Menyatakan Terdakwa DARWIN S.Pd BIN TIMUT SALONGAN, telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan minuman beralkohol hasil pabrikasi;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidanadenda sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi telah diperiksa, diputusdan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehinggaMajelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu berupaBiomax (Bahan baku pakan ikan dan bahan udang) Negara asal Taiwan,dengan pembebanan tarif PPN sebesar 10% adalah sudah benar,karena Biomax bukan barang yang dikecualikan dan merupakan barangyang dilakukan melalui proses pabrikasi

Desember 1949 obat obat yang tidak digunakan untukkeperluan tekhnik, yang berkhasiat mengobati, menguatkan, dll.Bahwa didalam Pasal 196 Undang undang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu dengan uraian :Memproduksi : Membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyakmelalui proses pabrikasi

Memproduksi : Membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlahyang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB(Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang ditetapkan oleh peraturanMenteri Kesehatan, dan mengedarkan adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalamrangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan harus sesuai Peraturan Menteri Kesehatan;daiam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupunpemmdah tanganan harus sesuai Peraturan Menteri

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edarBahwa di dalam Pasal 197 Undang undang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1)dengan uraian :Memproduksi : Membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyakmelalui proses pabrikasi yang harus memenuhi

Kwitansi no. 01 dengan tertulis ; sudah terima dari ketua Koperasiperikanan Pesisir Yapen (YUSTINUS Y SUWENI) , Uang sebanyakRp 100.000.000, (seratus juta rupiah), guna pembayaran pengadaankawat bronjong Galvanis Pabrikasi tertanggal 26 Maret 2007 yangmenerima direktur CV. RENI (NIKO NUPAPATI);2.

Kwitansi No. 03 dengan tertulis : sudah terima dari ketua Koperasiperikanan Pesisir Yapen (YUSTINUS Y SUWENI), Uang sebanyakRp 19.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah), guna pembayaranpengadaan kawat bronjong Galvanis Pabrikasi tertanggal 10 April2007 yang menerima Direktur CV. RENI (NIKO NUPAPATI);1 (satu) Buah Buku Akta Notaris Perseroan Komanditer CV.

Kawat Bronjong Galvanis Pabrikasi dengan ukuran 1 meter x 1 metersebanyak 96 (sembilan puluh enam) ikat (1 ikat sebanyak 10 lembarkawat);2. Kawat Bronjong Galvanis Pabrikasi dengan ukuran 1 meter x 1 metersebanyak 27 (dua puluh tujuh) ikat (1 ikat sebanyak 20 lembar kawat);3. Kawat Bronjong Galvanis Pabrikasi dengan ukuran 1 meter x 2 metersebanyak 65 ikat (1 ikat sebanyak 10 lembar kawat);4.

Kawat Bronjong Galvanis Pabrikasi dengan ukuran 1 meter x 3 metersebanyak 27 (dua puluh tujuh) ikat (1 ikat sebanyak 20 lembar kawat);Kawat ikat model spiral sebanyak 160 (seratus enam puluh) ikat;1 (satu) tumpuk batu gunung yang berlokasi di samping tempatpelelangan Ikan kampung Pasir putih distrik Yapsel kab. Kep Yapen ;Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain (An.

Kwitansi No. 03 dengan tertulis : sudah terima dari Ketua KoperasiPerikanan Pesisir Yapen (YUSTINUS Y SUWENI), Uang sebanyakRp 19.000.000,(tiga ratus lima puluh juta rupiah), guna pembayaranpengadaan kawat bronjong Galvanis Pabrikasi tertanggal 10 April2007 yang menerima Direktur CV.

