Yayan Rp. 3.000.000.000, Kas Daerah TA. 2008 yang ada mata anggarannya di PPKAD yaitu mataanggaran Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.807.083.370.

SAMSUNI, M.AP.Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik KejaksaanTinggi Kalimantan Selatan dan keterangan tersebut adalah benar.Bahwa jabatan saksi di Pemkab Tapin adalah tahun 2006 Kabag Keuangan,2008 Kepala PPKAD (Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah), dan 2009 Inspektur pada Inspektorat Kab.

Yayan Rp. 3.000.000.000,> Kas Daerah TA. 2008 yang ada mata anggarannya di PPKAD yaitumata anggaran Bantuan Soaial Rp. 2.807.083.370.Bahwa uang pinjaman tersebut tidak langsung diterima dari H.

ABDUL HAMID laporkan kepada Terdakwa ;126Bahwa setiap pencairan anggaran yang dimulai dari SPP (ditandatanganibendahara) yang ditindaklanjuti dengan SPM yang ditandatangani terdakwaselaku Sekretaris Daerah dan selanjutnya diteruskan ke PPKAD untukditerbitkan SP2D.

Sedangkan untuk menutup ketekoran kas atas Pengeluaran untukpengadaan tanah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesarRp. 4.284.857.639. dilakukan penyetoran ke kas daerah yang bersumberdari pinjaman kepada pihak ke3 dan dari anggaran PPKAD masingmasing 4 Agustus 2008 : Rp. 2.146.000.000. 5 Agustus 2008 :Rp. 768.878.000. 13 Agustus2008 : Rp. 1.369.979.639.

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkaradalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi Irwanto selanjutnya karena merasa ada bukti yang di duga palsuyaitu Surat Keterangan Data Obyek PBB Nomor 973/46/DPPKAD/2015 tanggal06 Februari 2015 yang ditandatangani Atas Nama Kepala Dinas PPKAD KepalaSeksi Pendapatan LainLain dan Dana Perimbangan Syahbudin S.Sos,selanjutnya diberi tanda P7 (pada Sidang Tata Usaha Negara) dan P6 (PadaSidang Perdata

) kemudian melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 07Agustus 2020 ke Kepolisian Resor Dompu.Bahwa setelah di telusuri terhadap bukti surat berupa Surat Keterangan DataObyek PBB Nomor 973/46/DPPKAD/2015 tanggal O06 Februari 2015 yangditanda tangani Atas Nama Kepala Dinas PPKAD Kepala Seksi PendapatanLainLain dan Dana Perimbangan Syahbudin S.Sos, selanjutnya diberi tanda P7 (pada Sidang Tata Usaha Negara) dan P6 (Pada Sidang Perdata) ditemukanbeberapa kejanggalan berupa:> Bahwa berdasarkan keterangan

Nor dalam Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT), alamat objek PBB tertulis So Nanga Doro, Desa Huu,Kecamatan Huu sedangkan dalam Surat Keterangan Data Obyek PBBNomor 973/46/DPPKAD/2015 tanggal O6 Februari 2015 yangditandatangani atas nama Kepala Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (PPKAD) ditandatangani oleh Kepala SeksiPendapatan LainLain dan Dana Perimbangan yaitu Syahbuddin, S.Sosyaitu Terdakwa, menyatakan bahwa objek tersebut terletak di Desa SoNcangga, Desa Huu, Kecamatan

Masamah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi adalah ibu dari Saksi Irwanto; Bahwa Saksi keberatan dengan isi surat yang dikeluarkan oleh TerdakwaSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), alamat objek PBB tertulisSo Nanga Doro, Desa Huu, Kecamatan Huu sedangkan dalam SuratKeterangan Data Obyek PBB yang ditandatangani atas nama KepalaDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD)ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendapatan LainLain dan DanaPerimbangan

Terdakwatersebut;Bahwa putusan PN Dompu terhadap perkara tersebut adalah menolakgugatan Saksi Azis:Bahwa terhadap putusan PN Dompu tersebut, telah diajukan upayahukum banding ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (PT NTB)oleh Saksi Azis dengan hasil membatalkan putusan PN Dompu;Bahwa terhadap putusan PT NTB tersebut, Saksi dan Saksi Masamahtelah mengajukan upaya hukum kasasi dengan putusan menolak kasasiyang diajukan;Bahwa pada tahun 2017, anak Saksi yaitu Saksi Inanto mengajukansurat kepada Dinas PPKAD

perubahan atas peraturanMenteri Dalam Negeri No.44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan belanjaPemilinan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang berbunyi Naskahperjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatanganioleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota atas nama KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota. tetapi Terdakwatidak melaksanakan ketentuanketentuan PerMendagri tersebut di atasmelainkan Terdakwa langsung memerintahkan Kepala Dinas PPKAD

Demikian untukdilaksanakan:> Bahwa berdasarkan disposisi dan memo dari terdakwa tersebut Nomor 1 4di atas, maka Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lanny Jaya memproses danmencairkan dana hibah dari APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya sesuai disposisi dan memo tersebutHal. 4 dari 28 hal. Put.

