FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

X7 No.6 Jakarta, Jakarta Selatan 12940,NPWP 01.069.536.9.091000, yang diwakili oleh ClementinoEnrico Navito Lamury selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, berkedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua, yang diwakili oleh DR. M. Ridwan Rumasukun, S.E.

,M.M, jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan danAsset Daerah Provinsi Papua dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/11517/SET,tanggal 4 Oktober 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79860/

PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/63/Tahun2015 tanggal 6 Maret 2015, tentang Penolakan Terhadap PengajuanHalaman 1 dari 7 halaman.

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Mei 2014juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/63/Tahun 2015tanggal 06 Maret 2015; dan,4.

Putusan Nomor 322 B/PK/Pjk/2018Nomor: 973/1783 Tanggal 8 Oktober 2014 untuk Bulan Mei 2014, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 01.069.536.9.091000, adalah yangsecara nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Penetapan Pajak Air Permukaan ("SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan" atau "SKPD PAP") yangditerbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua (TermohonPeninjauan

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

Rasuna Kavling X7 Nomor 6, Jakarta 12940, yangdiwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury, Direktur PTFREEPORT INDONESIA;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di KantorGubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

., kewarganegaraan Indonesia, Kepala BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/11525/SET tanggal 4 Oktober 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataPemohon Peninjauan Kembali, telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1010/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1010/Dispenda tanggal 4 Mei 2015 untuk Masa Pajak April2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/224/Tahun2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.

2015 sebesar Rp357.696.000.000,00; SKPD PAPtersebut diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkanpada ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor : 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UndangUndangPDRD), Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor : 4 Tahun 2011(Perdasi 4/2011) dan Peraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarifPajak Air Permukaan (Pergub) dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali

GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT FREEPORT INDONESIA

PUTUSANNomor 527/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, beralamat di ompleksKantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Papua;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Dr.

., M.M, jabatan Kepala Badan PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/12278/SET, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanPT FREEPORT INDONESIA, beralamat di Jalan HR.Rasuna Said Kav.

TAXPTFI/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019;Termohon Peninjauan Kembali Kedua;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepadaPengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:Bahwa, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Bandingtidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAP yang dikenakan olehPemerintah Provinsi Papua

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, oleh Prof. Dr. H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAKPT TOPS PAPUA JAYA

PAPUA LESTARI ABADI;

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT c.q. GUBERNUR PAPUA BARAT, DKK

BANK PAPUA

Bank Papua Cabang SorongTeminabuan yang bekerja sebagai Staf Teller/Kasir PT. Bank Papua KCPTeminabuan Sorong ;Penggugat adalah Pekerja status Permanen (Bukan status kontrakan)sejak 16 Juli 2000 dan ditetapkan sebagai pegawai tetap sejak tanggal 16 Juli2002 ;Penggugat berlokasi kerja (Job Sit) di area PT. Bank Papua CabangSorong KCP Teminabuan ;Tergugat PT. Bank Papua Jayapura yang berada di Jayapura sebagaiKantor Pusat PT. Bank Papua;Tergugat berada pada manajemen PT.

Bank Papua denganAmbersius Adriher Anderi yang dilakukan dua kali pada tanggal 22 Februari dantanggal 18 Maret 2010 di kantor Dinas Tenaga Kerja dan KependudukanPropinsi Papua sangat tidak memberikan kepuasan atau jawaban yang kamimaksudkan bagi kami Ambersius Adriher Anderi, dengan ini kami dengansepenuh hati mengajukan tuntutan gugatan kepada PT. Bank Papua. Agar kamidapat dipekerjakan kembali sebab semua ini hanya tindakan emosional daripimpinan cabang PT.

Bank Papua;Penggugat dinyatakan 2,5 bulan meninggalkan kantor yang dimaksudsangat keliru. Bahwa selama kami bekerja di PT. Bank Papua KCPTeminabuan, kami tidak punya rencana untuk datang ke Bank Papua CabangSorong waktu itu. Namun semua itu atas dasar perintah Kepala Cabang BapakHal. 3 dari 13 hal. Put.

Bank Papua. Direksi Bank Papua boleh pensiun tapi PT. Bank Papua tidakpernah pensiun. Alasan yang bagaimana jJangan menjadi kebiasaan memecatdan menjadi tradisi di PT. Bank Papua, sehingga semua keputusan dianggapsama ;Tergugat tidak pernah memberi Surat Keterangan tentangpenandatanganan surat pemutusan kerja. Perlu diketahui bahwa kami sampaisaat ini belum menanda tangani surat pemutusan kerja/kesepakatan yangdibuat secara bersama dari SP (Serikat Pekerja) Bank Papua dan kami sebagaipekerja.

Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pekerjadengan sengaja mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Direksi denganPemutusan Tanpa Surat Penetapan dari Pengadilan Hubungan IndustrialPropinsi Papua, begitu juga dengan surat keterangan/tembusan yangdisampaikan kepada SP Papua (Serikat Pekerja Papua) dan SP (SerikatPekerja) PT. Bank Papua bahkan Pengadilan Hubungan Industrial bahwaSdr. Ambersius Adriher Anderi diberhentikan karena telah melakukan sutaupelanggaran yang merugikan PT.

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

X7 No.6 Jakarta, Jakarta Selatan 12940,NPWP 01.069.536.9.091000, yang diwakili oleh ClementinoEnrico Navito Lamury selaku Direktur,;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, berkedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua, yang diwakili oleh Dr. M. Ridwan Rumasukun, S.E.

,M.M, jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan danAsset Daerah Provinsi Papua dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/11520/SET,tanggal 4 Oktober 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79863/

PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/66/Tahun2015 tanggal 6 Maret 2015, tentang Penolakan Terhadap PengajuanHalaman 1 dari 7 halaman.

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Agustus2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/66/ Tahun2015 tanggal 06 Maret 2015; dan,4.

Rp369.619.200.000,00; SKPD PAP tersebutditerbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan padaketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD"), PeraturanDaerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 ("Perdasi 4/2011") danPeraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarif Pajak Air Permukaan("Pergub") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUBERNUR PROVINSI PAPUA tersebut;

GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs FRENGKY AYOMI, S.Sos;

Putusan Nomor 345 K/TUN/2012a Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.22702, tanggal 5 September 2001tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sdr. FRENGKY AYOMI, S.Sos darijabatan lama : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan KabupatenKepulauan Yapen di Serui ke Jabatan Baru : Staf Ahli Bidang Hukum danPolitik Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ;b Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.21619, tanggal 16 Juni 2011,khusus pada lampiran No. Urut I tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sdr.Ir.

Tergugat juga telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 124 ayat(2) dan Pasal 133 UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah, oleh karena itu Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor:SK.821.22702, Tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian danPengangkatan Sdr.

FRENGKY AYOMI, S.Sos dari Jabatan Lama; KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui keJabatan Baru: staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapendi Serui dan Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.21619, Tanggal 16Juni 2011, khusus pada lampiran No.Urut I Tentang Pemberhentian danPengangkatan Sdr. Ir.

(Karateker Gubernur Papua).

Atas dasar usulan ini, maka Penjabat GubernurPapua atau Karateker Gubernur Papua menerbitkan objek sengketa tersebut,bukan diusulkan oleh Bupati definitif dan yang menerbitkan objek sengketaHalaman 9 dari 13 halaman.

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

Rasuna Kavling X7 Nomor 6, Jakarta 12940, yangdiwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury, Direktur PTFREEPORT INDONESIA,;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di KantorGubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1012/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1012/Dispenda tanggal 1 April 2015 untuk Masa Pajak Maret2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/223/Tahun2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.

Putusan Nomor 332/B/PK/Pjk/2018Banding, NPWP: 01.069.536.9.091000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan Pajak Air Permukaan (Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan atau SKPD PAP) yang diterbitkanoleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua (Termohon PeninjauanKembali) dengan nilai objek Pajak Air Permukaan untuk Masa PajakMasa Pajak

Maret 2015 sebesar Rp369.619.200.000,00; SKPD PAPtersebut diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkanpada ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor : 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UndangUndangPDRD), Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor : 4 Tahun 2011(Perdasi 4/2011) dan Peraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarifPajak Air Permukaan (Pergub) dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan

RAMSES FELLE VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA, DKK

Gubernur Provinsi Papua vs Demianus M. Affar

. ; Gubernur Provinsi Papua

BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

Cendrawasih Estate RT 003 RW 004,Kelurahan Lapua, Kecamatan Kaureh, Kabupaten Jayapura,Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulianto,SH., MH., dkk, kewarganegaraan Indonesia, para advokat danasisten advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice &Peace yang beralamat di Jl.

Jeruk Nipis Depan RS Bhayangkara,Furia, Kotaraja, Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;LawanPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA, diwakili F. Zendrato selakuDirektur Utama yang berkedudukan di Jl.

