GeorgeHandojo Hermawi, SH dan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota JakartaTimur (BPN) terkait dengan Sertifikat HGB (SHGB) No. 00244/Utan kayu Utaraatas Hama DAMIRI sebagaimana ternyata dalam Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP Il) Nomor : B / 1030 / II / 2012 /Ditreskrimum tanggal 08 Pebruari 2012 dan Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan No.

Matraman, Jakarta Timur ;11 P9a : Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/38/I/2012/PMJ/Dit Reskrimumtanggal 06 Januari 2012 ;12 P9b : Surat Nomor : B/452/I/2012/Ditreskrimum Perihal : SuratPemberitahuan perkembangan hasil penyidikan(SP2HP) tertanggal 19 Januari2012 ;13 P9c : Surat Nomor : B/1030/II/2012/Ditreskrimum, Perihal : SuratPemberitahuan perkembangan hasil penyidikan(SP2HP) tertanggal 8 Februari2012 ;14 P9d : Surat Nomor : B/836/III/2012/Ditreskrimum, Perihal : SuratPemberitahuan perkembangan hasil

penyidikan (SP2HP) tertanggal 19 Maret2012 ;15 P9e : Surat Nomor : B/9798/VIII/2012/Datro, Perihal : PemberitahuanPenghentian Penyidikan tertanggal 29 Agustus 2012 ;16 P10 : Putusan Nomor : 434/Pdt.G/2008/PA.JP antara Salmah Binti Naihsebagai Penggugat melawan Kuswidarti Binti Abd.

Penyidikan (SP2HP) yang menerangkan bahwa Penyidik telah melakukanpemeriksaan terhadap saksisaksi Sdr.

Perihal : Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) yang menerangkan bahwa Penyidik telah melakukanpemeriksaan terhadap saksisaksi Sdr. Taufik Kulahyar , Sdr. Haji Madalih, Sdr. MarwinDamiri dan Sdri.

Bahwa Pemohon dalam kedudukanya sebagai pihak yang dirugikan akibatPenghentian Penyidikan sesuai SP2HP tanggal 14 Maret 2019sebagaimana Surat ketetapan Penghentian penyidikan Nomor : SK/22.b/III/2019/Sat Reskrim , tanggal 08 Maret 20193.

Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan TermohonPraperadilan sebagaimana tersebut dalam SP2HP tanggal 14 Maret 2019sebagaimana Surat ketetapan Penghentian penyidikan Nomor : SK/22.b/III/2019/Sat Reskrim , tanggal 08 Maret 2019 atas nama Hadionoterkait peristiwa pidana menempatkan keterangan palsu pada Akta otentikyang terjadi pada 28 Desember 2012 yang dilaporkan oleh PemohonPraperadilan adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.3.

melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan perkarasudah mendasari UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRl, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan MahkamahAgung No : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, PutusanMahkamah Konstitusi No : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017dan Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, dan Termohon sudah melakukan gelarperkara sebelum mengeluarkan surat ketetapan pengentian penyidikandan mengirimkan SP2HP

Photocopy Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 14 Maret 2019,telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup,selanjutnya diberi tanda P.2 ;3.

Legaliser Leter C No. 846 a.n Hadiono, telah dicocokkan sesuaicopy legaliser dan diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.6 ;Photocopy Surat Kematian telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberimaterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.7 ;Photocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT) Tahun 2004 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberimaterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.8 ;Photocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh Penyidik Polrestabes Makassarterhadap Laporan Polisi yang dilakukan oleh Penggugat, maka PenyidikPolrestabes Makassar telah menyampaikan kepada kami SuratPemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A2 Nomor B/2424/II/2012/RESKRIM tanggal 04 Pebruari 2012 yang pada salah satu pointnyamenyatakan bahwa terhadap tanah milik Penggugat ternyata telahditerbitkan oleh Tergugat Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor20074/Kelurahan Mattoanging tanggal 13 April 2005

GMTD) pada tanggal 04Pebruari 2012 setelah disampaikan surat dari Polrestabes Makassar(SP2HP Nomor B/2424/II/2012 /RESKRIM), sedangkan sertipikat telahterbit sejak tahun 2005, sehingga sangat jelas membuktikan gugatanPenggugat melanggar ketentuan dari Pasal 55 UndangUndang Nomor5/1986 juncto Nomor 9/2004, dimana gugatan Penggugat telah lewatdari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata

Gowa Makassar Tourism Development, TbkBerkedudukan di Makassar (Obyek Sengketa) setelah PenyidikPolrestabes Makassar menyampaikan kepada Kuasa HukumPenggugat (Deni Mamengko, SH) berupa Surat PemberitahuanHasil Penyelidikan (SP2HP) A2 NomorB/2424/II/2012/RESKRIMtanggal 04 Pebruari 2012 yang pada yang salah satu pointnyamenyatakan bahwa terhadap tanah milik Pemohon Kasasi ternyatatelah diterbitkan oleh Tergugat Sertipikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor 20074/Kel.

