M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding secara formal;-------------------------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 35/G/2014/PTUN.Abn tanggal 4 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;----------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :35/G/2014/PTUN.Abn tertanggal 4 Maret3.

Berkas perkara Banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A danBundel B, serta suratsurat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar mengambil alin dan menerima keadaankeadaanmengenai sengketa sebagaimana tersebut dalam Putusan PengadilanTata Usaha Negara Ambon Nomor : 35/G/2014/PTUN.Abn tertanggal 4Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai

Negara Ambon tanggal 30 Maret 2015, atasMemori Banding pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan KontraMemori Banding tanggal 13 April 2015 , yang diterima di Pengadilan TataUsaha Negara Ambon tanggal 16 April 2015 dan telah diberitahukankepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate selakuTergugat tanggal 16 April 2015, yang pada pokoknya Penggugat /Terbanding menyatakan dapat menerima dasardasar dan pertimbanganputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 35/G/2014/PTUN.Abn

tanggal 4 Maret 2015 yang alasanalasan KontraMemori Banding tersebut sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori= 11 (8 1 4: atMenimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatanuntuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masingmasing padatanggal 16 April 2015 ; 222m o nn nnn nnn nn nnn nnn ncnTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Nomor : 35/G/2014/PTUN.Abn tersebutdibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum

biaya perkara yang timbuldalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding ini akanditetapkan dalam amar putusan perkara ini ;Mengingat, UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan pelaksanaan yangberkaitan dengan perkara ini ;n nen n nnn nnn neMENGADILI:e Menerima permohonan banding Tergugat / Pembandingsecarae Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 35/G/2014/PTUN.Abn

6/G/2019/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor6/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 8 Mei 2019Tentang Penetapan Majelis Hakim;Surat Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 8 Mei 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Surat Penunjukan Jurusita Pengganti Perkara Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 8 Mei 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor6/PENPP/2019/PTUN.ABN, tanggal

8 Mei 2019 Tentang Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 6/PENHS/2019/PTUN.ABN, tanggal 29 Mei 2019 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor6/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 30 September 2019 TentangPenetapan Majelis Hakim Pengganti;Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para pihak yangbersengketa dipersidangan;Halaman 2 dari 121 Halaman Putusan Nomor 6/G/2019/PTUN.ABNTENTANG

Oleh Penggugat Surat Keputusan Bupati tersebutkemudian digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengannomor perkara: 03/G/2012/PTUN.ABN dan telah diputuskan denganptutsan nomor: 03/G/2012/PTUN.ABN tanggal 6 Juni 2012.

G/2012/PTUN.ABN, tanggal 6 Juni 2012 maupun Surat Wakil KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Nomor : W4TUN3/1056/H.02.06/XII/2013,tanggal 17 Desember 2013 Perihal Penjelasan Hukum terhadap PutusanPTUN Ambon, Nomor : 03/G/2012/PTUN.ABN, bahwa Terhadap adanyadua orang yang mengaku diri sebagai Raja, Majelis Hakim tidakmempertimbangkan mengenai siapa yang merupakan Raja Maur Ohoiwutyang sah karena bukanlah kompetensi Absolut atau kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Selanjutnya dengan dasar

WARISMAN SIMANJUNT AK,S.H., M.Si.PANITERA PENGGANTITTDDAMARIS LIMBONG, S.H., M.H.Halaman 120 dari 121 Halaman Putusan Nomor 6/G/2019/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN:1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. ATK : Rp. 205.000,3. PNBP : Rp. 10.000,4. Panggilan : Rp. 716.000.5. Meterai : Rp. 12.0006. Redaksi : Rp. 10.000,JUMLAH : Rp. 983.000,(Sembilan ratus delapan puluh tigaribu rupiah)Halaman 121 dari 121 Halaman Putusan Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN

diputus dalamPutusan Pengadilan Tata Usana Negara Ambon Nomor09/G.TUN/2007/PTUN.ABN tanggal 17 Maret 2008 jo.

