Putusan Nomor 14/Pdt/2021/PT JAPSurat Izin Penghunian (SIP) dari Pembanding/Tergugat I/PenggugatRekonvensi.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994tentang Rumah Negara, SIP dikeluarkan oleh Pemegang hak atasrumah Negara (vide bukti surat T.I38).

hanya dapat diberikan kepada Pejabatatau Pegawai Negeri.Pasal 8(1) Untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 harus memiliki Surat Izin Penghunian.(2) Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yangbersangkutan.Bahwa hal ini diperkuat pula dengan pernyataan = AbiiPembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi atas nama ANDRYMARULITUA halaman 63 dari 93 halaman Putusan Nomor90/Pdt.G/2019/PN Son garis datar 2.

ZulkifliBugis mendapatkan Surat Izin Penghunian dari Bupati SorongHal. 16 dari 41 hal.

ZulkifliBugis mendapatkan Surat Izin Penghunian dari Bupati Sorongtanggal 6 Januari 2005, Nomor 109/PEG.V/SIP/SRG/2005,terdapat perbedaan tahun pengeluaran SIP dimaksud, namunmenggunakan nomor yang sama;2. di dalam Bukti ini jelas menyebutkan bahwa Alm. Ir.

Bahwa Surat Izin Penghunian tersebut di atas telah ditindaklanjuti denganSurat Perjanjian Penghunian Rumah Dinas Nomor PL.220/39/I/98k, tanggal19 Januari 1998 (vide Bukti T.I6), antara Kepala SPPN Sorong sebagaiPIHAK PERTAMA, dan Sdr. Ir. Zulkifli Bugis selaku PIHAK KEDUA, denganketentuan:a. Pihak PERTAMA menyerahkan 1 (satu) buah rumah dinas type C luasbangunan 80 m? yang terletak di JI. A.

Palmerah Utara No. 125,Kelurahanurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal12 ayat (1) UndangUndang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukimanyaitu penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau ijindari pemiliknya.

Utara No. 125Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat tanpa ijin ataupunpersetujuan dari pemiliknya yaitu saksi Jeti Trisna;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36ayat UndangUndang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 05 Januari 2010 sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa Arisyanto Widjaja bersalah melakukan tindak pidanamelakukan penghunian

PST tanggal 02 Februari 2010 sekedar pidana yang dijatuhkan terhadapTerdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan bahwa Terdakwa ARISYANTO WIDJAJA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghunian rumahtanpa persetujuan atau izin dari pemilik;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulanMememerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jikadikemudian hari ada putusan

Untuk itu mohon yang muliaMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berkenan~ untukmempertimbangkan dan memberikan putusan sendiri bahwa perkara pidana iniadalah bersifat premature;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan kasasi tersebut diatas,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan,Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghunian tanpa

Penghuni adalah seseorang atau badan yang menempati ataumemanfaatkan rumah secara sah, baik untuk tempat tinggalmaupun untuk keperluan lain dalam rangka pengembangankehidupan dan penghidupan keluarga .Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) PP No.44/1994Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik menyatakan : Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila adapersetujuan atau izin pemilik .

Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdilakukan dengan cara sewa menyewa atau dengan cara bukansewa menyewa. Penghunian rumah dengan cara bukan sewa menyewadidasarkan kepada suatu persetujuan antara pemilik denganpenghuni .Bahwa berdasarkan Pasalpasal di atas tersebut bahwa PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi adalah masih berstatus sebagai pemilikhak atas rumah yang beralamat di Perumahan Bulak Kapal PerrmaiBlok AJ 4 No. 71 RT 13/14 JI.

Hal ini didasarkan padaPasal 3 dan Pasal 14 ayat (3) PP No. 44/1994 yang menyatakan : Penghunian rumah yang dilakukan tanpa persetujuan atau izinpemilik dinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sahPersetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurangkurangnya memuat jangka waktu penghunian .Berdasarkan dalil tersebut diatas maka layak dan beralasan jikaTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan sebagaipenghuni tanpa hak dan tidak sah karena jangka waktu izin ataupersetujuan Penggugat

Dengan demikian seharusnyaTergugat Rekonvensi keluar dari rumah tersebut dan menyerahkannyakembali kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, jika hal itutidak dilakukan maka sangat beralasan jika tindakan TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan sebagaiPerbuatan Melawan Hukum atau bertentangan dengan hukum ;14.Bahwa penyelesaian sengketa penghunian rumah oleh bukan pemilikdilakukan melalui Pengadilan Negeri, hal ini berdasarkan ketentuanPasal 22 PP No. 44/1994 Tentang Penghunian

Penyelesaian sengketa penghunian rumah oleh bukan pemilikdilakukan melalui Pengadilan Negeri .Maka tepat kiranya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensimengajukannya ke Pengadilan Negeri Bekasi agar memeriksa danmemutus sengketa penghunian rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;15.Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensimenyewakan rumah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensitersebut sejak tahun 2008 dan tindakan menyewakan rumah

Menyatakan penghunian Tergugat , Il, Ill M dewasa ini atasrumah/obangunan JI. Tamansari Raya 44A, Jakarta Barat denganberlakunya PP No.44/1994, sebagai Penghuni Tanpa Hak atau Tidaksah ;5. Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill Tergugat IV besertaOrangorang yang mendapatkan Hak dari padanya, untukmengosongkan rumah/bangunan JI.