(Sesuai Bukti Surat P50).Bahwa Penyidik Polrestabes Makassar, menerbitkan SuratPemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A2 NomorB/2424/II/2012/RESKRIM tanggal 04 Pebruari 2012 didasarkanpada Laporan Pidana yang dibuat oleh Deni Mamengko, SH (KuasaHukum Pemohon Kasasi dalam perkara pidana), sehubungandengan Pengrusakan Pagar milik Pemohon Kasasi di atastanahtanah milik Penggugat di Jalan Metro tanjung Bunga.Pada saat Penyidik Polrestabes Makassar melakukan penyelidikanterhadap Laporan Pidana yang

menyampaikan kepada kami Surat Pemberitahuan HasilPenyelidikan (SP2HP) A2 Nomor B/2424/II/2012/RESKRIM tanggal04 Pebruari 2012.Bahwa sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor :e Register Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993e Register Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 21 Nopember 1994e Register Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002Telah memberikan Kaidah Hukum : Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yangtidak dituju langsung oleh suatu Surat

Termohon IV juga tidak ada memberikan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Pemohon,sehingga Pemohon merasakan ketidak adilan, ketidak pastian penegakanhukum dan tidak mengetahui pasti proses hukum yang dilakukan olehTermohon IV terhadap terlapor;Bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)merupakan suatu keharusan diberikan oleh Termohon IV kepadaPemohon selaku korban/ pelapor sebagaimana ditegaskan diadalamPERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

,Nomor 21 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN,pada Pasal 6, pasal 11 Ayat (1) huruf a, dan Pasal 11 Ayat (2) yangmenyatakan sebagai berikut:Pasal 6:Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnyadisingkat SP2HP adalah surat yang diberikan kepada pelapor/pengadutentang perkembangan hasil penyidikan yang ditandatangani oleh atasanpenyidik;Pasal 11 Ayat (1)huruf a:Informasi penyidikan melalui Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10huruf a, diberikan dalam bentuk SP2HP

yang disampaikan kepada: (a).pelapor/pengadu atau keluarga;Pasal 11 Ayat (2):SP2HP sebagaimana dimasud pada ayat (1) sekurangkurangnyamemuat: (a). pokok perkara, (b). tindakan yang telah dilaksanakanpenyidik dan hasilnya, (c). permasalahan/kendala yang dihadapi dalampenyidikan;Bahwa laporan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam SURAT TANDATERIMA LAPORAN POLISI Nomor: STTLP/437/III/2018/SPKT PERCUTtanggal 07 Maret 2018 hingga saat ini sudah berjalan lebih dari 10(sepuluh) bulan namun tidak jelas bagaimana

Agustus 2010 No. 141/08/2010 yangdikeluarkan oleh Tergugat, Tergugat telah terlebihdahulu) menerima Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) Nomor:B/147/VII/2010/Reskrim, tanggal 23 Juli 2010 dariKepolisian Polres Pemalang, dan SP2HP tersebutdalam suatu forum rapat tanggal 26 Juli 2010 telahdibacakan oleh Ketua BPD Desa Kebojongan, KecamatanComal, Kabupaten Pemalang.

huruf AUndang Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UU No.51 tahun 2009 TentangPeradilan Tata Usaha Negara serta bertentangandengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang BaikHal 16 dari 93 halaman Putusan Nomor 44/G/2010/PTUN.Smg(AAUPB) terutama asas Kecermatan dan asas KepastianHukuk, karena keputusan memberhentikan Penggugatdari Jabatan Polisi Desa dilakukan tanpa memberikanHak kepada Penggugat untuk menyampaikan HakPembelaan (Counter Argument ) dan tanpamempertimbangkan SP2HP

melakukan Rapat / Musyawarah daruratbersama BPD Kebojongan, Perangkat Desa sertaPerwakilan Warga masyarakat dan menghasilkankesepakatan bahwa terhitung sejak tanggal 26 Juli2010 Penggugat di nonaktifkan dari Jabatan selakuPolisi Desa Kebojongan, kemudian hasilrapat/musyawarah ditandatangani dan diumumkankepada masyarakat, selanjutnya masyarakatmembubarkan diri; Bahwa dalam hal Tergugat menerima SuratHal 25 dari 93 halaman Putusan Nomor 44/G/2010/PTUN.SmgPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP

disebabkan Pemohon Peninjauan Kembali tidakmelakukan pembayaran sesuai isi Surat Pernyataan yang dibuat ketikaPemohon Peninjauan Kembali disandera di Polsek Gambiran pada tanggal11 April 2010, oleh karenanya bukti P1 berupa Surat Panggilan dari PolsekGambiran, tanggal 29 Oktober 2010, bukti P2 berupa BAP Tersangkatanggal 5 Juli 2010, bukti P3 berupa BAP Tambahan Tersangka tanggal 30Agustus 2010, bukti T5 Surat Tanda Penerimaan Laporan dari PolsekGambiran tanggal 26 Juni 2010, bukti T6 berupa Surat SP2HP

tanggal 30Juni 2010, bukti T7 berupa Surat SP2HP tanggal 30 Juni 2010, bukti P8berupa SP2HP tanggal 12 Agustus 2010, bukti T9 berupa SP2HP tanggal 6November 2010, adalah merupakan bukti yang didasarkan pada laporanTermohon Peninjauan Kembali kepada Polsek Muncar terhadap PemohonPeninjauan Kembali tanggal 26 Juni 2010, sehingga amatlah keliru, khilafdan salah penilaian Hakim tentang Pemohon Peninjauan Kembali yangseolah olah harus turut bertanggung jawab atas kesalahan Sudairik yangtidak lain merupakan

, hibah wasiat, menjualatau perbuatan hukum apapun terhadap objek sengketa yang telahbersertifikat atas nama Penggugat tersebut dan juga Penggugat tidakpernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk melakukan perbuatanperbuatan hukum apapun terhadap objek sengketa;Bahwa terhadap laporan Penggugat di Kontor Polda Maluku, kemudianPolda Maluku melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Surat NomorB/66/X/2009/Ditreskrim, tanggal 29 Oktober 2009, perihal: suratpemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP

dijelaskandalam point 4 dan point 5 yang intinya adalah telah terjadi jual beli ternadapobjek sengketa dengan akte Nomor 55/Desemb/1982, tanggal 22 Desember1982, namun dalam surat ini juga tidak dijelaskankan, siapa penjualnyasehingga sama sekali Penggugat tidak mengetahui siapa yang telahmenjual objek sengketa milik Penggugat tersebut;Bahwa dari surat yang dikeluarkan Polda Maluku dengan Nomor B/66/X/2009/Ditreskrim, tanggal 29 Oktober 2009, perihal surat pemberitahuanperkembangan hasil penyidikan (SP2HP

perbuatan hukum dalam bentuk apapunterhadap objek sengketa;Menyatakan Penggugat baru mengetahui bahwa telah terjadi perubahannama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M 2 Halong tanggal 25 September1982 adalah berdasarkan informasi dari kenalan Penggugat yang bekerja diKantor Pertanahan Kota Ambon dan mengetahui Akte Jual Beli Nomor 55/Desemb/1982, tanggal 22 Desember 1982 adalah dari Surat Nomor B/66/X/2009/Ditreskrim, tanggal 29 Oktober 2009, perihal: surat pemberitahuanperkembangan hasil penyidikan (SP2HP

Menyatakan Penggugat baru mengetahui bahwa telah terjadi perubahannama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M 2 Halong tanggal 25 September1982 adalah berdasarkan informasi dari kenalan Penggugat yang bekerja diKantor Pertanahan Kota Ambon dan mengetahui Akte Jual Beli Nomor 55/Desemb/1982, tanggal 22 Desember 1982 adalah dari Surat Nomor B f66/X/2009/Ditreskrim, tanggal 29 Oktober 2009, perihal: suratpemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkanPolda Maluku, berdasarkan Laporan

TBL/02/III/2014/SEK PLC tanggal 6 Maret 2014; Bahwa karena yang saya laporkan tersebut merupakan suatu tindakpidana dan seperti yang dibenarkan oleh Termohon dalam SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.

B/II/SP2HP.2/III/2014/RESKRIM dan Surat Perintah Penyidikan yangdikeluarkan oleh Termohon SPDIK/05/III/2014 SekPlc tanggal 20 Maret2014, tetapi sampai saat ini (2 bulan lebih) Penyidik PolsekPilangkenceng/Termohon belum pernah mengirimkan suratpemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejari Madiun/Penuntut Umum, meskipun faktanya Termohon telah melakukanpenyidikan dan hal itu melanggar pasal 109 ayat (1) KUHAP; Bahwa meskipun Termohon telah nyatanyata melakukan penyidikanyang sudah berjalan

Put No.27/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.sebagaimana hal tersebut ternyata pada surat dari TERMOHON kepadaPEMOHON Nomor : B/1936/111/2012/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2012,Perihal : Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) (BuktiP7) ;Bahwa selanjutnya, pada tanggal 11 Mei 2012 TERMOHON mengundangPEMOHON untuk ikut serta dalam gelar perkara yang diadakan pada tanggal 16Mei 2012 di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, sebagaimanaSurat Panggilan Nomor : S.Pgl / 8458 / V / 2012

Namun anehnya, ternyata pada tanggal 28 Mei 2012 TERMOHONmenyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Nomor B/3736N/2012/Dit.Reskrimum kepada PEMOHON, yang intinyamenyatakan bahwa Penyidik akan menghentikan penyidikan terhadap LaporanPolisi ini (Bukti P9) ;Bahwa sehubungan dengan SP2HP tersebut, pada tanggal 29 Mei 2012PEMOHON telah meminta kepada TERMOHON untuk mendalami lebih lanjutLaporan Polisi ini sebagaimana dalam Surat No. 355/LP/LT/V/2012 tertanggal 29Mei 2012 perihal

Reskrimum DiDirektorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Bukti P10) ;Bahwa ternyata pada tanggal 5 Juni 2012, TERMOHON kembali menyampaikanSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/3463/VI/2012/Dit.Reskrimum tertanggal 5 Juni 2012 kepada PEMOHON, yang intinyamenyatakan bahwa Laporan Polisi ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakpidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan karenanya terhitung sejak tanggal

Sedangkan terhadap isi akta yangterdapat pertentangan/kontradiksi antara Agenda Rapat yang tertera padaundangan RUPSLB dengan Keputusan Rapat, Penyidik seharusnya lebih fokusmenggali fakta bahwa MICHAEL WINATA KURNIAWAN telah menyuruhmemasukkan keterangan palsu dalam Akta Otentik dalam hal ini Akta PKR No.14;19 Namun kenyataannya, ternyata tibatiba pada tanggal 28 Mei 2012 Penyidik padaUnit TI, Satuan I Keamanan Negara mengirimkan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang pada

Mei 2012, Perihal Surat pemberitahuan perkembanganhasil penyidikan (SP2HP), diberi tanda (P9) ;Fotocopy Surat PEMOHON kepada Kepala Biro Pengawas Penyidik BareskrimMabes Polri dengan Ref No. 355/LP/LT/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012, Perihal:Mohon Pengawasan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Proses PenyidikanLaporan Polisi No.

SuratPemberitahuan Pekembangan' Hasil Penyidikan Ke6 sebagaimana SuratTermohon Nomor : B/2510/VII/2017/DitReskrimum, tertanggal 16 Agustus2017 (SP2HP ke6).Bahwa dengan demikian alasan Termohon menghentikan Penyidikankarena bukan merupakan tindak pidana sebagaimana Surat Nomor : B /11238 / Vill / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, PerihalPemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG yangdituiukan kepada Termohon Il dan tembusannya kepada Pemohonmerupakan alasan yang sangat kontradiktif

/ 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017,Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelaporJEFFRI NG tersebut belum bersifat final atau masih dalam bentukdraft atau rancangan atau sebatas konsep Surat, sehingga tidakdapat dijadikan dasar bagi Termohon untuk menghentikanPenyidikan terhadap Laporan Pemohon.Bahwa bahkan apabila dikaitkan antara Surat Nomor : B / 11238 / Vill/ 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : PemberitahuanPenghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG dengan SP2HP

2017, hal ini sesuai dengan point 3 SP2HP ke6 yangmenyatakan :3.

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)ke6 Nomor : B/7510/VII/2017/Dit.Rekrimum tanggal 8 Agustus 2017, diberitanda P.49;Foto copy Pemberitahuan Penghentian Penyidikan an.

)Nomor : B/4563/XV/2016/Dit.Reskrimum tanggal 18 Nopember 2016, diberitanda T.12a;16.Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (GP2HP) ke 2Nomor : B/211/V2017/Dit.Reskrimum tanggal 18 Januari 2017, diberi tandaT.12b;17.Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 3Nomor : B/832/l/2017/Dit.Reskrimum tanggal 18 Februari 2017, diberi tandaT.12c;18.Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 4Nomor : B/1050/IIV2017/Dit.Reskrimum tanggal

Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2017 tibatiba pemohon mendapatsurat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) nomor:B/241/VIII/2017/Ditreskrimum tanggal 18 agustus 2017 dari Termohon ,yang isinya pada pokoknya mengatakan, bahwa penyidikan belummemenuhi dua alat bukti sebagai peristiwa pidana karena tidak ada saksiyang mengetahui pembuatan surat pernyataan tertanggal 9 Februari2015 (pasal 100 ayat 2 PMA/KBPN No.3/97) , karena penyidik tidakdapat meminta keterangan para notaris akibat terhalang

terlapor atas nama Purwandono dihentikankerena tidak cukup bukti(Bukti P7).14.Bahwa alasan Termohon untuk menghentikan Penyidikan sebagaimanaterdapat dalam surat ketetapan NomorS.Tap/56a/VIII/2017/Ditreskrimum,Polda Gorontalo tanggal 18 Agustus2017 tentang Penghentian Penyidikan yang isinya pada pokoknyamengatakan bahwa proses penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuansurat terhadap terlapor atas nama Purwandono dihentikan kerena tidakcukup bukti dan Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan(SP2HP

telahMenerima hasil pemeriksaan laboratorium Forensik,dan rencana tindaklanjut proses penyidikan perkara yang Pemohon laporkan,Termohonakan melakukan tindakan sebagai berikut : melakukan gelar perkarauntuk penentuaan tersangka,meakukan pemenggilan dan pemerikaanterhadap tersangka,meminta jjin penetapan penyitaan kepengadilanNegeri gorontalo,dan membuat atau merampungkan berkas perkara keHalaman 6 dari 31 Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2018/PN Lbo.JPU kejaksaan tinggi Gorontalo , berdasarkan isi Surat SP2HP

) Nomor:B/97/III/2017/Ditreskrimum tanggal 8 Maret 2017, sebagaimana rencanaTemohon dalam SP2HP tersebut setelah melakukan beberapa tindakansebagai berikut yaitu : melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksiYaitu:Tri Hana Ningrum,Meity Limbalo,Efendi Abdulwahab,Asna!

tersebutmelainkan setelah SP2HP tersebut diatas Termon malahan melakukantindakan berupa menerbitkan SP2HP berikutnya yaitu SP2HP nomor:B/241/VIII/2017/Ditreskrimum,Polda Gorontalo tanggal 18 Agustus2017,yang pada pokonya mengatakan bahwa hasil penyidikan belummemenuhi dua alat bukti sebagai peristiwa pidana karena tidak ada saksiyang mengetahui pembuatan surat pernyataan tertanggal 9 Februari2015 (pasal 100 ayat 2 PMA/KBPN No.3/97), karena penyidik tidak dapatmeminta keterangan para notaris akibat

BahkanTermohon II sudah mengirimkan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sampai dengan 4(empat) kali kepada Pemohon, akhirnya sampai dengantindakan penghentian penyidikan dengan alasan tidakterdapat cukup bukti, mengingat ada fakta hukum yang tidakmemenuhi persyaratan unsurunsur perbuatan' pidanamemberikan keterangan tidak benar di dalam akta autentiksebagaimana Pasal 266 KUHP.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Laporan( SP2HP) ke4 tanggal 16 Januari 2015. Diberi tan18.Surat Informasi Perkembangan. Fengaduan Sdr. Sumardhan, SH., darlKomisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 04Pebruari 2015. Diberi tanda P18;19. Putusan Penaadilan. Negeri Malang No.54/Pid.G/2014/PN.Mlgtanggal 18 September 2014.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 1Nomor : B/238/SP2HP1/II/2014/Ditreskrim tanggal 17 Pebruari 2014,diberi tanda bukti T.II4;5. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 2Nomor : B/570/SP2HP2/IV/2014/Ditreskrim tanggal 18 April 2014,diberi tanda bukti T.II5;6. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 3Nomor : B/1667/SP2HP3/X/2014/Ditreskrim tanggal 30 Oktober2014, diberi tanda bukti7.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 4Nomor : B/101/SP2HP4/I/2015/Ditreskrim tanggal 16 Januari 2015,diberi tanda bukti T.II7;8. Laporan Kemajuan tentang Penanganan kasus dugaan tindak pidanamemberikan keterangan tidak benar di dalam akta autentik denganPelapor DR Hadi Sriwiyana,MM dan Terlapor Drs.H.Sudjai tanggal 8April 2014, diberi tanda bukti T.II8;9. Nota Dinas No.B/ND597/XIl/Bagbino Psnl tanggal 31 Desember2014 , diberi tanda bukti10.

H.Soedja'i tanggal 9 September 2014, penyitaan barang bukti, LaporanKemajuan tanggal 8 April 2014, Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 kepada Pelapor/Pemohon, gelar perkara kedua/tahap akhir tanggal 23 Desember 2014;Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon II telah melakukanserangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan tambahan saksipelapor/Pemohon Dr. Hadi Sriwiyana, MM dan Terlapor Drs. H.

telah melaporkanTermohon ke Satreskrim Kepolisian Sektor Bagan Sinembah denganNomor Laporan Polisi : LP/136/X1/2019/Riau/Res Rokan Hilir/Sektor BaganSinembah, tentang adanya dugaan Tindak Pidana PengancamanHalaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Rhlsebagaimana yang diatur didalam Pasal 335 KUHP dengan mengancammenggunakan parang yang telah berulang kali dilakukan oleh Termohonkepada anak Pemohon, sehingga anak Pemohon merasa sangat terancamkeselamatannya dan selanjutnya sesuai dengan SP2HP

ditetapkan sebagai tersangka olehPenyidik satreskrim Polsek Bagan Sinembah ; (vide bukti P 6);5) Bahwa selanjutnya didalam proses penyidikan yang sedang berlangsungpada saat itu, penyidik ada menemukan kejanggalan atas diri Termohondalam memberikan keterangan saat dilakukan BAP (berita acarapenyidikan), sehingga kemudian penyidik berkordinasi dengan Pemohonuntuk mengambil langkah medis untuk pemeriksaan kejiwaan Termohon diRumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dan oleh karenanya berdasarkanSP2HP Nomor : SP2HP

Fotokopi sesuai Asli Surat Nomor SP2HP/136.a/XII/2019/Reskrimtanggal 13 Desember 2019, diberi tanda bukti P6;8. Fotokopi sesuai Asli Surat Visum Et Repertum Psikiatri No.VER/01/I/KES.3/2020/RSB tanggal 9 Januari 2020, diberi tanda bukti P7;9. Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Dirawat tanggal 28 Januari 2020,diberi tanda bukti P8;10. Fotokopi sesuai Asli Tanda Terima Surat Laporan Sdr. MarulakSiringo Ringo kepada Kapolda Riau tanggal 10 Desember 2018, diberitanda bukti P9;11.

Fotokopi sesuai Asli Surat SP2HP/100/XI/2018/Reskrim tanggal29 November 2018, diberi tanda bukti P11;13. Fotokopi dari fotokopi Surat Wasiat Kuburan Marulak SiringoRingo tanggal 9 September 2018, diberi tanda bukti P12;14. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengaduan Sdr. Marulak SiringoRingo kepada Bapak Kepala Puskesmas Bagan Sinembah tanggal 15Oktober 2018, diberi tanda bukti P13;15.

Marulak Siringo Ringo kepada Kapolda Riau tanggal 10Desember 2018 dan bukti P10 berupa Fotokopi Surat Tanda PenerimaanLaporan Nomor STPL/B/LP/256/XI/2018 atas nama Marulak Siringo Ringotanggal 26 November 2020, diberi tanda bukti P10) dimana keseluruhantuduhan tersebut ternyata tidak terbukti sebagaimana dalam bukti surat P11berupa Surat SP2HP/100/X1/2018/Reskrim tanggal 29 November 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Manatar AlexanderRajali dan Saksi Evander Stone dibawah sumpah,

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan Termohon sebagaimana disebutkandalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) (lihatbukti P7), ditemukan bukti yang cukup, yang membuktikan bahwa danayang berasal dari fasilitas purchase LC/Red Clause dan negoisasi L/C BNIPalsu tersebut di atas dibagibagikan diantaranya kepada Takala GeraldManumpak Hutasoit sejumlah USD 7.106.250, (tujuh juta seratus enam ribudua ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) dan juga dipindah bukukan kedalam rekening

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2004, Termohon mengeluarkan SuratNo.Pol : R/02/l/2004/Dit perihal Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP), yang pada intinya menyatakan bahwa : Chandra Ekajaya dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 480 KUHP dan/atau 378 KUHP jo Pasal 55, danPasal 56 KUHP; Chandra Ekajaya berdasarkan hasil penyidikan terbukti telah menerimaaliran dana senilai USD 6.583.750, (enam juta lima ratus delapan puluhtiga ribu tujuh ratus lima puluh

JenderalPolisi Parnowo Dahlan yang pada initinya memberitahukan bahwapenyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka ChandraEkajaya dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana sebagaimanapula disebutkan dalam Surat Ketetapan No.Pol: S.Tap/42e/VIII/2005/Dittanggal 26 Agustus 2005 tentang Penghentian Penyidikan (bukti P();Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Surat Ketetapan No.Pol:S.Tap/42e/VIII/2005/Dit tanggal 26 Agustus 2005 tentang PenghentianPenyidikan nyatanyata bertentangan dengan SP2HP

Bahwa berdasarkan SP2HP (vide bukti P7), secara tegas TermohonPeninjauan Kembali dahulu Pembanding semula Termohon menyatakanbahwa penyidikan dikembangkan terhadap tersangka Chandra Ekajaya,dimana penyidikan terhadap tersangka Chandra Ekajaya merupakan suaturangkaian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penyidikanterhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan Roy Indra Kusnohadi dkk;Dengan demikian walaupun Pemohon Peninjauan Kembali dahuluTerbanding semula Pemohon tidak melaporkan Chandra

No.55 PK/Pid/2006bertentangan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) UndangUndang No.8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Bahwa secara hukum bukti P1/T31 tidak sah dan batal demi hukum karena:a. diterbitkan tanpa memperlihnatkan petunjuk Termohon PeninjauanKembali Il dahulu Pembanding II semula turut Termohon (vide bukti P6);b. diterbitkan secara bertentangan dengan SP2HP (vide bukti P7);Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo dengan jelas memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau

Bahwa terhadap laporan tersebut diatas pada point 1 PEMOHON telah menerimasurat perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang pertamakali dari TERMOHON tertanggal 13 Januari 2010 dan ditindak lanjuti denganklarifikasi secara langsung dengan Penyidik oleh PEMOHON dalam rangkamenanyakan perkara a quo;.

Bahwa Penyidik (TERMOHON) dalam hal ini adalah mewakili dalam KepentinganPUBLIK tentunya sangatlah beralasan hukum jika permasalahan Hukum a quosegera dapat terjawab tidak sampai berlarutlarut (Vide : butir 3 SP2HP tertanggal13 Januari 2010) dengan telah adanya alasan hukum yang jelas terlebih dalampersoalan hukum tersebut selain didukung oleh Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap juga telah diperiksanya seorang Ahli Pidana oleh pihakPenyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon (Vide : Surat

hukum tetap sehingga PUTUSAN tersebut bisa dijadikanBukti pula dan juga termasuk bukti baru (Novum) yang dimaksud olehTERMOHON.Bahwa alasan tesebut tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum dariTERMOHON adalah salah satunya Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/30.b/VII/2010/Reskrim, tertanggal 23 Juli 2010 tentang penghentian penyidikan yang diterbitkanTERMOHON tersebut tidak memenuhi syarat Administrasi yang dibenarkan olehhukum yaitu :Tidak adanya SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASILPENYIDIKAN (SP2HP

) terlebih dahulu yang diberitahukan kepada PEMOHONdengan kata lain seharusnya ada SP2HP dulu sebelum adanya SP3;Vide : Pasal 39 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 tentang Pengawasandan Pengendalian penanganan perkara Pidana dilingkungan Kepolisian RepublikIndonesia : "Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan,penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak PELAPOR baik diminta atautidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan".TERMOHON pada saat itu telah

aslinya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya tersebut,Temohon hanya mengajukan suratsurat bukti dengan tidak mengajukan saksi, suratsurat bukti mana berupa :181Foto Copy Laporan Polisi Nomor : Lp/22/B/I/2010/JBR/Wil CRB/RESTA CRBtertanggal 9 Januari 2010, atas nama Pelapor FEDERICK RENALDI, yangdiberi tanda T1;Foto Copy Surat KAPOLRES Kota Cirebon Nomor : B/16/I/2010/Reskrimtertanggal 13 Januari 2010, kepada FEDERICK RENALDI, perihalPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP

Adanya perjanjian salinan jual beli notaris Ferthy MANURUNG,SH.M.Kn.aa. adanya 1 (satu) rangkap SP2HP yang diberikan kepada Pemohon.bb. adanya 1 (satu) rangkap tanda terima yang diberikan kepadapemohon.CC. adanya gelar perkara yang dilakukan oleh Sat reskrim Polres Rohilbersama Polda Riau yang berkesimpulan bahwa perkara tersebut tidakcukup bukti.dd. adanya surat ketetapan nomor: S.Tap/81.a/IV/2020/ReskrimHalaman 10 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Rhltanggal 2 April 2020 tentang Penghentian

Fotokopi surat tanda Terima/tembusan SP2HP kepada Pemohon,diberi tanda bukti T27;28. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan(SP2HP) tentang penghentian penyidikan dugaan tindak pidana Penipuandan atau penggelapan, diberi tanda bukti T28;29.

DanPemohon telah menerima Surat Hasil Pemberitanuan Hasil Penyidikan (SP2HP)terkait kegiatan penghentian penyidikan sebagaimana bukti P1 dan bukti T28;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang PenyidikanTindak Pidana, setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatanpenyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harusditerbitkan SP2HP;Menimbang, bahwa dari suratsurat bukti yang diajukan para Pihakdipersidangan

, terbukti Termohon hanya satu kali menerbitkan SP2HP yaitusaat terjadinya penghentian penyidikan saja, padahal Pemohon telahmelakukan kegiatan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1)huruf a, b, dan d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

SP2HP merupakanhak dari Pelapor untuk mendapatkan informasi terkait perkembanganpenanganan perkara yang Termohon lakukan terhadap laporan pidana, dansebagaimana digariskan oleh peraturan Kapolri tersebut adalah menjadikewajiban Termohon untuk memenuhi hak Pemohon tersebut sehingga dapatterwujudnya keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan publikterhadap Termohon;Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan telah menerbitkan hasilHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN RhlPenyelidikan

Bahwa Penggugat baru mengetahui diatas sebidang tanah tersebut telahdi terbitkan/didaftarkan kembali Sertipikat baru sebagaimana ObjekSengketa, pada saat adanya pemberitahuan perkembangan hasilpenyidikan dari kepolisian Polda Sumatera Selatan sebagaimana Nomor: SP2HP/493/VIII/2019/Ditreskrimum tertanggal 15 Agustus 2019 kepadaPenggugat yang isinya mengatakan bahwa terhadap SHM KepemilikanPenggugat yang diterbitkan Kantor Pertanah Kabupaten Musi Banyuasindidalamnya telah diterbitkan objek sengketa

pemerintahan yang menangani penyelesaian upayaadministratif,8.Bahwa berdasarkan aturanaturan tersebut diatas dikarenakanPenggugat adalah Pihak yang tidak di tuju secara langsung olehkeputusan Tata Usaha Negara tersebut akan tetapi sejakditerimanya/mengetahui mengenai Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banyuasin terhadap penerbitan Objek Sengketa1 sampai dengan Objek Sengketa 4 yaitu pada saat adanyapemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Kepolisian DaerahSumatera Selatan Nomor: SP2HP

Bahwa ternyata kembali Penggugat mendapatkan informasi dariPenyidik Polda Sumsel pada tanggal 15 Agustus 2019 sebagaimanapemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Kepolisian DaerahSumatera Selatan sebagaimana Nomor : SP2HP/493/VIII/2019/Ditreskrimum yang isinya mengenai telah terjadinya PengembalianBatas atas permintaan penyidik pemeriksa perkara laporan tersebutyang telah dilaksanakan Pada tanggal 03 Mei 2018 oleh BPN KotaPalembang yang juga disaksikan oleh Tergugat dan sebagaimana beritaacara

Bahwa untuk mengetahui perkembangan hasil penyidikan dapatdilakukan dalam bentuk /isan maupun tulisan berdasarkan Pasal 39 ayat(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian PenangananPerkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,yaitu:Pasal 39(2) Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan,penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baikdiminta atau tidak diminta secara berkala paling

sedikit 1 kali setiap 1(3) lapocan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepadapihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis;(4) Ketentuan mengenai pemberian waktu SP2HP diatur lebih lanjutdengan Keputusan Kapolri;.

diikat dalam Perjanjian Bersama tentangPutus Hubungan Kerja Pengunduran Diri Karyawan Atas Kemauan KaryawanSendiri Para Penggugat.Bahwa Pihak Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Pengugat dalam Butir12 halaman 2 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa PihakTergugat I telah memaksa/ mengintimidasi Para PenggugatBahwa pada tanggal 06 Juli 2010 Para Penggugat oleh Kantor KepolisianSektor Ciawi Kabupaten Bogor Nomor Pol : B/VII/2010/ Sektor tentangPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ( SP2HP

Point 2 (h) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai TERSANGKA terhadapSaudara DEDI SURYAMAN/ PENGGUGAT alias Dokai dengan Hasilsebagai berikut : DEDI SURYAMAN/ PENGGUGAT mengakui telahmenjual barang berupa Timah jenis rol seberat 20 kg ( duapuluh kilogram) bersamasama dengan MARGONO/ PENGGUGAT ...dst ...4 Setelah Pihak Tergugat menerima Surat tertanggal 06 Juli 2010 dari KantorKepolisan Sektor Ciawi Kabupaten Bogor Nomor Pol : B/VII/2010/ Sektortentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ( SP2HP

Alternatif 1 : Melanjutkan Surat dari Kantor Kepolisian Sektor CiawiKabupaten Bogor Nomor Pol : B/VI/2010/ Sektor tentang PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyelidikan ( SP2HP ) bahwa Para PENGGUGATtelah ditetapkan sebagai TERSANGKA sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana mulai dari Kantor Kepolisian Sektor CiawiKabupaten Bogor sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yangmengikat dan final, ATAUb.

Alternatif 2 : Surat dari Kantor Kepolisian Sektor Ciawi Kabupaten BogorNomor Pol : B/VII/2010/ Sektor ( SP2HP ) tidak dilanjutkan sesuaidengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana tetapi penyelesaiannyadengan jalan secara musyawarah untuk mufakat secara bipatrit sesuaidengan Undang Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia.)