Putusan Nomor 203 PK/TUN/2017alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnyaObjek Sengketa atau Objek Gugatan:Bahwa PT Kemakmuran Pertiwi Tambang pernah mengajukangugatan Tata Usaha Negara terhadap Gubernur Maluku Utaradengan surat gugatan tanggal 10 September 2007 dengan registerperkara Nomor 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN di Pengadilan TataUsaha Negara Ambon.

Putusan Nomor 203 PK/TUN/2017Bupati Halmahera Timur, Perkara 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN inisudah diperiksa dan diadili, di tingkat banding, kasasi danpeninjauan kembali, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini; PUTUSAN PERKARA NOMOR 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN DIPENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON TANGGAL 17MARET 2008;PENGGUGAT:PT Kemakmuran Inti Utama Tambang ( Penggugat 1)PT Kemakmuran Pertiwi Tambang ( Penggugat II)TERGUGAT :Gubernur Maluku Utara (Tergugat 1);PT Wana Kencana Mineral (Tergugat

);Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dalam perkara Nomor 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN dapat disimpulkan, bahwa Izin KuasaHalaman 45 dari 75 halaman.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor12/G/2016/PTUN.ABN. tanggal 8 November 2016 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN. tanggal 06 Desember 2012 yang dimohonkan banding; --3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;----------------------------------------------------------

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor18/G/2012/PTUN.ABN. tanggal 06 Desember 2012 ; 3. Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini; === n 222 san nnn enn nnn nn nnn nn nnn ce nn ne nce ne ee nenHal.3 dari 32 hal. Put.

No.27/B/2013/PTT UN.MKSTENTANG DUDUK SENGKETA:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar mengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN. tanggal 06 Desember 2012, sehinggadiperoleh kronologis sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknyameminta kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkanTergugat

No.27/B/2013/PTT UN.MKSdalam memori bandingnya itu. pada intinya mengemukakan bahwaTergugat/Pembanding sangat berkebaratan dan tidak sependapat dengan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN tanggal 6Desember 2012 tersebut dengan alasan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN tanggal 6 Desember 2012 pada halaman 71dari 77 halaman pada alinea kedua, Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat kelirumempertimbangkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nomor : 7Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Pasal 1 ayat (1) adalah tidaktepat, sebab untuk tanahtanah instansi pemerintah tidak dilibatkan PanitiaPemeriksaan Tanah A, namun dibentuk Tim Peneliti Tanah, sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RINomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak AtasTanah dan Hak Pengelolaan Pasal 54 ayat (3) huruf b., selain itu Putusan PengadilanTata Usaha Negara Ambon Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut memintaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam memeriksa Tingkat Bandingagar menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontertanggal 6 Desember 2012 Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN, dan untuk selanjutnyamengadili sendiri dengan memeriksa Gugatan Penggugat (Terbanding) danmenjatuhnkan Putusan Banding dengan AMAR : membatalkan putusan PengadilanTata usaha Negara Ambon tertanggal 6 Desember 2012 Nomor1 BIGI204 2/PTUN:ABN, 5

24/G/2020/PTUN.ABN

Tentang Lolos Dismissal, tanggal 25 November2020;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 24/PENMH/2020/PTUN.ABN.

dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan, tanggal 25 November 2020;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 24/PENHS/2020/PTUN.ABN.

Tentang Hari Sidang dan JadwalPersidangan (Court Calendar), tanggal 14 Desember 2020;Berkas Perkara Nomor: 24/G/2020/PTUN.ABN., beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnya;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 23November 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan Register Perkara Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN,tanggal 24 November 2020, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapanpada tanggal 14 Desember 2020

Neina Maricar S.SpOG;Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Kep Kapolda Maluku Tentang PemberhentianTidak dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri,tanggal 22 Juli 2020;Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Penyerahan Surat Keputusan PTDH Kepada Penggugatdan Penandatanganan Berita Acara PenyerahanKeputusan PTDH;Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN.26.

Panitera PenggantitidRamlan Lohy, S.H.Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN.Perincian Biaya Perkara Nomor 24/G/2020/PTUN.ABNBiaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00ATK : Rp. 205.000,00Panggilan :Rp. 48.000,00Meterai :Rp. 10.000,00Redaksi :Rp. 10.000,00PNBP : Rp. 20.000,00penne eee eee eee eee eee eee nee +Jumlah : Rp. 323.000,00(Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN.

01/G/2013/PTUN.ABN

UsahaNegara Ambon Nomor: 01/PENHS/2013/PTUN.ABN tertanggal 26Februari 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 01/PENHS/2013/PTUN.ABN tertanggal 22Maret 2013 tentang Hari Sidang ;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Februari 2013 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 18 Februari 2013 dengan register perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada

tanggal 22 Maret 2013; Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN.ABN, BuktiBukti Suratdan telah pula mendengarkan keterangan Para Pihak;exeeanenocemcees TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 15Februari 2013yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 18 Februari 2013 dengan register perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Maret 2013yang isi gugatannya adalahsebagai

Majelis Hakim PerkaraNo. 01/G/2013/PTUN.ABN di Ambon agar kiranya berkenan untuk memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara ini sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;2. Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon cq.

Buru Makmur Hal. 29 dari 62 halaman Putusan Perkara No.01/G/2013/PTUN.ABN W arga; Bukti P 33: Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Kepala Dinas Pertanian danKehutanan Kepulauan Aru Nomor : 522.21/DISTANHUTARU/326/2011 tanggal 6 Juli 2011 Perihal Pertimbangan TeknisPermohonan Izin Lokasi Perkebunan PT.

Rabu tanggal 22 Mei2013, namun oleh karena Hakim berperan aktif dalam proses peradilan administrasi(dominus litis) untuk mencari kebenaran materiil maka Majelis Hakim berinisiatif untukmenggunakan BuktiBukti dalam perkara nomor : 23/G/2012/PTUN.ABN sebagai bahanpertimbangan dalam putusan ini karena perkara tersebut pada dasarnya mempunyairelevansi dengan perkara nomor : 01/G/2013/PTUN.ABN ;Menimbang, bahwa dari Bukti P2 sampai dengan P16 diperoleh fakta hukumPara Penggugat telah memiliki izin lokasi

08/G/2018/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:08/PENDIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 02 Agustus 2018, Tentang LolosDissmisal;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:08/PEN.MH/2018/PTUN.ABN, tanggal 03 Agustus 2018,TentangPenunjukan Majelis Hakim;3. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 8/G/2018/PTUN.ABN,tertanggal 03 Agustus 2018;4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 08/PENPP/2018/PTUN.ABN, tanggal03 Agustus 20118,Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 08/PENHS/2018/PTUN.ABN, tanggal04Oktober 2018, TentangHari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;6.

Berkas perkara dan keterangan para pihak;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepeniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon pada tanggal 02 Agustus 2018 yang tercatat dalam registerNomor: 08/G/2018/PTUN.ABN, yang isinya sebagai berikut:Objek SengketaBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan KonstruksiKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Putusan Perkara Nomor 08/G/2018/PTUN.ABN~~ oO >RINCIAN BIAYA PERKARAPNBP brititee trees RP. 35.000,00ATK better eerie RD. 120.000,00PangQilan oo... = RP. 194.000,00Meterai ities Rp. 6.000,00JUMLAH: Rp. 355.000,00(Tiga ratus lima puluhlima ribu rupiah).Him. 18 dari 18 Hlm. Putusan Perkara Nomor 08/G/2018/PTUN.ABN

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; --------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 30/G/2012/PTUN.ABN tanggal 20 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding

19 Februari 2013 ;Selanjutnya disebDut SCDAGAL sess siessanse xaennessavaavaca areanwannenawndsaemnna samen am TERGUGAT IT INTERVENSI/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 30 Agustus 2013 dan tanggal 18 Oktober 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketatersebut ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 30/G/2012/PTUN.ABN

Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitandengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkaraseperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :30/G/2012/PTUN.ABN, tanggal 20 Mei 2013 dalam sengketa kedua belah pihakyang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI:DALAM EKSEPSI

: Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggangwaktu ; DALAM POKOK PERKARA :e Menyatakan gugatan Penggugat tidakditerima ;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.197.000, (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 30/G/2012/PTUN.ABN tersebut dibacakan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 dengan dihadiri oleh KuasaTergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat

Tergugat/Terbandingdan Tergugat II Intervensi/Terbanding tertanggal 30 Mei 2013 ;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembandingmengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2013 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 10 Juni 2013 padapokoknya menyatakan : e Bahwa memori banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidakdapat menerima alasanalasan dan pertimbangan putusan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 20 Mei 2013 Nomor : 30/G/2012/PTUN.ABN

No. 95/B/2013/PT.TUN.MKSdipertimbangkan agar buktibukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkasperkara ini ; Memperhatikan Pasal Pasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambahterakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan ; MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 30/G/2012/PTUN.ABN

16/G/2014/PTUN.ABN

SOULISA S.H;Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatdan Penasihat Hukum, Bertempat kedudukan di JalanKemuning No: 9 Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2014;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 16/PEN/2014/PTUN.ABN tertanggal 15 April 2014 tentang LolosDissmissal;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara AmbonNomor: 16/PEN/2014/PTUN.ABN tertanggal 15 April 2014 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;e Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 16/PENHS/2014/PTUN.ABN tertanggal 16 April 2014tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;e Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 16/PENHS/2014/PTUN.ABN tertanggal 29 April 2014tentang Hari Sidang;e Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim

WATTIMENA sebagaiTergugat II Intervensi;e Telah mempelajari berkas perkara Nomor: 16/G/2014/PTUN.ABN;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14April 2014 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 14 April 2014 denganregister perkara Nomor : 16/G/2014/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal29 April 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut;Halaman 3 dari 38 hal.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawabbukanlah tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruhdalil gugatan tersebut;Berdasarkan dalildalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohonKepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkarapengadilan tata Usaha Negara Ambon Nomor: 16/G/2014/PTUN.ABN, untukmenjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:Primair:Dalam Eksepsi:Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1

PUTUSAN Perkara Nomor: 16/G/2014/PTUN.ABN Bukti P32Fotocopi sesuai denganfotocopi Skema DusunRuhulessin ; Bukti P33Fotocopi sesuai denganaslinya Akta Pernyataandari Notaris dan PPATArnasya A. Pattinama, SHNomor: 55 tanggal 31Oktober Bukti P34Fotocopi sesuai denganaslinya Akta Pernyataandari Notaris dan PPATArnasya A.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; --- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2014/PTUN.ABN, tanggal 02 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; ------------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-------------

./ 2014/PTUN.ABN, tanggal 2 Juli 2014 ; 3.

Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitandengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 05/G/2014/PTUN.ABN, tanggal 2 Juli 2014 dalam sengketa keduabelah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikutMENGADILI:1 Menyatakan gugatan

banding Penggugat tersebutTergugat tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar, kepada Para pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan suratpemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon tanggal 15 Agustus 2014 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 05/G/2014/PTUN.ABN

dibebankanuntuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat bandingyang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;Memperhatikan ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009, serta ketentuanketentuan hukum lain yang berkaitan ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2014/PTUN.ABN

23/G/2020/PTUN.ABN

Tulukabessy, No. 7B,Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,Provinsi Maluku, email: polhaupessy.wendy@gmail.com,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember2020;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut:Membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PENDIS/2020/PTUN.ABN. Tentang Lolos Dismissal, tanggal 24 November2020;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PENMH/2020/PTUN.ABN.

2 dari 48 halaman Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.ABN.6.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 23/PENHS/2020/PTUN.ABN. Tentang Hari Sidang dan JadwalPersidangan (Court Calendar), tanggal 5 Januari 2021;7.

Berkas Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.ABN., beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnya;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 23November 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan Register Perkara Nomor 23/G/2020/PTUN.ABN,tanggal 24 November 2020, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapanpada tanggal 5 Januari 2021, serta telah diajukan pada persidangan secaraelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

LALLO, S.H.Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.ABN.Perincian Biaya Perkara Nomor 23/G/2020/PTUN.ABNBiaya Pendaftaran : Rp. 30.000ATK : Rp. 205.000Panggilan :Rp. 87.000Meterai :Rp. 10.000Redaksi :Rp. 10.000PNBP : Rp. 20.000wae eee eee eee +Jumlah : Rp. 362.000(Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.ABN.

17/G/2021/PTUN.ABN

Setia Budi Nomor 33 Lantai 1 Gedung PerumPercetakan RI Cabang Ambon, Kecamatan Sirimau, KotaAmbon, Provinsi Maluku, email: advokat.tuhurima@gmail.com, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum padaKantor Advokat Herman Hattu & Partners;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il Intervensi;Halaman 2 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABNPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PENDIS/2021/PTUN.ABN tentang Lolos Dismissal, tanggal 6 Mei

2021;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PENMH/2021/PTUN.ABN tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 6 Mei 2021;Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN,tanggal 6 Mei 2021 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN,tanggal 6 Mei 2021 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 17/PENPP/2021/PTUN.ABN tentang

Hari dan Tanggal PemeriksaanPersiapan, tanggal 6 Mei 2021;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 17/PENHS/2021/PTUN.ABN tentang Hari Persidangan Pertama danJadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik, tanggal 25 Mei 2021;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PENMH/2021/PTUN.ABN tentang Penunjukan Majelis Hakim,tanggal 21 Juli 2021;Berkas perkara, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan ahlidan mendengar keterangan para pihak

yang berperkara di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 3 Mei2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon dengan Register Perkara Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN, tanggal 5 Mei2021, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 25 Mei2021, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui SistemInformasi Pengadilan pada tanggal 2 Juni 2021 dengan mengemukakan halhalsebagai berikut:Objek Gugatan

Panitera PenggantittdHASAN ATTAMIMI, S.H.Halaman 45 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 17/G/2021/PTUN.ABNBiaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00ATK : Rp. 205.000,00Panggilan :Rp. 66.000,00Meterai : Rp. 30.000,00Redaksi :Rp. 10.000,00PNBP : Rp. 20.000,00wane eee eee eee eee eee ene nee +Jumlah : Rp. 361.000,00(Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)Halaman 46 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN

29/G/2012/PTUN.ABN

SILOOY, SH,MH jenseesssecennesNIP : 19631204 19980006; Hal. 1 dari55 halaman Putusan Perkara No.29/G/2012/PTUN.ABN PekerjaanPNS padaPemerintah Kota JabatanKepala BagianHukum Sekretari: Nama NIP PekerjaanPNS padaPemerintah Kota Jabatan Kepala Sub BagiBantuan dan HAIBagian HukumSekretariat KotaAmbon ; NamaNIPPekerjaanJabatanNamaNIPPekerjaanJabatanL.

FARFAR, S.H.; JabatanKepala Biro Hukudan HAM padaKantor GubernurMaluku ; NamaFRANKYSAPARDI, JabatanKabag BantuanHukum dan HAMpada KantorGubernurMaluku ; NamaEMELIA MOSSE, JabatanKasubag TataUsaha Biro Hukurdan HAM padaKantor GubernurMaluku ; NamaNURHAYATIHATALA, JabatanKasubag Sengke'Hukum dan HAMpada KantorGubernurMaluku ; Nama Jabatan Staf Biro Hukumdan HAM PadaKantor GubernurMaluku ; Hal. 3 dari55 halaman Putusan Perkara No.29/G/2012/PTUN.ABN NamaDAVIDWATUTAMATA, JabatanStaf Biro Hukumdan HAM

10.NamaARON FRIDOLINPALIJAMA, SH.:; Jabatan Staf Biro Hukumdan HAM padaKantor Gubernur Kesemuanya adalah KewarganegaraanIndonesia, PegawaiNegeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, berkantordi Jalan Raya Pattimura Nomor :1 Ambon, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor :Desember 2012;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ;18014 Tahun 2012 tertanggal 17Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 29/PEN/2012/PTUN.ABN

Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN ;Telah membaca Putusan Sela Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN/INTV,tanggal 27Desember 2012 ;Hal. 5 dari55 halaman Putusan Perkara No.29/G/2012/PTUN.ABNe Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN,BuktiBukti Suratdan telah pula mendengarkan keterangan SaksiPenggugat serta Saksi Tergugat II Intervensi ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 05November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon pada tanggal

05 November 2012 dengan register perkara Nomor :29/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Desember 2012 yangisi gugatannya adalah sebagai berikut ;I.