No.44Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik, tidak sertamerta menyatakan penghunian Tergugat IV atas rumah sewa tersebutsebagai penghuni tanpa hak atau tidak sah, karena berdasarkan Pasal 21ayat 2 PP.

3 PP No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah OlehBukan Pemilik) sebagaimana terurai dalam Posita angka 8, 15, 17,19 dan angka 20 maupun terurai bersesuai dalam Petitum angka 1,2, 3, 4dan seterusnya dikutip sebagai berikut :Posita :Hal. 20 dari 32 hal.

Bahwa dengan melanggar Prinsip Ultra Petitum Partium, Judex Factia quo telah mengabulkan petitum keempat dengan cara merubahpetitum keempat yang semula dalam petitum keempat berbunyi :Menyatakan Penghunian Tergugat , Il, Ill MW dewasa ini atasrumah/ banqunan Jalan Tamansari Raya 44A, Jakarta Baratdengan berlakunva PP No. 44/1994 sebagai Penghuni tanoa hakatau tidak sah ;Berubah menjadi amar putusan kedua berbunyi :Menyatakan Penghunian Tergugat , Ii, ii, MV atasRumah/Bangunan Jalan Taman Sari aya

No. 44A Jakarta Baratsebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah ;.

Gugatan Kurang Pihak (consertium littis plurium);Bahwa Tergugat konvensi memperoleh dan menempati obyek sengketaberdasarkan Surat Ijin Penghunian Nomor: 012/159 THN 1990, tanggal 10Desember 1990 dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il FakfakSekretariat Wilayah Daerah dan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor:012/124/99, tanggal 5 Agustus 1999 dari Pemerintah Kabupaten DaerahTingkat Il Fakfak, dan telah mengikuti tahapantahapan prosedur untukpembelian obyek sengketa secara benar selanjutnya

Il);Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil, dan sejalan dengan (PERDA) Nomor12 Thn 1988,tentang Restribusi Sewa Rumah Pemerintah Daerah Tingkat II Fakfak,mengajukan permohonan ijin penghunian obyek sengketa sehingga diberikan surat ijin oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il FakfakSekretariat Wilayah Daerah Nomor: 012/159 Tahun 1990, tanggal 10Desember 1990 dengan membayar restribusi di potong dari gaji sebesarRp2.300,00 (Bukti P.rek.III);Bahwa

pada tahun 1999 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensimengajukan perpanjang Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas, maka keluarsurat ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor: 012/124/99 dari PemerintahKabupaten Daerah Tingkat II Fakfak dengan potongan qaiji Rp6.100,00mengeluarkan kebijakan tentang penjualan rumah dinas Golongan Ill miiikdaerah yang salah satunya adaiah obyek sengketa yang di tempati olehPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berada di Jalan Cenderawasih,maka pada tanggal 18 Desember 1999 mengajukan

Rumakat menempati obyek sengketa dari tahun1987 s/d 1988, belum memiliki Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas sebagaimanadi atur dalam Perda Kabupaten Fakfak Nomor12 tahun 1988, selanjutnya padatahun 1989 Pemohon Kasasi di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkunganPemerintah Kabupaten Fakfak dan pada tahun 1990 Pemohon Kasasi mengajukanpermohonan ijin penghunian rumah dinas kepada Pemerintah Kabupaten Fakfaksehingga di keluarkanlah Surat liin Penghunian Rumah Dinas Normor: 012/159Keberatan Kelima

Tiamah Syukur Ramakat(Penggugat), perolehan hak yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan sesuaiprosedur dan peraturan perundangan;Bahwa sebaliknya Tergugat menguasai objek sengketa secara tidak saholeh karena Surat Ijin Penghunian tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Oktober 2002(bukti T.2), sehingga dengan demikian Tergugat harus mengosongkan objeksengketa dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara

Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun1992 yang menyatakan:"Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila adapersetujuan atau izin pemilik";serta pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 tahun1994 yang menyatakan:"Penghunian rumah yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin pemilikdinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sahSehingga tindakan Tergugat dan Tergugat Il yang menghuni ObjekSengketa tanpa perstujuan dari Penggugat selaku pemilik sah

dari ObjekSengketa merupakan PENGHUNIAN TANPA HAK DAN TIDAK SAH;10.Bahwa Penghunian tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat II dan keluarganya diatas Objek Sengketa adalah merupakanPERBUATAN MELAWAN HUKUM yang secara nyata telah merugikanhak dan kepentingan PENGGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 1365Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya

Bahwa obyek sengketa peruntukannya adalah rumah dinasTNI AD (Asrama) yang dihuni oleh anggota TNI ADberdasarkan Surat ljjin Penghunian (SIP) dan diberi namaAsrama Benteng Siliwangi (BS) Cililitan Jakarta Timur.

