26/G/2017/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 11 Oktober 2017 Tentang Penetapan MajelisHakim;. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 Oktober 2017 oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon;. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 26/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 12 Oktober 2017 Tentang Haridan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 26/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 26 Oktober 2017 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 26/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 7 Desember 2017 Tentang HariSidang;Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 26/G/2017/PTUN.ABN7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 26/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 27 Desember 2017 Tentang Penetapan MajelisHakim;8.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawabbukanlah Tergugat mengakuinya, akan tetapi menolak seluruh dalil gugatantersebut;Berdasarkan dalildalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara PengadilanTata Usaha Negara Ambon Nomor 26/G/2017/PTUN.ABN, untuk menjatuhkanputusan dengan amar putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.

Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk. hadir di persidangan dan menyatakan tidak inginmasuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.ABN sehinggamenurut Pendapat Majelis Hakim Pihak PT.

(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor 26/G/2017/PTUN.ABN

07/G/2018/PTUN.ABN

., kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICEHATANE & ASSOCIATES, beralamat Jl.Cendrawasih No.18, Soya Kecil, Kota Ambon,Provinsi Maluku;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;Membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 07/PENDIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 25 April 2018 Tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 07/PENMH/2018/PTUN.ABN, tanggal 25 April 2018 Tentang Penetapan

MajelisHakim;Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN tanggal 25April 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 07/PENPP/2018/PTUN.ABN, tanggal 27 April 2018 Tentang Haridan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 07/PENHS/2018/PTUN.ABN, tanggal 30 Mei 2018 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para

pihak yangbersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal22 April 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan Register Perkara Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN, tanggalHalaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN25 April 2018 dan telah diperbaiki pada pemeriksaaan persiapan pada tanggal30 Mei 2018, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:OBJEK SENGKETA;Surat Keputusan Badan Saniri Negeri

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 telah masuk permohonandari Pemohon Intervensi atas nama ALI SLAMAT, serta terhadap permohonanintervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkandalam Putusan Sela Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 24 Juli 2018, yangmenetapkan ALI SLAMAT sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkaraNomor 07/G/2018/PTUN.ABN;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut

RISAKOTTA, S.H., M.H.Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN:1. PNBP : Rp. 35 .000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan Pihak : Rp. 393.000,4. Meterai : Rp. 12.000,JUMLAH : Rp. 560.000.(lima ratus enam puluh ribu rupiah)Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN

Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 04/G/2016/PTUN.ABN,tanggal 15 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;Halaman 10 dari 16 halaman.

Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biayaperkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkansejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 22 November 2016, kemudianterhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 6 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 04/G/2016/PTUN.ABN yang

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor04/G/2016/PTUN.ABN. tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan bandingtersebut;Mengadili sendiri:Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 163 K/TUN/2017Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;2.

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 04/G/2016/G/PTUN.ABN tertanggal 15 Juni 2016, telah tepat danbenar dalam penerapan maupun pertimbangan hukumnya denganmempertimbangkan seluruh dalildalil maupun alatalat bukti (surat dansaksi) Terbanding dulunya Penggugat/Terbanding sekarang PemohonKasasi termasuk alat bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat, sehinggaputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Tata UsahaNegara Ambon tersebut adalah sudah menyelenggarakan mekanismeperadilan

Pemohon Kasasi iniditerima oleh Ketua Mahkamah Agung RI, dan kiranya memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini diTingkat Kasasi, berkenan mengambil Putusan sebagai berikut: Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, semulaTerbanding/Penggugat; Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 107/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 13 Oktober2016 dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat PertamaPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor04/G/2016/G/PTUN.ABN

./ 2015/PTUN.ABN. tanggal 2 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut; -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;--------------------------------------------------------

Nomor : 64/B/2016/PT.TUN.Mkstelah memenuhi unsur Pasal 53 ayat 2 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPeradilan Tata Usaha Negara. 2n nn enne nen nn ncn enone neeMenimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon dalam putusannya Nomor : 25/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 2 Maret 2016,telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:Dalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat Il Intervensi.Dalam Pokok Perkara.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.580.000 (limaratus delapan puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : : 25/G/2015/PTUN.ABN. tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada . tanggal 2 Maret 2016 dengan dihadiri olehKuasa HukumTergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, danTergugat maupun kUaSany 4a. . nnn nnn nnn nnn nen nen nnn ce cenMenimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding

dalam Akta Permohonan banding tanggal 16 Maret 2016,sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwapermohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebutsepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkasperkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 25/G./ 2015/PTUN.ABN

pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkanpembuktiannya dan menurut hukum terhadap gugatan Penggugat /Pembandingharus dinyatakan tidak dapat diterima ;"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyatamemori banding dari Penggugat/Pembanding sama sekali tidak dapat melemahkanpertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 25/G./ 2015/PTUN.ABN

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :25/G./ 2015/PTUN.ABN. tanggal 2 Maret 2016 yang dimohonkan bandingTEIS@DUDS eaeeeesssesesse ener nesses issn een eerIll.

23/G/2020/PTUN.ABN

Tulukabessy, No. 7B,Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,Provinsi Maluku, email: polhaupessy.wendy@gmail.com,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember2020;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut:Membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PENDIS/2020/PTUN.ABN. Tentang Lolos Dismissal, tanggal 24 November2020;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PENMH/2020/PTUN.ABN.

2 dari 48 halaman Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.ABN.6.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 23/PENHS/2020/PTUN.ABN. Tentang Hari Sidang dan JadwalPersidangan (Court Calendar), tanggal 5 Januari 2021;7.

Berkas Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.ABN., beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnya;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 23November 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan Register Perkara Nomor 23/G/2020/PTUN.ABN,tanggal 24 November 2020, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapanpada tanggal 5 Januari 2021, serta telah diajukan pada persidangan secaraelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

LALLO, S.H.Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.ABN.Perincian Biaya Perkara Nomor 23/G/2020/PTUN.ABNBiaya Pendaftaran : Rp. 30.000ATK : Rp. 205.000Panggilan :Rp. 87.000Meterai :Rp. 10.000Redaksi :Rp. 10.000PNBP : Rp. 20.000wae eee eee eee +Jumlah : Rp. 362.000(Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.ABN.

24/G/2020/PTUN.ABN

Tentang Lolos Dismissal, tanggal 25 November2020;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 24/PENMH/2020/PTUN.ABN.

dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan, tanggal 25 November 2020;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 24/PENHS/2020/PTUN.ABN.

Tentang Hari Sidang dan JadwalPersidangan (Court Calendar), tanggal 14 Desember 2020;Berkas Perkara Nomor: 24/G/2020/PTUN.ABN., beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnya;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 23November 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan Register Perkara Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN,tanggal 24 November 2020, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapanpada tanggal 14 Desember 2020

Neina Maricar S.SpOG;Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Kep Kapolda Maluku Tentang PemberhentianTidak dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri,tanggal 22 Juli 2020;Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Penyerahan Surat Keputusan PTDH Kepada Penggugatdan Penandatanganan Berita Acara PenyerahanKeputusan PTDH;Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN.26.

Panitera PenggantitidRamlan Lohy, S.H.Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN.Perincian Biaya Perkara Nomor 24/G/2020/PTUN.ABNBiaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00ATK : Rp. 205.000,00Panggilan :Rp. 48.000,00Meterai :Rp. 10.000,00Redaksi :Rp. 10.000,00PNBP : Rp. 20.000,00penne eee eee eee eee eee eee nee +Jumlah : Rp. 323.000,00(Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; --- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2014/PTUN.ABN, tanggal 02 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; ------------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-------------

./ 2014/PTUN.ABN, tanggal 2 Juli 2014 ; 3.

Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitandengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 05/G/2014/PTUN.ABN, tanggal 2 Juli 2014 dalam sengketa keduabelah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikutMENGADILI:1 Menyatakan gugatan

banding Penggugat tersebutTergugat tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar, kepada Para pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan suratpemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon tanggal 15 Agustus 2014 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 05/G/2014/PTUN.ABN

dibebankanuntuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat bandingyang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;Memperhatikan ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009, serta ketentuanketentuan hukum lain yang berkaitan ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2014/PTUN.ABN

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; --------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 30/G/2012/PTUN.ABN tanggal 20 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding

19 Februari 2013 ;Selanjutnya disebDut SCDAGAL sess siessanse xaennessavaavaca areanwannenawndsaemnna samen am TERGUGAT IT INTERVENSI/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 30 Agustus 2013 dan tanggal 18 Oktober 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketatersebut ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 30/G/2012/PTUN.ABN

Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitandengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkaraseperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :30/G/2012/PTUN.ABN, tanggal 20 Mei 2013 dalam sengketa kedua belah pihakyang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI:DALAM EKSEPSI

: Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggangwaktu ; DALAM POKOK PERKARA :e Menyatakan gugatan Penggugat tidakditerima ;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.197.000, (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 30/G/2012/PTUN.ABN tersebut dibacakan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 dengan dihadiri oleh KuasaTergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat

Tergugat/Terbandingdan Tergugat II Intervensi/Terbanding tertanggal 30 Mei 2013 ;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembandingmengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2013 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 10 Juni 2013 padapokoknya menyatakan : e Bahwa memori banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidakdapat menerima alasanalasan dan pertimbangan putusan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 20 Mei 2013 Nomor : 30/G/2012/PTUN.ABN

No. 95/B/2013/PT.TUN.MKSdipertimbangkan agar buktibukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkasperkara ini ; Memperhatikan Pasal Pasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambahterakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan ; MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 30/G/2012/PTUN.ABN

16/G/2014/PTUN.ABN

SOULISA S.H;Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatdan Penasihat Hukum, Bertempat kedudukan di JalanKemuning No: 9 Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2014;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 16/PEN/2014/PTUN.ABN tertanggal 15 April 2014 tentang LolosDissmissal;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara AmbonNomor: 16/PEN/2014/PTUN.ABN tertanggal 15 April 2014 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;e Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 16/PENHS/2014/PTUN.ABN tertanggal 16 April 2014tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;e Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 16/PENHS/2014/PTUN.ABN tertanggal 29 April 2014tentang Hari Sidang;e Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim

WATTIMENA sebagaiTergugat II Intervensi;e Telah mempelajari berkas perkara Nomor: 16/G/2014/PTUN.ABN;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14April 2014 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 14 April 2014 denganregister perkara Nomor : 16/G/2014/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal29 April 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut;Halaman 3 dari 38 hal.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawabbukanlah tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruhdalil gugatan tersebut;Berdasarkan dalildalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohonKepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkarapengadilan tata Usaha Negara Ambon Nomor: 16/G/2014/PTUN.ABN, untukmenjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:Primair:Dalam Eksepsi:Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1

PUTUSAN Perkara Nomor: 16/G/2014/PTUN.ABN Bukti P32Fotocopi sesuai denganfotocopi Skema DusunRuhulessin ; Bukti P33Fotocopi sesuai denganaslinya Akta Pernyataandari Notaris dan PPATArnasya A. Pattinama, SHNomor: 55 tanggal 31Oktober Bukti P34Fotocopi sesuai denganaslinya Akta Pernyataandari Notaris dan PPATArnasya A.

Penggugatmerasa dizalimi dan dirampas Hak Asasi yang dilindungi UndangUndang Dasar1945 Pasal 28A, Pasal 28C ayat 2 dan Pasal 28 D ayat 1,2 ;Bahwa untuk memulihkan nama baik dan membuktikan, pemberhentianPenggugat dari jabatan Sekda Maluku Tenggara adalah bertentangan denganhukum maka Penggugat mengajukan gugatan melawan Tergugat ke PengadilanTata Usaha Negara di Ambon, setelah melalui proses persidangan maka padatanggal 17 Juni 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menjatuhkanPutusan Nomor 21/G.TUN/2008/PTUN.Abn