No.57Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No.44Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan belanja Pemilihan Umum KepalaDaerah / Wakil Kepala Daerah yang berbunyi Naskah perjanjian hibahdaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh KepalaDaerah atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota atas nama KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota. tetapi Terdakwamengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya tersebut dan langsungmemerintahkan Kepala Dinas PPKAD

No. 2482 K/Pid.Sus/2015> Bahwa berdasarkan disposisi dan memo dari terdakwa tersebut Nomor 1 4di atas, maka Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lanny Jaya memproses danmencairkan dana hibah dari APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya sesuai disposisi dan memo tersebutdiatas, sehingga Terdakwa atau orang lain atau suatu koorporasimemperoleh atau mendapatkan dana atau uang dan digunakan untukkepentingan pribadi Terdakwa atau orang lain atau suatu koorporasisebagaimana diakui

Suba Barat Daya Tahun Anggaran2011;1 (satu) lembar asli Surat Kuasa No. 980/105/PPKAD/SUMBABARAT DAYA/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah PemilikTanah tanggal 12 Desember 2011 dari pemilik tanah;Hal. 4 dari 22 hal.

Cyprianus Nono(Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota; Drs. Dominggus Bulla, M.Si(Kepala Bappeda) selaku Anggota; Ir. Nyoman Agus Sukaswardiana,MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) selaku Anggota; Aloysius NgongoBulang, S.H. (Kepala Distamben) selaku Anggota; Fransiskus M. Adilalo,S.Sos (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selakuAnggota; Drh. Ririmeha A. Praing, MP.

CyprianusNono (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota, Drs. Dominggus Bulla,M.Si. (Kepala Bappeda) selaku Anggota, Aloysius Ngongo Bulang, S.H.(Kepala Distamben) selaku Anggota; Drs. Nobertus Dus (Kepala BagianAdministrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota, Hermanus Holo,S.H. (Kepala Bagian Administrasi Perekonomian) selaku Anggota, Drh.Ririmeha A. Praing, MP.

UNTADUntuk Biaya Biaya Operasional Kampus II LuarDomisili Kabupaten Morowali di Bungku TahunAnggaran 2012, pada tahun 2012 pihak Kampus IlUniversitas Tadulako (UNTAD) di Morowali telahmendapatkan dana hibah dari Pemerintah DaerahMorowali sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyarrupiah) yang dananya bersumber dari AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) KabupatenMorowali tahun anggaran 2012 yang melekat dalamDaftar Perincian Anggaran (DPA) pada DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(PPKAD

yang merupakan Staf Administrasi Umumdan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD diMorowali yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanRektor Universitas Tadulako (UNTAD) Nomor:1912/UN28/KM/2012 tertanggal 16 Maret 2012 tentangPengangkatan Pengelola Administrasi KeuanganKampus Il UNTAD di Morowali, telah melakukanpengajuan berkas permohonan pencairan dana hibahdari Pemerintah Daerah Morowali sebesarRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) tersebut padaDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD

) Kabupaten Morowali dan setelahdilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkaspermohonan pencairan dana hibah tersebut olehpihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (PPKAD) yang disesuaikan denganAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012, kemudiansetelah berkas permohonan pencairan dana hibahtersebut dinyatakan lengkap selanjutnya diterbitkanSurat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan DanaBahwa

) Kabupaten Morowali dan setelahdilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkasHalaman 11 dari 51 halamanPutusan No.05/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT,Palu1212permohonan pencairan dana hibah tersebut olehpihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (PPKAD) yang disesuaikan denganAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012, kemudiansetelah berkas permohonan pencairan dana hibahtersebut dinyatakan lengkap selanjutnya diterbitkanSurat Permintaan Pembayaran

Kepala Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga menandatangani surat surat yang telahdibuat atau dipersiapkan tersebut, kemudian berdasarkandokumen fiktif tersebutlah terdakwa Rasyidah, SE selakuBendahara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenPidie Jaya mencairkan dana anggaran Program PengembanganMutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagiPendidik dan Tenaga Pendidikan Tahun Anggaran 2009berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM)No 965/LS barang dan jasa/ Disdikpora/2009 ke Dinas PPKAD