3 Lembar Berita Acara Pemeriksaan Keterangan LITA BABIDAA Kaur Desa Buko;

3 Lembar Berita Acara Pemeriksaan Keterangan HEBRON RIUS KIDOLITE Kaur Pemdes Desa Buko;

3 Lembar Berita Acara Pemeriksaan Keterangan GAD KAPULIAN Ketua LPMD Desa Buko;

1 Lembar Kwitansi untuk pembayaran Pajak PLTMH, Pajak Kantor BPD, Pembelian Batako;

1 Lembar Kwitansi untuk pembayaran Kayu Pembangunan Kantor BPD Desa Buko;

1 Lembar Kwitansi untuk pembayaran Bahan Pabrikasi

untuk pembayaran Bahan Material Lokal pembangunan rumah pos jaga nener;

);

1. Satu bundel Dokumen berisikan :

sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

PEKERJAAN PABRIKASI 1.094.850.0001. Turbin dan pelangkapnya 50 kW Is 1,00 719.350.000 719.350.0002.

Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian turnin dan pelengkapnya Rp 719.350.000,0010 Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian pipa pesat (penstok) 55m d=20 Rp 375.500.000,00JUMLAH R = 2.205.532.598,60p Bahwa dengan tidak selesainya pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikrohidro di Elelim tahun 2011 sampai dengan sekarang dan PT. MITRA BALIEMSEJAHTERA tidak pernah melakukan pemeliharaan atau memperbaiki atashasil pekerjaan PLTMH Elelim serta PT.

Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian turnin dan pelengkapnya Rp 719.350.000,0010 Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian pipa pesat (penstok) 55m Rp 375.500.000,00d=20JUMLAH Rp 2.205.532.598,60 Bahwa Terdakwa AMOS HUBI adalah Direktur PT. MITRA BALIEMSEJAHTERA berdasarkan akta notaris dan PPAT THERESIA PONTO, SHnomor : 75 tanggal 23 Januari 2007, selanjutnya dalam pengadaan pembangkitlistrik tenaga mikro hidro di Elelim ini, PT.

Pajak aquo dinyatakan bahwa: Pemakaian sendiri Barang KenaPajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif adalahpemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajakyang nyatanyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atauuntuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatanusaha pengusaha yang bersangkutan;Bahwa menurut Majelis, penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) untuktujuan produktif, yaitu penyerahan TBS dari unit Perkebuann kepada UnitPengolahan/Pabrikasi

PajakMasukan yang tidak termasuk dalam kriteria Pajak Masukan yang tidakdapat dikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16B ayat (3) UUPPN;Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pajak Masukan yangdikoreksi Terbanding adalah Pajak Masukan, yang dibayar PemohonBanding untuk pekerjaan di lapangan, perawatan di lapangan, pengadaankoral sewa eksafator dan pembelianpembelian pupuk, pada unitperkebunan yang menghasilkan TBS pada akhirnya nyatanyata berkaitanlangsung dengan unit kegiatan pabrikasi

yang terdiridari unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yangTerutang Pajak dan unit atau kegiatan lain yang melakukanPenyerahan yang Tidak Terutang Pajak, tidak tepat untukditerapkan kepada Pemohon Banding terkait dengan hasilproduksi setengah jadi berupa TBS Sawit dan hasil produksiakhir berupa CPO dan produk sampingan lain, karena UsahaPemohon Banding adalah ter/ntegrated dalam arti seluruhjalur produksi dari awal (perkebunan dengan hasil produksiTBS Sawit) hingga akhir (unit pengolahan/pabrikasi

denganhasil CPO dan produk sampingan lain) dimiliki dan dilakukanoleh Pemohon Banding;Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pajak Masukanyang dikoreksi Terbanding adalah Pajak Masukan yangdibayar Pemohon Banding untuk pekerjaan di lapangan,perawatan di lapangan, pengadaan koral, sewa ekskafator danpembelianpembelian pupuk, pada unit perkebunan yangmenghasilkan TBS pada akhirnya nyatanyata berkaitanlangsung dengan unit kegiatan pabrikasi (pengolahan) yangmenghasilkan CPO yang atas penyerahannya

Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukanPerhitungan Kembali Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan sudahmengeluarkan Pajak Masukan yang berasal dari kebun, sehingganilai Pajak Masukan sebesar Rp5.718.284.564,00 yang digunakanoleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pajak Masukan yangperuntukannya tidak dapat dipisahkan antara kegiatan kebunmaupun kegiatan pabrikasi;5.5.