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;Bahwa oleh karena Tergugat tidak merasa puas dengan putusantersebut, maka Tergugat mengajukan upaya Banding pada Pengadilan TinggiTata Usaha Negara di Makassar, akhirnya pada tanggal 30 Oktober 2009Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjatuhkan Putusan Nomor77/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS., amarnya berbunyi menguatkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 21/G.TUN/2008/PTUN.Abn ;Bahwa setelah putusan tersebut disampaikan kepada Tergugat

Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 21/G.TUN/2008/PTUN.Abn, 17 Juni 2009 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 77/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS, tanggal 30 Oktober 2009, secara aman dan lestari ;6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugatsebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setiap hari setiap Tergugatlalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapbkan sampaidilaksanakan ;7.

pertimbanganputusan Pengadilan Negeri Tual disebutkan bahwa karena beberaparangkaian tahapan Eksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon,yakni Penetapan uang paksa dan pengumuman di media masa belumdilaksanakan sebagaimana mestinya, maka gugatan Penggugat ditolak (videhalaman 2122 putusan Pengadilan Negeri Tual) ;Bahwa memang benar, pada saat pemeriksaan perkara a quo di PengadilanNegeri Tual beberapa rangkaian tahapan Eksekusi oleh Pengadilan TataUsaha Negara Ambon atas putusan perkara Nomor 21/G.TUN/2008/PTUN.ABN

(bukti P.5) belum dilaksanakan, akan tetapi sepatutnya hal itudijadikan dasar untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterimakarena bersifat prematur, bukan merupakan alasan untuk menolak gugatan ;Bahwa menurut hukum positif, Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negarahanya terbatas pada pernyataan batal atau membatalkan Keputusan TUNdan kerugian riil saja, dan faktanya amar putusan perkara Nomor 21/G.TUN/2008/PTUN.ABN (bukti P.5) sama sekali belum menentukan besarankerugian, bahkan kerugian riil

25/G/2015/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 25/PEN.MH/2015/PTUN.ABN Tanggal 1 Oktober 2015Tentang Penunjukan Majelis2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 25/PEN.PP/2015/PTUN.ABN Tanggal 1 Oktober 2015,Tentang Surat Penunjukan PaniteraPengganti;0nn2 2 ===3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PENPP/2015/PTUN.ABN Tanggal 2 Oktober 2015 Tentang PemeriksaanPersiapal j====s==4.

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 25/PEN.PP/2015/PTUN.ABN Tanggal 10 Nopember2015, Tentang Surat Penunjukan Pergantian PaniteraPONG GaN El gases eee ccs5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PENHS/2015/PTUN.ABN Tanggal 12 Nopember 2015 Tentang Hari6. Putusan Sela Nomor: 25/G/2015/PTUN.ABN Tanggal 19Nopember7.

Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN 12/1966, atasnama The LiongHo menjadiWilliam Theo,tertanggal 27Djanuari 1968(fotocopi sesuaidengan salinan). 19.Bukti P19 Tiket Pesawatbatik air jurusanAmbon Surabayatanggal 1 Pebruari2016 atas namaPopy. Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalildalilnyaPenggugatmengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah disumpah ;221.ARNOLD DEMOY SEGE, Manado 13 Agustus 1971, Alamat DesaMalalayang Satu Timur.

Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN Frans TheoNo.66/CS/MU/1988 yangditerbitkan olehKantor CatatanSipil, KabupatenDati Il MalukuUtara, tertanggal23 Mei 1988(fotocopi sesuaidengan foto copi). Bukti T II Intv5Foto KondisiKesehatan TuanWilliam Theo,pada bulan Juni2013, bersamaPOPY danKeluarga. Bukti T II Intv6Surat keterangannomor030/71.71.11/11/2016 tertanggal4 Pebruari 2016(sesuai denganaslinya).

Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN

-----------------------------Kewarganegaraan : Indonesia;---------------------------------------------------------Pekerjaan : Wiraswasta;------------------------------------------------------Tempat tinggal : di Dusun Mena Belakang Telkom, RT.003/RW.003, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;--------------------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Nomor: 19/PEN.INS/2017/PTUN.ABN

19/G/2017/PTUN.ABN

KAMARUDDIN, SH., Kepala Seksi PenangananPerkara Pertanahan Kantor Wilayah BPN ProvinsiMaluku Utara.Kesemuanya memilih alamat dan berkedudukan padaKantor Wilayah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 19/PENDIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 19 Juni 2017, Tentang Lolos Dismissall;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 19/PENMH/2017/PTUN.ABN,

PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon);Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 19/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 20 Juni 2017, Tentang Haridan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:19/PEN.INS/2017/PTUN.ABN, tanggal 01 Agustus 2017, TentangMengabulkan Permohonan Pemohon atas nama IRSAN GAILEA dan AISAHalaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 19/G/2017/PTUN.ABNUMASUGI sebagai Kuasa Insidentil untuk mewakili TAMRIN GAILEA

dalamPerkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.ABN3"2 22202 22 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 19/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 16 Agustus 2017, TentangHari Sidang Terbuka Untuk Umum) Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 19/G/2017/PTUN.ABN, tanggal O06 September 2017, TentangPemanggilan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KepulauanSula melalui atasan langsung Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Maluku Utara agar

hadir di Persidangan untuk menanggapigugatan dalam perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.ABN; Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12Juni 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon dengan Register Perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.ABN, tanggal 16Juni 2017 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16Agustus

MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:19/G/2017/PTUN.ABN berkenaan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangtelah diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No 164/DesaFagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku,Gambar Situasi tanggal 17 Januari 1998 Nomor : 225/ 1998, Luas 1082MP?

M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat /Pembanding ;--------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.Abn, tanggal 05 Juni 2013 yang dimohonkan banding ;------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pembandingtelah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 12 Juni 2013,sehingga menurut hemat Majelis Hakim Banding, maka pengajuanpermohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimanadiatur dalam Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formalpermohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 05/G/2013/PTUN.Abn

terhadap pokok perkaranya Tergugat /Pembanding telah mengajukan keberatan sebagai berikut, dan untuk tidakmengulang kembali dasar dan argumentasi dar1 Memori Banding tertanggal20 Juni 2013 dari halaman 1 sampai dengan halaman 10 dan TambahanMemori Banding tertanggal 01 Juli 2013, yang secara jelas memohon agarPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, menerima permohonanbanding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan membatalkanputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/PTUN.Abn

tanggapan ataubantahan atas Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat /Pembanding, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan TataUsaha Negara Ambon telah menerapkan hukum acara, dan putusannyasudah benar dan tepat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar setelah mencermati, meneliti berkas perkara, bukti surat,keterangan saksi maupun ahli di persidangan, maka secara mufakat bulatberpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 05/G/2013/PTUN.Abn

Majelis Hakim Banding, setelah mempelajaridari seluruh uraian Memori Banding dan Kontra Memori Banding yangdiajukan oleh para pihak yang bersengketa tersebut, berpendapat bahwaargumentasi yuridis tersebut adalah bersifat pengulangan dan telahdipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidakdapat mengubah dan merubah putusan yang telah diambil oleh MajelisHakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Banding sependapat denganPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/PTUN.Abn

/PT.TUN.Mksdi kedua tingkat pengadilan yang untuk di tingkat banding besarnya akanditetapkan dalam amar putusan ini ; Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara dan ketentuan lain yang terkait dengan sengketa ini ; MENGADILIe Menerima Permohonan Banding dari Tergugat /Pembanding ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:05/G/2013/PTUN.Abn

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor7/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 22 Juli 2020, yang dimohonkan banding;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 187/PEN.HS/2020/PTTUN Mks, tanggal 19 Nopember2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus sengketa ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, Nomor 187/PEN.HS/2020/PTTUN Mks, tanggal 19 Nopember2020, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum

Putusan Nomor 187/B/2020/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa telah diajukan surat permohonan banding olehPenggugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor: 7/G/2019/PTUN.ABN tanggal 22 Juli 2020 sesuai AktaPermohonan Banding tanggal 3 Agustus 2020,;Menimbang, bahwa atas permohonan banding dariPenggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada PihakTergugat/Terbanding, dengan surat pemberitahuan pernyataan bandingtanggal 4 Agustus 2020;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan

/PTTUN Mks.banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas)hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan Byang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon,, Nomor : 7/G/2020/PTUN.ABN

06/G/2016/PTUN.ABN

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:06/Pen.MH/2016/PTUN.ABN Tanggal 29 Februari 2016 tentang Penetapanpenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa tersebut ;00 22020 no noe2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 06/Pen.PP/2016/PTUN.ABNTanggal 29 Februari 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan ;3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 06/Pen.HS/2016/PTUN.ABNTanggal 23 Maret 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;4.