Bank Pembangunan Daerah Papua, yang berkantoratau beralamat di JIn. A. Yani No. 57 Jayapura, Papua;Sedangkan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang beralamat diJin. Perkutut No. 13 Kelurahan VIM, Jayapura Selatan hanya berstatuskantor cabang pembantu dan bukan sebagai pihak yang mengeluarkansurat keputusan direksi Nomor 26 Kepeg/2017 tanggal 20 Januari 2017;b.

BankPembangunan Daerah Papua;Karena Penggugat diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku secaraintern di Tergugat, maka secara hukum Penggugat menyatakan tundukdan patuh terhadap seluruh peraturan yang berlaku di Tergugattermasuk terhadap surat keputusan direksi PT. Bank PembangunanDaerah Papua Nomor 73.A/DIRBPD/VIIV2013 tentang disiplin dansanksi bagi pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;d.

Bank Pembangunan Daerah Papua;d.

IRAWAN SUKANDAR ; PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

Welhelmus Toraty VS Kepala Kepolisian Daerah Papua

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para PenasihatHukum dari Bidang Hukum Polda Papua, beralamat di JalanDr.

dikesatuan Inteloam Polda Papua, Penggugat juga telah mengikutiPendidikan Jurdas Ba Intel Pam Pol tahun ajaran 2000 yangdiselenggarakan di SPN dan Lulus dengan Predikat Baik;Bahwa pada tahun 2009 Penggugat ditugaskan di wilayah Polres Jayapuradan ditempatkan di Polsek Sentani Timur oleh Kesatuan Badan IntekamPolda Papua untuk melaksanakan tugas Intel di wilayah tersebut;Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan terbitnya Objek Gugatan,Penggugat selain telah melaksanakan tugastugas di kesatuan Ba IntelkamPolda

Papua dengan sebaikbaiknya, Penggugat juga melaksanakan tugastugas yang diperintahkan atasan Penggugat untuk melaksanakanPenyidikan dan Penggalangan terhadap Kelompok TPN/OPM di seluruhwilayah Papua dan selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2013 Penggugatdiperintahkan oleh Direktur Intelkam Polda Papua berdasarkan SuratPerintah Nomor Sprin/304/X/2013/Dit Intelkam untuk melaksanakan tugasPenyidikan dan Penggalangan terhadap kelompok TPN/OPM Wilayah Biak,Mamberamo Raya, Wilayah Kepulauan Yapen dan Wilayah

Nomor Kep/93/BA/II/2015,tanggal 23 Februari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatdari Dinas Polri atas nama Wilhelmus Torati;Memerintahkan pada Tergugat untuk menunda daya berlakunya KeputusanKepala Kepolisian Daerah Papua Nomor Kep/93/BA/II/2015, tanggal 23Halaman 5 dari 11 halaman.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Papua Nomor Kep/93/BA/II/2015, tanggal 23 Februari 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama WilhelmusTorati;4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Papua Nomor Kep/93/BA/II/2015, tanggal 23 Februari 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama WilhelmusTorati;5.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK. 824.3-3516, tanggal 28 Nopember 2011, Tentang Pemindahan Tempat Tugas Atas Nama JULIANCE ELISABED MAURI, A.Md.Kep dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua ; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK. 824.3-3516, tanggal 28 Nopember 2011, Tentang Pemindahan Tempat Tugas Atas Nama JULIANCE ELISABED MAURI, A.Md.Kep dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua ; 4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

JULIANCE ELISABED MAURI, A.Md.Kep;VSGUBERNUR PAPUA

Putusan No. 11/G.TUN/2012/PTUN.JPRPropinsi Papua tanpa melalui prosedur hukum yang benar danbahkan lebih cenderung untuk kepada kepentingan DirekturRumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dengan sengajamenggunakan kekuasaannya dengan sewenangwenangmengusulkan Penggugat kepada Tergugat, untuk dipindahkan dariRumah Sakit Umum Daerah Jayapura ke Dinas Kesehatan Propinsi Papua ; .

Bahwa Penggugat dipindahkan dari Rumah Sakit Umum DaerahJayapura ke Dinas Kesehatan Propinsi Papua tanpa melaluiprosedur yaitu Penggugat tidak pernah dipanggil baik secara lisanmaupun secara tertulis tentang kesalahan apa yang dilakukanPenggugat sehingga di pindah tugaskan ke Dinas Propinsi Papua ;10.Bahwa Penggugat dipindahkan oieh Tergugat atas dasarrekomendasi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura,karena dianggap secara sepihak telah melakukan pelanggarandimana Penggugat yang paling sering

Mangabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya ;2.Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor SK. 824.33516, tanggal 28Nopember 2011, Tentang Pemindahan Tempat Tugas Atas NamaJULIANCE ELISABED MAURI, A.Md.Kep dari Rumah Sakit Umum DaerahHal. 7 dari 31 Hal. Putusan No. 11/G.TUN/2012/PTUN.JPRJayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua sampai perkara sengketaTata Usaha Negara ini berkekuatan hukum yang tetap (in krahct) ;Dalam Pokok Perkara 1.