3/G/2019/PTUN.ABN

Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 13 Maret 2019 Tentang Penetapan MajelisHakim;Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 3/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 13 Maret 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;Penunjukan Jurusita Pengganti Perkara Nomor 3/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 13 Maret 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 3/PENPP/2019/PTUN.ABN, tanggal 13 Maret 2019 Tentang Haridan

Perkara Nomor 3/G/2019/PTUN.ABN tanggal 12 Maret 2019 dan telahdiperbaiki pada Pemeriksaaan Persiapan pada tanggal 2 April 2019, denganmengemukakan halhal sebagai berikut:OBJEK SENGKETA;Sertifikat Hak Pakai Nomor 44, yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2001, sesuai suratukur No. 5/2000, tanggal 28 Februar 2000, dengan Luas 42.737 M2, atas namaPemerintah Provinsi Maluku, yang terletak di Desa Passo, Kecamatan Baguala,Kota Ambon, Provinsi Maluku;.

Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkaraNomor 3/G/2019/PTUN.ABN, yang mendudukkan Pemohon Intervensi atasnama Pemerintah Provinsi Maluku sebagai Tergugat ll Intervensi;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, PihakTergugat Il Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal30 April 2019 yang pada pokoknya menyampaikan halhal sebagai berikut:.

DALAM POKOK PERKARA,Dengan ketentuan apabila dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsiditerima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokokperkaranya, namun apabila dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsidinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkanpertimbangannya terhadap pokok perkaranya;Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor 3/G/2019/PTUN.ABN.

GOHA, SH., MH.Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor 3/G/2019/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 3/G/2019/PTUN.ABN:1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya ATK : Rp. 205.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 99.000,4. Meterai : Rp. 12.000,5. Redaksi : Rp. 5.000,6. BiayaPS : Rp. 2.500.000,JUMLAH : Rp. 2.851.000,(dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)Halaman 44 dari 44 Halaman Putusan Nomor 3/G/2019/PTUN.ABN

9/G/2012/PTUN.ABN

Kartini, Masohi ;Hal. 1 dari 82 halaman Putusan Perkara No.09/G/2012/PTUN.ABN Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :1. INamaWarga NegaraMASUHADuJI TUAKYA, SH Vln tennant Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan danPenyuluhan Hukum pada Kantor BupatiMaluku Tengah ;Tempat tinggal : Jalan Geser No.4 Masohi ;2.

Kartini Masohi ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 522.3/203/ DISHUTBUNMT/2012tertanggal 26 Maret 2012 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 09/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal 12Maret 2012tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara ini ;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 09/PENHS/2012/PTUN.ABNtertanggal

13 Maret 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 09/PENHS/2012/PTUN.ABNtertanggal 09 April 2012 tentang Hari Sidang ;e Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 07 Maret 2012yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 07 Maret 2012 dengan register perkaraNomor : 09/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 09April 2012;e Telah membaca dan mempelajari Buktibukti

dan berkas perkaraNomor : 09/G/2012/PTUN.ABN serta telah pula mendengarkanketerangan para pihak dan Para Saksi di persidangan;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal07 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 07 Maret 2012 dengan Register Perkara No. 09/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 09 April 2012, yang isi gugatannyaadalah sebagai berikut :I.

Wana Karya Utama harusmenyetorkan jaminan Bank Garansi Dana Reboisasi (DR) danProvisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kayu sebesar 100 % daritarget produksi kayu bulat yang ditetapkan dalam izin, dimanaBank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh Bank Pemerintah diKabupaten Maluku Tengah dengan masa berlaku selama 1Hal. 11 dari82 halaman Putusan Perkara No.09/G/2012/PTUN.ABN(satu) tahun dan dapat dicairkan sepihak oleh Bupati MalukuTengah apabila CV.

07/G/2018/PTUN.ABN

., kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICEHATANE & ASSOCIATES, beralamat Jl.Cendrawasih No.18, Soya Kecil, Kota Ambon,Provinsi Maluku;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;Membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 07/PENDIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 25 April 2018 Tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 07/PENMH/2018/PTUN.ABN, tanggal 25 April 2018 Tentang Penetapan

MajelisHakim;Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN tanggal 25April 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 07/PENPP/2018/PTUN.ABN, tanggal 27 April 2018 Tentang Haridan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 07/PENHS/2018/PTUN.ABN, tanggal 30 Mei 2018 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para

pihak yangbersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal22 April 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan Register Perkara Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN, tanggalHalaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN25 April 2018 dan telah diperbaiki pada pemeriksaaan persiapan pada tanggal30 Mei 2018, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:OBJEK SENGKETA;Surat Keputusan Badan Saniri Negeri

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 telah masuk permohonandari Pemohon Intervensi atas nama ALI SLAMAT, serta terhadap permohonanintervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkandalam Putusan Sela Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 24 Juli 2018, yangmenetapkan ALI SLAMAT sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkaraNomor 07/G/2018/PTUN.ABN;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut

RISAKOTTA, S.H., M.H.Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN:1. PNBP : Rp. 35 .000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan Pihak : Rp. 393.000,4. Meterai : Rp. 12.000,JUMLAH : Rp. 560.000.(lima ratus enam puluh ribu rupiah)Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN

31/G/2017/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 31/PENDIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2017 Tentang Lolos Dismissal;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 31/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2017 Tentang Penetapan MajelisHakim;3. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 18 Desember 2017 oleh PLT.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 31/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 20 Desember 2017 TentangHari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 31/G/2017/PTUN.ABN5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 31/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 24 Januari 2018 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;6.

Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal12 Desember 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor: 31/G/2017/PTUN.ABN,tanggal 18 Desember 2017 dan telah diperbaiki pada pemeriksaaan persiapanpada tanggal 24 Januari 2018, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:l.

sebagai pelaksanaputusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, tanggal 18 Juli 2017 2 T2 Surat permohonan Pembatalan Hak dari Ny. fotokopi sesuaiHermelina Pesulima tanggal 12 Januari 2015 dengan aslinya Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 31/G/2017/PTUN.ABN 3 T3 Surat Tugas Nomor : 55/ST81.71/1/2015 fotokopi sesuaitanggal 15 Januari 2015 dengan aslinya4 T4 Berita Acara Pelaksanaan Tugas Nomor: fotokopi sesuai01/BAP.71/1/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan aslinya5 T5 Risalah

WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.PANITERA PENGGANTITtdHASAN ATTAMIMI, S.H.Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 31/G/2017/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 31/G/2017/PTUN.ABN:1. PNBP : Rp. 35.000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan Plhak : Rp. 322.000,4. Meterai : Rp. 6.000,JUMLAH : Rp. 483.000.(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)Halaman 40 dari 40 Halaman Putusan Nomor 31/G/2017/PTUN.ABN

07/G/2013/PTUN.ABN

Wem Reawaruw No.114 (Hotel Beta) Lt.3belakang Kantor Gubernur Maluku, berdasarkan Surat Kuasa yang tertanggal 21Oktober 2013; 2 222222 2n nn nn nnn nnn nn nn nn nn nnn nn nner nn nnn ne nn nneeUntuk selanjutnya disebut sebagai; PARA TERGUGAT II INTERVENSIPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:17/PEN/2013/PTUN.ABN tertanggal 13 September 2013 Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dari MEMUTUS Perkara IN ja=nanemnn nn nnmeemsnmsnnnnnmenasensennmemnneeseeTelah

membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 17PENHS/2013/PTUN.ABN tertanggal 13 September 2013 tentangHari Pemeriksaan Persiapan 5~ nnn nnn ennTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 17/PENHS/2013/PTUN.ABN tertanggal 25 September 2013tentang Hari Sidang ; 220 nono nnn nn nnn nn nnn ne nce nncnTelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 09 September 2013 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Ambon pada tanggal 09September 2013 dengan register perkara Nomor: 17/G/2013/PTUN.ABN dan telahdiperbaiki pada tanggal 25 September 201 3 ;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:17/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 25 September 2013 tentang PenetapanPRAURGAAN ==0nnnnnnnnenenennnnnnnenesansnnnanannsonanannanennnansnanansnanannnnnansnmsannene Telah membaca Putusan Sela Nomor : 17/G/2013/PTUN.ABN/INTV, tanggal16 Oktober 201 3) nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nanane Telah

mempelajari bukti surat dan mendengar saksi para pihak dalam persidangan;Menimbang,bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 09 September 2013 dengan register perkara Nomor : 17/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 25 September 2013, yang isinyamenerangkan sebagai berikut ; 220 nn none nano nnn nn nnn ncnnnee.

dan mengadaada sehingga adalah jelas tidakterpenuhi unsurunsur sebagaimana Pasal 67 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (4) huruf (j) dandalildalil tersebut harus ditolak dengan keras dan tegas ataudikesampingkan serta tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksadan Mengadili Perkara ini; d) Bahwa faktafakta yang dipakai sebagai dasar atau alasanpermohonan penundaan terhadap PelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalamPenetapan Nomor 17/G/2013/PTUN.ABN

06/G/2016/PTUN.ABN

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:06/Pen.MH/2016/PTUN.ABN Tanggal 29 Februari 2016 tentang Penetapanpenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa tersebut ;00 22020 no noe2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 06/Pen.PP/2016/PTUN.ABNTanggal 29 Februari 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan ;3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 06/Pen.HS/2016/PTUN.ABNTanggal 23 Maret 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;4.

Putusan Sela Nomor : 06/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 30 Maret 2016 ;5. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan padaPengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Tanggal 29 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 29Februari 2016 dengan Register Perkara Nomor: 06/G/2016/PTUN.ABN dan telahdiperbaiki pada Tanggal 23 Maret 2016, yang pada pokoknya memuat sebagaiaI.

nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn en eeBahwa tindakan Tergugat tanpa sepengetahuan serta tidak melibatkan Penggugatselaku pemilik yang sah atas objek gugatan jelas jelas sangat merugikanPenggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah atas objek gugatan, sertabertentangan dengan ketentuan perundangundangan, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftarantanah yang secara tegas dan jelas dikatakan :Halaman 4 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 06/G/2016/PTUN.ABN

3/G/2021/PTUN.ABN

Gunung Malintang,RT 004, RW 20, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, KotaAmbon, dengan email adv.hasanumagap@yahoo.com,berdasarkan Surat Khusus Nomor: 14/AdvSs/II/2021,tanggal 10 Februari 2021;Selanjutnya disebut TERGUGAT Il INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, telah membaca:i:Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/PENDIS/2021/PTUN.ABN. Tentang Lolos Dismissal, tanggal 25 Januari 2021;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/PENMH/2021/PTUN.ABN.

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 3/PENHS/2021/PTUN.ABN.

Juan SitiDjuaria, yang mekanisme pembayarannya secara cicil sejak tahunHalaman 18 Putusan Perkara Nomor 3/G/2021/PTUN.ABN.2011 sampai lunas, dan karena pembayaran Para Penggugat kepadaNy. Juan Siti Djuaria telah lunas, maka Ny.

Juan SittiDjuaria;Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 3/G/2021/PTUN.ABN.18.19.20.Bahwa karena adanya kerja sama dari Tergugat dengan PemilikSertipikat Hak Milik Nomor: 1746 atas nama Ny.

LALLO, S.H.Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 3/G/2021/PTUN.ABN.Rincian Biaya Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.ABN.1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. ATK Rp. 205.000.3. Panggilan Rp. 24.000,4. Materai Rp. 20.000,5. Redaksi Rp. 10.000,6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T Rp. 20.000,7. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) Rp. 4.778.000,Jumlah Rp. 5.087.000,(Lima Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 3/G/2021/PTUN.ABN.