Kepala Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga menandatangani surat surat yang telahdibuat atau dipersiapkan tersebut, kemudian berdasarkandokumen fiktif tersebutlah terdakwa Rasyidah, SE selakuBendahara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenPidie Jaya mencairkan dana anggaran Program PengembanganMutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagiPendidik dan Tenaga Pendidikan Tahun Anggaran 2009berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No 965/LS barangdan jasa/ Disdikpora/2009 ke Dinas PPKAD

Murung Raya pada tahun 2008 yaitu:* SPD dikeluarkan PPKAD per triwulan kemudian bendaharapengeluaran memproses pengajuan SPPUP sesuai dengan kegiatanyang telah disediakan pada SPD per triwulan;" Setelah SPP dibuat selanjutnya dibuat SPM yang ditanda tangani olehPengguna Anggaran;" Selanjutnya diserahkan ke PPKAD untuk diterbitkan SP2D;" Perbedaannya dalam Surat Pengantar, surat permintaan pembayaranlangsung barang dan jasa, rincian penggunaan dana, PPTK ikutmenandatangani;Bahwa pada tahun 2008 itu

Memberi petunjuk kepada Pembantu Bendahara Pengeluaran untukmelaksanakan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepadaPejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKAD) selaku BendaharaUmum Daerah (BUD);e. Menyiapkan dokumendokumen yang digunakan untuk melakukanpenatausahaan pengeluaran;f.

Menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari PPKAD selakuBUD melalui PPKSKPD, mencatatnya dalam register SP2D danmelakukan pencairan di Bank yang telah ditunjuk;Halaman 84 dari 142 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPkK/2016/PN Plkg.

Memberi petunjuk kepada Pembantu Bendahara Pengeluaran untukmelaksanakan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada PejabatPengelolaan Keuangan Daerah (PPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah(BUD);. Menyiapkan dokumendokumen yang digunakan untuk melakukanpenatausahaan pengeluaran;. Menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari PPKAD selaku BUDmelalui PPKSKPD, mencatatnya dalam register SP2D dan melakukanpencairan di Bank yang telah ditunjuk;.

Memberi petunjuk kepada Pembantu) Bendahara Pengeluaran untukmelaksanakan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada PejabatPengelolaan Keuangan Daerah (PPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah(BUD);. Menyiapkan dokumendokumen yang digunakan untuk melakukanpenatausahaan pengeluaran;. Menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari PPKAD selaku BUDmelalui PPKSKPD, mencatatnya dalam register SP2D dan melakukanpencairan di Bank yang telah ditunjuk;.

SPM : 226/SPM/2016, tanggal 22June 2016 SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danHalaman 39 dari 50 Putusan Nomor 03/PID.TPK./2020/PT.MTR.30)31)32)33)34)Aset Daerah (PPKAD), Kepada SUHARLAN (BANTUAN DD) No.Rekening Bank : 007.22.03322.011, bank / pos : PT. BANK NTBCABANG DOMPU,Keperluan Untuk Belanja Bantuan KeuanganPada Pemerintah Desa yaitu keg. Pembayaran ADD 50% dan DD60% tahap pertama Desa Manggeasi kec. Dompu kab.

SPM : 546/SPM/2016, tanggal 16Desember 2016 SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (PPKAD), Kepada SUHARLAN (BANTUAN ADDdan DD) No. Rekening Bank : 007.22.03322.011, bank / pos : PT.BANK NTB CABANG DOMPU,Keperluan Untuk : Bant.keu.pdPemdes yaitu keg.PembADD 50% dan DD 40 % Desa ManggeasiKec. Dompu, KAb. Dompu Tahap II Tahun 2016.

SPM : 033/SPM/2016, tanggal28 March 2016 SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (PPKAD), Kepada SUHARLAN (BANTUAN) No.Rekening Bank : 007.22.03322.011, bank / pos : PT. BANK NTBCABANG DOMPU,Keperluan untuk :Belanja Bantuan KeuanganPada Pemerintah Desa yaitu keg. Pembayaran ADD Belanjaegawai dan Operasional Pemerintah Desa Manggeasi Kec.DompuBulan Januari s/d MAret Tahun 2016 Dengan PerjanjianNo.900/033/bant/2016.

