Bahwa dengan demikian, karena ternyata pernerbitan Sertifikat Hak Milikatas nama Tergugat Ill tersebut terjadi pada tanggal 25 oktober 2005 atausejak 11 (sebelas) tahun yang lalu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah, yang menyebutkan : pihak lain yang merasa mempunyai hak atastanah itu tidak dapat lagi menutut pelaksaaan hak tersebut apabila dalamwaktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukankeberatan

W6A1/3189/HK.05/XI/2020, tanggal 20Nopember 2020, Prihal: Mohon Bantuan Pernerbitan Rekening Koran. DariPengadilan Agama Palembang Kelas IA, Kepada Pimpinan Bank SumselBabel Palembang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telahdicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.47 dan diparaf;A8. Fotokopi Surat No. 390/KAP/1.1/R/2020, tanggal 27Nopember 2020, Prihal : Penerbitan Rekening Koran. Dari Bank SumselBabel, Kepada Pengadilan Agama Palembang Kelas IA.

W6A1/3186/HK.05/XI/2020, tanggal 20Nopember 2020, Prihal: Mohon Bantuan Pernerbitan Rekening Koran. DariPengadilan Agama Palembang Kelas IA, Kepada Pimpinan Bank CentralAsia (BCA)Palembang. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, telahdicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.50 dan diparaf;51. Fotokopi Print Out foto Foto mobil Avanza Warna Silver,Nomor Polisi BG 1987 TA.

dan Tergugat III haruslah ditolakBahwa penyampaian yang dilakukan oleh pejabat Badan Pertahanan NasionalPropinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat atas surat pemblokiran yangdisampaikan terhadap permohonan (pendaftaran) Hak adalah bukanperbuatan melawan hukum tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seorangpejabat public untuk menyampaikan apa yang diamanatkan / diperintahkanoleh kepada setiap orang dalam hal ini Penggugat yang sedang melakukanproses untuk pernerbitan Hak Guna Usaha.Dalam aturan tersebut

Putusan Nomor: 05/G/2014/PTUN.Mks.16.Bahwa demikian halnya dengan Pernerbitan Sertipikat Hak Milik No.20410/Kel. Kalukuang a/n. Pdt. Andi Nuraini dkk. diatas Tanah HakMilik No. 249/Kel. Kalukuang atas nama Penggugat tentunya sangatlahmerugikan Penggugat, oleh karena diatas 1 (satu) bidang tanah telahterbit 2 (dua) sertipikat hak kepemilikan (Terjadi Sertipikat Ganda),sehingga hak kepemilikan Penggugat atas objek No. 249/Kel. Kalukuangatas nama Penggugat terjadi ketidakpastian hukum.

Bahwa dari alatalatbukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, tidak ada alat buktiyang dapat membuktikan kalau pernerbitan kedua sertifikat tersebut atas tanahobyek sengketa tidak melalui prosedur yang benar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Terbandingsemula Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya oleh karenaitu gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut patut ditolak;Menimbang

Pernerbitan sertipikat hak atas tanah bukan hanya masalah suratsaja, melainkan harus dapat DIBUKTIKAN DENGANPENGUASAAN FISIK dalam obyek yang dimohonkan haknya.Apakah penguasaan fisik dapat dibuktikan oleh Para Penggugat?Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr9. Para Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai secara fisikbidang tanah yang kini sertipikatnya menjadi obyek sengketa danitu. adalah fakta.

Saya turut tergugat tidak pernah memproses pernerbitan sertifikat NomorHM Nomor 464.GS.2729 Tanggal 01 Oktober 1992 ini sebagian lokasiperuntukkannya pada sebagian tanah asal kaum penggugat dan kamihanya menerima saja sebagaimana adanya dari Kantor Pertanahan KotaPadang.b. Yang menerbitkan sertifikat itu adalah TERGUGAT 2 (dua) bersamaTERGUGAT 1 (satu), dengan asal persil nya PEMBERIAN HAK.c.

