PEMOHON 2 ke Kantor UrusanAgama Kecamatan XXXXX Kabupaten Pasuruan dan untuk selanjutnyadapat dijadikan dasar pula dalam pengurusan akta kelahiran anakanakPemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah sesuai danberdasarkan hukum, maka permohonannya dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pencatatan perkawinanyang berarti perkaranya termasuk bidang perkawinan, oleh karena itusesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang pasalnya

tidak dirubah dalam Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan yang diamandemen kedua kali dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkarayang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon danPemohon II;Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang pasalnya tidak dirubah dalam Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan yang diamandemen kedua kali dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta ketentuanketentuan lainnya

berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Sorberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah

memperhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut: Bentuk hubungan calonmempelai perempuan dengan calon mempelai lakilaki sudah sangat eratdan intim bahkan sekarang anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil,karenanya

tanggal 2 Nopember 1960 ke Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXX Kota Pasuruan dan untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar pula dalampengurusan akta kelahiran anak Pemohon Nomor 7 dan 8;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah sesuai dan berdasarkanhukum, maka permohonannya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pencatatan perkawinan yang berartiperkaranya termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang pasalnya

No. 0067/Pdt.P/2013/PA.PasUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diamandemen kedua kali denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkarayang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989yang pasalnya tidak dirubah dalam Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan yangdiamandemen kedua kali dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta ketentuanketentuan lainnya yang

untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGANHUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Kompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akantetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dariTergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana upaya damai tersebutdilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuanPasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang isi dan pasalnya

mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahHalaman 9 dari 27 halaman putusan Nomor 214/Padt.G/2020/PA.Pstyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai denganTergugat, karena telah terjadi perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

yangpa vneieultiean putusan lain yang seadiladilnya (ex a qou et bono);Formil GugatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telan memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan danpertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya

untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya,Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama Ridwan Syahputra bin Ibrahim A.R., sebagai saksi 1 Penggugat danAstika Rini binti Ibrahim A.R. sebagai saksi 2 Penggugat yang masingmasing sebagai adik kandung Penggugat;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Penggugat kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Penggugat danTergugat (vide; Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangisi dan pasalnya

ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah permohonanuntuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raji kepada Termohonsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Halaman 20 dari 44 halaman putusan Nomor 1552/Padt.G/2021/PA.KisMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Kistersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidakdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 82ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnyatidak diubah telah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975;Menimbang

Agama junctis Pasal 39 ayat(2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangHalaman 24 dari 44 halaman putusan Nomor 1552/Padt.G/2021/PA.

Dengan demikian Majelis Hakim harusmenyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sertapatut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Pemohon danTermohon (vide; Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangisi dan pasalnya tidak diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, junctis.

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitanMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidakdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

selanjutnya Termohon memberikan kesimpulan yangpada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;PERTIMBANGAN HUKUMKewenangan AbsolutMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonanPemohon dalam perkara ini terlebin dahulu Majelis Hakim mempertimbangkankepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Agama yang mengatur daerahhukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yangmewilayahi kediaman Termohon maka Pengadilan Sei Rampah berwenangmengadili perkara a quo (relative competentie);Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para PihakMenimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya di PengadilanAgama Sei Rampah berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melaluirelaas panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya

MediasiMenimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, MajelisHakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar danrukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karenaPemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian MajelisHakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapanpersidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkanketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang isi dan pasalnya

Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

TALUPasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang Isi dan pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal 142 Kompilasi Hukum Islam mengenai usaha untuk menghadirkanprinsipal langsung

TALUyang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPenggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;Beban PembuktianMenimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3Tahun

harusdinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat, telah danmasih terikat dalam pernikahan sah;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya,Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangansebagaimana dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Penggugat kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Penggugat yaitumengenal Penggugat dan Tergugat (vide; Pasal 76 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya

langsung dansaksi kedua hanya mendengar cerita dari Tergugat, namun berkesesuaianterhadap awal mula perselisihan dan pertengkaran di tahun 2018 serta faktorpenyebab perselisihnan dan pertengkaran teruS menerus yaitu karena Tergugattelah menikah dengan wanita lain dan juga para saksi mengetahui akibatperselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu Mei 2019, sehingga dapat menjadidasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

PEMOHON 2 ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX KotaPasuruan dan untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar pula dalam pengurusankependudukan Pemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon IJ telah sesuaidan berdasarkan hukum, maka permohonannya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pencatatan perkawinan yang berartiperkaranya termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang pasalnya

tidak dirubah dalamUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diamandemen kedua kali denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkarayang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989yang pasalnya tidak dirubah dalam Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan yangdiamandemen kedua kali dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta ketentuanketentuan

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Penetapan No. 586/Pdt.P/2019/PA.SorTahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzaniah dan magashid alsyari'ah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan pasal undangundang yang bersangkutan karena penerapannyabertentangan

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, terbukti bahwaanak Para Pemohon yang bernama Zhafran Sume Ramadhana bin ZukifliSume lahir dalam masa pernikahan siri Para Pemohon, maka perludipertimbangkan keabsahan pernikahan siri Para Pemohon, dan Pemohon Ilmenikah dalam kodisi hamil 7 bulan, maka perlu dipetimbangkan mengenaihubungan nasab anak Para Pemohon;Menimbang, bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atauakibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undangundang Nomor 1 Tahun1974 yang bunyi pasalnya

Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyi pasalnya tidakdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019);Halaman 10 dari 15 halaman, penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.NnkMenimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islamapabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak adahalangan pernikahan sebagaimana ketentuan Bab IV dan Bab VI KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas Majelis Hakimberkesimpulan pernikahan Pemohon

Menurut pendapat yang lebih shahih, ta jugatetap boleh menyetubuhi istrinvya selama masa kehamilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan untuk memberikan kepastian hukum tentang status anak bernamaZhafran Sume Ramadhana bin Zukifli Sume, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telahmemenuhi ketentuan Pasal 42 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yangbunyi pasalnya tidak diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Kewenangan AbsolutMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonanPemohon dalam perkara ini terlebin dahulu Majelis Hakim mempertimbangkankepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

juncto Pasal 129Kompilasi Hukum Islam);Pemanggilan sidang dan kehadiran Para PihakMenimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui ecourtMahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melaluirelaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai denganPasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentangAdministrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik junctoPasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,yang isi dan pasalnya

mediasiMenimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, MajelisHakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar danrukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karenaPemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian MajelisHakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapanpersidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkanketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang isi dan pasalnya

Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Gatayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidakdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannyahuruf f, jo.

Sang.Menimbang, bahwa berdasarkan alasan cerai Penggugat terurai diatasmaka gugatan cerai Penggugat adalah didasarkan kepada ketentuan Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan besertaPenjelasan Pasalnya (Tambahan Lembaran Negara R.I.

dapat dipersatukan lagi, meskipunsalah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabilaperkawinan itu. tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkanperkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetappecah .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatasMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan cerai Penggugat telahmemenuhi alasan cerai sebagaimana termuat dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasan Pasalnya

ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;Halaman 16 dari 45 halaman putusan Nomor 1636/Padt.G/2021/PA.KisPERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah permohonanuntuk diberikan izin) menjatuhkan talak satu raji kepada Termohonsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

dan pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa HukumPemohon

standing Pemohon dalammengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohonkarena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yangdikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisinandan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitanMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidakdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanatelah diuraikan di atas;Kewenangan AbsolutMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugatdalam perkara ini terlebih dahulu' Majelis Hakim mempertimbangkankepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Gatyang isi dan pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009.

Gatpersidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkanketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Gatpembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannyahuruf f, jo.

Gatketurunan, dan mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaituberpisah rumah sejak satu tahun yang lalu, dimana Penggugat meninggalkankediaman bersama sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadapjawaban Tergugat maupun posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannyahuruf f, jo.

berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 9 dari 34 halaman putusan Nomor 259/Padt.G/2020/PA.PstMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai kumulasi hak asuh anak sebagaimana yang telah diuraikandiatas;Kompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat danmenyelesaikan masalah hak asuh bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasilkarena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dan meminta hakasuh satu orang anak, dengan demikian Majelis Hakim menilai usahaperdamaian telah diupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimanaupaya damai tersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadirberdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya

diPengadilan;Legal Standing PenggugatMenimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai denganTergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya,Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama Saksi Penggugat sebagai saksi 1 Penggugat dan Saksi PenggugatIl sebagai saksi 2 Penggugat yang masingmasing sebagai adik kandungPenggugat dan kakak ipar Penggugat;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Penggugat kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Penggugat danTergugat (vide; Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangisi dan pasalnya

2019;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugatmengenai gugatan Penggugat adalah meskipun saksi kedua Penggugat tidakmengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secaralangsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun mengetahuiakibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejakNovember 2019 sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadapposita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnyasebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya

Penetapan No. 703/Pdt.P/2020/PA.Sorjuga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragamaIslam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan padasemangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat danbudaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah keadaan mendesak yangdimungkinkan serta ditakutkan anaknya terjelumus dalam kemaksiatan yangberkepanjangan;Menimbang, bahwa setelan memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara

berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

Penetapan No. 649/Pdt.P/2020/PA.SorPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut: Bentuk hubungan calonmempelai perempuan dengan calon mempelai lakilaki sudah sangat eratdan intim bahkan sekarang anak Pemohon dan Pemohon II sudah dalamkeadaan hamil, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (ghalabat alzhan) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan halhal yang

berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut: Bentuk hubungan calonmempelai perempuan

oleh karenanya Majelis Hakimmenilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat(verstek);Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupayamenasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumahtangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugattelah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakimmenilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya

keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugatmengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 7 adalah meskipun saksi keduaPenggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namunmengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumahsejak bulan Maret tahun 2020 sehingga dapat menjadi dasar pembuktianhukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

Hal. 83;Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalumenasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaikikembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalumenunjukkan penolakannya terhadap upaya damai sehingga keduanyadipandang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masingmasingsebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadapsuami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 yang isi dan pasalnya

berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

Penetapan No. 327/Pdt.P/2020/PA.Sormoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana

telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:; Bentuk hubungan calonmempelai perempuan dengan calon mempelai lakilaki sudah sangat eratdan intim bahkan sekarang anak Pemohon dan Pemohon II sudah dalamkeadaan hamil, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (ghalabat alzhan)