Putusan Nomor 2222/B/PK/Pjk/2021Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Pajak sudah benar karenaPemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali memiliki kegiatanusaha terpadu (integrated) yaitu unit perkebunan yang menghasilkanproduk berupa TBS Kelapa Sawit, daun teh dan karet (Rubber) sertamemiliki Unit Pengolahan (Pabrikasi) TBS yang menghasilkan CrudePalm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK), karet menjadi Ribbed SmokedSheet (RSS) dan pucuk teh (daun teh basah) menjadi bubuk teh, danPajak Masukan a quo berkaitan

Limbat yard adalah tempatatau pasilitas pabrikasi / Service peralatan RIG (anjungan pemboranminyak) Bahwa saksi menjelaskan lokasi kabel kabel yang diambil olehterdakwa dan kawankawannya ditiang dekat listrik yang mana terdakwadan kawannya mengunakan cagkul untuk mengambil kabel kabel terseut. Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari selasa tanggal 27 November2018 sekira pukul 15.03 saksi mendapatkan informasi dari Doni Martinbahwasanya telah hilang kabel power milik PT.

Limbat yard adalah tempatHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN BIsatau pasilitas pabrikasi / Service peralatan RIG (anjungan pemboranminyak) Bahwa saksi menjelaskan lokasi kabel kabel yang diambil olehterdakwa dan kawankawannya ditiang dekat listrik yang mana terdakwadan kawannya mengunakan cangkul untuk mengambil kabel kabelterseut.

Apt, keterangan dihadapan penyidikdibacakan, yang pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut:e Bahwa berdasarkan stb nomor 419 Tanggal 22 Desember 1949, yangdimaksud dengan obatobatan yang tidak digunakan untuk keperluantehnik, yang berkhasiat mengobati dan menguatkan dan lainlain;e Bahwa didalam pasal 196 UU RI nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, yang dimaksud dengan:Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitasjumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang haris memenuhiCPOB

Persyaratan mutu adalahproduksi sediaan farmasi secara menyeluruh mulai dari mjutu bahanbaku, mutu proses produksi, mjutu kKeamanan sesuaia denganperatutan perundangundangan;e Bahwa didalam pasal 196 UU RI nomor 36 tahun 2009 tentangkesehatan, yang dimaksud dengan:e Memproduksi : membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlahyang banyak melalui proses pabrikasi yang haris memenuhi CPOB(cara Pembuatan Obat Yang Baik) yang ditetapkan oleh MenteriKesehatan.e Sediaan farmasi : obat, bahan obat, obat

dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa demi keadilan, Pemohon Banding mohon agar KeputusanTerbanding Nomor: KEP00212/KEB/WPJ.01/2016 tanggal 24 Juni 2016yang semula rugi sebesar Rp12.684.225.838, menjadi rugi sebesarRp43.567.165.838, dengan PPh yang lebih bayar tetap sebesarRp50.374.866.064, sebagaimana perhitungan sebagai berikut :Keterangan JumlahPenjualan bersih Rp 5.130.466.214.952,Biaya ProduksiBahan Baku yang digunakan Rp 4.600.387.326.665,Upah buruh langsung Rp 4.359.009.722,Biaya Pabrikasi

Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industri penghasil minyak kelapasawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahanbaku dari hasil kebun sendiri menjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi,. TBS dari hasil kebun sendiri tidak ada yang dijual kepada pihak manapun, semuanya diolahlebih lanjut untuk menghasilkan CPO yang merupakan Barang Kena Pajak yang pada saatpenyerahannya kepada pihak pembeli dikenakan PPN,.

