Salinan Putusan No :029/Pdt.G/2013/Pa.PybNikah yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam danketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyatakan bahwa Dalam hal perkawnan tidak dapat dibuktikan denganakta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Kemudiandalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa ltsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan: ...huruf ob hilangnya Akta Nikah Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan

Atmin telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapatditerima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanpersyaratan materil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pemeriksaanterhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum lslamdan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia;Menimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974menyatakan: Ayat (1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya

Ayat (2) Tiaptiapperkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum IslamHal 10 dari 14 Hal.

Kitab Ushulul Fighi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :Leilgti) Me Cals lady al alate dans 5 agai GD das 5 AIDE La Je (yoArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteriseorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungansuami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawnan;maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon dan alm.

dari pimpinan atau atasan tempat Penggugat bekerja.Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkanperkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan bukti P4, dan terhadap buktibuktitersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhiketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2)PP No. 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut:Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 :Perkawnan

adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu.Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 : Tiaptiap perkawnan dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku.Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 :Pencatatan perkawnan dari mereka yangmelangsungkan perkawnannya menurut agamaIslam, dilakukan oleh Pegavai Pencatatsebagaimana dimaksud dalam UndangUndangNo. 32 Tahun 1954.Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 :Pencatatan perkawnan dan mereka yangmelangsungkan perkawnannya menurutagamanya

Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebihberat setelah perkawnan berlangsung;d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan pihak yang lain;e.

SP, MP BINTIPETRUS IPPONG, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.Menimbang, bahwa yang dimaksud tentang Talak menurut Pasal 117 KompilasiHukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadisalah satu sebab putusnya perkawnan.Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Pasal 14 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa seorang suami yang telahmelangsungkan perkawnan

Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut hingga saat inibelumlah dibagi, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan a quo untukmeminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam.Bahwa pengajuan Gugatan ini sudah sesuai dengan aturan hukum yangberlaku yakni :Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan :Sejak saat dilangsungkan perkawnan maka menurut hukum terjadi hartabersama menyeluruh antara suami Istri,sejauh tentang hal itu tidakdiadakan ketentuanketentuan lain dalam perjanjian perkawnan

Hartabersama itu, selama perkawnan berlangsung tidak boleh ditiadakan ataudiubah dengan suatu persetujuan antara suami istri;Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahu 1974 tentang Perkawinan yangmenyatakan :Harta benda yang diperoleh selama perkawnan menjadi harta bersama;Kompilasi Hukum IslamPasal 88 yang menyatakan :Apabila terjadi perselisihan antara suami istn tentang harta bersama, makapenyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama;Pasal 97 yang menyatakan :Janda atau duda cerai hidup

masingmasing berhak seperdua dari hartabersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam peranjian perkawnan;Hm. 6 dari 59 film.

atausyirkah adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersama suamiistri selama dalam ikatan perkawnan berlangsung dan selanjutnya disebutharta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa, harta bedayang diperoleh selama perkawnan menjadi harfa benda bersama,Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut, majelis berpendapat bahwa, harta tersebut adalah harta bersamaHim. 46 dari 59 film. fPut.

atausyirkah adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersama suamiistri selama dalam ikatan perkawnan berlangsung dan selanjutnya disebutharta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa, *harta bedayang diperoleh selama perkawnan menjadi harfa benda bersama,Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut, majelis berpendapat bahwa, harta tersebut adalah harta bersamaantara Penggugat dan Tergugat.

bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah terbukti memenuhi ketentuanhukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orangsaksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figh Islam, yang dalampenetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;gd Carla g col g gad cre Alay pdig Ainue 84 Sl pal gle cS 6 gall 68Artinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan

lanatutthalibin juz IV halaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu) = mengemukakanketerangan dalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut :Urs lg il (gle Sula Al aly al altle daa g jit ages Gob dag 5 AD CaS ysArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktioukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untukdilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnan itusendin Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Siri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankan11berdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa :kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah terbukti memenuhi ketentuanhukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang10saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figh Islam, yang dalampenetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;Sg Cptrlrg coly gai Ca Abag plig dinne 8h Bl pal gle IS i geal 6bArtinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan

lanatutthalibin juz V halaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangandalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :Wrote itl le Jala Al ads al alate dang jt aged Cob da gj ADE LS CysArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untukdilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnan itusendin, Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Sim tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa :kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan11didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

berpendapat bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah terbukti memenuhi ketentuanhukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orangsaksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figh Islam, yang dalampenetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;J gs& Cysplag rely gai cys Ab 9 pig Aine 83 Bil ple Si ee)11Artinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan

lanatutthalibin juz IV halaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangandalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :Uns lg il (ple ula al aly al alate daa y jl age Gob da gj ADE LES CysArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai ister seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untukdilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnan itusendin. Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Sim tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa :kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batindalam perkawnan dianggap telah pecah (syiqaq, broken marriage).... danseterusnya.

Kemudian dalam pertimbangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusimenyatakan, bahve berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamahberpendapat Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 sepanjang frasa, Antarasuami dan isten terus menerus tenadi perselisihan dan pertengkaran ... justrumemberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawnan tidak lagimemberikan kemanfaatan karena perkawnan sudah tidak lagi sejalan denganmaksud perkawnan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU 1/1974 sertatidak memberikan

Hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni1996 yang berbunyi bahve dalam hal perceraian tidak peru dilihat dari siapapenyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan itu sendiri apakah perkawinan itumasih dapat dipertahankan lagi atau tidak,Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga pemohon dantermohon seperti digambarkan di atas, maka Pengadilan berpendapatperselisinan

tergugat tidakmemberikan nafkah yang cukup maupun biaya sekolah dan biaya kuliah anakanak, sehingga penggugat berutang kepada pihak ketiga sejumlah delapanpuluh dua juta rupiahn memohon agar Pengadilan mengabulkan seluruh gugatanpenggugat;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan penggugattersebut di atas, Pengadilan akan mengemukakan ketentuanketentuan hukumyang berkaitan dengan gugatan penggugat;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 149 KompilasiHukum Islam disebutkan, bilamana perkawnan

ELYAS TARIGAN) pada tanggal 19 Oktober 2010;Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuaidengan ketentuan dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: Perkawnan adalahsah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu dan pada ayat (2) berbunyi :7iaptiap perkawnandicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku,Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang

masingmasing agamanya dan kepercayaannyaitu;(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P 3, Kutipan AktaPerkawinan Nomor AK 5420000414, tanggal 19 Oktober 2010, yangdikeluarkan oleh Walikota Tebing Tinggi selaku Pejabat PencatatSipil, setelah dihubungkan dengan keterangan saksisaksi, diperolehfakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Tbt.Ad

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : bahvea dalam halperceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnyapercecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihaklain tetapi perlu dilihat dari perkawnan itu sendiri, apakahperkawnan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jikahati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkindipersatukan lagi;b.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : bahwva dalamsuatu perkawnan apabila antara suami isteri terus menerusteradi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkandalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengandikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugatHalaman 14 dari 20 Putusan Perdata

(pihak suami) yang memohon perkawnan putus karenaperceraian dapat dikabulkan;c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : pengertiancekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelbaretweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yangharus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalahbenar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidakdapat didamaikan lag).d.