Ketika sayasampai di pondok saya sendiri, saya merenung dan berpikir lagi, kenapasulitnya untuk mengajukan Permohonan Pernerbitan Surat Pengakuan Hak(SPH) lahan tanah yang saya kuasai sejak Tahun 1977.apakah saya ini orangbodoh dan susah terus di bodohbodohi.

yang didalilkan oleh Penggugatadalah berdasar atas Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) sehingga tentunyasecara tidak langsung yang didalilkan oleh Penggugat untuk dipermasalahkanadalah sertifikat Hak Guna Usaha itu karena nyatanya Penggugat mengetahuidengan jelas dan terang bahwasannya tanah yang didalilkan milik penggugatadalah telah ada SHGU atas Nama PT HUMA IDAH MEKAR yang tidak lainadalah Terggugat I;Bahwa dengan demukian gugatan yang diajukan oleh penggugat mencampuradukan antara permaslahan pernerbitan

Gugatanyamenyebut:Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDIBahwa tanah hak milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebutperoleh secara hukum atas penguasaan dan status kepemilikannyadari ahli Waris La Ode Rianse pada tahun 2004, lalu kemudianPenggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan pernerbitan SertifikatHak Milik (SHM) ke Kanotr Pertanahan Kota Kendari dan telahmemenuhi persyaratan hokum dan procedural dan terbitlah SertifikatHak Milik (SHM) Nomor : 02014, Kelurahan Anduonohu, Tanggal 2112004

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat dalam butir5 dan 6, Gugatanya menyebut:Bahwa tanah hak milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebutperoleh secara hukum atas penguasaan dan status kepemilikannya dariahli Waris La Ode Rianse pada tahun 2004, lalu kemudianPenggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan pernerbitan Sertifikat HakMilik (SHM) ke Kanotr Pertanahan Kota Kendari dan telah memenuhipersyaratan hokum dan procedural dan terbitlah Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 02014, Kelurahan

Achmad Mursidsebagaimana barang bukti yang diajukan di depan persidangan, dengandasar pernerbitan sertifikat tersebut adalah Surat Jual Beli tanggal 15Januari 1940 yang berdasarkan fakta persidangan sudah kami jelaskansebelumnya adalah PALSU, sehingga secara otomatis SHM Nomor 26Tahun 1972 yang merupakan turunannya adalah PALSU dan tidak perludibuktikan di Peradilan Tata Usaha Negara karena bukan merupakankewenangan PTUN, karena sesuai fakta persidangan telah didapatkanfakta hukum yang cukup jelas

sebagai manusia juga tidak menghormati danmenjalankan komitmennya sendiri, justru melakukan dindakan tindakanzolim terhadap Penggugat, perbuatan biadab bagai karakter Firun di BumiPancasila ini, jika kita linat berbagai bentuk pengaduannya yang melahirkansurat Kerapatan Adat maupun laporan kepolisian yang dilakukannya tanpaMenjalankan hak dan Kewajibannya selaku Pihak dalam Surat Perdamaiantertanggal 13 November 1999 yang diagungkannya serta Surat SertifikatHak Milik yang dipunyainya dengan dasar pernerbitan

BencanaAlam Nomor 360/32BPBD/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 berdasarkandokumen yang dibawa oleh Cepi Sayfudin serta adanya kejadian pada tanggal13 Februari 2017 banjir mengakibatkan 2 (dua) unit rumah rusak akibat luapansungal Cigemblong di Kampung Mongor, Desa Cigemblong, KecamatanCigemblong;Bahwa dalam membuat dan menerbitkan Surat Keterangan BencanaAlam Nomor 360/32BPBD/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 tersebut, tidakpernah dilakukan pengecekan lapangan oleh pihak BPBD Kabupaten Lebak.Selain itu) pernerbitan