1) : Setiap anggota berhak menempati satu rumahnegara dan untuk dapat menghuni rumah negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 10, anggota harus memiliki Surat Ijin Penghunian(SIP).Pasal 11 ayat (2) : Surat ljin Penghunian sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan oleh PPBMNE1 atau pejabat yang ditunjukdilingkungannya masingmasing, dan pemegang SIP harus bernamasama dengan nama penghuni rumah negara yang bersangkutan.Pasal 11 ayat (9) : Hak menempati Rumah Negara berakhir apabilaanggota :(1) Mutasi

rumah Negara.Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang RumahNegara jo PP Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PPNomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.Pasal 7 : Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepadaPejabat atau Pegauai Negen.Pasal 8 Ayat (1) : Untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki Surat Izin Penghunian.

Untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki Surat Izin Penghunian.

+=Penghunian (SIP), makapenguasaan/menempati obyek sengketa dengan sendirinya ParaPenggugat harus tunduk pada aturan dan kebijakan mengenaiperumahan serta para Penggugat tidak mempunyai hakkepemilikan.

PaulusSuryanata yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang ;Bahwa sudah sejak lama tanah dan bangunan rumah tersebut di atasdihuni oleh Turut Tergugat dan penghunian tersebut telah berlangsung tanpaHal. 1 dari 9 hal. Put.

Paulus Suryanata yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kotamadya Malang ; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danpenempatan/penghunian Tergugat atas rumah di Jalan Ungaran No. 1Malang adalah tidak sah menurut hukum ; Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanyauntuk mengosongkan seluruh bangunan rumah yang terletak di JalanUngaran No. 1 Malang dari semua penghuni dan barangbarangnya, sertamenyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat, bila perludengan

Paulus Suryanata yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kotamadya Malang ; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danpenempatan/penghunian Tergugat atas rumah di Jalan Ungaran No. 1Malang adalah tidak sah menurut hukum ;Hal. 5 dari 9 hal. Put.

diatur sejak tahun 1989 berdasarkan SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT SUMATERAUTARA NOMOR : 012/499 Tahun 1989 Tentang PENETAPANSTATUS / GOLONGAN RUMAH MILIK PEMERINTAHDAERAH ....DAERAH TINGKAT SUMATERA UTARA beserta LAMPIRANNYANomor Urut 20, kemudian beralih/dialihkan kepada PenggugatDEFUASAIKAN, ~~~ nnn nnn ninemsn ennnnninnnm nnnSurat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan PermukimanPropinsi Sumatera Utara Nomor : 648.2/1152Tarukim Provsu/2003bertanggal 03 Juni 2003, tentang Ijin Penghunian

diubah golongannya menjadi rumahdinas daerah golongan Ill ; Rumah dinas daerah golongan Ill yang telah berumur 10 (sepuluh)tahun atau lebih ; 0 22 n nono nono nn nn nn nn nn nnnnePegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyaimasa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebin dan belum pernah membeliatau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerahatau Pemerintah Pusat ; 22202 nono no none no nc nnnsPegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghunipemegang Surat Izin Penghunian

Pegawai Negeri Sipil.1. yang mempunyai masa kerja sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun2. memiliki surat izin penghunian (SIP) yang ditandatangani pengelolaatas nama Gubernur ; 20"3. belum pernah memperoleh/membeli rumah daerah dari Pemerintah ;b. Pensiunan ....b. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;1. yang menerima pensiunan dari Pemerintah ;2. memiliki Surat izin penghunian (SIP) ;3. belum pernah memperoleh/membeli rumah daerah dari Pemerintah ;c.

