Ditemukan 154 data
118 — 24
Bahwa berdasarkan Program Kerja Kodam II/SwjTW1 tahun anggaran 2019 tentang sosialisasiPencegahan Pemberantasan penyalahgunaa peredarangelap Narkoba (P4GN) dijajaran Kodam II/Swj dengansasaran Rindam Il/Swj dan jajarannya maka pada hariminggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 09.30 WIBTim P4GN Kodam II/Swj sebanyak 8 (delapan) orang dipimpin oleh Pabandya Pam Sinteldam Il/Swj an. LetkolInf Agung Pramudyo Saksono menuju Kabupaten Lahat.3.
76 — 32
. : Setiap Penyalahgunaa. Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sesuaidengan ketentuan umum UU No. 35 tahun 2009 pasal 1angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpahak atau melawan hukum.b.
108 — 36
Andia Fegatama tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang telah berdinas selama 10tahun; Bahwa saksi berdinas di LANTAS POLRES kutai Barat, dan sudah limatahun; Bahwa saksi merupakan adik ipar dari Terdakwa, hal ini dikarenakansaksi menikah dengan adik kandung dari Terdakwa; Bahwasaksidihadirkan di persidangan dikarenakan sebagai saksi terkaitadanya kasus penyalahgunaa narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa,adapun saksi mengetahui hal tersebut
60 — 22
Unsur Kesatu Setiap Penyalahgunaa.
26 — 5
Bahwa, seorang Korban Penyalahguna Narkotika harus terbuktitidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunaan narkotika secara melawan hukumdikarenakan adanya keadaan (seperti diancam atau dipaksa) yang membuat ia mau tidak maumenggunakan narkotika atau karena ketidak tahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannyaadalah narkotika.Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakanTerdakwa Dae Rubby Alias Eges Bin Suheli sebagai Korban Penyalahgunaa Narkotika dan olehkarena
108 — 30
,M.Si sebagai tersangka dalam Perkara Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaa Anggaran Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengankebijakan Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko yang disangkamelanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP Subsidair Pasal 3 jo
GINANJAR NUGRAHA SH
Terdakwa:
1.LUKMAN HAKIM Als. BULUK Bin Alm. PADLI
2.ILHAM NURHADI Als. ILHAM Bin SUHENDI
3.ERWIN NURDIANSYAH Bin Alm. EDI HOLAEMAN
4.IRWAN SETIAWAN Als. IWAN Bin DIDI KUSNADI
68 — 4
IWAN Bin DIDIKUSNADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Penyalahgunaa narkotika golongan , sebagaimana yang didakwakandalam Dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a. UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 Tentang UndangUndang Nomor 35 tahun 2009;2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaLUKMAN HAKIM Als. BULUK BinAlm. PADLI berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) BulanTerdakwa ILHAM NURHADI Als.
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Bangun Bandar Sirait
113 — 30
mengenai barang bukti surat yaitu 2 (dua) lembarBerita Acara Pembungkusan dan Penyegelan sampel darahdan urine Nomor : POM420/A/IDIK08/V/2019/SWOtanggal 22 Mei 2019, yang telah diperlinatkan dandibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang padapokoknya surat tersebut merupakan barang bukti suratyang menerangkan tentang telah dilakukannyapembungkusan dan penyegelan terhadap sampel darahdan urine milik Terdakwa untuk keperluan pemeriksaan diPuslabfor Polri Cabang Medan guna proses penyidikanperkara penyalahgunaa
140 — 31
., Hukum Administrasi dalam Praktek Tindak PidanaKorupsi, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2014);Menimbang, bahwa konsep kerugian Negara bukanlah kerugian dalampengertian di dunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yangterjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaa wewenang.
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam putusan pengadilan, Majelis Hakimmempergunakan parameter kepatutan, yang ditarik dari materielewederechtelijkheid untuk menilai apakah wewenang diskresi tersebut dalampelaksanaannya telah terjadi penyalahgunaan wewenang atau tidak (NurBasuki Minarno, Penyalahgunaa Wewenang dan Tindak Pidana Korupsidalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Januari 2009,hlm. 178)Dalam perkara a quo, perbuatan Terdakwa memerintahkan saksi Suradjiuntuk meminjamkan uang kepada Sekretariat DPRD Sidoarjo
ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RAIS B, M.Si.
174 — 110
. : STPB / 03 / IX / 2006 / SEK ABUKI selanjutnya surat-surat tersebut disita sebagai baraang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaa wewenang dalam proyek penjarangan tanaman pinus di Desa asinua jaya Kec. Abuki kab. Konawe sebagai berikut :
- 1 (satu) Lembar Peta Pembuatan Petak Coba Penjarangan Pada Hutan Tanaman Pinus Merkusii.
- 1 (satu) lembar copy Laporan Pelaksanaa Kegiatan Evaluasi Penjarangan Pinus Merkusii Di Asinua Jaya Kec.
:STPB / 03 / IX / 2006 / SEK ABUKI selanjutnya suratsurat tersebutdisita sebagai baraang bukti dalam perkara tindak pidana korupsiberupa penyalahgunaa wewenang dalam proyek penjarangantanaman pinus di Desa asinua jaya Kec. Abuki kab. Konawesebagai berikut :a.1 (satu) Lembar PETA PEMBUATAN PETAK COBAPENJARANGAN PADA HUTAN TANAMAN PINUS MERKUSII.b. 1 (satu) lembar copy LAPORAN PELAKSANAA KEGIATANEVALUASI PENJARANGAN PINUS MERKUSII DI ASINUAJAYA KEC.
65 — 13
Cilacap pada tanggal 3 April 2012 ; Bahwa adanya temuan penyalahgunaan dana nasabah tersebut diketahui, berawal dariadanya seorang nasabah yang komplain karena dana di buku tabungannya dengansaldo di BRI unit Cimanggu Barat tidak sesuai, saat itu kalau tidak salah tellernyaSULITYEM ; 29 22222 2 222222 2222222 2 22 Bahwa penyalahgunaa dana tersebut, berdasarkan pertanggung jawaban sesuai dengantugas dan tanggung jawabnya ada pada bagian Teller yaitu terdakwa ;Bahwa hal tersebut menurut informasi dari
114 — 60
/PN Tte.jo Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, jika terobukti maka bisa dicari pembuktian kepada element delictnamun dalam hal ini Terdakwa selaku KPA tidak terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum dan penyalahgunaa wewenang, maka baginya tidak bisa dicaripembuktian kepada element delict yang berkaitan dengan bestanddelen delict,karena Terdakwa tidak melakukan tindakan pemerintahan yang merugikanNegara, maka Terdakwa tidak bisa diminta bertanggung jawab atas
115 — 52
tingkat banding terlalu ringan dan masih perlu pidana penjara yangdijatunkan kepada diri Terdakwa di perberat lagi dengan pertimbangan sebagaiberikut ;Menimbang, bahwa selain hal hal yang memberatkan seperti apayang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama menuntut MajelisHakim tingkat banding, Perbuatan Terdakwa yang menerima atau menguasaimenempatkan, pentransferan, menukarkan dengan mata uang dan membawakeluar Negeri yang berasal dari tindak pidana Narkotika, sedangkan tindakpidana penyalahgunaa