SPM : 226/SPM/2016, tanggal22 June 2016 SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (PPKAD), Kepada SUHARLAN (BANTUAN DD)No. RekeningBank : 007.22.03322.011, bank/pos : PT. BANK NTBCABANG DOMPU,Keperluan Untuk Belanja Bantuan KeuanganPada Pemerintah Desa yaitu keg. Pembayaran ADD 50% dan DD60% tahap pertama Desa Manggeasi kec.Dompu kab.

SPM : 546/SPM/2016, tanggal16 Desember 2016 SKPD : Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (PPKAD), Kepada SUHARLAN(BANTUAN ADD dan DD) No. Rekening Bank : 007.22.03322.011,bank / pos : PT. BANK NTB CABANG DOMPU,Keperluan Untuk :Bant.keu.pd Pemdes yaitu keg.PembADD 50% dan DD 40 % DesaManggeasi Kec. Dompu, KAb. Dompu Tahap II Tahun 2016.

Anggaran pada SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Saparua dari T.A 2011 sampaidengan T.A. 2014, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai denganbulan Juli 2014 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun2011 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Kecamatan SaparuaKabupaten Maluku Tengah, Bank Pembangunan Daerah Maluku CabangSaparua, Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Masohi KabupatenMaluku Tengah dan Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan danAset Daerah (Dinas PPKAD

tahun2014 melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :e Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAPmemerintahkan Bendahara Pengeluaran CHRISTINALUHUKAY untuk melakukan pencairan danadana rutin DPASKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012, 2013 denganmenggunakan mekanisme pengajuan SPPUP, SPPGU, SPPTUdan SPPLS, selanjutnya terdakwa juga menandatangani SPMUP, SPMGU, SPMTU dan SPMLS yang diterbitkan oleh SKPDKecamatan Saparua dimana SPM ini dicetak oleh BendaharaPengeluaran pada Satker SIMDA pada Dinas PPKAD

KabupatenMaluku Tengah ;e Bahwa ketika terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP tidakberada di Masohi untuk menandatangani SPMUP, SPMGU,SPMTU dan SPMLS, maka terdakwa FREDERIK SIAHAYA,S.Sos MAP memerintahkan secara lisan kepada BendaharaCHRISTINA LUHUKAY untuk menjiplak tanda tanganterdakwa pada SPMUP, SPMGU, SPMTU dan SPMLS selamaHalaman 4 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMBdiperlukan oleh bendahara CHRISTINA LUHUKAY untukberproses melakukan pencairan di Dinas PPKAD KabupatenMaluku Tengah

(1), bendahara pengeluaran mengajukan SPPkepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaluiPPKSKPD ;Bahwa atas dasar SPPUP, SPPGU, SPPTU dan SPPLS yangdilampirkan dengan SPD yang diajukan oleh BendaharaPengeluaran yaitu CHRISTINA LUHUKAY kemudian terdakwaFREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP menandatangani SPMUP,SPMGU, SPMTU dan SPMLS dimana selanjutnya SPD, SPPUP, SPPGU, SPPTU, SPPLS dan SPMUP, SPMGU, SPMTUdan SPMLS yang telah ditandatangani tersebut dibawa olehBendahara CHRISTINA LUHUKAY Ke Dinas PPKAD

KabupatenMaluku Tengah ;e Bahwa ketika terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP tidakberada di Masohi untuk menandatangani SPMUP, SPMGU,SPMTU dan SPMLS, maka terdakwa FREDERIK SIAHAYA,S.Sos MAP memerintahkan secara lisan kepada BendaharaCHRISTINA LUHUKAY untuk menjiplak tanda tangan terdakwapada SPMUP, SPMGU, SPMTU dan SPMLS selamadiperlukan oleh bendahara CHRISTINA LUHUKAY untukberproses melakukan pencairan di Dinas PPKAD KabupatenMaluku Tengah di Masohi ;e Bahwa SPPUP, SPPGU, SPPTU dan SPPLS yang

Munthe(alm) yang kemudian apabila dokumen lengkap diajukan ke BagianPerbendaharaan Dinas PPKAD untuk selanjutnya diterbitkan SP2D;4 Setelah SP2D dan BG (Bilyet Giro) terbit kemudian disampaikan ke BagianKeuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya, dan BendaharaPengeluaran wajib menyampaikan SP2D dan BG tersebut ke Bank KaltengCab.