Putusan Sela Nomor : 06/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 30 Maret 2016 ;5. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan padaPengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Tanggal 29 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 29Februari 2016 dengan Register Perkara Nomor: 06/G/2016/PTUN.ABN dan telahdiperbaiki pada Tanggal 23 Maret 2016, yang pada pokoknya memuat sebagaiaI.

nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn en eeBahwa tindakan Tergugat tanpa sepengetahuan serta tidak melibatkan Penggugatselaku pemilik yang sah atas objek gugatan jelas jelas sangat merugikanPenggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah atas objek gugatan, sertabertentangan dengan ketentuan perundangundangan, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftarantanah yang secara tegas dan jelas dikatakan :Halaman 4 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2016/PTUN.ABN

15/G/2017/PTUN.ABN

., Staf Biro Hukum dan HAMpada Kantor Gubernur Maluku ;Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Lingkup PemerintahPropinsi Maluku, berkantor di Jalan Raya PattimuraNomor 1 Ambon Propinsi Maluku ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 15/PENDIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 29 Mei 2017 Tentang Lolos Dismissal; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor

15/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 29 Mei 2017 Tentang Penetapan MajelisHalaman 2 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.ABN Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 29 Mei 2017 oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 15/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 30 Mei 2017 Tentang Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor15/PENHS/2017/PTUN.ABN

, tanggal 22 Juni 2017Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum; Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa dipersidangan:;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 19Mei 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon dengan Register Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN, tanggal 26 Mei2017 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 Juni2017, dengan mengemukakan

31/G/2017/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 31/PENDIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2017 Tentang Lolos Dismissal;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 31/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2017 Tentang Penetapan MajelisHakim;3. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 18 Desember 2017 oleh PLT.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 31/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 20 Desember 2017 TentangHari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 31/G/2017/PTUN.ABN5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 31/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 24 Januari 2018 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;6.

Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal12 Desember 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor: 31/G/2017/PTUN.ABN,tanggal 18 Desember 2017 dan telah diperbaiki pada pemeriksaaan persiapanpada tanggal 24 Januari 2018, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:l.

sebagai pelaksanaputusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, tanggal 18 Juli 2017 2 T2 Surat permohonan Pembatalan Hak dari Ny. fotokopi sesuaiHermelina Pesulima tanggal 12 Januari 2015 dengan aslinya Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 31/G/2017/PTUN.ABN 3 T3 Surat Tugas Nomor : 55/ST81.71/1/2015 fotokopi sesuaitanggal 15 Januari 2015 dengan aslinya4 T4 Berita Acara Pelaksanaan Tugas Nomor: fotokopi sesuai01/BAP.71/1/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan aslinya5 T5 Risalah

WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.PANITERA PENGGANTITtdHASAN ATTAMIMI, S.H.Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 31/G/2017/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 31/G/2017/PTUN.ABN:1. PNBP : Rp. 35.000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan Plhak : Rp. 322.000,4. Meterai : Rp. 6.000,JUMLAH : Rp. 483.000.(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)Halaman 40 dari 40 Halaman Putusan Nomor 31/G/2017/PTUN.ABN

3/G/2021/PTUN.ABN

Gunung Malintang,RT 004, RW 20, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, KotaAmbon, dengan email adv.hasanumagap@yahoo.com,berdasarkan Surat Khusus Nomor: 14/AdvSs/II/2021,tanggal 10 Februari 2021;Selanjutnya disebut TERGUGAT Il INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, telah membaca:i:Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/PENDIS/2021/PTUN.ABN. Tentang Lolos Dismissal, tanggal 25 Januari 2021;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/PENMH/2021/PTUN.ABN.