Rasid Watngil dan Loha Renhoat, dengan maskawin berupa uangsejumlah Rp.5.000,(Lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalildalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akanmempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (8) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : ayat (2) Dalam hal perkawnan tidak dapat

Adanya perkawnan dalamrangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan, d.

bertujuan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahsesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harusPenetapan Nomor 105/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 8 dari 11 hal.didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkaitsehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin danberkekuatan hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islammenyebutkan Perkawnan

karena itu dapatdisimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinandi Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam hal perkawnan

pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum,Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sahapabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syaratsahnya perkawinan menurut syariat Islam (vide pasal 2 ayat (1)11UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi HukumIslam);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinanadalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yangberbunyi:"untuk melaksanakan perkawnan

bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah teroukti memenuhiketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kKedua mempelai dandua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figh Islam, yangdalam penetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;J 9AS Cpsrltig oly gai Ca Abe g lig Aimne 83 Bl yal gle oS co gall byArtinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan

Khasyiyah lanatutthalibin juz IVhalaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakanketerangan dalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyisebagai berikut :Waslgail le ula At aly al alate dung jy ag God day ADE ULE OsArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untukdilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnanitu sendin: Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Sim tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa: kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umumdan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakimharus mempertimbangkan.

olehPenggugat dalam surat gugatannya tersebut, dapat dijadikan dasar / alasanuntuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkanfakta dan buktibukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkutmengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebin dahulu apakahantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sahmenurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun1974 menyatakan : Perkawnan

adalah sah apabila perkawnan tersebutHal. 10 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dpsdilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itudan dalam ayat ( 2 ) nya menentukan tiaptiap perkawnan dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 35/K/2005 tertanggal O6 Januari 2005 yang dikeluarkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar terungkapfakta antara Penggugat dengan

berlangsung terus menerus yang membuatrumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagiasebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya;Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Ril.Nomor : 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 bahve dalam perceraiantidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salahsatu. pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalahHal. 12 dari 19 hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2016/PN.Dpsperkawnan itu sendiri, apakah perkawnan

itu masih dapat dipertahankan atautidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawnan itusendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipunsalah satu pihak tetap menginginkan perkawnannya supaya tetap utuh,apabila perkawnan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkanperkawnan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawnan itu tetappecah (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292 ) ;Menimbang, bahwa menurut Undangundang No.

Bahwa pada akhirnya perkawnan Penggugat dan Tergugat harus diakhirisebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada pasal 39 ayat (2) huruf fUndangUndang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawnan Jo. pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Bab XVI pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam Buku Mengenai Hukum Perkawnan;10.

Putusan No. 3340/Pdt.G/201 7/PA.BwiArtinya: " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawnan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dantimbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkanmereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah ";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, olehkarenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa

bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah teroukti memenuhiketentuan hukum lslam, yaitu adanya wali, mahar, kKedua mempelai dandua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figh Islam, yangdalam penetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;10J 9S Cpsrlig oly gai Ca Abr g pli g Aimne Sh Bl yal gle oS cp gall byArtinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan

lanatutthalibin juz IVhalaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakanketerangan dalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyisebagai berikut :Urol gti) (ple ula Al als al alate daa g jt ages Gob Aa 9 J ADE La CysArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untukdilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnanitu sendin. Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Sim tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa: kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umumdan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakimharus mempertimbangkan.11(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah

Nikahmasingmasing bernama Abd Rasid Watngil dan Nasar Renhoat, denganmaskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000,(Lima ribu rupiah) dibayar tunai dantelah terjadi ijab kabul;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalildalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akanmempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : ayat (2) Dalam hal perkawnan

Adanya perkawnan dalamrangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan, d.

Mitsagon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahsesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harusdidukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkaitsehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin danberkekuatan hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islammenyebutkan Perkawnan

karena itu dapatdisimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinandi Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam hal perkawnan

maskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000,(Lima ribu rupiah) dibayartunai dan telah terjadi ijab kabul;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalildalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akanmempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 6 dari 12 hal.Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (8) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : ayat (2) Dalam hal perkawnan

Adanya perkawnan dalamrangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan, d.

Mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahsesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harusdidukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkaitsehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin danberkekuatan hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islammenyebutkan Perkawnan

para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaPenetapan Nomor 129/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 9 dari 12 hal.perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinandi Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam hal perkawnan

Atmin, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan persyaratan formil dan materil permohonan PengesahanNikah yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam danketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyatakan bahwa Dalam hal perkawnan tidak dapat dibuktikan denganakta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Kemudiandalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa ltsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan: ...huruf ob hilangnya Akta Nikah Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan

Salinan Putusan No :029/Pdt.G/2013/Pa.Pybterhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum lslamdan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia;Menimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974menyatakan: Ayat (1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) Tiaptiapperkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islamsesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1 tahun 1974 tentangPerkawnan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlakudimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan di persidanganMajelis

Kitab Ushulul Fighi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :Legale he Cala a ad al plas dans by ag GE das 5) ADE a eoArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteriseorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungansuami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawnan;maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon dan alm.

kembali, kedua belah pihaksudah tidak bersama lagi sejak tahun 2009;Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan dalam halkeadaan Suami lstri sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam Rumahtangganya, sudah dapat dibuktikan menurut hukum;Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996tanggal 18 Juni 1996 menyatakan Bahvuea dalam perceraian tidak perlu dilihatdari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telahmeningggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan

itu sendiri,apakah perkawnan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hatikedua belah pihak sudah pecah maka perkawnan itu sendiri sudah pecah,maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihakmenginginkan perkawnan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yangmenginginkan perkawnan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agarperkawnan itu tetap pecah;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimanadiuraikan tersebut di atas, maka Penggugat sudah

anak dari hasil hubungan ParaPemohon, namun pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon dan Pemohonll mengandung cacat yakni status secara hukum Pemohon pada saat itumasih terikat perkawinan dengan orang lain, sehingga pernikahan siri yangdilakukan oleh Pemohon dan Pemohon Il dapat dikategorikan pernikahanyang fasid;Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 42 UndangUndangNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sahadalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawnan

or al IArtinya : Perkawnan, baik yang sah maupun yang fasid adalahmerupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus.

Makaapabila telah nyata terjadi suatu perkawnan, walaupun perkawnan itu fasid(rusak) atau perkawnan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan caracara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawnanHalaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.kIp.secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan olehperempuan tersebut sebagai anak dan suami ister (yang bersangkutan).Menimbang, bahwa dalam situasi keluarga atau orangtua tidak dapatmenjalankan fungsi

Sehingga perlu terobosan untukHalaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.kIp.menjamin hak anakanak dalam upaya mengatasi dampak dari ketiadaan aktadan fasidnya perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada putusanMahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIIV2010 tanggal 17 Februari 2012, yangmenyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Perkawinan harusdibaca, Anak yang dilahirkan di luar perkawnan mempunyai hubungan perdatadengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lakilaki

sebagaimana dimaksud pasal14 Kompilasi Hukum lslam dan antara keduanya tidak ada laranganuntuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (8) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa: istbat nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan: a. adanyaperkawnan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya aktanikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat9perkawnan d. adanya perkawnan

yang terjadi sebelum berlakunyaUndangundang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawnan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawnan menuruthalangan perkawnan menurut Undangundang No. 1 Tahun 1974,Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, makapengesahan / itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon Iltelah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka permohonan Pemohon dan Pemohon Il patutdikabulkan;Menimbang

Kabupaten Majalengka, karena belumdicatatkan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa sebelum mempetimbangan pokok permohonan parapemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai legalstanding para pemohon dalam mengajukan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) KompilasiHukum Islam telah menentukan yang berhak mengajukan permohonan itsbatnikah talah suami atau Isteri, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yangberkepentingan dengan perkawnan

(e) perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan menurutUndangundang Nomor 1 Tahun 1974;penetapan nomor 0028/pdt.p/2015/pa. mji.Menimbang, bahwa walaupun perkawinan atau pernikahan antarapemohon dan pemohon Il ini terjadi setelah berlakunya UndangundangNomor 1 Tahun 1974, namun para pemohon di depan persidangan telahmenyadari akan kekeliruannya, sedangkan menurut faktafaka hukum dipersidangan antara pemohon dan pemohon Il tidak terhalang untukmelaksanakan