Kepala Pemerintah Negeri Telutih Baru Tergugat I- Lembaga/Badan Saniri Negeri Telutih Baru Tergugat II- Bupati Maluku Tengah Turut Tergugat

Karena Atas dasar pengetahuanPara Anggota Saniri Tersebut sesuai Pernyataan bahwa NegeriTelutin Baru hanya terdapat satu mata rumah perintah yaitu matarumah Perintah Tehuayo. Dan bukan dua matarumah perintah. Danpara Saniri tersebut tidak pernah menandatangani Baik DaftarHadir maupun berita Acara Rapat dimaksud.b.

Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat Il sebagaimana dalil diatas adapula indikasi terjadikonspirasi/kolusi dalam Tahapan proses sehingga terbit Peraturan NegeriTelutin Baru Nomor : 1 Tahun 2017 yang sangat merugikan Penggugatdilakukan dengan cara inisiatif oleh Ketua Saniri Negeri ISMAIL ILIHELUdan HASAN KELIHU dengan membujuk anggota Saniri Negeri Walalayoyaitu saudara M.

Dengan demikian maka KetuaSaniri Negeri ISMAIL ILIHELU dan HASAN KELIHU sebagai anggotasaniri telah melanggar pasal 23 ayat (c), (d) dan (e) Perda No. 4 Tahun2006 tentang Pedoman penataan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri (anggota Saniri Negeri di larang meresahkanHalaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pat.G/2019/PN.

Bahwa Tergugat menolak semua dalildalil yang dijadikan alasangugatan penggugat tesebut, karena Keputusan Saniri yang telah kamiterima telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sesuaiketentuan Perundangundangan..

MALUKU No. 14 Th 2005, dan PERDA KAB.MALUKU TENGAH No. 01 Th. 2006), selanjutnya tentang ,MateriGugatan yaitu Mata Rumah Keturunan Parentah adalah menjadikewenangan Negeri dalam hal ini Saniri Negeri yang menentukan..

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Syaiful bin Arsyad Ashari) dengan Pemohon II ( Yanariyah binti Saniri ) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2010, di Jalan Trutura Gang Agkat III Dalam Nomo 14 RT.004 RW.010 Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak
4.

ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:Syaifullah Bin Arsyad Ashari, lahir 7 September 1985, agama Islam,pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Kapal,tempat tinggal di Jalan Teritura Gang Angkat III DalamNomor 14, RT.004 RW.010, Kelurahan Tanjung Hilir,Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaiPemohon ;Yanariyah binti Saniri

mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 25 Juni2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak denganRegister Nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Ptk. tanggal 25 Juni 2018, mengemukakanhalhal sebagai berikut:Hal. ke 1 dari 11/Pen No. 152/Pdt.P/2018/PA.Ptk.Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2010, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tuaPemohon II yang bernama bapak Saniri

di Jalan Teritura Gang Angkat IIIDalam Nomor 14, RT.004 RW.010, Kelurahan Tanjung Hilir, KecamatanPontianak Timur, Kota Pontianak;Bahwa yang bertindak selaku penghulu nikah adalah bapak Satuki BinSardirman yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayahkandung yang bernama bapak Saniri, sedangkan yang bertindak sebagaisaksi adalah bapak M.

Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II dihadiri oleh saksi dankeluarga para Pemohon, namun keduanya menikah tidak secara resmi,tetapi secara di bawah tangan sehingga pernikahan tersebut tidakdicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, dikarenakan paraPemohon tidak mempunyai biaya untuk mengurus pernikahan ; Bahwa ketika Pemohon dan Pemohon II menikah, Penghulunyaadalah bapak Satuki, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayahkandung Pemohon II yang bernama Saniri; Bahwa yang menjadi saksi penikahan

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Syaifullah Bin ArsyadAshari) dengan Pemohon II (Yanariyah binti Saniri), yang dilaksanakanpada tanggal 23 Maret 2010 di Jalan Teritura Gang Angkat III Dalam Nomor14, RT.004 RW.010, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur,Kota Pontianak ;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanpernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, KotaPontianak ;3.

Naim Lingkungan JempongBarat RI.002 RW.184, Kelurahan Jempong' BaruKecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai Pemohon ;Mariani bint Saniri, umur 29, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di Jalan H.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejakadalam usia 20 tahun, dan Pemohon Il berstatus gadis dalam usia 19Penetapan Nomor 0501/Pdt.P/2016/PA.Mir. hal. 1 dari 10 hal.tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandungPemohon Il bernama : Saniri, dan dihadiri saksi nikah masingmasingbernama : H. Karim dan Marwi dengan mas kawin berupa uangsebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), tunai;.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acaraperkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalahsebagai berikut : Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il sebagaitetangga; Benar Pemohon dan Pemohon Il adalah suami isteri sah yangmenikah pada tanggal 25 Desember 2006, dan saksi hadir pada saatakad nikah; Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon dan Pemohon Il adalahayah kandung Pemohon Il bernama : Saniri

Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon : Mukti bin Udin denganPemohon Il: Mariani binti Saniri yang dilaksanakan pada tanggal 25Desember 2006 di Masjid Jamiq Al Ijtihad Lingkungan Jempong BaratKelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;c. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanperkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela KotaMataram yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan PemohonIl;d.

Negeri Haruru dan Saniri NegeriAmahai sehingga telah oleh kedua saniri negeri tersebut telah membuatSurat Keluasan tanggal 7 Maret 1957 yang isinya sebagai berikut :Badan Saniri Negeri, Negeri Amahai dan Haruru dalam rapat Negeri padatanggal 3 dan 6 Maret 1957, telah mengambil persetujuan untukmemberikan keluasan pada Pemerintah Daerah Maluku Tengah padamembangunkan lbu Kota Kabupaten Maluku Tengah pada tempat yangbernama yang besarnya 600 (enam ratus) HA terhitung tanah Negeri danTanah perusahaan

MAATOKE dan ANGGOTA Sanirinya Masingmasing Waeleruno (Kepala Soa), Malanano (Kepala Soa) , Solewono(Kepala soa), Maatoke (Anggota saniri) Amarumollo (Anggota Saniri danKetua Saniri Negeri Amahai dengan ketua Badan Saniri J.Hallatu, danAnggota Saniri masingmasing : Jo Lokollo ( Tuan Tanah), J . Tupamahu,J. Mainassy ( Kepala Soa), Z. Kakiay ( Kepala soa), M.Hallatu ( anggotaSaniri), A.

Hal ini disebabkan karena tanah seluas 600 Ha yangdiserahkan oleh Saniri Negeri Amahai dan Saniri Negeri Haruru kepadapemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah diberikan secarasukarela dan cumacuma bahkan telah dilakukan pembayaran atastanaman perorangan sebagaimana bukti penyelesaian yang telahdilakukan tanggal 21 Desember 1998 dan tanggal 8 September 1999;Hal 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 31/PDT/2018/PT AMB9.

Negeri Haruru dan Saniri NegeriAmahai sehingga telah oleh Kedua Saniri Negeri tersebut telah membuatSURAT KELUASAN tanggal 7 MARET 1957 yang isinya sebagai berikut :Badan Saniri Negeri, Negeri Amahai dan Haruru dalam rapat Negeripada tanggal 3 dan tanggal 6 Maret 1957, telah mengambilpersetudjuan untuk :Memberi keluasan pada Pemerintah Daerah Maluku Tengah padamembangunkan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah pada tempat jangbernama jang besarnja 600 (enam ratus) H.A terhitung tanah Negeridan Tanah

SOULISA sebagai Pihak Pertama yangmewakili Pemerintah Daerah Maluku Tengah, dengan Saniri Negeri Amahaidan Saniri Negeri Haruru sebagai pihak Kedua.

MELKIANUS RIRUMA, Selaku Ketua SANIRI NEGERI TITAWAAI, Beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;--------2. BENDJAMIN SIHAY, Mantan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Titawaai beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, Selaku TERGUGAT II ;--------3.

Tergugat I sebagai Ketua SANIRI NEGERITITAWAAI maupun 3 anggota SANIRI NEGERI Lainnya masingmasing :CH.

LOKOLO sebagai Wakil Ketua SaniriNegeri Titawaai maupun 2 anggota Saniri Negeri lainnya yaitu: M. NAHUWAY danN. SELANNO. 3.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar, tidak teliti, tidakcermat sebab Tergugat II sebagai pejabat Negeri Titawaai telahmengundang Saniri Negeri untuk membicarakan penetapan Mata Rumah Parentah;2.

Bahwa sesuai dengan jabatan yang melekat pada Tergugat II,maka Tergugat II sebagai Pejabat Negeri Titiwaai telahmengundang secara resmi Saniri Negeri, namun Tergugat I tidakterlibat dalam proses Peraturan Negeri Titawaai Nomor 01 Tahun2009 Tentang Penetapan Mata Rumah I Keturunan Y ang Berhak75Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Titawaai, sebab Tergugat I incasu MELKIANUS RIRUMA Ketua Saniri Negeri Titawaai danAnggota Saniri Negeri Titawaai masingmasing CHRESTOFOLLOKOLLO dan NEHEMIA SELANNO tidak pernah

Bahwa Tergugat I sebagai Ketua Saniri Negeri Titawaaibersama Anggota Saniri Negeri Titawaai masingmasingCHRESTOFOL LOKOLLO dan NEHEMIA SELANNO terlibatdalam kasus manipulasi Dana ADD Tahun Anggaran2007/2008, mengakibatkan mereka menghindari diri dari setiapkegiatan (baca angka 2 dan 8 Surat Nomor470/18/PNTAV 12010, tertanggal 20 April 2010);.