Janda/duda pegawai negeri sipil.1. janda/duda yang masih menerima tunjangan, pensiunan dariPemerintah, yang suaminya/isterinya minimal mempunyai masa kerja10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah atau ; 2. masa kerja suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejakyang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurangkuranganya 10 (sepuluh) tahun ; 202020==3. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) ; 164. suaminya / isterinya belum pernah memperoleh / membeli rumahdaerah dari Pemerintah ; 2 20 n2no0d

Oktober 2012(lampirannya) tentang Penjualan Tanah Milik Pemprovsu, SebagaiPertapakan Rumah Negara Golongan Ill Eks Proyek PRPTEDITJEN Perkebunan Yang Berada Di Jalan Asrama KompleksDinas Perkebunan Nomor 124C, 124E S/D 124R, Kelurahan CintaDamai Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Tergugat menjualsebanyak 15 pintu/unit ; (9) Bahwa berdasarkan peraturan dan ketentuan tersebut diatas jelasPenggugat telah memenuhi persyaratan untuk membeli rumahgolongan III dimaksud karena : Telah memiliki Ijin Penghunian

Bahwa Pasal 12 ayat (1), (2), (3) UndangUndang No. 4 Tahun 1992tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan:(1) Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila adapersetujuan atau ijin dari pemilik;(2) Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan baikdengan cara sewa menyewa maupun dengan cara bukan sewamenyewa;(3) Penghunian rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan carasewa menyewa dilakukan dengan perjanjian tertulis, sedangkanpenghunian rumah dengan cara bukan sewa menyewa

dapat dilakukandengan perjanjian tertulis;sedangkan Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UndangUndang No. 4 Tahun 1992menyebutkan:Perjanjian tertulis penghunian rumah dengan cara sewa menyewa,sekurangkurangnya memuat ketentuan mengenai:a.

Hak dan kewajiban penyewa dan pemilik rumah.Perjanjian tertulis penghunian rumah dengan cara bukan sewa menyewa,sekurangkurangnya memuat ketentuan mengenai:a. Batas waktu penghunian;b.

Hak dan kewajiban pemilik dan penghuni rumah;Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 tentang PenghunianRumah oleh bukan pemilik menyebutkan:(4) Penghunian rumah dengan cara bukan sewa menyewa didasarkankepada suatu persetujuan antara pemilik dengan penghuni;(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) dapat dibuatdalam bentuk perjanjian tertulis;(6) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurangkurangnya memuat jangka waktu penghunian;Sebagaimana diuraikan Tergugat di dalam

bangunan sengketa, sehingga Majelisberpendapat penghunian, penguasaan bangunan sengketa adalahmelawan hukum;Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan TinggiSurabaya tersebut, Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi sangat keberatan, dengan alasan:1.1.

Bahwa ternyata Tergugat menghuni/menggunakan atas rumah di JalanTalang Nomor 29, Jakarta Pusat, didasarkan atas Surat Izin Penghunian(SIP) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Nomor TS.1.03/00007/0911tanggal 2592008, dan masa berlakunya akan berakhir tanggal 2592011,tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik yang sahatas rumah a quo, maka surat tersebut haruslah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum atau setidaknya Turut Tergugat Il haruslahdihukum mencabut dan membatalkan surat

Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh BukanPemilik Pasal 22 berbunyi sebagai berikut;"Penyelesaian sengketa penghunian rumah oleh bukan pemilik dilakukanmelalui Pengadilan Negeri";13.Bahwa Penggugat sangat memerlukan rumah tersebut untuk digunakansebagai rumah tinggal/pribadi, mengingat hingga perkara ini didaftarkandiantara Para Penggugat ada yang tidak memiliki rumah sendiri;14.Bahwa akibat dari perobuatan Tergugat tersebut, Penggugat

Bahwa, demikian pula ditariknya Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq KepalaDinas Perumahan DKI Jakarta sebagai turut Tergugat Il, terkaitdikeluarkannya Surat lzin Penghunian ("SIP") Nomor TS. 1.03/00007/12.09tanggal 22 Desember 2006, yang telah menunjuk Ir. R.

Bonifasius Nursuhudsebagai Pemegang Hak untuk menempati obyek sengketa yang beruparumah di Jalan Talang Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat berdasarkan SuratIzin Penghunian ("SIP"), dengan demikian seharusnya jika benar menurutapa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka Ir. R.Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 3038 K/Padt/2014Bonifasius Nursuhud seharusnya perlu ditarik sebagai pihak Tergugat selainTergugat Asal/Tergugat Pembanding sekarang Pemohon Kasasi.

yangmemiliki kewenangan yang berbeda;Bahwa Untuk Menguatkan Argumentasi Tergugat Asal sekarang PemohonKasasi adalah adanya kenyataan yang tidak dapat dielakan yaknidikeluarkanditerbitkannya Surat Izin Penghunian ("SIP") Nomor TS.1.03/00007/09.11, yang harus dinyatakan batal dan tidak mempunyaikekuatan mengikat sesungguhnya merupakan produk keputusan yangdikeluarkan diterbitkan oleh Dinas Perumah DKI Jakarta selaku ikutTergugat Il , jelas Surat Izin Penghunian ("SIP") yang merupakan KeputusanPejabat