BencanaAlam Nomor 360/32BPBD/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 berdasarkandokumen yang dibawa oleh Cepi Sayfudin serta adanya kejadian pada tanggal13 Februari 2017 banjir mengakibatkan 2 (dua) unit rumah rusak akibat luapansungai Cigemblong di Kampung Mongor, Desa Cigemblong, KecamatanCigemblong;Bahwa dalam membuat dan menerbitkan Surat Keterangan BencanaAlam Nomor 360/32BPBD/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 tersebut, tidakpernah dilakukan pengecekan lapangan oleh pihak BPBD Kabupaten Lebak.Selain itu. pernerbitan

Jhoni Hartono :Bahwa pernerbitan sertipikat masih menggunakannama Drs. H. Bahtiar dan Hj Samirah;Bahwa pada saat akan penerbitan sertipikat masih adapermasalahan mengenai tanah ; Bahwa sebelum saksi melakukan pengembalian uang, saksisudah mengetahui ada permasalahan tanah ini pada saatsaksi berkunjung ke BPN dan diberitahukan bahwa adapengajuan sertipikat ditanah yangsama 3 ++ ee 5 eee eee eee Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembatalanpermohonan sertipikat oleh Ir.

diterbitkan tanggal13 Maret 2012 (vide bukti T.II.Intv6) di hubungkan dengan ketentuan Pasal5,pasal 6 ayat (1) jo Pasal 92 ayat (1) tersebut diatas jelas obyek sengketa a quodi daftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Palopo dan ditandatangani olehKepala Kantor Pertanahan Kota Palopo;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut ruang lingkup kewenangan yakniMateriel/oemberian hak atas tanah, Temporis/Tempat, Locus/Waktu, Tergugat incasu pada saat pernerbitan

Tahun 2016 di implementasikanakan membebankan masyarakat;Bahwa setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2016 yang ditandatangani oleh Termohon, yang dimana Termohonjuga mempertanyakan atas tarif tersebut mengalami kenaikan yangsignifikan, sehingga dalam penerbitan terbitnya PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2016 apakah telah memenuhi semuaproses pembuatan Peraturan Pemerintah (Bukti P32);Bahwa dalam permohonan Uji Materiil ini juga untuk melindungiinstitusi Polri dari dampak negatif pernerbitan

MENCUBUANANomor : 019/Tsk/11/1972 tanggal 11 Desember 1972 =; Bahwa kedua surat tersebut di atas bukanlah Surat Bukti PerolehanTanah, dan hanya sebagai data pendukung ( bukan data pokok ).Sedangkan data pokok adalah surat bukti perolehan tanah yangdijadikan sebagai dasar pernerbitan sertipikat Hak Guna BangunanNo.123/Jatinegara Kaum ; Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor: 100/G/2012/PTUN.JKT.16Bahwa alasan gugatan Penggugat adalah bukti perolehan tanah berupaAkta Jual Beli No. 937/Pulogadung/

Bahwa mengenai dalil gugatan para penggugat Poin 16, 17, 18, 19,20, 21, 22 dan 23, Tergugat Il Intervensi kurang mengetahuinya maka yangpaling berhak menjawabnya adalah BPN Kabupaten Pidie, namun perluTergugat II Intervensi sampaikan yang bahwa Pernerbitan sertipikat HakMilik Tergugat II intervensi telah dilakukan sesuai dengan prosedur danPermohonan untuk Penerbitan sertipikat hak milik Tergugat II Intervensitelah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh aturan perundangundangan.Bahwa mengenai

PT Bina Karya Nusantara Sejahtera(Penggugat) dengan Nomor 29 /2015 tanggal 10 September 2015:Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa perbuatanTergugat Ill (Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur) yang menerbitkanPertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pernerbitan jin LokasiPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 2.665 Ha An.

Bahwa semua bidangbidang tanah milik Penggugat berdasarkan alas haktersebut diatas, tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada pihak lainsiapapun juga, artinya Penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beliatau mengalihkan hak atas tanah milik Penggugat tersebut kepada siapapunjuga maka oleh karena itu pernerbitan Sertifikatsertifikat objek perkaraharuslah dinyatakan semuanya cacat hukum dan tidak sah serta harusdicabut dan dibatalkan, oleh karena semua alasalas hak / sertifikat objekperkara