AHMAD RIADY ELY selaku PERWAKILAN MATA RUMAHELY KIBAS, ELY LUMAHIKA DAN ELY LUMAUPAL/TALANGGERALawanASNAWI KIBAS selaku KETUA SANIRI NEGERI ASILULU, DKK

ASNAWI KIBAS selaku KETUA SANIRI NEGERIASILULU, bertempat tinggal di Negeri Asilulu,Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;2. PEJABAT KEPALA PEMERINTAHAN NEGERIASILULU, berkedudukan di Negeri Asilulu, KecamatanLeihitu, Kabupaten Maluku Tengah;3. ABDUL HADI ELY ~~ selaku PERWAKILANMATARUMAH KETURUNAN ELY LUMAHATU,bertempat tinggal di Negeri Asilulu, Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi kuasakepada Joemycho R. E.

dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memorikasasi tanggal 17 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret2020 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Tinggi Ambon sudah tepat dan benar (Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum) karena Judex Facti telah melaksanakan hukum acaradengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum~ dan/atau = undangundang, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Saniri

Nomor 2683 K/Pdt/2020pendapatnya berbedapun harus mengikuti suara terbanyak, tanggungjawab terletak pada lembaganya bukan secara personal, KeputusanSaniri Negeri pertanggungjawabannya tidak dapat dibebankan hanyakepada Ketua Saniri; Bahwa perbuatan Tergugat III yang mengusulkan kepada Saniri NegeriAsilulu pada saat rapat penjaringan untuk menetapkan Eli Lumaupal/Lumahatu sebagai matarumah parentah Tunggal bukan merupakanperbuatan melawan hukum, karena Tergugat Ill hanya mengusulkankepada Saniri Negeri

Bahwa tanggal 22 Juli 2012 Saniri Negeri Latuhalat mengeluarkanSurat Keputusan Nomor: 03/SK/Saniri.Lth/07/2012 tentangPenetapan Calon Raja Negeri Latuhalat atas nama Audy Salhuteru;Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Saniri NegeriLatuhalat, maka Perwakilan Masyarakat Adat Negeri latuhalat pada tanggal30 Agustus 2012 mengajukan keberatan kepada Walikota Ambon denganNomor Surat : 01.PM/31/VIII/2012.

Tidak adanya proses penyerahan hasil penjaringan Calon Raja dariPanitia kepada Saniri Negeri Lengkap Latuhalat;2. Tidak adanya proses Pemilihan Raja Negeri Latuhalat;3.

Bahwapada kenyataannya prosesproses yang dilakukan oleh Saniri NegeriLatuhalat telah dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Nomor 13Tahun 2008, dengan demikian Saniri Negeri Latuhalat telahmenetapkan pengangkatan Raja Latuhalat melalui surat CamatNusaniwe kepada Tergugat dengan memperhatikan ketentuanperundangundangan yang berlaku serta asasasas umumpemerintahan yang baik, sehingga Tergugat telah bertindak cermatdan proporsional;Maka berdasarkan seluruh jawaban baik eksepsi maupun pokok perkara di

Salhuteru Lusisina keturunan zabidu;Maka dari hasil Rapat Saniri Besar Negeri tersebut, maka dikeluarkanSurat Keputusan Saniri Negeri lengkap Negeri Latuhalat Nomor 02 Tahun2012 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah di Negeri Latuhalattertanggal 03 Oktober 2012 yaitu Mata Rumah Salhuteru Lusisinaketurunan zabidu serta Pembentukan Panitia Pencalonan dan PemilihanRaja Negeri Latuhalat berdasarkan Surat Keputusan saniri NegeriLengkap Negeri Latuhalat Nomor: 01/SNNL/X/2012 tertanggal 09 Oktober2012

;Pasal 37 Ayat (2) menyatakan bahwa Keputusan Walikota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 15 (lima belas)hari setelah menerima hasil penetapan dari saniri negeri lengkap.

Surat Keputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri BatumerahBersama Pemerintan Negeri Batumerah Nomor: 08 Tahun 2015tanggai 21 April 2015 tentang Pemberhentian dan PengangkatanKepala Dati yang memutuskan memberhentikan dengan hormatSaudara RASID LEBEHAR1A dari jabatan Kepala Dati Lebehariadan mengangkat kembali Saudara SALEH LEBEHARIA sebagaiKepala Dati Lebeharia (Tergugat I);2.

Bahwa selain itu yang kami ketahui selaku kepala Dati sesuai dengan hukumadat yang berlaku di Ambon dan Pulau Pulau Lease terkhusunya di NegeriBatumerah haruslah dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan Saniri NegeriLengkap Negeri Batumeran bersama Pemerintah Negeri Batumerah,Sebagaimana keiuarga kami yang mengangkat kepala kepala Datisebelumnya termasuk saudara tergugat selaku kepala Dati sesuai SuratKeputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri Batumeran Bersama PemerintahNegeri Batumerah Nomor : 08 Tahun

Surat Keputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri Batu Merah BersamaPemerintah Negeri Batu Merah tentang Pemberhentian dan PengangkatanKepala Dati yang memutuskan memberhentikan dengan hormat SaudaraBURHANUDIN LEBEHARIA dari jabatan KepalaDati Lebeharia danmengangkat kembali Saudara ABDUL HAJI LEBEHARIA sebagai KepalaDati Lebeharia ;.

Bahwa saniri negerimerupakan perwakilan dari setiap mata rumahyang ada di negeri. Bahwa Penggugattidak pernah menjadi Saniri Negeri di Negeri Batumerah. Bahwa tanah objeksengketa telah memiliki sertifikat.

SOULISA,SH
Pembanding/Tergugat III : SANIRI NEGERI HITU MESSING Diwakili Oleh : AHMAD S. SOULISA,SH
Terbanding/Penggugat : ABDULLAH PELU

SANIRI NEGERI HITU MESSING, beralamat di Negeri Hitu Messing,Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;Semula Tergugat Ill sekarang sebagai Pembanding III;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Muslim Abubakar,S.H., dan AhmadSoekarno Soulisa,S.H.

Bahwa sesuai Hak Asal Usul dan Adat istiadat serta hukum adat Negeri HituMessing yang dikemukakan di atas, maka pada tanggal 23 Juni tahun 2015,Saniri Negeri Hitu Mesing, membuat Surat Keputusan Saniri Negeri HituMessing Nomor : 01 Tahun 2015 yang menampung nilainilai adat yanghidup dan berkembang di kalangan masyarakat Negeri Hitu Messing dalamsatu penetapan yaitu PENETAPAN MATA RUMAH PARENTAH NEGERIHITU MESING Nomor : 01 Tahun 2015 , yang dalam Keputusan itu, SaniriNegeri Hitu Messing mengangkat

adat istiadat yang selama ini hidup danberkembang di Negeri Hitu Messing tentang kedudukan Margamargadengan tugas dan tanggungjawabnya masingmasin di Negeri Hitu Messing.10.Bahwa adapun keputusan dan atau Penetapan Saniri Negeri Hitu Messingtersebut sejak dikeluarkan sampai dengan sekarang tidak ada pembatalanbaik dari Saniri Negeri yang lama, maupun Saniri Negeri yang baru, yangdalam kaitan dengan Gugatan ini telan menegaskan bahwa sesuai hak asalusul serta adat istiadat dan hukum adat Negeri Hitu

Tertanggal 29 Juni 2017) Bukti ini membuktikanTergugat Ill (Badan Saniri Negeri Negeri hitumessing) telah MelakukanMusyawarah Penetapan Calon Raja/Pemerintahan Negeri Hitumessing.dan (Vide Bukti T9 Keputusan Badan Saniri Negeri HitumessingNomor : 03/KBSNHMIIV/2017 Tentang Penetapan Kepala PemerintahanNegeri/Raja Hitumessing Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengahtertanggal 29 Juni 2017) Bukti ini membuktikan Bahwa telah ada Keputusanyang SAH yang didasarkan atas Adat Istiadat yang berlaku di NegeriHitumessing

Negeri Hitu Messing termasuk Keputusan TataUsaha Negara atau tidak Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan hukumsebagai berikut;Menimbang, bahwa Badan Saniri Negeri Hitu Messing adalah termasuklembaga publik berupa Desa adat sehingga Surat Keputusan/Penetapan Nomor03/KBSNHM/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 tentang Penetapan/PengukuhanTergugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Raja Negeri Hitu Messing yangdikeluarkan oleh Badan Saniri Negeri Hitu Messing adalah termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-637 Tahun 2021 Tentang Peresmian Saniri Negeri Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 21 Desember 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-637 Tahun 2021 Tentang Peresmian Saniri Negeri Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku

Rp.1.550.000,Saniri 2.650.00Negeri 0,Insentif iRp. 2.100.000, Rp. Rp.1.020.000,Soa 1.080.00Insentif Rp. 600.000, Rp. Rp. 150.000,RT 450.000,MCK Rp. 6.197.565, Rp.

BOP Saniri Negeri Rp. 2.000.000,k. Insentif Saniri Negeri Rp. 4.200.000,I. Insentif Kepala SOA Rp. 2.100.000,m. Insentif Ketua RT Rp. 600.000,n. Pelaporan Rp. 2.000.000, Rp.2.000.000,Ekonomi a Pembuatan sentra produksi dan yangMikro berorientasi pada penyerapan tenaga kerjaRp. 10.000.000,Pedesaan dandengan sistem kelompok.Rp. 10.000.000,Rp. 10.000.000, Teknologi b. Pengembangan Usaha MikrojfepatGuna jc.

Negeri ;Bahwa yang angkat saksi sebagai anggota Saniri Neggeri adalahBupati Maluku Tengah atas usulan dari Soa Latulumaloy, sejaktahun 2007 ;118Bahwa tugas selaku anggota saniri Negeri adalah mengatur adatNegeri, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahnegeri ;Bahwa saksi pernah mendapatkan insentif sebanyak satu kalisebesar Rp. 200.000, ;Bahwa ketika bantuan ADD tahun 2007 tahap di cairkan saksimendapatkan insentif sebesar Rp. 175.000, yang di serahkanoleh Bapak B.A.

SANIRI NEGERI dengan struktur sebagai berikut :1. Ketua Saniri Negeri2. Wakil Ketua3. AnggotaNAHUMURY: BALTAZAR ALFIUS KATAYANE: ROY TOLAU: JEMY DOMINGGU NY. JACOMINA.J.LATUNUSA/H MAKLION LATULUMALOY TONCY MANAKUTY BENIONE MALIHUTEIll. LPMN dengan strktur sebagai berikut :1. Ketua LPMN2. Bendahara3. AnggotaIV.1. Soa Katayene2. Soa Lat ulumaloy: EFRADUS MAITALE.: NY. M.A LEISELA.: NY. L. TOMATALA N.G. HOLLE A. LATUTIENE A. MAITALE H.

ADD/N(Kepala Pemerintah Negeri, Ketua LPMN, Ketua Saniri Negeri)pada Bank BPDM Cabang Masohi sebesar Rp. 61.176.283,I.

2014, terdakwadidakwa sebagai berikut;PRIMER:Bahwa ia Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER(pernah dihukum dalam perkara RMS/residivis) bersamasama dengansaudara FRANS SINMIASA alias ANGKY selaku Menteri Dalam Negeri dariRepublik Maluku Selatan (RMS) (dalam berkas terpisah), Saudara BUTJEMANUHUTU alias ABUT (dalam berkas terpisah), Saudara NIKOLASSOUISA (dalam berkas terpisah), Saudara IZAAK LEATEMIA alias CAK, danSaudara FERDINAND PATTY (dalam berkas terpisah) serta SaudaraSIMON SAIYA selaku Saniri

joPasal 55 ayat 1 ke1 KUHPidana;SUBSIDER:Bahwa, ia Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER(pernah dihukum dalam perkara RMS/residivis) bersamasama dengansaudara FRANS SINMIASA alias ANGKY selaku Menteri Dalam Negeri dariRepublik Maluku Selatan (RMS) (dalam berkas terpisah), Saudara BUTJEMANUHUTU alias ABUT (dalam berkas terpisah), Saudara NIKOLASSOUISA (dalam berkas terpisah), Saudara IZAAK LEATEMIA alias CAK, danSaudara FERDINAND PATTY (dalam berkas terpisah) serta SaudaraSIMON SAIYA selaku Saniri

No.11/PID/2015/PT.AMBlokasi Gereja Rehoboth menuju GONG PERDAMAIAN di lapanganMerdeka Ambon dengan membawa bendera Republik Maluku Selatan(RMS) dipimpin oleh Saudara SIMON SAIYA selaku Saniri/LegislatifPemerintahan RMS, selain mereka membawa bendera RMS merekajuga membawa bendera Perserikatan BangsaBangsa (PBB) danbendera Israel serta spanduk/slogan yang bertuliskan RMS denganmenggunakan bahasa Indonesia dan ada juga yang bertuliskan denganmenggunakan bahasa Inggris; Kemudian pada saat mereka akan

bergerak melakukan konvoi denganmembawa bendera RMS dari lingkungan Gereja Rehoboth hendakmenuju GONG PERDAMAIAN di lapangan Merdeka Ambon, merekadiberikan peringatan oleh salah satu Personil Sabhara dari PolresAmbon bernama Saudara BOBBY VAN HARLING agar mereka tetapberada di sekitar Gereja Rehoboth dan tidak melakukan konvoi, tetapikarena mereka tetap akan melakukan konvoi dan melakukan aksinyayang dipimpin oleh Saudara SIMON SAIYA selaku Saniri/LegislatifPemerintahan RMS yang akan mengarahkan

No.11/PID/2015/PT.AMBLEBIH SUBSIDERBahwa ia Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER(pernah dihukum dalam perkara RMS/residivis) bersamasama dengansaudara FRANS SINMIASA alias ANGKY selaku Menteri Dalam Negeri dariRepublik Maluku Selatan (RMS) (dalam berkas terpisah), Saudara BUTJEMANUHUTU alias ABUT (dalam berkas terpisah), Saudara NIKOLASSOUISA (dalam berkas terpisah), Saudara IZAAK LEATEMIA alias CAK, danSaudara FERDINAND PATTY (dalam berkas terpisah) serta SaudaraSIMON SAIYA selaku Saniri /

Pembanding/Penggugat I : ABDUL RAUF TUHAREA
Pembanding/Penggugat II : ARIF TUHAREA
Terbanding/Tergugat I : KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI TENGAH TENGAH
Terbanding/Tergugat II : KETUA SANIRI NEGERI TENGAH TENGAH
Terbanding/Tergugat III : KEPALA MATARUMAH RUMAHTAU TUHAREA TUNY SAKI

KETUA SANIRI NEGERI TENGAHTENGAH, berkedudukan di NegeriTengahTengah Kecamatan Salahutu KabupatenHalaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT AMBMaluku Tengah, yang diwakili oleh HJ.ABDURAHMAN LEURIMA Ketua Saniri NegeriTengahTengah, dalam hal ini memberikan kuasakepada SALIM MARUAPEY dan HASAN TAHAPARYmasingmasing selaku) Anggota Saniri Negeri,beralamat di Negeri TengahTengah KecamatanSalahutu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkanSurat Kuasa tanggal 14 November 2018, selanjutnyadisebut sebagai

Amb tanggal 10 OktoberHalaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT Amb2018 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang selengkapnyasebagai berikut :1.Bahwa sesuai dengan Fakta sejarah, Negeri Tengah Tengah padamulanya diperintah oleh Matarumah / Rumatau Keturunan Tuhera bawahdengan gelar Orang Kaya, dimana Raja Raja dengan gelar orang kayatersebut telah memerintah secara turun temurun dari tahun 1785 sampaidengan tahun 1984;Bahwa berdasarkan fakta sejarah itulahn maka dalam rapat Saniri

2011, dan telah melahirkan KeputusanSaniri Negeri TengahTengah Nomor : 02.SNTT / Ill / 2011, tanggal 13Maret 2011 tentang Matarumah / Rumatau Perintah di Negeri TengahTengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan PeraturanNegeri TengahTengah Nomor : 141/078/RNT/IV/2011 Tanggal 20 April2011 tentang Penetapan Matarumah/Rumatau yang berhak menjadiKepala Pemerintah Negeri di Negeri TengahTengah adalah hanya satuMatarumah/Rumatau Keturunan Tuharea Bawah (Bagalalare);Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri

Negeri TengahTengah Nomor :02.SNTT/III/2011, tanggal 13 Maret 2011 tentang Matarumah / RumatauPerintah di Negeri TengahTengah danPeraturan Negeri TengahTengahNomor : 141/078/RNT/IV/2011 Tanggal 20 April 2011 tentang PenetapanMatarumah/Rumatau yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri diNegeri TengahTengah adalah hanya satu) Matarumah/RumatauKeturunan Tuharea Bawah (Bagalalare);Bahwa setelah Saniri Negeri TengahTengah bermusyawarah danmelahirkan Peraturan Negeri TengahTengah Nomor141/078/RNT/IV

Negeri Tengah Tengah Nomor81/SNTT/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 (bukti P6), karena bukanmerupakan produk Saniri Negeri TengahTengah tetapi berdasarkanhasil kesepakatan beberapa orang di Kantor Camat Salahutu ; Bahwa penetapan Terbanding Ill / semulaTergugat Ill sebagaiMatarumah/Rumatau adalah bertentangan dengan Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri ; Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1.

IZHAK SUIKENU (ketua BPD)dan saksi korban MARKUS POOROE (Saniri Adat) datang ke Pantai Liuketidengan tujuan membuka jalan yang di palang/pele dengan pohon oleh orangkaiwatu.

Sesampainya disana staf Desa Patti yakni saksi IZAK MARKUS(Kepala Desa),saksi ALFRED SERLAWAN (Kepala Soa), saksi ROBINSONSOLEMAN KAPIMAU (Kaur Pembangunan), saksi YONATHAN ABRAHAM(Saniri Adat), saksi IZHAK SUIKENU(ketua BPD) dan saksi korban MARKUSHalaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN SmlPOOROE (Saniri Adat) membersihkan jalan.

adat), KAREL KORYARU(anggota BPD), YONATAN ABRAHAM (saniri adat), SOPLAEKA POOROE(anggota BPD).

adat desa patti), JONATHAN ABRAHAM (saniri adatdesa patti), ALFRED SORLAWAN (kepala soa patti desa patti), ENGLIKERMATIO (masyarakat);Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN SmlBahwa korban MARKUS POOROE mengalami luka pada hidung danmengeluarkan darah;Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;6.

adat), ISAK SUIKENU (ketua BPD), KARELKORYARU (anggota BPD) SEPLAEKA POOROE (anggota BPD), MARKUSPOOROE (saniri adat) datang ke pantai liuketi dengan tujuan membuka jalanyang di palang/pele dengan pohon oleh orang kaiwatu (keluarga) POOROE.Sesampainya disana kami membersihkan jalan setelah selesai tibatibadatang terdakwa SOLEMAN POOROE dan kawankawan menggunakanmobil dan menyerang kami dengan membawa kayu, parang, panahpanahwayar.

JUSUF LATUMETEN Alias UCU, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan masalah Pemukulan;Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul10.30 Wit, bertempat di Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;tepatnya di dalam ruangan Kantor Negeri Latuhalat;Bahwa sebagai adat di negeri saksi sebagai anggota Saniri Negeri, jadimasalah yang terjadi di negeri kalau tidak mendapat titik temu kami punyalembaga

wajib untuk menyelesaikan, dan kami mengundang mereka, dansebelumnya kami berdoa untuk memulai sidang di negeri, setelah berdoaselesai belum buka sidang sudah kacau, tidak setuju oleh anaknya terdakwa,lalu kita sebagai saniri negeri yang sudah diundang, ketika saksi berdiri diluarsaudara Terdakwa berdiri untuk mecekik saksi, lalu adik saksi Ongki loncatberdiri melerai saksi, padahal adik saksi di pukul oleh terdakwa;Bahwa Terdakwa mau cekik saksi, kKemudian korban berdiri untuk meleraitahutahu terdakwa

datang memukul korban;Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (Satu) kali;Bahwa Terdakwa memukul korban mengenai bagian mulut/bibir dan langsungberdarah;Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN AmbBahwa Tidak ada katakata yang membuat terdakwa tersinggung, karena kitabelum buka sidang;Bahwa Tidak ada keluarga Terdakwa datang meminta maaf kepada korban;Bahwa keluarga terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepadakorban;Bahwa sampai saat ini saniri negeri tidak pernah mempertemukan kami

sebagai berikut:Bahwa Terdakwa di hadirkan sebagai saksi dipersidangan terkait denganmasalah Penamparan;Bahwa Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di desaLatuhalat, tepatnya di halaman desa Latuhalat ;Bahwa awalnya pada tanggal 20 Januari 2021 saya di undang oleh SaniriNegeri Latuhalat untuk kami hadir di kantor desa Latuhalat menyangkut tanahdati Negeri untuk membicarakan satu sama lain;Bahwa Andre Latumeten dan anak Terdakwa yang diundang;Bahwa Terdakwa hadir, kemudian Ketua Saniri

Negeri Latuhalat mengundang pihak pihak yangsedang terkait masalah tanah termasuk Terdakwa dan saksi korban untukdatang di Kantor Negeri guna penyelesaian permasalahan, namun saatpertemuan tepatnya setelah didahului dengan berdoa terjadi keributan yaituadu mulut antara Sdr.HANDRI LATUMETEN dan ADOLOP LATUMETENkemudian saksi YUSUF LATUMETEN sebagai Saniri Negeri langsung meleraikeduanya akan tetapi Terdakwa tibatiba langsung mencekik leher saksiYUSUF LATUMETEN lalu saksi korban FERRY LATUMETEN yang

Negeri Haruru dan Saniri Negeri Amahai sehingga telah olehkedua saniri negeri tersebut telah membuat Surat Keluasan tanggal 7 Maret1957 yang isinya sebagai berikut :Badan Saniri Negeri, Negeri Amahai dan Haruru dalam rapat Negeri padatanggal 3 dan 6 Maret 1957, telah mengambil persetujuan untuk memberikankeluasan pada Pemerintah Daerah Maluku Tengah pada membangunkan IbuKota Kabupaten Maluku Tengah pada tempat yang bernama yang besarnya600 (enam ratus) HA terhitung tanah Negeri dan Tanah perusahaanperseorangan

MAATOKE dan ANGGOTA Sanirinya MasingmasingWaeleruno (Kepala Soa), Malanano (Kepala Soa) , Solewono (Kepala soa),Maatoke (Anggota saniri) Amarumollo (Anggota Saniri dan Ketua Saniri NegeriAmahai dengan ketua Badan Saniri J.Hallatu, dan Anggota Saniri masingmasing : Jo Lokollo ( Tuan Tanah), J. Tupamahu, J. Mainassy ( Kepala Soa),Z. Kakiay ( Kepala soa), M.Hallatu ( anggota Saniri), A.

Bahwa dalil Penggugat hal. 2, angka (2) dan angka (3) adalah dalil yangtidak benar dan bertentangan dengan hukum, karena Penggugat bukanlahpemilik tanah sebagaimana yang didalilkan, karena tanah objek sengketaadalah tanah milik pemerintah Kabupaten Maluku Tengah seluas 600 Hayang diperoleh berdasarkan pemberian yang diserahkan oleh Saniri NegeriAmahai dan Saniri Negeri Haruru berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal21 Agustus 1957 yang adalah merupakan Perjanjian lanjut dari Perjanjiantanggal 07 Maret

Hal inidisebabkan karena tanah seluas 600 Ha yang diserahkan oleh Saniri NegeriAmahai dan Saniri Negeri Haruru kepada pemerintah daerah KabupatenMaluku Tengah diberikan secara sukarela dan cumacuma bahkan telahdilakukan pembayaran atas tanaman perorangan sebagaimana buktipenyelesaian yang telah dilakukan tanggal 21 Desember 1998 dan tanggal8 September 1999;.

Negeri Amahai dan Saniri Negeri Haruru kepada PemerintahKabupaten Maluku Tengah.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Arifin Alias Syamsul Bin Saniri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap

Terdakwa:
SYAMSUL ARIFIN Alias SYAMSUL Bin SANIRI

oleh seluruh Anggota BadanSaniri Negeri Haruru (Saniri Lengkap), Kepalakepala Soa, Tuan Tanahserta SaksiSaksi Batas dan Kepala Desa (kepala Pemerintah Negeri)Haruru; Surat tersebut kemudian direvisi oleh Sekretaris Negeri Harurupada tanggal 15 November 1989, diketahui oleh Kepala Desa (KepalaPemerintah Negeri) Haruru dan Camat Amahai.Selain Surat Keterangan Tersebut, Tergugat juga memiliki alas Haksebagai Pemilik yang SAH atas objek Sengketa, berdasarkanKeputusan Saniri Negeri Haruru, Nomor 01 Tahun

2017, tanggal 24April 2017, Tentang Hasil Telaah Saniri Negeri Haruru, KecamatanAmahai, Kabupaten Maluku Tengah; ditanda tangani oleh Badan SaniriNegeri Haruru, diketahui oleh Pj.

Negeri dan Oknum Staf Pemerintah Negeri yang telahmenyalahgunakan kewenanganya bertindak mengatasnamakanLembaga Pemerintah Negeri dan Lembaga Saniri Negeri.

Menyatakan Surat Keterangan Badan Saniri Negeri Haruru,Nomor : 182 / PNH / VI / 1988, yang direvisi oleh Sekretaris NegeriHaruru pada tanggal 15 November 1989, serta Keputusan SaniriNegeri Haruru, Nomor 01 Tahun 2017, tanggal 24 April 2017,Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN MshTentang Hasil Telaah Saniri Negeri Haruru, adalah SAH menuruthukum.4.

T.II.8 Fotokopi Keputusan Saniri Negeri Haruru Nomor 01 Tahun 2017tentang Hasil Telaah Saniri Negeri Haruru Kecamatan Amahai KabupatenMaluku Tengah tertanggal 24 April 2017; yang telah dibubuhi meterai cukup,dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.8;9. T.II.9 Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari AlmarhumPaulus Mahinano, tanggal 13 April 2017; yang telah dibubuhi meteraicukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.9;10.

masihtermasuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi,Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama dimukaumum sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain yangmenyebabkan luka, yakni terhadap saksi korban ABIDINKUMKELO alias ADIN, perbuatan mana para Terdakwa lakukansebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksikorban Abidin Kumkelo sebagai Ketua Tim pembawa aspirasimasyarakat Negeri Laimu sedang mengikuti rapat Negeridengan staff pemerintahan dan saniri

Negeri Laimudiantaranya juga ada Terdakwa Sulaiman Kumkelo danTerdakwa II Abu Kasim Mualo, tibatiba datang sekelompokmassa yang kemudian berdiri diluar diantaranya adaTerdakwa Ill Fahmi Yapono dan Terdakwa IV Ansar Hayotodiman Terdakwa III Fahmi Yapono berteriak Hei saniri negerikamong seng pigi buka sasi disana, kamong rapat apa itu,hei kasi keluar diala katong pukul dia..., selanjutnyaTerdakwa Il menarik dan menyeret saksi korban danmengatakan adin pi amankan massa diluar itu sambiltangan Terdakwa

IV ANSAR HAYOTO aliasANCA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaanPrimair diatas, Dengan terangterangan dan dengan tenagabersama dimuka menggunkan kekerasan terhadap orang lain,yakni terhadap saksi korban ABIDIN KUMKELO alias ADIN,perbuatan mana para Terdakwa lakukan sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksikorban Abidin Kumkelo sebagai Ketua Tim pembawa aspirasimasyarakat Negeri Laimu sedang mengikuti rapat Negeridengan staff pemerintahan dan saniri

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Saniri Negeri Lilibooi bersama PenjabatKepala Pemerintah Negeri Lilibooi telah mengadakan MusyawarahPenetapan Matarumah Perintah Negeri Lilibooi yang telah menetapkanJabatan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi adalah hak dari Matarumah TeonSialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya (vide buktiT4, T6, T7; serta keterangan saksi Johanis Titarsole dan Julius Tuhumena;2.

Bahwa Saniri Negeri Lilibooi bersama Penjabat Kepala PemerintahNegeri telah menerbitkan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor : 01 Tahun 2017Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi KepalaPemerintah Negeri Lilibooi, tertanggal 21 Juli 2017 (vide bukti T12 sertaketerangan saksi Johanis Titarsole dan Julius Tuhumena);3.

Bahwa Badan Saniri Negeri Lilibooi telah mengirimkan SuratPemberitahuan Kepada Matarumah Sialana Lumatita Keturunan LurusMendiang Tomasiwa Kastanya untuk dapat menetapkan Calon KepalaPemerintah Negeri Lilibooi sekurangkurangnya 2 (dua) orang Calon (videbukti T13 serta keterangan saksi Johanis Titarsole dan Julius Tuhumena);Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 125/B/2019/PTTUN.MKS4.

Bahwa Saniri Negeri Lilibooi telah menetapkan Jacob Samuel Kastanyadan Orelius C. Kastanya sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi(vide bukti T.II.Int23);6.

Bahwa Saniri Negeri Lilibooi telah merubah Keputusan Saniri NegeriLilibooi Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala PemerintahNegeri Lilibooi dengan mengeluarkan Keputusan Saniri Negeri LilibooiNomor : 1.a Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala PemerintahNegeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah,tertanggal 9 Oktober 2017 yang menetapkan Orelius C.