Bahwa selain dari pada itu, diperoleh hasil bahwa Dinas Perumahan DKIJakarta tidak mengetahui adanya Hak Atas Bangunan terhadap rumah diJalan Gondangdia Kecil No. 8, Jakarta Pusat tersebut, sehingga kolom HakAtas Bangunan pada form hasil pemeriksaan tidak diisi atau dikosongkan ;Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 1988 diterbitkan Surat IzinPerumahan (SIP) Untuk Mendiami Rumah Yang Masih Dikuasai GubernurKDKI Jakarta tertanggal 24 November 1988, kepada Penggugat, yang manapada kolom Hubungan Penghunian

Mei1990, yang mana pada SIP tersebut pada kolom Hubungan Penghuniandisebutkan : Ada Perjanjian Sewa Menyewa (Bukti Pembayaran Sewa/Kwitansi), pada kolom Pemilik Rumah disebutkan : Perorangan, berlakusampai dengan tanggal 21 September 1992, kemudian diterbitkan SIPtertanggal 26 Juli 1993, yang mana pada kolom Hubungan Penghuniandisebutkan: Ada Perjanjian Sewa Menyewa, pada kolom Pemilik Rumahdisebutkan : Perorangan, kemudian lagi pada tanggal 7 September 1999diterbitkan SIP, pada kolom Hubungan Penghunian

TS.1.03/00006/09.07 tertanggal 29 Juli 2005, kepadaPenggugat, yang mana pada kolom Hubungan Penghunian disebutkan :Ada Bukti Pembayaran Sewa/Kwitansi, dengan Pemilik Rumahdisebutkan : Nama Pemilik Tidak Diketahui, berlaku sampai dengan tanggal21 September 2007 ;Bahwa ketika pada Tahun 2007 Penggugat akan melakukan perpanjanganSIP berkenaan dengan telah berakhirnya SIP tertanggal 29 Juli 2005, pihakDinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakartaketika itu secara lisan mengatakan

Penggugat atas rumah yangterletak di Jalan Gondangdia Kecil No. 8, Jakarta Pusat tersebut adalahdikualifikasikan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah ;Bahwa Penggugat menempati rumah yang terletak di Jalan GondangdiaKecil No. 8, Jakarta Pusat tersebut sudah sejak Tahun 1973 yang berartisudah berlangsung kirakira 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dan selamamenempati rumah tersebut, Penggugat selalu membayar sewa rumah kepadaTergugat dan sebagai dasar Penggugat menempati rumah tersebut adalahSurat

berlakulagi serta telah berakhir demi hukum, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mencabut dan membatalkan sertamenyatakan tidak berlaku lagi surat izin perumahan atas namaTerbanding/Penggugat dan mengosongkan penghunian TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat sebagaimana tertuang dan dinyatakandalam keputusan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat No.222/2010 tanggal 11 Juni 2010;Kewenangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untukmengosongkan rumah berSIP dimaksud diatur dalam Pasal 14 ayat (

Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 04/V/SIP/SRG/1987,tanggal, 19 Juni 1987;b. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 277/0/SIP/SRG/1 994/95,tanggal, 1 April 1994;c. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor:509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99, tanggal, 1 April 1998;d. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 167/Peg.V/SIP/SRG/19992000, tanggal, 1 April 1999;e.

=Penghunian Rumah Dinas, nomor:277/0/SIP/SRG/1994/95, tanggal, 01 April 1994 atas nama DominggusSepton alias Denny Septon, yang diterbitkan/dikeluarkan oleh BupatiKabupaten Sorong, diberi tanda bukti T.I/T.Il 11;Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 509/Peg.V/SIP/SRG/199899,tanggal, 01 April 1998 atas nama Dominggus Septon alias Denny Septon,yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sorong, diberi tandabukti T.IV/T.II 12;Foto copy Surat = ljin Penghunian Rumah Dinas, nomor:167/Peg.V/

SuratIjin Penghunian Rumah Dinas Nomor 277/0/SIP/SRG/1994/95 tanggal 1April 1994 (bukti surat T.I/T.II11), 2. Surat Ijin Penghunian Rumah DinasNomor 509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99 tanggal 1 April 1998 (bukti surat T.1/T.Il12), 3. Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor167/Peg.V/SIP/SRG/1999/2000 tanggal 1 April 1999(bukti surat T.I/T.II13),dan 4.

I10), Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor 277/0/SIP/SRG/1994/95tanggal 1 April 1994 (bukti surat T.I/T.II11), 2. Surat Ijin Penghunian RumahHalaman 121 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Padt.G/2018/PN SonDinas Nomor 509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99 tanggal 1 April 1998 (bukti suratT.V/T.I12), 3. Surat jin Penghunian Rumah Dinas Nomor167/Peg.V/SIP/SRG/1999/2000 tanggal 1 April 1999(bukti surat T.I/T.II13), dan4.

Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor 277/0/SIP/SRG/1994/95tanggal 1 April 1994 (bukti surat T.I/T.II11), 2. Surat Ijin Penghunian RumahDinas Nomor 509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99 tanggal 1 April 1998 (bukti suratT.V/T.M12), 3. Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor167/Peg.V/SIP/SRG/1999/2000 tanggal 1 April 1999(bukti surat T.I/T.II13), dan4.

Antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak pernah dibuat PerjanjianSewaMenyewa secara tertulis;Bahwa lebih lanjut di dalam peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994tentang penghunian Rumah oleh bukan Pemilik ditegaskan beberapa halyang menyangkut dengan hubungan sewamenyewa, antara lain:Pasal 4 (1):penghunian Rumah dengan cara sewamenyewa didasarkankepada suatu perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa;Pasal 5 (1):Dalam hal rumah yang disewakan berada di atas tanah milikorang lain, maka sewamenyewa

Rumah oleh Bukan pemilik tersebut di atasterbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penghunian oleh para Tergugatatas tanah dan bangunan milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalamSertifikat Hak Milik Nomor 720/Pekalipan terletak di Jalan Kanoman Nomor39 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, adalah tanpahak dan melawan hukum karena tanpa ada perjanjian sewamenyewa danizin tertulis dari Penggugat;Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secarasukarela oleh para Tergugat

gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugatdalam perkara ini;Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemilik sah satusatunya atas tanah seluas 229 m* (dua ratus dua puluh sembilan meterpersegi) dan bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat HakMilik Nomor 720/Pekalipan terletak di Jalan Kanoman Nomor 39 KelurhanPekalipan, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, yang saat ini ditempati(dihuni) oleh para Tergugat;Menyatakan Penghunian

dengan Gouw Yok Thim karena sudahdiketahui pula oleh Hudoosan KanrikoodaN Cabang Bandung atau KantorOeroesan Roemah Dan Tanah Bandung dan sesuai dengan KeputusanKantor Perumahan Kodya DT II Cirebon Nomor 006/Kpts/KUP/Pr.011/12/1980, maka Para Tergugat adalah penghuni atau penyewa yang sahsebagaimana dimaksud Pasal 50 (ayat) 2 Undangundang Nomor4 Tahun1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;Bahwa, Peraturan Pemerintah tentang Penghunian Rumah oleh BukanPemilik baru lahir tahun 1994 dan Tergugat Dalam

Menyatakan Penghunian Para Tergugat secara tanpa sewa atas tanah danbangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Kanoman Nomor 39Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon sebagaimanayang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 720/Pekalipan adalahtanpa hak dan melawan hukum:4.

perjanjian tertulis maupun dengan peijanjian tidaktertulis yang menetapkan bahwa waktu dan telah berlangsung sebelum berlakunya UU no. 4tahun 1992. dinyatakan berakhir dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak berlakunva UUtersebut5.6.Bahwa Penjelasan atas PP no. 44 tahun 1994 yang tertuang didalam Tambahan LembaranNegara RI nomor 3576. pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwasannya : sewa menyewarumah yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk pula sewa menyewa yang dikuasaioleh Kepala daerah dengan Surat Ijin Penghunian

(SIP) berdasarkan ketentuan PP No. 17tahun 1963".Bahwa berdasarkan uraian angka 2, 3. 4. dan 5 tersebut diatas, maka menurut hukumpenghunian atas rumah sengketa tersebut oleh tergugat I dan II atau siapapun yangmemperoleh hak darinya, adalah penghunian yang tidak sah atau tanpa hak dan penghuniantersebut berakhir pada tanggal 10 Maret 1995. yakni tanggal 3 tahun setelahdiundangkannya UU no 4 tahun 1992, sehingga seandainya tergugat I & II memliki SuratIjin Penghunian (SIP) atas rumah sengketa yang

Penggugat secaranyata baru mengetahui adanya sertifikat HGB711/Kampung Bali setelah melihat dan mendapatkanfoto copynya yang diberikan oleh Dinas Perumahan DKIJakarta pada bulan Agustus 2007 sebagai lampiranpermohonan pengosongan penghunian tanpa hak perumahanyang diajukan oleh PT.Asuransi Jiwasraya ter tgl.2Juli 2007.

Bahwa dalam pertimbangannya, dasar hukum = yangdigunakan Tergugat adalah Undangundang no.4 tahun1992 jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah no. 44 tahun1994 bahwa perjanjian sSewa menyewa tanpa batas waktutelah berakhir demi hukum sejak tahun 1995, dan olehkarenanya penghunian/penggunaan rumahdikualifikasikan tanpa hak atau tidak sahsebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undangundang no.4' tahun 1992 = jo pasal 3 PeraturanPemerintah no. 44 tahun 1994.

Sebab tidak memahamipengertian penghunian tanpa hak.

Asuransi Jiwasraya (Persero) sejaktahun 1946 ;Bahwa perlu Tergugat jelaskan pula bahwapenghunian Penggugat atas rumah sengketa adalahmeneruskan penghunian orang tua Penggugat' sejaktahun 1946 dengan cara sewa menyewa tanpa bataswaktu, sehingga jelas hubungan antara Penggugatdengan Pemilik yang dalam hal ini adalah PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak ada hubunganhukum sama sekali :Bahwa oleh karena Penggugat menghuni/menempatirumah sengketa dengan meneruskan penghunian orangtua dengan cara sewa

PeraturanPemerintah No. 44 Tahun 1994 penghunian~ rumahdengan cara sewa menyewa baik secaraa liSan maupuntertulis telah berakhir pada tahun 1995, hal inisesuai dengan makna Pasal 12 ayat (6) Undangundang No. 4 Tahun 1992 Jo.

Penjaringan Asri VII/14 Surabaya dalam keadaan kosong dari penghunian orang atau barang ; 5. Menghukum Tergugat membayar dwangsom sejumlah Rp.100.000,- setiap harinya atas keterlambatan penyerahan kembali tanah dan rumah di Jl. Penjaringansari Blok PS. II. F No. 7 Surabaya, sekarang dikenal Jl. Penjaringan Asri VII/14 Surabaya terhitung sejak putusan ini diucapkan kepada Penggugat; 6. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya ; 7.

:eee(5)/perbuatan ingkar janji;Sesuai dengan syarat dan ketentuan pembelian rumah dari penggugat bahwa apabilatidak melakukan angsuran terhadap rumah yang dipesan selama 50 bulan secaraberturut turut maka pembeli rumah wajib mengembalikan rumah dalam keadaankosong dari penghunian orang atau barang;9. Bahwa penggugat telah berulang kali menegur tergugat, tetapi tergugat sama sekali tidakmempunyai niat baik untuk menyelesaikan kewajibanya.

Penjaringansari Blok PS.II.F No. 7 Surabaya sekarangdikenal dengan Jl.Penjaringan Asri VII/14 Surabaya dalam keadaan0.kosong dari penghunian orang atau barang, apabila Tergugat sudahtidak sanggup lagi melakukan pembayaran, seketika kepadaPenggugat, sejak putusan ini diucapkan;Menghukum tergugat untuk membayar dwangsom Rp. 2.500.000,setiap harinya atas keterlambatan penyerahan kembali tanah danrumah Penjaringansari Blok PS.II.F No. 7 Surabaya, sekarangdikenal dengan Jl.

Penjaringan Asri VII/14 Surabaya dalamkeadaan kosong atas penghunian orang dan atau barang; 24. Bahwa apabila tergugat tetap menolak untuk menyerahkan kembali rumah kepadapemiliknya yaitu penggugat, maka tergugat harus di hukum untuk membayar dwangsom13Rp. 2.500.000, setiap hari atas keterlambatan penyerahan kembali tanah dan rumahmilik penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatanhukum.............s000(12)/hukum tetap;25.

Penjaringansari Blok PS.II.F No. 7 Surabaya sekarang dikenal denganJl.Penjaringan Asri VII/14 Surabaya dalam keadaan kosong dari penghunian orangatau barang, apabila Tergugat sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran,seketika kepada Penggugat, sejak putusan ini diucapkan; 2. Menghukum tergugat untuk membayar dwangsom Rp. 2.500.000,setiap harinya atas keterlambatan penyerahan kembali tanah danrumah Penjaringansari Blok PS.II.F No. 7 Surabaya, sekarangdikenal dengan Jl.

Penjaringan AsriVII/14 Surabaya dalam keadaan kosong dari penghunian orang atau barang ;5. Menghukum Tergugat membayar dwangsom sejumlah Rp.100.000, setiap harinyaatas keterlambatan penyerahan kembali tanah dan rumah di Jl. PenjaringansariBlok PS. Il. F No. 7 Surabaya, sekarang dikenal Jl. Penjaringan Asri VII/14Surabaya terhitung sejak putusan ini diucapkan kepada Penggugat;6. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya ;7.

No. 849 K/Pid.Sus/2013setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja melakukan penghunian rumah olehbukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik, perbuatan manadilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada bulan Juni 1997 saksi Agus Gunawan melakukan pembeliansebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Raden Saleh I/IBRT. 002/002, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta

No. 849 K/Pid.Sus/20131 Menyatakan Terdakwa Thelma Leberina Ayal G dan TerdakwaSenwa Jitzry Ayal alias Nyonyo terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "Penghunian rumah tanpa hak"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (4)Juncto Pasal 12 ayat (1) UndangUndang No. 04 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Pemukiman Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjaramasingmasing selama (satu) tahun dengan masa

SenwaJitzry Ayal alias Nyonyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penghunian rumah olehbukan pemilik tanpa persetujuan atau izin pemilik yang dilakukan secarabersamasama ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidanapenjara masingmasing selama 9 (sembilan) bulan;Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecualiapabila di kemudian hari para Terdakwa dinyatakan bersalah dengan putusanHakim

Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penghunian rumaholeh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik yangdilakukan bersamasama sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam dakwaan tunggal;Majelis Hakim khilaf, apabila pada saat perkara ini mulai disidangkan di PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011, tepatnya pada haridibacakannya

Bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara disebutkanbahwa Pemilik Surat Izin Penghunian (SIP) wajiob menempati rumahnegara selambatlambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) harisejak Surat Izin Penghunian (SIP) diterima dan dalam Pasal 17 ayat(1) angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rurnah Negaradisebutkan syarat mengajukan permohonan pengalihan hak olehpegawai negeri

gugatan tersebut sudahtidak berlaku, karena dalam Surat Izin Penghunian (SIP) itu sendirimenyebutkan dengan tegas bahwa Surat Izin Penghunian (SIP) tidakberlaku lagi jika rumah Negara tersebut belum dapat ditempati danfakta hukumnya pada saat diterbitkan maupun setelah diterbitkanobyek gugatan rumah tersebut tidak/belum dapat ditempati olehpemegang SIP yaitu HERRY SOEJATNO ;Bahwa oleh karena salah satu syarat untuk menerbitkan obyekgugatan Il adalah obyek gugatan dan obyek gugatan tersebutsudah

Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Nomor 845.1/17633/102/2000 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2000 ;b.

Nomor 210 K/TUN/2010Hak atas Tanah, untuk itu Surat Izin Penghunian (SIP) tanggal 20 Desember2000 Nomor 845.1/17633/102/2000 yang diterbitkan oleh Tergugat masihbelum Final karena masih diperlukan proses lebih lanjut, dengan demikiannampak jelas penerbitan Surat Izin Penghunian (SIP) tanggal 20 DesemberTahun 2000 Nomor 845.1/17633/102/2000 oleh Tergugat tidak dapatdijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo ;Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidakmemenuhi ketentuan

Berdasarkan butir 8 di atas, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya ProvinsiJawa Timur menerbitkan Surat Izin Penghunian (SIP) Nomor845.1/17633/102/2000 tanggal 20 Desember 2000 yang diberikankepada Sdr.

Pada tanggal 22 September2009, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempatdi kompleks Perhubungan Udara Blok D No.27 RT 013/RW O09 Kel.Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat atau setidaktidaknya pada suatuempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Pusat, dengan sengaja penghunian rumah oleh bukan pemilik hanyasah apabila ada persetujuan atau izin pemilik, dilakukan dengan carasebagai berikut :Berawal dari PT Angkasa Pura memberi rumah dinas untuk ditempati

Angkasa Pura (Persero)sebagai sekretaris dimana bertugas untuk mengatur kegiatan Direksi,mengkomunikasikan kegiatan Korporasi kepada stakeholder, kegiatankehumnas dan hubungan antar lembaga ;Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan sebagai saksidipersidangan dalam kasus penghunian rumah tanpa hak yang dilakukanoleh Terdakwa ;Bahwa rumah Dinas Milik PT.

Angkasa Pura (Persero) sebagaiDirektur Utama pada saat itu (sekarang sudah pension) ;Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebubungan sebagai saksidipersidangan dalam kasus penghunian rumah tanpa hak yang dilakukanoleh Terdakwa ;Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1038 K/Pid.Sus/2013Bahwa saksi pernah memerintahkan kepada saksi IMAM PRAMONOuntuk melaporkan perkara penghunian rumah tanpa hak tersebut kepenyidik Poiri ;Bahwa benar PT.

No. 1038 K/Pid.Sus/2013 Bahwa benar saksi bekerja di Kantor Pertanahan Wilayah Jakarta Pusatpada saat itu menjabat staf subsi pendaftaran hak, yang bertugasmenerima pendaftaran tanahtanah dengan alas hak perpondingIndonesia ; Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalamperkara penghunian rumah tanpa hak ; Bahwa tanah dan rumah yang ditempati oleh Terdakwa di KomplekPerhubungan Udara Blok D No. 27 RT 13/09 Rawasari Jakarta Pusatberdasarkan Surat Sertifikat dan Badan Pertanahan

Oleh karenanyaperbuatan penghunian rumah bukan pemiliknya tidak lagi dipandang sebagaitindak pidana.