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 3/PENHS/2021/PTUN.ABN.

Juan SitiDjuaria, yang mekanisme pembayarannya secara cicil sejak tahunHalaman 18 Putusan Perkara Nomor 3/G/2021/PTUN.ABN.2011 sampai lunas, dan karena pembayaran Para Penggugat kepadaNy. Juan Siti Djuaria telah lunas, maka Ny.

Juan SittiDjuaria;Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 3/G/2021/PTUN.ABN.18.19.20.Bahwa karena adanya kerja sama dari Tergugat dengan PemilikSertipikat Hak Milik Nomor: 1746 atas nama Ny.

LALLO, S.H.Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 3/G/2021/PTUN.ABN.Rincian Biaya Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.ABN.1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. ATK Rp. 205.000.3. Panggilan Rp. 24.000,4. Materai Rp. 20.000,5. Redaksi Rp. 10.000,6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T Rp. 20.000,7. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) Rp. 4.778.000,Jumlah Rp. 5.087.000,(Lima Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 3/G/2021/PTUN.ABN.

01/G/2012/PTUN.ABN

Gubernur MalukuKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum dari GubernurPropinsi Maluku, tempat kedudukan di Jalan Raya Pattimura Nomor 1Ambon, berdasarkan Surat Tugas Pemerintah Provinsi Maluku Nomor841.5DD/0068 THN 2012 tanggal 17 Januari 2012 dan Surat KuasaKhusus tertanggal 17 Januari 2012 ; 02 22 2225Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 00nn nnn nennnPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ; e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 01/PEN/2012/PTUN.ABN

tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 0O1/PENHS/2012/PTUN.ABN tanggal 10 Januari 2012 tentang Hari dan TanggalPemeriksaan Persiapan ;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/PENHS/ 2012/PTUN.ABN tanggal O06 Pebruari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;e Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan telah pulamendengar keterangan Para Pihak, Keterangan

Saksi, dan Keterangan Abhli dipersidangan ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 5 Januari 2012 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal5 Januari 2012 dengan register perkara nomor : 01/G/2012/PTUN.ABN yang telahdiperbaiki tanggal 6 Pebruari 2012, yang isinya sebagai berikut ; 1.

Surat Kepala BKN Nomor K.2630/V.80.9/99 tanggal 27 Juli 2006 tentang BatasUsia Pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon dan Eselon Ilangka 1 huruf a 1.2 dan huruf b 1.2 ; (4)(5)Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN.ABN. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; .

PNBP ~2 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nce Rp. 35.000,JUMIAN 22222 nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn Rp. 441.000,Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN.ABN

49/G/2019/PTUN.ABN

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:49/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2019 TentangPenetapan Majelis Hakim;. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 18 Desember 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon,. Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 18 Desember 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon,.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 49/PENPP/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2019 TentangPemeriksaan Persiapan,;. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 49/PENHS/2019/PTUN.ABN, tanggal 28 Januari 2020 Tentang HariHalaman 3 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABNPersidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) SecaraElektronik Acara Jawab Menjawab;.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 49/PENHS/2019/PTUN.ABN, tanggal 3 Maret 2020 Tentang JadwalPersidangan (Court Calendar) Acara Pembuktian sampai denganPembacaan Putusan;.

Berkas Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN. beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnya;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal17 Desember 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 17 Desember 2019 dan juga telah diperbaiki pada PemeriksaaanPersiapan pada tanggal 28 Januari 2020, dengan mengemukakan halhalsebagai berikut:Objek Sengketa:KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

RISAKOTA, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN:1. ATK > Rp. 205.000, 2. PNBP > Rp. 30.000, 3. Biaya Panggilan Pihak > Rp. 80.000, 4. Pemeriksaan Setempat > Rp. 5. Meterai > Rp. 12.000, 6. Redaksi > Rp. 10.000. JUMLAH > Rp. 337.000, (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)Halaman 60 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABNHalaman 61 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN