PACIFIC INDOBARA

PACIFIC INDOBARA, berkedudukan di Jalan KuninganRaya, Komplek Kuningan City AXA Building Lantai 39, JakartaPusat, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang paraPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat s/d Penggugat X telahmengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat diHal. 1 dari 28 hal.Put.Nomor 230 K/Pdt.SusPHI/2014muka persidangan Pengadilan

Pacific Indobara tidak mempunyai Peraturan Perusahaan inijelas suatu perbuatan melawan hukum karena menurut Pasal 108 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi : bahwapengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurangkurangnya 10(sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulaiberlaku setelah disyahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk dandapat ditindak pidana sesuai dengan pasal 188 ayat (1) dengan sanksipidana denda paling sedikit Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dan palingbanyak

Pacific Indobara (Tergugat), tetapi yang sebenarnyaPara Penggugat adalah sebagai Pegawai/Pekerja/Buruh dari PT.

Pacific Indobara (Tergugat), tetapi yang sebenarnya Para Penggugatadalah sebagai Pegawai/Pekerja/Buruh dari PT. Faminglevto BaktiabadiHal. 9 dari 28 hal.Put.Nomor 230 K/Pdt.SusPHI/2014bukan Pegawai/Pekerja/Buruh dari Tergugat, seharusnya para Penggugatmenarik PT. Faminglevto Baktiabadi sebagai Pinak supaya jelas dudukpermasalahannya.

Pacific Indobara (Tergugat)yang tidak pernah mempunyai hubungan perjanjian kerja dalam bentukapapun antara para Pekerja yakni para Penggugat dengan Tergugat,sehingga secara tegas Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dalambentuk apapun dengan para Penggugat baik dalam bentuk akta/suratperjanjian kerja ataupun hubungan pekerja dengan pengusaha dalam hal iniTergugat.

GUDOVIC SVETOZAR VS PACIFIC PROPELLER INTERNATIONAL LLC

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT APLUS PACIFIC tersebut;

PT APLUS PACIFIC VS AHMAD NANANG KOSIM

CHEVRON PACIFIC INDONESIA VS DIRJEN PAJAK;

PUTUSANNomor 410 /B/PK/PJK/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.Chevron Pacific Indonesia, tempat kedudukan di Main OfficeRumbai, Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau, dalam halini diwakili oleh: Michael Wayne Birchfield, Direktur PT.Chevron PacificIndonesia, beralamat di Sentral Senayan Il, Jl. Asia Afrika No.8.

Jabatan Manager Tax (ManagerPerpajakan) PT.Chevron Pacific Indonesia;2. Evi Savitri, SH. Jabatan Senior Tax Analyst PT.Chevron PacificIndonesia;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0782/SPOA/X/V/2011,tanggal 08 Nopember 2011;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;melawan:Direktur Jenderal Pajak, tempat kedudukan di Jl. Jend. Gatot SubrotoNo. 4042, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany,Jabatan Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1.

Chevron Pacific Indonesia, NPWP:01.308.508.9218.001, alamat: Main Office Rumbai, Rumbai Bukit, Rumbai,Pekanbaru, Riau;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum = tetap yaitu.

terhadap mana oleh Pemohon PeninjauanKembali diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, amar (dictum)putusannya adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP133/WPJ.02/BD.0603/2011 tanggal 1 Maret 2011 mengenai PermohonanPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor:00002/187/09/218/10 tanggal 11 Juni 2011 Masa Pajak September s.d.Desember 2009 atas nama: PT Chevron Pacific

Pemohon Peninjauan Kembali (PT Chevron Pacific Indonesia)adalah kontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian kerjasamadengan Pemerintah Republik Indonesia di bidang pengusahaanpertambangan minyak dan gas bumi;b.

SAMUDRA PACIFIC MARINE, DK

HALDIN PACIFIC SEMESTA;

HALDIN PACIFIC SEMESTA, yang beralamat di JI.

Haldin Pacific Semestapada pasal 11 ayat (3) ;Berupa copy dari asli Peraturan Perusahaan PT. Haldin Pacific Putusan No. 110/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg Hal 24 3. Bukti T34. Bukti T 45. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T 78. Bukti T89. Bukti T910. Bukti T 1011. Bukti T 1112. Bukti T 1213. Bukti T 13Semesat pada Pasal 11 ayat (4) ;Copy dari cetakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI No.

berdasarkan Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu, apakah pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugatterjadi karena tindakan efisiensi ataukah karena adanya kesalahan yang dilakukanPenggugat, apakah Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya dan bagaimanakahhakhak normatif Penggugat berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja yangterjadi ;Menimbang, bahwa pertamatama Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, apa yang menjadikegiatan utama PT Haldin Pacific

Haldin Pacific Semesta, pemutusan hubungankerja yang dilakukan Tergugat ini jelas bertentangan dengan Undangundang No.13/2003 karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 151ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadaptuntutan Penggugat untuk menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yangdilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan UndangundangNo. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan cukup beralasan

ASIA PACIFIC COALINDO ; PT. TIDARSATU ANTARNUSA

ASIA PACIFIC COALINDO, beralamat di Wisma Tamara Lt.7Suite 701 JI. Jend. Sudirman, Kav. 24 Jakarta, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya 1. KALISUTAN, S.H., 2. MAHMUDIL ANWAR, S.H., 3.ROSYANI S.H., SUTOMO, S.H., Advokat dan Pengacara Law FirmKALISUTAN ANWAR, berkantor di JI. Anggrek Garuda II/44, Blok ,Slipi, Jakarta 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26September 2005 ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;melawan:PT. TIDARSATU ANTARNUSA, berkantor di JI.

ALAMSYAH CS >< PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA CS

Chevron Pacific Indonesia) perihal: SK KepalaBPMIGAS No. 0058/BP0000/2010/SD yang pada pokok isinya adalahmendiskusikan teknis pelaksanaan termasuk amandemen terhadapPKB yang berlaku.

Chevron Pacific Indonesia) selama periode tersebut;c.

Chevron Pacific Indonesia (Tergugat) yangtelah berakhir hubungan kerjanya karena pensiun dini, sedangkan ParaTurut Tergugat adalah serikat pekerja yang tercatat di PT.

Bahwa berdasarkan faktafakta dan dalildalil yang PENGGUGATsampaikan adalah telah sangat keliru dan bertentangan denganfakta fakta yang sesungguhnya sepanjang mengenai perundinganpembuatan, pembaharuan dan perpanjangan perjanjian kerjabersama (PKB) antara Turut Tergugat lil dengan perusahaan PT.Chevron Pacific Indonesia. (TERGUGAT);3.

Chevron Pacific Indonesia;Bahwa merujuk pada poin tersebut dia tas, terhadap segala sesuatuyang berkaitan hubungannya dengan peran dan fungsikeserikatpekerjaan yang dalam menjalankan haknya salah satumembuat perjanjian kerja bersama berdasarkan UU RI NO. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan jo.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT SAMUDRA PACIFIC MARINE dan Pemohon Kasasi II: HADI SANTOSO tersebut;

PT SAMUDRA PACIFIC MARINE, VS HADI SANTOSO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC INDOMAS

./2018tanggal 3 Januari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC INDOMAS, beralamat di Menara Kadin Lantai 7Jalan Hr.

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87610/PP/M.IVA/99/2017, tanggal 17 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP07187/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 7Oktober 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak Nomor 00207/107/13/059/15 tanggal 19 Agustus 2015 Masa PajakAgustus 2013 atas nama PT Pacific

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP07187/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak Nomor: 00207/107/13/059/15 tanggal 19 Agustus 2015Masa Pajak Agustus 2013 atas nama: PT Pacific Indomas,NPWP: 01.957.685.9059.000, beralamat di Menara Kadin Lantai7 Jalan Hr.

2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU12/PJ./2018tanggal 3 Januari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC

PT PACIFIC INDOMAS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Vs PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

CHEVRON PACIFIC INDONESIA disingkat CPI yang beralamat Kantor Pusatdi Sentral Senayan Office Tower, JI. Asia Afrika No.8 JakartaPusat dan Kantor Wilayah Sumatera di Rumbai KotaPekanbaru.

DELTA PACIFIC INDOTUNA;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI

./2017, tanggal 10 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI, beralamat di JalanP.

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU306/PJ/2019, tanggal 25 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON PACIFIC

NomorPut115560.35/2011/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00866/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Final Nomor00001/245/11/081/16 tanggal 29 Februari 2016 Masa Pajak Februari s.d.Desember 2011, atas nama PT Chevron Pacific

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI

2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU769/PJ/2018tanggal 22 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00713/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010Nomor: 00021/507/10/057/15 Tanggal 20 Februari 2015, atasnama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat di JI. P.