SWARDI JONSON HOSOLOAN MUNTHE Bin J.Munthe (alm) yang kemudian apabila dokumen lengkap diajukan keBagian Perbendaharaan Dinas PPKAD untuk selanjutnya diterbitkanSP2D;Setelah SP2D dan BG (Bilyet Giro) terbit kemudian disampaikan keBagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya, danBendahara Pengeluaran wajib menyampaikan SP2D dan BG tersebutke Bank Kalteng Cab.

SWARDI JONSON HOSOLOAN MUNTHE Bin J.Munthe (alm) yang kemudian apabila dokumen lengkap diajukan keBagian Perbendaharaan Dinas PPKAD untuk selanjutnya diterbitkanSP2D;4 Setelah SP2D dan BG (Bilyet Giro) terbit kemudian disampaikan keBagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya, danBendahara Pengeluaran wajib menyampaikan SP2D dan BG tersebutke Bank Kalteng Cab.

2013 ada dana bantuan operasional yang bersumber dari APBDKabupaten Murung Raya sebesar Rp. 2.200.000.000, diberikan kepada sekolahTaman Kanakkanak se Kabupaten Murung Raya setiap triwulannya sebanyak155 buah dan Rp.30.000.000, untuk 1 sekolah TK Negeri, sehingga untuktriwulan I dan II sebesar Rp. 1.099.973.000, demikian juga untuk triwulan IIIdan IV sebesar Rp. 1.099.973.000,;Bahwa dana bantuan operasional TK untuk tahun 2013 untuk triwulan HI dan IVsudah dicairkan melalui SP2D yang dikeluarkan PPKAD

Munthe(alm) yang kemudian apabila dokumen lengkap diajukan ke BagianPerbendaharaan Dinas PPKAD untuk selanjutnya diterbitkan SP2D;d Setelah SP2D dan BG (Bilyet Giro) terbit kemudian disampaikan ke BagianKeuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya, dan BendaharaPengeluaran (terdakwa) wajib menyampaikan SP2D dan BG tersebut keBank Kalteng Cab.

Perkara : PDS09/ENDE/10/2016tanggal 27 November 2016 sebagai berikut :PRIMAIR :on Bahwa ia terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE selaku SekretarisDinas PPKAD Kabupaten Ende yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran,Pembantu.

setidaktidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Ende menganggarkandana Bantuan keuangan melalui dinas PPKAD

Dalam pelaksanaanpengelolaan bantuan keuangan tersebut ditunjuklah Stefanus Wodhe,SE selaku Bendahara bantuan keuangan yang memiliki tugasmengelola bantuan tersebut, dan atasan langsungnya adalah terdakwaYulius Leru Tenga, SE sebagai Sekretaris Dinas PPKAD KabupatenEnde yang secara ex officio merupakan Kuasa Pengguna Anggaran; Bahwa untuk dana Bantuan Sosial yang dianggarakan pada tahun2009 sebagaimana tercatat pada DPA/DPPA DPPKAD Kab Ende :Tahun 2009 DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 sebesar Rp.4.381.172.657

bantuan sosial PemerintahKabupaten Ende tahun 2009 adalah sebesar Rp 1.934.153.000,(satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratuslima puluh tiga ribu rupiah).eee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIRon= Bahwa ia terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE selaku SekretarisDinas PPKAD

Kabupaten Ende, danabantuan keuangan tersebut terdiri dari dana bantuan sosial, danaHibah, dana desa, dana pendamping PNPM, dana tidak terduga.Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan tersebutditunjuklah Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan keuanganyang memiliki tugas mengelola bantuan tersebut, dan atasanlangsungnya adalah terdakwa Yulius Leru Tenga, SE sebagaiSekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang secara ex officiomerupakan Kuasa Pengguna Anggaran;Bahwa terdakwa Yulius Leru Tenga

,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto DaengPasewang membuat dan menandatangani Surat Permintaan PenerbitanSPD Langsung (LS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab.Jeneponto dengan Nomor : 1094/RSUDLDP/JP/V/2014 yang padapokoknya memohon untuk dapat diterbitkan SPD Langsung (LS) sebesarRp. 1.590.581.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta lima ratusdelapan puluh satu ribu rupiah).

,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat danmenandatangani Surat Permintaan Penerbitan SPD Langsung (LS) yangditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Jeneponto dengan Nomor :1094/RSUDLDP/JP/V/2014 yang pada pokoknya memohon untuk dapatditerbitkan SPD Langsung (LS) sebesar Rp. 1.590.581.000,00 (satu milyar limaratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

mengenai pelaksanaan tugas masing masing dibidangnya.Bahwa mekanisme pencairan utang: Di awali dengan surat permintaan datadaftar kewajiban atau utang Ke SKPD, SKPD kemudian merespon surattersebut menyampaikan ke PPKAD untuk selanjutnya sebagai bahanpembahasan di tim verifikasi DPABahwa ada permintaan dari H.

Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2020/PN Mksdaftar kewajiban atau utang Ke SKPD, SKPD kemudian merespon surattersebut menyampaikan ke PPKAD untuk selanjutnya sebagai bahanpembahasan di tim verifikasi DPABahwa ada permintaan dari Direktur Rumah sakit Lanto Dg Pasewang H.Saharuddin, S.K.M., M.M., M.

FATWAHBahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acarapenyidikan (BAP); Bahwa pada tahun 2009 saksi sebagai Kepala Seksi Penyusunan APBD padaBidang Anggaran Dinas PPKAD ( Pendapatan Pengelolaan keuangan danAset daerah) Kabupaten Jeneponto dan pada tahun 2013 sebagai kepalaseksi akuntansi asset pada Bidang Akuntasi dinas PPKAD, Diangkat padatahun 2014 bulan Mei sebagai kepala bidang akuntansi Pada Dinas PPKADKabupaten Jeneponto.Bahwa saksi menjelaskan adapun tugas dan fungsi pokok

ChairilMuchlis, M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin dan setiap pencairan anggaranyang dimulai dari SPP (ditandatangani bendahara) yang ditindaklanjuti dengan SPMyang ditandatangani Sekretaris Daerah dan selanjutnya diteruskan ke PPKAD untukditerbitkan SP2D. Dengan terbitnya SP2D tersebut anggaran langsung masuk rekeningSekretariat Daerah Kabupaten Tapin .

Yayan Rp. 3.000.000.000, Kas Daerah TA. 2008 yang ada mata anggarannya di PPKAD yaitu mataanggaran Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.807.083.370.

No. 828 K/Pid.Sus/2014yang dimulai dari SPP (ditandatangani bendahara) yang ditindaklanjuti dengan SPMyang ditandatangani Sekretaris Daerah dan selanjutnya diteruskan ke PPKAD untukditerbitkan SP2D. Dengan terbitnya SP2D tersebut anggaran langsung masuk rekeningSekretariat Daerah Kabupaten Tapin .

Sedangkan untuk menutup ketekoran kas atas Pengeluaran untuk pengadaantanah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.4.284.857.639. dilakukan penyetoran ke kas daerah yang bersumber daripinjaman kepada pihak ke3 dan dari anggaran PPKAD masingmasing : 4 Agustus 2008 : Rp. 2.146.000.000. 5 Agustus 2008 : Rp. 768.878.000. 13 Agustus 2008: Rp. 1.369.979.639.

. :800/3372/Diknaspora/1 0 tanggal 31 Desember 2009 yang isinyamemerintahkan Saksi selaku Kepala Dinas PPKAD Kab.

Lebong untukmemasukan/menitipkan uang sebesar Rp. 2.058.233.624,00 ( Dua milyarlima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluhempat rupiah ) Kepada pihak ke tiga di Bank Bengkulu Cabang PembantuMuara Aman dan akhirnya berdasarkan surat permintaan dari kepala DinasDiknaspora Saksi selaku Kepala Dinas PPKAD membuat surat kepada BankBengkulu Cabang Pembantu Muara Aman guna penitipan uang tersebut.Bahwa SP2D yang sudah di keluarkan oleh Dinas PPKAD tersebut sudahdinyatakan

sebagai pengeluaran oleh pemerintah daerah, dan pada Mei2010 Dinas PPKAD Kab.

Lebong, dan tanggal 18 Juni 2010 Dinas PPKAD Kab.

PP namunatas dasar surat dari Kepala Dinas PPKAD Kab.

Penggugat MUSLIADY, S.Sos. dengan Pangkat / Golongan Penata /Illa; adalah Pejabat esolon IVa dengan jabatan sebelumnya adalahlalu diangkat menjadi kepala Seksi Pengelolaan Retribusi Daerah danLainlain...lainlain pada PPKAD selama 4 tahun 4 bulan dan terkhir dipindahkanmenjadi staf biasa pada dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi(fanpial jabeilan) jsss2

Barsel, saksi juga bertanggung jawab kepada Kepala BagianKeuangan, sedangkan selaku Kasi Perbendaharaan di Dinas PPKAD Kab. Barsel,saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala BidangPembiayaan; Bahwa Bagian Keuangan Setda Kab. Barsel terdapat 5 (lima) Kasubagyaitu Kasubag Anggaran, Kasubag Belanja Pegawai, Kasubag Perbendaharaan,Kasubag Verifikasi dan Kasubag Pembukuan dan Pelaporan Sedangkan di BagianKeuangan Dinas PPKAD Kab.

KETUT WIDHIE WIRAWAN, SH, MH, sekarangPutusan Nomor: 117/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 40 dari 111bertugas di Setda Propinsi sebagai Asisten III) atau Kuasanya (yaitu Kepala BagianKeuangan,saat itu. dijabat ASLIANSON, S.Sos, M.Si dan KasubagPerbendaharaan dijabat oleh saksi sendiri); Bahwa pada waktu Dinas PPKAD adalah Bendahara Umum Daerah (yaituKepala Dinas PPKAD, saat itu dijabat oleh Drs.

Barselatau sebagai Kepada Bidang Pembiayaan di Dinas PPKAD Kab. Barsel padaPutusan Nomor: 117/Pid.B/2016/PN.Bnt Hal 43 dari 111tahun 2008 adalah sebagai berikut: Menandatangani SP2D sebagai KuasaBendahara Umum Daerah setelah diterbitkan oleh Kasubag Perbendaharaan diSetda Kab. Barito Selatan atau Kasi Perbendaharaan di Dinas PPKAD Kab.

BaritoSelatan; Bahwa dalam bekerja sebagai Kepala Bagian Keuangan di Setda Kab.Barsel, saksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kab.Barsel, sedangkan sebagai Kepala Bidang Pembiayaan di Dinas PPKAD Kab.Barsel, saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Barito Selatan Bahwa di Bagian Keuangan Setda Kab.

Barsel terdapat 5 (lima)Kasubag yaitu Kasubag Anggaran, Kasubag Belanja Pegawai, KasubagPerbendaharaan, Kasubag Verifikasi dan Kasubag Pembukuan dan Pelaporan,Sedangkan di Bagian Keuangan Dinas PPKAD Kab.

Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011No.118.01/SPD TW.III/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selakuBUD;13. Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. 2585/SP2D/LS/2011tanggal 1 Juli 2011;14. Copy Surat Perintah MembayarNo.47.05a/SPM/LS/DISDIKPORA/2011;15. Copy Surat Lembar Kontrol TA. 2011;16. Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaNo.0050.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;17. Copy dokumen pengajuan honor Tenaga Kontrak Triwulan Illtahun 2011;18.

Copy Surat Peyediaan Dana No.118.02/SPD/TW.III/BUD/2011tentang PPKAD selaku BUD;23. Copy dokumen pengajuan Honorarium Pegawai Honorer/TidakTetap (Tenaga Adm) Triwulan III tahun 2011;Hal. 25 dari 42 hal.Put. No. 21/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU24. Copy Register Kendali;25. Copy Register Kendali Dinas Dikpora;26. Copy dokumen Pengajuan dan Pertanggungjawaban honorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Adm) triwulan tahun 2011;27.

Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011No.118.01/SPD TW.III/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selakuBUD;14. Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. 2585/SP2D/LS/2011tanggal 1 Juli 2011;15. Copy Surat Perintah Membayar No.47.05a/SPM/LS/DISDIKPORA/2011;16. Copy surat lembar kontrol TA. 2011;17. Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaNo. 0050.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;18. Copy dokumen pengajuan honor Tenaga Kontrak Triwulan Illtahun 2011;19.

Copy Surat Peyediaan Dana No. 118.02/SPD/TW.III/BUD/2011tentang PPKAD selaku BUD;24. Copy dokumen pengajuan honorarium Pegawai Honorer/TidakTetap (Tenaga Administrasi) Triwulan III tahun 2011;25. Copy Register Kendali;26. Copy Register Kendali Dinas Dikpora;27. Copy dokumen Pengajuan dan Pertanggungjawaban honorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Adm) Triwulan tahun 2011;28. Copy dokumen dan pertanggungjawaban Tenaga KontrakTriwulan II tahun 2011;Hal. 30 dari 42 hal.Put.

