding tersebut yang berada dalam asuhan dan pemeliharaanTermohon/Pembanding sebagai ibunya, maka dengan memperhatikan keadaandan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai pedagang parfum (minyak wang),secara ex officio

6 bulan sampai dengan putusan perkara a quodijatuhnkan berada dalam asuhan Termohon/Pembanding sebagai ibunya;Menimbang, bahwa pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islammenyebutkan: Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnyamenetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak yang tidak turutpadanya;Menimbang, bahwa penerapan ketentuan hukum tersebut telah dipertegasdengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada bagian rumusan hukum Kamar Agamayang menyebutkan: Pengadilan Agama secara ex officio

Pembanding dan biaya kesehatan anak tersebut, untuk masa yangakan datang, diajukan setelah tahap jawaban dan pembuktian atau diajukan padatahab kesimpulan, maka untuk memberi kepastian hukum serta mendatangkankemanfaatan terutama demi untuk kepentingan anak Termohon/Pembanding danPemohon/Terbanding tersebut yang berada dalam asuhan dan pemeliharaanTermohon/Pembanding sebagai ibunya, maka dengan memperhatikan keadaandan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai pedagang parfum (minyak wang)i),secara ex officio

proses pembagian lewat aparat desa;Menimbang, bahwa oleh karena dalam berita acara sidang tersebut diatas Termohon tidak mengajukan tuntutan apapun, maka memori bandingTermohon/Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangtidak mempertimbangkan rekonpensi Termohon tidak perlu dipertimbangkanlagi dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Pembanding tidak mengajukantuntutan mutah dan nafkah iddah, tetapi berdasarkan Pasal 149 KompilasiHukum Islam, Pengadilan secara ex officio

mutah,harus diperbaiki yang semula sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah)menjadi sejumlah Rp 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah);Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangamarnya Menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya tersebut padadiktum angka 3 kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkansebagaimana amar diktum angka 4, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidaksependapat, karena tidak termuat di dalam petitum permohonan Pemohon danmanakala diputus secara ex officio

yang telah disediakan oleh Pemohon, sehinggaTermohon tidak termasuk istri yang nusyuz, karena itu. berhak untukmendapatkan nafkah iddah, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi dalam kitab AnNasai Juz 6 halaman 144 yang berbunyi:Artinya : Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jikasuaminya memiliki hak ruju atasnya.Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakmenghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon, makaPengadilan Tinggi Agama Surabaya secara ex officio

denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera diperintahkan untuk mengirimkansalinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dantempat perkawinan dilaksanakan;Menimbang, bahwa ketentuan UndangUndang di atas belum terpenuhi,karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya tidakmemerintahkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabayasecara ex officio

Ayat227 yang berbunyi:pals grow all ols Goll Igo je olsArtinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, makaberdasarkan Pasal 125 Ayat 1 HIR permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalaknya terhadap Termohon dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk melindungi hakhak anak maka Majelis Hakimsecara ex officio

perlu mempertimbangkan bahwa saat ini anak berada dalamasuhan Termohon, maka hak asuh anak ditetapkan berada pada Termohon;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena anak berada dalam asuhanTermohon maka Majelis Hakim secara ex officio perlu menghukum Pemohonuntuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama XXXXXX umur 12 tahunsebesar Rp800.000, setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melaluiTermohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b KompilasiHukum Islam dan untuk melindungi hakhak perempuan

, maka Majelis Hakimex Officio perlu menetapkan mutah dan iddah dengan menghukum Pemohonuntuk membayar mutah sebesar Rp1.000.000, (Satu juta rupiah) dan nafkahselama iddah sebesar Rp2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah)kepada Termohon;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidangperkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua TerhadapUndangUndang

Tahun 1974tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkanpasal 65 serta pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhirdiubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,permohonan pemohon patut dikabulkan.Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal84 Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009,secara ex officio

maka dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan AgamaSurabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempattinggal pemohon dan termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untukdicatat.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) danPasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden No. 1 Th. 1991, secaraex officio majlis hakim membebankan kewajiban atas pemohon

termasuk hutang yang dipikul oleh pemohon.Menimbang, bahwa apa pekerjaan pemohon, berapa Penghasilan pemohon,dan berapa tanggungan pemohon tidak tergambar dalam pemeriksaan persidangan,karena itu dalam membebankan kewajiban mutah atas pemohon, majlis hakimmemakai ukuran terendah pada umumnya, dan patut pemohon dihukum untukmemberikan mut ah kepada termohon sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 KompilasiHukum Islam (KHI), secara ex officio

Majlis Hakim karena termohon tidakdijatuhi talak bain dan tidak terbukti nusyuz menetapkan kewajiban atas pemohonuntuk memberikan nafkah iddah kepada termohon, dan patut pemohon dihukumuntuk memberikan nafkah iddah kepada termohon, yaitu nafkah selama termohonmenjalani masa iddah selama tiga bulan sebesar Rp3.000.000, (tiga juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d)Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara ex officio majlis hakim menetapkankewajiban atas pemohon

Pasal 149 huruf(a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menentukan secaraex officio dalam hal nafkah iddah dan mutah.Menimbang, bahwa Ketentuan secara ex officio oleh hakim inimerupakan salah satu wujud dari sosialisasi dan penerapan ruh dari PermaNomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuanberhadapan dengan Hukum yang mengedepankan adanya pemenuhan hakdan kewajiban atas harkat dan martabat wanita baik sebagai subyek hukumatau. obyek hukum, persaman didepan hukum yang

Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa hakex Officio hakim dalam hal nafkah idah dan mutah hanya dalam perkara ceraitalak dan pihak Termohon tidak mengajukan rekonvensi nafkah iddah danmutah, selain itu hakim berpandangan bahwa hak ex officio adalahmerupakan wewenang hakim karena jabatannya dan kedudukannya dalammemeriksa perkara a quo demi melindungi hak para pihak terutamaperempuan dihadapan hukum yang kemungkinan notabene pihak Termohontidak memahami haknya dan hukum itu sendiri sehingga hakim

memandangbahwa hak ex officio harus diterapkan dalam kasus ini;Menimbang bahwa selain itu, dalam konsep perlindungan hukummenetapkan bahwa manusia pada dasarnya secara kodrati mendapatkanhak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hakhaklainnya.

Dalam kasus a quo, hakimberpendapat bahwa pihak Termohon tidak memahami haknya dan dalamkesempatan inilah hakim baik secara jabatannya (ambhivalen) ataukedudukannya (ex officio) memberikan keadilan hukum atas pihak yang tidakdan belum memahami hukum dan haknya. Hakim dengan irahirah demikeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan mewujudkan tujuanhukum itu untuk para pihak khususnya dan masyarakat pencari keadilansecara umum.

Triko diPasarwajo ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon memiliki penghasilanreal dan penghasilan potensial untuk mendapatkan sesuatu demi memenuhidan menghargai harkat martabat wanita yang akan diceraikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasditemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah orang yang masuk kategorimampu secara potensial untuk memberikan mutah kepada Termohonsehingga mutah secara ex officio dibebankan kepada Pemohon sejumlahbarang berupa cincin emas 4 gram;Menimbang

ketentuan Pasal 132 huruf (a) ayat (2) HIR;Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding dalam tingkat pertama, tidakmengajukan gugatan rekonpensi mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkahanak, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama, tidak mempertimbangkannya,namun karena perkara a quo, menurut ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 156 Huruf (f), Kompilasi Hukum Islam(KHI), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pasalpasal tersebut melegitimasi hakim secara ex officio

dapat menentukan halhaldimaksud;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama tidakmempertimbangkan perkara a quo, karena memang tidak dituntut, makaPengadilan Tingkat Banding secara ex officio akan mempertimbangkannya,bukan karena Pembanding mengajukan rekonpensi pada tingkat banding,mengingat hal tersebut tidak dibenarkan, melainkan semata karena ex officiohakim;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan bekas suamiuntuk

juga dapat menetapkanbagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikananak anak yang tidak turut padanya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal156 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam (KH);Menimbang, bahwa dengan demikian kata Pengadilan dapatmewajibkan* Pasal 41 huruf (c), UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, dankata Pengadilan dapat menetapkan* pada Pasal 156 huruf (f) KompilasiHukum Islam (KHl), dapat dimaknai sama maksudnya dengan kata Pengadilandapat mewajibkan, yaitu Hakim secara ex officio

mempunyai kewajiban memberi nafkah iddahdan mut'ah kepada istri, sedang istri mempunyai kewajiban menjalani masaiddah selama 3 (tiga) bulan, dan mempunyai hak nafkah iddah dan mutah;Menimbang. bahwa begitu juga seorang ayah berkewajiban memberinafkah anakanaknya, yang belum mencapai dewasa (21 tahun), yang meliputibiaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya,(Pasal 49 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (f)) Kompilasi Hukum Islam, karena ituPengadilan Tingkat Banding secara ex officio

strong> dan juga selaku lembaga tempat pencatatan perceraian dimana perceraian dilangsungkan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat seraya menerbitkan akta perceraian untuk atas nama Penggugat dan Tergugat;

6. Menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu secara ex officio