., (Dissenting Oponion) dan membatalkan putusanPengadilan Pajak a quo serta mengadili kembali dengan pertimbangankarena in casu berupa Novibond (Calcium Lignin Sulfonate) (bahan bakupakan ikan dan pakan udang), negara asal China, dengan pembebanantarif PPN sebesar 10% adalah sudah benar, karena Novibond (CalciumLignin Sulfonate) bukan barang yang dikecualikan dan merupakanbarang yang dilakukan melalui proses pabrikasi yang terutang PPN sertatidak tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan

Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industri penghasil minyak kelapasawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahanbaku dari hasil kebun sendiri menjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi,. TBS dari hasil kebun sendiri tidak ada yang dijual kepada pihak manapun, semuanya diolahlebih lanjut untuk menghasilkan CPO yang merupakan Barang Kena Pajak yang pada saatpenyerahannya kepada pihak pembeli dikenakan PPN,.

Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat sejalandengan norma yang terkandung dalam prinsipprinsip PPN sebagaiPajak Konsumtif maka atas penyerahan Barang Kena Pajak antar linidalam suatu proses produksi bukan merupakan tindakan konsumsi.Suatu entitas produksi yang merupakan suatu kesatuan produksi yangdiawali dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan bahan baku,sampai proses barang sebagai rangkaian dari kegiatan pabrikasi.

Nature of business perusahaan Pemohon Banding adalah industri penghasilminyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah Tandan BuahSegar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kebun sendiri menjadi CPOsebagai hasil akhir pabrikasi melalui tooling atau jasa olah;2.

yangberhubungan langsung dalam memproduksi/menghasilkan BKP berupa CPO,oleh karena itu sudah sewajarnya PPN masukannya dapat dikreditkan sebagaiPajak Masukan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding menyatakanNature of Business perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali, semulaPemohon Banding adalah Industri penghasil minyak kelapa sawit (Crude PalmHalaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 797/B/PK/PJK/2014OilCPO) yang mengolah TBS sebagai bahan baku hasil kebun sendiri menjadiCPO sebagai hasil pabrikasi

Yos Sudarso Batu 6 Tanjung Mulia yangdipimpin oleh Terdakwa dan masingmasing per trailer lebih kurang 40.000 kgdengan alasan pabrikasi dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan danseizin saksi Bilter Gultom selaku Pimpinan PT EMKL Harapan Putra SumateraPerkasa dan PT Wijaya Karya selaku pemilik barang, perbuatan tersebutdilakukan oleh Daniel Siregar, Sim Darwin, S.E., dan Putra sejak bulan Februari,Maret dan Juni 2008 dan pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2008 Terdakwa adamenerima surat pengantar

untukdijual seperti CPO dan PK, Ribbed Smoked Sheet dan bubuk teh sehingga dalam proses pembuatanbarang jadi siap untuk dijual tersebut tidak ada penyerahan Tandan Buah Segar (TBS), getah karet danpucuk teh (daun teh basah) sebagaimana didefinisikan dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahsebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009;bahwa dalam proses tahapan perawatan tanaman dan pabrikasi

Pemohon Banding membutuhkan bahanbahan pendukung yaitu pupuk, bahan kimia dan sparepart yang semuanya saling terkait satu samalainnya untuk tujuan peningkatan hasil produksi dan diolah melalui pabrikasi yang menghasilkan barangjadi yang siap untuk dijual;bahwa menurut Pemohon Banding bahwa seluruh transaksi yang dikoreksi oleh Terbanding adalahpembelian material yang digunakan untuk proses produksi yang menghasilkan Barang Kena Pajak yangatas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu

Kegiatan usaha Industri dan Pabrikasi:Industri dan pabrikasi bahan dan komponen produk jadi dibidang kontruksi seperti suku cadang & peralatan industri,karet & plastik, beton & keramik, metal & logam, kayu, kimia;Industri dan pabrikasi peralatan dan perlengkapan mekanikal &kelistrikan untuk bangunan industri dan kontruksi;Industri dan pabrikasi peralatan dan perlengkapan elektronikdan telekomunikasi;Industri di bidang agro industri yang meliputi Pabrik KelapaSawit, Gula, Biodiesel, Bioethanol, Biogas