Industry BogorFactory atas nama Tunggul Tri Margono dengan lampiran Slip buktipenerimaan gaji karyawan.P2.1 : Surat pengangkatan menjadi karyawan tetap atas nama Tunggul TriMargono tertanggal 31 Maret 1999.p2.2 : Surat pengangkatan menjadi karyawan tetap atas nama Dedi Suryamantertanggal 08 Februari 1985.p3 : Surat pemberian kuasa atas nama Sugiarto frans hartawan, jabatanChief Executive Officer terhadap Ahmad Hermanto jabatan Chief GHROfficer .p4 : Surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan ( SP2HP

2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah )untuk biaya operasional dan pengurusan suratsurat tanah;6 Tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah )untuk biaya Loby PTUN dan penyelesaian kasus Puslabfor Mabes;7 Tanggal 1 September 2013 sebesar Rp. 83.000.000,00 ( delapan puluh tigajuta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan suratsurat tanah;8 Tanggal 1 November 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) untuk biaya Loby Kecamatan dan SP2HP

NE'AN;9 Tanggal 2 November 2013 sebesar Rp. 75.000.000,00 ( tujuh puluh lima jutarupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan 30 ( tiga puluh ) lembar suratPBB atas tanah tersebut;10 Tanggal 6 Desember 2013 sebesar Rp. 130.000.000,00 ( seratus tiga puluhjuta rupiah ) untuk biaya operasional dan SP2HP ke dua di Polres Jakartahal 3 dari 16 hal Perkara Nomo 147/PID/2016/PT.DKISelatan dan SP3 kasus di Polda MetroJaya an.

rupiah )untuk biaya operasional dan pengurusan suratsurat tanah;Tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah )untuk biaya Loby PTUN dan penyelesaian kasus Puslabfor Mabes;Tanggal 1 September 2013 sebesar Rp. 83.000.000,00 ( delapan puluh tigajuta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan suratsurat tanah;hal 5 dari 16 hal Perkara Nomo 147/PID/2016/PT.DKI8 Tanggal 1 November 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) untuk biaya Loby Kecamatan dan SP2HP

NE'AN;9 Tanggal 2 November 2013 sebesar Rp. 75.000.000,00 ( tujuh puluh lima jutarupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan 30 ( tiga puluh ) lembar suratPBB atas tanah tersebut;10 Tanggal 6 Desember 2013 sebesar Rp. 130.000.000,00 ( seratus tiga puluhjuta rupiah ) untuk biaya operasional dan SP2HP ke dua di Polres JakartaSelatan dan SP3 kasus di Polda MetroJaya an.

NE'AN;9 Kwitansi tanda terima uang tanggal 2 November 2013 sebesar Rp.75.000.000,00 ( tujuh puluh lima juta rupiah ) untuk biaya operasional danpengurusan 30 ( tiga puluh ) lembar surat PBB atas tanah tersebut;hal 7 dari 16 hal Perkara Nomo 147/PID/2016/PT.DKI10 Kwitansi tanda terima uang tanggal 6 Desember 2013 sebesar Rp.130.000.000,00 ( seratus tiga puluh juta rupiah ) untuk biaya operasionaldan SP2HP ke dua di Polres Jakarta. Selatan dan SP3 kasus di PoldaMetroJaya an.

Talib Bin Tou;

Laporan (SP2HP) A-2 Nomor: B/61/A.1/XI/2019/Reskrim, tanggal 18 November 2019 kasus pencurian;

M.Talib Bin Tou;11. 5 (lima) lembar laporan hasil penyelidikan (observasi) tanggal18 November 2019 kasus pencurian;12. 3 (tiga) Jlembar surat perintan penyelidikan Nomor:SP.Lidik/60/XI/2019/Reskrim, tanggal O5 November 2019 kasuspencurian;Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky13. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A1 Nomor: B/60/A.1/XI/2019/Reskrim,tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;14. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan

HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A2 Nomor: B/61/A.1/XI/2019/Reskrim,tanggal 18 November 2019 kasus pencurian;15. 11 (sebelas) lembar berita acara pemeriksaan di TKP, tanggal05 November 2019 pada pukul 22.00 wita kasus pencurian;16. 5 (lima) lembar berita laporan hasil gelar perkara terhadapperkara Nomor LP/60/X1/2019/ tanggal 05 November;17. 1 (Satu) buah tas ransel warna merah maroon;18. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor:TBL/60/X1/2019/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 an.

PenelitianLaporan (SP2HP) A2 Nomor: B/61/A.1/XI/2019/Reskrim, tanggal 18November 2019 kasus pencurian;15. 8 (delapan) lembar berita acara pemeriksaan di TKP, tanggal 5November 2019 pada pukul 22.00 WITA kasus pencurian;16. 5 (lima) lembar berita laporan hasil gelar perkara terhadap perkaraNomor LP/60/X1/2019/ tanggal 05 November;17. 1 (Satu) buah tas ransel warna merah maroon;18. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor:TBL/60/X1/2019/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 an.

Talib BinTOU;11.5 (lima) lembar laporan hasil penyelidikan (observasi) tanggal 18November 2019 kasus pencurian;12. 3 (tiga) lembar surat perintah penyelidikan Nomor:SP.Lidik/60/X1/2019/Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;13. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PenelitianLaporan (SP2HP) A1 Nomor: B/60/A.1/XI/2019/Reskrim, tanggal 0O5November 2019 kasus pencurian;14. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PenelitianLaporan (SP2HP) A2 Nomor: B/61/A.1/XI

HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A2 Nomor: B/61/A.1/XI/2019/Reskrim,tanggal 18 November 2019 kasus pencurian;15. 8 (delapan) lembar berita acara pemeriksaan di TKP, tanggal 5November 2019 pada pukul 22.00 WITA kasus pencurian;16. 5 (lima) lembar berita laporan hasil gelar perkara terhadapperkara Nomor LP/60/X1/2019/ tanggal 05 November;17. 1 (Satu) buah tas ransel warna merah maroon;18. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor:TBL/60/X1/2019/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 an.