Selainpenyerahan bantuan sosial yang diberikan berdasarkan disposisi, dan memoada juga yang diberikan karena adanya perintah lisan dari Bupati, Kadis PPKAD(Abdul Syukur dan Agustinus Walewae) dan Kabid Anggaran (Yulius LeruPutusan Nomor : 12 /PID.SUSTPK/2017/PT.KPG.,halaman 49 dari 146 halamanNO1Tenga).

untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran uang bantuansosial yang dikelolanya membuat kuitansikuitansi fiktif seperti yang pernahdilakukan pada tahun 2009, dengan cara memasukan nama dan alamat wargakemudian menandatangani diatas nama warga penerima bantuan alumenandatangani selaku bendahara yang menyerahkan bantuan;Bahwa tanda terimatanda terima fiktif yang telah ditandatangani tersebutkemudian diselipbkan dengan tanda terimatanda terima yang rill kemudiandiserahkan sekaligus kepada Kepala Dinas PPKAD

(satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga riburupiah).Bahwa selain tahun 2009, pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Ende jugamengalokasikan dana bantuan sosial melalui Dinas PPKAD Kabupaten Endesebagaimana tertuang dalam DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 dengan anggaransebesar Rp 2.300.000.000, (dua milyar tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan(DPPA Nomor : 1.20 05 02 00 00 4) sebesar Rp 275.000.000, (dua ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) sehingga total anggaran bantuan

Selain penyerahan bantuan sosialyang diberikan berdasarkan disposisi, dan memo ada juga yang diberikankarena adanya perintah lisan dari Bupati, Kadis PPKAD dan Kabid Anggaran;Bahwa berdasarkan catatan dari terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendaharabantuan keuangan, untuk tahun 2010 dana yang diberikan karena perintah lisansejumlah Rp 171.925.000, (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus duapuluh lima ribu rupiah).

,halaman 109 dari 146 halamanBahwa tanda terimatanda terima fiktif yang telah ditandatangani tersebutkemudian diselipbkan dengan tanda terimatanda terima yang rill kemudiandiserahkan sekaligus kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende tahun2010 untuk ditandatangani.

,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuatdan menandatangani Surat Permintaan Penerbitan SPD Langsung (LS)yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Jeneponto denganNomor : 1094/RSUDLDP/JP/V/2014 yang pada pokoknya memohon untukdapat diterbitkan SPD Langsung (LS) sebesar Rp. 1.590.581.000,00 (satumilyar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh satu riburupiah).

mengenai pelaksanaantugas masing masing di bidangnya.Bahwa benar saksi menjelaskan mekanisme pencairan utang : diawalidengan surat permintaan data daftar kewajiban atau utang Ke SKPD, SKPDkemudian merespon surat tersebut menyampaikan ke PPKAD untukselanjutnya sebagai bahan pembahasan di tim verifikasi DPABahwa ada permintaan dari H.

,M.APBahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acaraHal 85 dari 201 Putusan Nomor 87/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mkspenyidikan (BAP); Bahwa mekanisme pencairan utang diawali dengan surat permintaan datadaftar kewajiban atau utang Ke SKPD,SKPD kemudian merespon surattersebut menyampaikan ke PPKAD untuk selanjutnya sebagai bahanpembahasan di tim verifikasi DPA; Bahwa ada permintaan dari Direktur Rumah sakit Lanto Dg Pasewang H.Saharuddin,S.KM yang diajukan ke Dinas PPKAD yaitu. berdasarkan

datadaftar kewajiban atau utang Ke SKPD, SKPD kemudian merespon surattersebut menyampaikan ke PPKAD untuk selanjutnya sebagai bahanpembahasan di tim verifikasi DPA Bahwa ada permintaan dari Direktur Rumah sakit Lanto Dg Pasewang H.Saharuddin,S.KM yang diajukan ke Dinas PPKAD yaitu. berdasarkan suratpermintaan penerbitan SPD langsung (LS) nomor : 1094/ RSUDLDP/JP/V/2014 tanggal 02 Mei 2014;Bahwa dana yang dimintakan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah LantoDg Pasewang untuk dana makan minum pasien

FATWAH Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acarapenyidikan (BAP); Bahwa pada tahun 2009 Kepala Seksi Penyusunan APBD pada BidangAnggaran Dinas PPKAD ( Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Asetdaerah) Kabupaten Jeneponto dan pada tahun 2013 sebagai kepala seksiakuntansi asset pada Bidang Akuntasi dinas PPKAD, Diangkat pada tahun2014 bulan mei sebagai kepala bidang akuntansi Pada Dinas PPKADKabupaten Jeneponto.

ESAPengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:DIDIK NUGROHO bin SUGONDO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNSDinas Pariwisata dan Kebudayaan, pendidikan SLTA, bertempattinggal di RT.01 RW.06 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen,Kabupaten Kebumen, sebagai PEMOHON;melawanRETNO WIDA IRAWATI binti SUTARNO, umur 47 tahun, agama Islam,pekerjaan PNS PPKAD