BARITO PACIFIC TBK.,

BARITO PACIFIC TBK., beralamat di Wisma Barito Pacific Tower BLantai 29, Jalan Letjen S.

Pada proses keberatan, PenelitiKeberatan mempertahankan koreksi ini;bahwa adapun kronologis dari banding Pemohon Banding ini adalah sebagaiberikut:bahwa pada waktu pemeriksaan, Pemeriksa melakukan koreksi sebesarRp6.776.980.894.174,00 dengan alasan sebagai berikut:1. bahwa Pemeriksa berpendapat bahwa terdapat transaksi pembelian sahamsecara langsung oleh PT Barito Pacific, Tbk dari Strategic InvestmentHolding Ltd (SIHOMalaysia ), yaitu saham PT Chandra Asri dengan nilaitransaksi USD 722,354,015.00

atau senilai Rp 6.776.980.894.174,00 sesuaidengan MOU antara Strategic Investment Holding Ltd dengan PT BaritoPacific, Tbk, sesuai dengan SPA (Sale and Purchase Agreement) antaraSIHO dengan PT Barito Pacific, Tok dan Akta Pengalihan Hak atas Sahamoleh Notaris Benny Kristianto SH;2. bahwa kekayaan PT Chandra Asri sesuai dengan Konsolidasi per 30 Juni2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Ramli, Satrio &Rekan adalah sebesar USD 1,294,361,000.00 yang 65,26% dalam aktivatersebut adalah

hakpemajakan atas transaksi tersebut karena barang tak gerak milik PTChandra Asri berada di Indonesia;bahwa pengaturan tentang kebendaan tak bergerak diatur dalam Pasal 506dan Pasal 507 KUH Perdata;bahwa perhitungan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor: 434/KMK.04/1999;bahwa atas pendapat Pemeriksa tersebut, Pemohon Banding tidak setuju ataskoreksi obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp 6.776.980.894.174,00 dengan alasansebagai berikut:1.bahwa terdapat transaksi pembelian saham oleh PT Barito Pacific

Barito Pacific Tok, NPWP01.124.461.3054.000, beralamat di JI K.P. Tendean No 99 Banjarmasin 70231,Halaman 18 dari 57 halaman. Putusan Nomor 1245/B/PK/PJK/2015dengan rincian PPh Pasal 26 terutang dalam SKPKB Masa Pajak Januari Desember 2007 menjadi sebagai berikut: No Uraian MenurutTerbanding Majelis(Rp) (Rp)1. DPP PPh Pasal 26 6.778.204.440.302,00 1.223.546.128,002. PPh Pasal 26 Terutang 339.093.753.934,00 244.709.226,003. Kredit Pajak 0,00 0,004.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES

days.PUTUSANNomor 4266/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1185/PJ/2019, tanggal 6 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00576/NKEB/WPVJ.02/2018 tanggal 8 Mei 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor 00005/107/14/218/17 tanggal 14 Februari2017, atas nama PT Pacific Indopalm Industries, NPWP02.365.427.0218.000, beralamat di Jalan Raya DumaiBasilamBaru KM.14, Lubuk Gaung Sungai Sembilan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014Nomor 00005/107/14/218/17 tanggal 14 Februari 2017, atas namaPT Pacific Indopalm Industries, NPWP 02.365.427.0218.000,beralamat di Jalan Raya DumaiBasilam Baru KM.14, Lubuk GaungSungai Sembilan, Kota Dumai, Riau 28882, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanHalaman 3 dari 7 halaman.

PACIFIC MEDAN INDUSTRI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SOUTH PACIFIC VISCOSE;

PT SOUTH PACIFIC VISCOSE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1482/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SOUTH PACIFIC VISCOSE, beralamat di SampoernaStrategic Square, South Tower, Lantai 22, Jalan JenderalSudirman, Kavling 4546, Jakarta Selatan, yang diwakili olehVenkatachalam Sundararajan, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Direktur Teknis;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal

banding tanggal 16 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104799.15/2009/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 23 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00087/KEB/WP4J.19/2016 tanggal 22 Maret2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00020/206/09/092/14tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT South Pacific

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SOUTH PACIFIC VISCOSE;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.