Bahwa TERGUGAT (Gubernur Papua) pada dasarnyamengeluarkan/menerbitkan Surat Kaputusan Gubernur PapuaNomor SK.824.33516, tanggal 28 November 2011 tentangPemindahan Tempat Tugas Atas Nama JULIANCE ELISABED MAURI,A.Md.Kep dari RSUD Jayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua,Hal. 11 dari 31 Hal.

Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Papua NomorSK.824.33516 tanggal 28 November 2011 adalah sah ;3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkaradalam perkara ini ; Hal. 13 dari 31 Hal.

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

X7 No.6 Jakarta, Jakarta Selatan 12940, yangdiwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury, pekerjaanDirektur PT Freeport Indonesia;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA beralamat di di KompleksKantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Papua,Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. M.

., kewarganegaraan Indonesia, dan kawankawan,pekerjaan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah Provinsi Papua beralamat di Kompleks KantorGubernur, Jalan Soa Siu Dok Il Jayapura, Papua,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/11511/SET,tanggal 4 Oktober 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 317B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Bandingtidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAP yang dikenakan olehPemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/2388, dan oleh karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/2388 tersebut.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 01 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79854/PP/M.XVB/24/2017, tanggal

Desember 2012 juncto Surat KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/57/ Tahun 2015 tanggal O06 Maret2015; dan,4.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu penetapan Pajak Air Permukaan (SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan" atau "SKPD PAP") yangditerbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua ("Termohon PK")dengan nilai objek Pajak Air Permukaan untuk Masa Pajak Januari s.d.Desember 2012 sejumlah Rp4.351.968.000.000,00.

GUBERNUR PAPUA VS YULIUS DEGEI, A.Md.Pd, DK

PUTUSANNomor 322 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR PAPUA, berkedudukan di Jalan Soa Siu, Dok II KotaJayapura Provinsi Papua;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Y. Derek Hegemur, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Sekretaris DaerahProvinsi Papua ;2.

., Kepala Bagian Pelayanan BantuanHukum dan HAM Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Papua ;3. Abner Kehek, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Pembinaan danPengawasan Produk Hukum Daerah pada Biro Hukum SekretarisDaerah Provinsi Papua ;4. Matius B. Tikupadang, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukumpada Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SekretarisDaerah Provinsi Papua ;5.

., Kepala Sub Bagian Telaahan Hukum padaPelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Sekretaris DaerahProvinsi Papua ;6. Lukas Johanes Rumboirussi, S.H., Kepala Sub Bagian PengkajianHukum dan HAM pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan HAMBiro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Papua ;7. Elsius F.

., Staf pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/6291/SET, tanggal 24 Mei2016 ;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/T ergugat;melawan:1. YULIUS DEGEI, A.Md.Pd., kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanSwasta, beralamat di Jalan Madi Enarotali, Paniai Timur Papua;2.

tentangkedudukan hukum Tergugat yakni kedudukan Gubernur Papua dalamperkara a quo;Bahwa dalam dalil tersebut, Para Penggugat mendudukan Gubernur Papuasebagai Tergugat berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 37 angka 1UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Gubernur Papua pada tanggal 30Januari 2015, sehingga tindakan Gubernur Papua dalam kapasitasnyaselaku pejabat pemerintah pada saat itu, tidak dapat dinilai denganmenggunakan UndangUndang Nomor

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

X7 Nomor 6 Jakarta, Jakarta Selatan12940, NPWP 01.069.536.9.091000, yang diwakili olehClementino Enrico Navito Lamury selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, berkedudukan di KantorGubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Papua,yang diwakili oleh Dr. M.

., M.M,jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah Provinsi Papua dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/11516/SET, tanggal 4Oktober 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79859

/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/62/Tahun2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Penolakan Terhadap PengajuanHalaman 1 dari 7 halaman.

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak April 2014juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/62/Tahun 2015tanggal 6 Maret 2015; dan,4.

diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkanpada ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD"),Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 ('Perdasi4/2011") dan Peraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarif Pajak AirPermukaan ("Pergub") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori