• Tanggal 1 November2011; Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori bandingsesuai dengan Surat Tidak Menyerahkan Memori BandingNomor 869/Pdt.G/2011/PAJS yang ditandatangani olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabutanggal 26 OktoberDOW Lise es sue sane same sees Sens Ses see anes anes BME BREE B EEEBahwa Pembanding telah menyampaikan susulan MemoriBanding tertanggal 22 November 2011 sesuai dengan SuratPenyampaian Susulan Memori Banding atas nama PEMBANDINGyang ditandatangani oleh

• Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa penetapan tagihan susulan

   Noor Cahaya Bani dengan IDPEL 221400212909,

yang dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah;

1. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara mengembalikan penyelesaian tagihan susulan P2TL yang telah dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan

   rincian:

   1. total sejumlah Rp10.226.994,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Rupiah) untuk penyelesaian tagihan susulan P2TL terhadap kWh meter atas nama Sugiarto 4 dengan IDPEL 221400305996; dan
   2. total sejumlah Rp4.709.212,00 (empat juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus dua belas Rupiah) untuk penyelesaian tagihan susulan P2TL terhadap kWh meter atas nama Gt.

• Bahwa Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan KerjaPengadilan Agama Jakarta Selatan telah melakukan tindakan hukum TataUsaha Negara dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor 00089/400653/7/2017, Tanggal 26 Juli 2017 Tentang PembayaranGaji Susulan atas nama Drs.

  Abdurrahim, M.H. yang berisi perintahkepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Jakarta VI (175) untuk melakukan PembayaranBelanja Pegawai berupa Gaji Susulan Bulan Oktober November 2010sejumlah Rp 9.131.200 (Sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu duaratus rupiah);4.

  Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat TataUsaha Negara berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor00089/400653/7/2017 tanggal 26 Juli 2017 Tentang Pembayaran BelanjaHalaman 5 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUNJKTPegawai berupa Gaji Susulan Bulan Oktober November 2010 sejumlahRp 9.131.200, (Sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)atas nama Drs.

  Abdurrahim, M.H. tersebut menjadi obyek sengketa karenamerupakan penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual dan finalyang telah mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat (vide: Pasal 1angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009); Obyek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusanyang berisi perintah untuk membayar gaji susulan bulan OktoberNovember 2010 atas nama Penggugat.

  Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)yang baru untuk pembayaran gaji Susulan terhitung mulai bulan Oktober 2010sampai dengan bulan Mei 2013 atas nama Penggugat, Drs.

• Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: - 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom/ Mks) atas nama Dahlan dkk 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Imran H.

  seluruhpersonel jajaran Korem 142/ Tatag termasuk Kodim 1403/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim1403/ Swg dilaksanakan tes/ pemeriksaan urine (kencing)oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim1403/ Swg termasuk Terdakwa yang dimulai sejak pukul14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan NarkotikaNasional Kota Palopo Nomor R/ 172/ VII/ BNNK/ 2013tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar HasilPemeriksaan Urine Deteksi Susulan

  Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan NarkotikaNasional Kota Palopo Nomor R/ 172/ VII/ BNNK/ 2013tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar HasilPemeriksaan Urine Deteksi Susulan di Lingkungan KerjaAnggota TNI (Kodim 1403/ Swg dan Subdenpom Mks) atasnama Dahlan dkk (empat) orang termasuk diantaranyaNomor urut 4 atas nama Imran H. (Terdakwa) menerangkanbahwa urine atas nama Imran H.

  Mohon pula agar barang bukti berupa suratsurat :e 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional KotaPalopo Nomor R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikutlampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine DekteksiNarkotika Susulan di lingkungan kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan ( Terdakwa ),dkk.4(empat) orang yang termasuk diantara nomor Urut 4 atas namaImron H. ( Terdakwa ) menerangkan bahwa urine atas namaImron H.

  Menetapkan barang bukti berupa suratsurat:e 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional KotaPalopo Nomor R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikutlampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine DekteksiMenimbangMenimbangNarkotika Susulan di lingkungan kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan (Terdakwa) dkk 4(empat) orang yang termasuk diantara nomor Urut 4 atas namaImron H. (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama ImronH.

  Serda Zainal selanjutnya Saksi Serda Zainal kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil pakaian untuk selanjutnyakembali ke Parepare.Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkomsumsi Shabushabudirumah Terdakwa maupun dirumah Serda Asdim tidak pernahmembeli melainkan didapat dari Saksi Serda Zainal secaraCumaCumaBahwa benar berdasarkan surat dari Kepala Badan NarkotikaNasional Kota Palopo Nomor R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil PemeriksaanUrine Deteksi Narkoba Susulan

• mengajukan permohonan informasi atau data melalui surat Nomor : 14 /MJ / TLVIII / 2019,yang di isinya antara lain mempertanyakan apakahperusahaanperusahaan yang disebutkan di dalam surat mempunyaiNPWP pada Kabupaten Musi Banyuasin atau dalam wilayah DirektoratJenderal Pajak Provinsi Sumatera Selatan lainnya;Karena Termohon tidak menanggapi surat yang di ajukan pemohonkeberatan, maka selanjutnya Pemohon mengajukan keberatan padatanggal 16 September 2020 Nomor surat : 24/MJ/TLIX/2020 PerihalSurat susulan

  yang diterima oleh Pemohon Keberatan dari KPP Pratama SekayuHalaman 12 Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.PLG8.18.2tidak ada satupun surat yang meminta pemohon keberatan agarmenyampaikan permohonan data kepada Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;hal tersebut di atas pada angka 8 (delapan) tidak terdapat di dalamsurat :tanggal 01 Oktober 2020 Nomor : S35058/WPJ.03/KP.12/2020, Hal :Tanggapan atas surat nomor 24/MJ/TLIX/2020 tanggal 16 September2020 Perihal Surat susulan

  Surat Pemohon Keberatan Nomor 24/MJ/TLIX/2020 tanggal16 September 2020 hal Surat Susulan/Keberatan atas belumditindaklanjutinya surat pengaduan dan atau belum dijawabnyasurat permintaan data tentang NPWP oleh Kepala Kantor PajakPratama Sekayu;c.

  Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu Nomor S35058/WPJ.03/KP.12/2020 tanggal 1 Oktober 2020 halTanggapan atas Surat Nomor 24/MJ/TLIX/2020 tanggal16 September 2020 hal Surat Susulan Keberatan atas belumditindaklanjutinya dan/atau belum dijawabnya Surat PermintaanData Wajib Pajak;3.

  Surat Pemohon Keberatan Nomor 24/MJ/TLIX/2020 tanggal16 September 2020 yang ditujukan kepada Kepala KPP PratamaSekayu hal Surat Susulan/Keberatan atas belum ditindaklanjutinya suratpengaduan dan/atau belum dijawabnya surat permintaan data tentangNPWP oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Sekayu tidak memenuhiklasifikasi sebagai surat permohonan informasi publik maupunpengajuan Keberatan Informasi Publik berdasarkan UU KeterbukaanHalaman 45 Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.PLGInformasi Publik, PERK!

• 18 November 2015 telah menyatakan banding terhadapHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 52/PDT/2016/PT.PBRputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 135/Pdt.G/2015/ PN.Pbr tanggal5 November 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secarasah masingmasing kepada Pembanding ll/Terbanding ,lVsemula Tergugat , Ilkepada pada Kuasa Hukumnya melalui Ketua Pengadilan Negeri Bandung padatanggal 15 Desember 2015 Nomor : W4.U1/3729/HK.02/X1/2015 dan kepadaTurut Terbanding/Turut Tergugat dan surat susulan

  pada tanggal 11 Maret 2016Nomor : W4.U1/0891/HK.O2/III/2016 dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugatmelalui Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 15 Desember 2015Nomor : W4.U1/3730/HK.02/XI/2015 dan surat susulan pada tanggal 11 Maret2016 Nomor : W4.U1/0913/HK.02/III/2016;Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnyaPembanding/Terbanding/semula Penggugat melalui Kuasa MHukumnya telahmengajukan memori banding tanggal 15 Desember 2015 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan

  Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Desember 2015,dimana memori banding tersebut masingmasing telah diberitahukan/diserahkankepada Kuasa Pembanding ,l/Terbanding ,1Vsemula Tergugat ,ll melalui KetuaPengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Desember 2015 Nomor : W4.U1/3732/HK.02/X1/2015 dan susulan surat tanggal 11 Maret 2016 NomorW4.U1/0892/HK.02/IIV2016 dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat melaluiKetua Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 15 Desember 2015 Nomor :W4.U1/3731/ HK.02/ X1V2015 dan

  surat susulan pada tanggal 11 Maret 2016Nomor : W4.U1/0914/ HK.02/II/2016;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa BerkasNomor 135/Pdt.G/2015/PN.Pbr, yang dibuat/ditanda tangani oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pendelegasian) pada, Pembanding/Terbanding/semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 dankepada Pembanding ,l/Terbanding ,I/semula Tergugat lll pada tanggal15 Desmber 2015 Nomor : W4.U1/3728/HK.02/X1V2015 melalui Ketua PengadilanNegeri

• Terong 82 75.000.000,00JUMLAH 725.000.000,00 Bahwa selanjutnya uang pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM)susulan Tahap sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima jutaRupiah) tersebut yang diterima oleh saksi Jaka Sulistyo dan saksi Nuryantodisaksikan oleh fasilitator sosial lainnya yaitu Terdakwa . SUPARDI Bin ADISUWITO, Terdakwa II.

  Terong 82 60.000.000,00JUMLAH 580.000.000,00 Bahwa selanjutnya uang pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM)susulan Tahap Il sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh jutaRupiah) tersebut yang diterima oleh saksi Jaka Sulistyo dan saksi Nuryantodisaksikan oleh fasilitator sosial lainnya yaitu Terdakwa . SUPARDI Bin ADISUWITO, Terdakwa II.

  D.I.Yogyakarta, karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah;Bahwa untuk pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM)program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan di DesaTerong, Kecamatan Dlingo tersebut, Lurah Desa Terong yaitu SUDIRMAN, S.E.Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH.

  No. 2306/K/PID.SUS/2013Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah PokmasTerong 82;61) 1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec.Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah PaskaGempa Bumi, Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI;62) 1(satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan RekonstruksiPokmas Terong 82 yang terdiri dari:a.1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An.

• Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan dapat memasukkan saksiSuharto, Amk alias Harto bin Harun (alm) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) di Kementerian Kesehatan dengan syarat menyerahkan kelengkapanadministrasi berupa surat lamaran, Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB),Kartu Kuning, fotocopy Ijazah terakhir, pas foto dan Daftar Riwayat Hidup sertasejumlah uang ;e Terdakwa memberitahu saksi Suharto, Amk alias Harto bin Harun (alm) tersebutdengan kalimat iki ono tambal sulam PNS susulan

  Slamet dan menyampaikan dapat memasukkan saksimenjadi Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Kesehatan dengansyarat menyerahkan kelengkapan administrasi berupa surat lamaran, SuratKeterangan Berkelakuan Baik (SKKB), Kartu Kuning, foto copy ijasah terakhir,pas foto dan daftar riwayat hidup serta sejumlah uang ;e Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi dengan kalimat : iki onotambal sulam PNS susulan neng Dinas Kesehatan, kowe gelem ora, terus nek iyosarate gawe surat lamaran, karo

  Slamet danmenyampaikan bahwa terdakwa bisa memasukkan saksi menjadi Pegawai NegeriSipil (CPNS ) di Kementerian Kesehatan dengan syarat menyerahkan kelengkapanadministrasi berupa surat lamaran, Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) ,Kartu Kuning, foto copy ijasah terakhir, pas foto dan daftar riwayat hidup sertasejumlah uang ; e Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada Suharto dengan kalimat : iki onotambal sulam PNS susulan neng Dinas Kesehatan, kowe gelem ora, terus nek iyosarate gawe surat lamaran

  Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecaramelawan hukum, akan dibuktikan sebagai berikut : w Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan berawal padatahun 2004 saksi Suharto membaca iklan di koran Kedaulatan Rakyat yang isinya adalowongan kerja, kemudian saksi Suharto mendatangi Kantor Penyalur Tenaga Kerja diJalan Parang tritis, Ruko Tembi, Bantul ;wonn nena nnn n= Menimbang, bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi dengankalimat : iki ono tambal sulam PNS susulan

• sebagaimana tersebut pada butir 4 gugatanrekonvensi sudah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada CVMekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centre, dan sampaisaat ini CV Mekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centrebelum juga melakukan kewajibannya membayar Tagihan Susulan kepadaPenggugat Rekonvensi;Bahwa pada tanggal 13 Juli 2007 ketika Petugas PTPLN (Persero) WilayahNusa Tenggara Barat Cabang Mataram akan memindahkan Gardu Trafo didepan Mekar Bilyard Centre ditemukan

  2007;Bahwa atas pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh CVMekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centre pada tanggal13 Juli 2007 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara P2TL Nomor 000/PPTL/CAB.Mataram tertanggal 13 Juli 2007, maka berdasarkan Pasal 12Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 068.K/010/DIR/2000 tertanggal26 April 2000 termasuk pelanggaran Golongan D yaitu pelanggaran yangmempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi dandikenai Tagihnan Susulan

  berdasarkan Pasal 19 Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor 068.K/010/DIR/2000 tertanggal 26 April 2000 sebesarRp3.315.950,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus limapuluh rupiah);Bahwa Tagihan Susulan sebagaimana tersebut pada butir 7 gugatanrekonvensi sudah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada CVMekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centre, dan sampaisaat ini CV Mekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centrebelum juga melakukan kewajibannya membayar

  Tagihan Susulan kepadaPenggugat Rekonvensi;Bahwa sesuai pernyataan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan TergugatRekonvensi adalah Pesero Comanditer pada CV Mekar Sejahtera dikenaldengan usaha Mekar Bilyard Centre, maka sebagai seorang persero baik10.11.12.para persero aktif maupun yang pasif mempunyai beban tanggung jawabyang sama atas apa yang diperbuat oleh CV Mekar Sejahtera dikenaldengan usaha Mekar Bilyard Centre tersebut, jadi dalam hal ini tidak dikenaladanya pemisahan beban tanggung jawab

  Tagihan Susulan untuk pelanggaran pemakaian listrik tanggal 27 Januari2007 sebesar Rp40.257.600,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluhtujuh ribu enam ratus rupiah);b.

• Bahwa perhitungan tagihan susulan sebesar Rp271.828.751, ( Dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus duapuluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yangdibebankan kepada Penggugat merupakan konsekuensi ataspelanggaran pemakaian energi listrik di persil Penggugat danperhitungan tersebut berpedoman pada Permen ESDM No. 33Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PermenESDM No. 8 Tahun 2016 jo.

  Peraturan Direksi PT PLN (Persero)No. 088Z.P/DIR/2016.Dengan demikian sudah layak dan tepat jika Tergugatmembebankan Tagihan Susulan kepada Penggugat dan sudahseharusnya Penggugat membayarkan Tagihan Susulan danPutusan Perdata Nomor: 45/Pat.G/2017/PN.MIg14beritikad baik untuk segera menyelesaikan kewajibannya sesuaipernyataan Penggugat angka 7 di atas;9.

  Tentang unsur adanya kesalahanBahwa tindakan Tergugat untuk melaksanakan kegiatan P2TL, melakukan pemutusan aliran listrik dan menetapkanbesaran tagihan susulan yang dibebankan kepadaPenggugat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaituberdasar aturan yang berlaku yaitu Permen ESDM No. 33Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir denganPermen ESDM No. 8 Tahun 2016 jo. Peraturan Direksi PTPLN (Persero) No. 088Z.P/DIR/2016 tentang PenertibanPemakaian Tenaga Listrik.C.

  Menyatakan bahwa tindakan Tergugat terkaitpelaksanaan P2TL dalam pemutusan aliran listrik di persilPenggugat dan pengenaan tagihan susulan telah sesualdengan Permen ESDM No. 33 Tahun 2014 sebagaimanatelan diubah Permen ESDM No. 8 Tahun 2016 jo.Putusan Perdata Nomor: 45/Pat.G/2017/PN.MIg18Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 088Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian TenagaListrik (P2TL);7.

  Il nomor : 038/DIS.00.03/RYN.BTU/2017 tertanggal 14Februari 2017 telah ditemukan kWh meter minus 32% akibat dari pelanggaranditetapkan tagihan susulan sebesar Rp271.828.751,00 (dua ratus tujuh puluhsatu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh saturupiah) jika dalam waktu 14 hari belum ada penyelesaian maka dibongkarinstalasi milik PLN , kemudian bukti surat yang diberi tanda T3E berupasurat peringatan P2TL.II nomor : 080/DIS.00.03/RYN.

• Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional KotaPalopo Nomor R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1(satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan DiLingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg) atas nama Drs. AcoLamama, M.M., dkk. 62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranyanomor urut 15 atas nama Muh. Harianto (Terdakwa) menerangkan bahwaurine atas nama Muh.

  seluruh personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk Kodim 1403/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swgdilaksanakan tes/pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopoterhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa yangdimulai sejak pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA.Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional KotaPalopo Nomor R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1(satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan

  TNI AD.Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.Mohon agar barangbarang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota PalopoNomor : R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu)lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan Di LingkunganKerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M.

  melakukantindak pidana :"Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri.Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan.Menetapkan barangbarang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota PalopoNomor : R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1(satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan

• Adanya pernyataan dari Panitia Pemilihan Caton Kepala Desa tertanggal15 Oktober 2017, yang mana isinya antara lain akan memberikankesempatan kepada 2 (dua) orang pemilih tersebut di atas untukmelaksanakan pencoblosan susulan pada besok harinya tanggal 16Oktober 2017; Ill.

  tersebut juga mempertimbangkan dampak apabilapencoblosan susulan tersebut dilakukan yang diantaranya : Adanya anggapan bahwa Panitia Pemilihan dipandang tidak konsistendalam melaksanakan suatu aturan yang telah dibuat oleh PanitiaPemilihan Kepala Desasendiri; Pencoblosan susulan tersebut telah tidak memenuhi asas Langsung,Umum, Bebas dan rahasia serta sudah tidak obyektif dalam suatu pesta demokrasi; Dapat menimbulkan masalah baru terhadap hasil pencoblosan susulan tersebut; Sanksi sosial yang berkepanjangan

  Jadi ada kuota dalam satu TPS itu awalnya 300, karena memang masihbanyak susulan. Sehingga di simpan dari TPS yang terdekat.

  Bambang Banjar Permana ;Bahwa saksi menyatakan tidak mencantumkan karena dalam aturannyatidak ada, dan dalam aturannya tidak ada pencoblosan susulan.

  Bahwa Panitia PemilihanKepala Desa Rancaekek Kulon menyatakan panitia tidak bisa melaksanakanpemilihan susulan pada saatsaat ini sebelum ada Keputusan Pengadilan (videbukti T II Int4).

• ., tanggal02 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1441Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihaklawannya/Kuasa Terbanding pada tanggal 30 Desember 1919, dan telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan registerNomor 24/Pdt.G/2020/ PTA.Mdn, tanggal 12 Pebruari 2020;Memperhatikan memori banding ( susulan ) yang diajukan oleh KuasaHukum Pembanding tertanggal 24 Januari 2020, sedangkan Terbanding tidakmengajukan susulan kontra

• pada ruangpengukuran (APP) sehingga berakibat mempengaruhi pengukuran KwH meterdan mempengaruhi pembatas (OCR) hal tersebut diakui Kemudian dituangkandalam Berita Acara Pemeriksaan P2 T L dan ditanda tangani secara tegas olehPengaugat (Direktur Utama Trijaya & Trijaya Il, Handojo Jonoatmojo) dan halini adalah tergolong Pencurian Listrik;Bahwa oteh karena pada saat P2TL sebagaimana Penggugat tertangkaptangan oleh Tergugat maka Penggugat bersedia untuk menandatanganiPerjanjian Pembayaran Tagihan Susulan

  yang dipergunakan sebagai saranauntuk memasukkan stick 20 kV yang dipergunakan untuk menjumper/menyambung langsung Current Transformer sehingga mengakibatkan alat ukurdan pembatas milik Tergugat tidak dapat mengukur energi yang terpakai padaPenggugat;Bahwa selain Trijaya Il, pada Trijaya juga Tergugat mendapatkan halyang sama yaitu mendapatkan fakta dilapangan yaitu modus pencurian diTriiaya Il juga digunakan di Trijava , sehingga akibat dari perbuatan tersebutPenggugat bersedia membayar Tagihan Susulan

  sebesar Rp9.665.965.320,00(sembilan milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluhlima tiga ratus dua puluh rupiah) untuk Trijaya Il, sedangkan untuk Trijaya Tagihan Susulan sebesar Rp6.036.868.680,00 (enam milyar tiga puluh enamjuta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah)Penggugat belum membayar, oleh karena itu sampal saat ini posisi untuk Trijaya tidak dinyalakan dan kasus Trijaya tersebut masih dalam proses Kasasi diMahkamah Agung, sedangkan untuk

  Dalam Pokok Perkara:Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensimembayar kewajibankewajiban berupa rekening listrik daribulan Februari 2009 sampai dengan April 2009, biayaketerlambatan, serta sisa angsuran Tagihan Susulan P2TLsehingga apabila ditotal menjadi Rp9.617.120.650,00(Sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta seratus dua Puluhribu enam ratus lima puluh rupiah);Menyatakan PengGugat konvensi/TerGugat Rekonvensimelakukan wanprestasi karena dengan sengaja telah nyata nyata menciderai Pasal

  No.772 K/Pdt/2012serta sisa angsuran Tagihan Susulan P2TL, sehingga dilaksanakanlahPemutusan Aliran Listrik;secara umum, para pihak dapat mengakui segala hal yang berkenaandengan pokok perkara yang disengketakan. Secara teknis dikenalpengakuan yang lebih spesifik, yaitu pengakuan yang berkenaan denganhak, dan pengakuan mengenai fakta (putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.3459 K/Pdt/1984, tanggal 31121985 Jo.PutusanPengadilan Tinggi Medan No.633/193, 5111983, Jo. PN.

• Bahwa karena Penggugat telah tidak menjalankankewajiban hukumnya untuk menjaga dan memeliharaperalatan instalasi listrik Tergugat yang terpasang padaperusahaan Penggugat, hal tersebut tentunya membawakonsekuensi terhadap Penggugat yaitu Penggugatdikenakan Tagihan Susulan, yang mana jika TagihanSusulan tersebut tidak dibayar maka Tergugat berhakmenghentikan pasokan aliran listrik ke PerusahaanPenggugat. Adapun dasar hukum yang mendasarinyaadalah :1.

  P / MPE /451 / 1991 Tentang Hubungan PemegangKuasa Ketenagalistrikan dan Pemegang ijinUsaha Ketenagalistrikan untuk kepentinganmasyarakat menyatakan mengambil tindakanatas pelanggaran yang dilakukan pelanggandalam setiap perjanjian jual belin tenaga listrikantara lain berupa tagihan susulan dan diikutidengan pemutusan sementara;.

  Pasal 31 Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Nomor, 109.K / 039 / DIR / 1997 tentang JualBeli Tenaga Listrik Dan Penggunaan PirantiTenaga Listrik Yang berlaku DI PT PLN(Persero)menyatakan :him 30 dari 33 him Put.No.63/Pat.G/2011/PT.PLGPasal 31 : sanksi atas pelanggaran dapat berupa : Pengenaan Biaya Keterlambatan; Tagihan Susulan; Pemutuan Sementara; Pemutusan Rampun9) Pembatalan Perjanjian Jual Beli;5. Pasal 15 ayat (1) jo.

  Pelanggan tidak melunasi Tagihan Susulan danBiaya P2TL lainnya sesual jangka waktu atautahapan yang telah ditetapkan pada SPH:;Dengan demikian berdasarkan hal hal tersebut diatas, apa yangsudah Tergugat lakukan terhadap pelanggaran pemakaian tenagalistrik oleh Penggugat adalah sudah berdasarkan hukum karena sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga gantikerugian dari Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali;1.

  Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGATKONVENSI untuk membayar tagihan susulan kepadaPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi sesuai Berita AcaraPenetapan Tagihan susulan Nomor : 114/29042010 tanggal 29April 2010 sebesar Rp.16.750.630,00 (enam belas juta tujuhratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ditambahbunga 5 % sejak diterbitkannya Berita Acara penetapan Tagihansusulan tersebut sampai dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi melaksanakan kembali kewajibannyamembayar tagihan susulanTENSE

• Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Tagihan susulan sebesar Rp.2.739.236,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat I);5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.703.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) ;

  Karpelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dikualifisirPelanggaran kategori P Ill maka besaran tagihan susulan yangdikenakan kepada Penggugat sebesar Rp.2.739.236, (Dua jutatujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enamrupiah);4.

  Halmanakewajiban pembayaran Tagihan Susulan dalam hal ditemukannya suatupelanggaran, disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berdasar Pasal 8ayat (2) huruf "g", dan "h" Lampiran Ketentuan Berlangganan TenagaListrik yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari PerjanjianJual Beli Tenaga Listrik, yang pada intinya menyatakan Penggugatwajibmembayar tagihan susulan akibat diketemukannya pelanggaran pemakaiantenaga listrik dan bertanggung jawab apabila karena kelalaian Penggugatmengakibatkan kerugian

  Karmenjaga kondisi kabel phase dan kabel nol sesuai Perjanjian yang telahdisepakati, mengakibatkan pengukuran pemakaian energi listrik tidaksesual dengan kondisi normal (pemakaian yang sesungguhnya) yanghal itu dikualifisir sebagai pelanggaran kategori P Ill, maka membebankankepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar tagihan susulan Rp.2.739.236, (Dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tigapuluh enam rupiah) kepada Penggugat rekonvensi.Halmana dalam penentuan besaran tagihan susulan

  a quo, sudah tepatberdasarkan pasal 8 ayat (2) huruf "g" jo. pasal 13 ayat (4) LampiranKetentuan Berlangganan Tenaga Listrik, pada intinya dinyatakan bahwaTergugat Rekonvensi wajib membayar tagihan susulan akibatdiketemukannya pelanggaran pemakaian tenaga listrik;.

  Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Tagihan susulan sebesarRp.2.739.236,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tigapuluh enam rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat 1);5.

• Bahwa pada tahun 2014 Saksi4 mengikuti seleksi SecabaReg TA.2014, pada saat tes Psikotest Saksi4 tidak lulus, kKemudianPraka Ariyanto Karim memberikan informasi bahwa Terdakwa bisamembantu Saksi4 ikut Secaba Reg susulan, mendengar informasitersebut Saksi4 bersedia lalu Praka Ariyanto Karim menghubungiTerdakwa3. Bahwa pada bulan Februari 2014 pukul 10.00 Wib PrakaAriyanto Karim memberitahu Saksi4 bahwa Terdakwa mengajakbertemu di daerah Sampang Kab.

  Samsudin yang berdinas di Suad lalu Saksi4 memintatolong kepada Kapten Inf Samsudin dan Terdakwa untukmengusahakan Saksi4 bisa masuk Secaba Reg susulan, ataspermintaan Saksi4 tersebut Kapten Inf Samsudin menyanggupinyadan akan mengusahakan, saat itu Terdakwa meminta kepada13Saksi4 untuk menyerahkan uang sebesar Rp.10 000.000 (Sepuluh juta rupiah).4.

  Tanto (saudara Kapten Samsudin) di Jl.Sidamulya Sampang Cilacap, setelah bertemu dengan Kapten Samsudin kemudianSaksi4 meminta tolong kalau ada susulan Secaba Reg ikut masuk karena Saksi4gagal mengikuti selekasi Secaba Reg dan terjadi kesepakatan biayanya sebesar Rp. 10000.000, (sepuluh juta rupiah).20.

  Bahwa sekira bulan Pebruari 2013 Saksi4 mentransfer uang ke rekeningTerdakwa Nomor. 683701007716538 sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah),namun sampai sekarang Saksi4 tidak bisa ikut Secaba Reg susulan namun uang yangsudah di transfer ke rekening Terdakwa sudah Terdakwa kembalikan.21.

  Bulan Pebruari 2014 meminta uang kepada KopdaSuranto (Saksi4) Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah)dengan janji membantu Saksi4 lolos pendidikan Secaba RegTahun 2014 melalui jalur susulan akan tetapi ternyata tidakberhasil.7.

• foto copy KK (Kartu Keluarga),pas photo berwarna 4 X 6 = 5 lembar background warna biru langit untukijazah SMP sampai dengan SMA, background warna biru laut untukijazah DII dan DIIl, background warna merah untuk ijazah S1, untuk lebihmeyakinkan para korban terdakwa lalu meminjam laptop yang sudahdisiapkan fasilitas internet, terdakwa lalu membuka laptop yangmemperlihatkan data orangorang yang terdaftar dan masuk dalam database sejak tahun 2005, terdakwa berkata Mas untuk CPNS honorerkategori satu susulan

  IKec Sukolilo Kab Pati telah terjadi tindak pidanapenipuane Bahwa saksi bersama 4 (empat) orang temannyayaitu Moh Hariono, Musjadi, Hermanto, AinurRosyidah dan Dyah Ayu Retnowati datang ke rumahMoh Yanto di Ds Wotan Rt 02/l Kec Sukolilo KabPati, mereka bertemu dan berkenalan denganterdakwa Muhamad Nur Ise Bahwa pada saat itu Muhamad Nur Is mengakusebagai pegawai BKN (Badan KepegawaianNegara) dan sebagai Ketua Panitia Pengangkatanpegawai kategori 2 tenaga honorer untuk diangkatmenjadi CPNS melalui susulan

  Sukolilo Kab Pati telah terjadi tindak pidanapenipuanBahwa saksi bersama 5 (lima) orang temannya yaituMoh Hariono, Puguh Dwi Arna, Hermanto, AinurRosyidah dan Dyah Ayu Retnowati datang ke rumahMoh Yanto di Ds Wotan Rt 02/l Kec Sukolilo KabPati, mereka bertemu dan berkenalan denganterdakwa Muhamad Nur IsBahwa pada saat itu Muhamad Nur Is mengakusebagai pegawai BKN (Badan KepegawaianNegara) dan sebagai Ketua Panitia Pengangkatanpegawai kategori 2 tenaga honorer untuk diangkatmenjadi CPNS melalui susulan

  Rt 02/1Kec Sukolilo Kab Pati telah terjadi tindak pidanapenipuanBahwa saksi bersama 4 (empat) orang temannyayaitu Puguh Dwi Arna, Hermanto, Ainur Rosyidahdan Dyah Ayu Retnowati datang ke rumah MohYanto di Ds Wotan Rt 02/Il Kec Sukolilo Kab Pati,mereka bertemu dan berkenalan dengan terdakwaMuhamad Nur IsBahwa pada saat itu Muhamad Nur Is mengakusebagai pegawai BKN (Badan Kepegawaian10Negara) dan sebagai Ketua Panitia Pengangkatanpegawai kategori 2 tenaga honorer untuk diangkatmenjadi CPNS melalui susulan

  telah datang ke rumah Musjadi di DsBaturejo Kec Sukolilo Kab PatiBahwa maksud kedatangan saksi mau menitipkanuang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)untuk diserahkan kepada Muhamad Nur Is karenasebelumnya saksi mendengar Muhamad Nur Issebagai orang BKN yang bisa membuatkan SKHonorer menjadi CPNS.Bahwa katakata yang diucapkan' terdakwaMuhamad Nur Is melalui Musjadi Mas nanti kalauuang dari mas Tondo yang sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) tidak kembali berarti bias14mengikutikategori 1 susulan

• PLNRayon Prima Nomor 078/545 Rayon/PrimaBks/VIII/2012 tanggal 28Agustus 2012 perihal Tagihan Susulan sebesar Rp.31.124.606.400.e Bahwa terhadap surat tagihan tersebut, saksi menanyakan sebab sebabnya ke pihak PLN Bekasi dan dijawab oleh saksi Abrar bahwapada tanggal 17 Mei 2012 jam 21.12 WIB s/d jam.22.34 WIB,berdasarkan data Cyber Lock, ada orang masuk ke gardu PLN yangada di PT.Toyoplas Manufacturing Indonesia, dan saksimendapatkan lembar print out.e Bahwa sehubungan dengan hal tersebut PT.

  PLN Rayon Prima padatanggal 29 Agustus 2012 tentang keberatan atas Tagihan Susulantersebut karena hasil pemeriksaan set ukur pada tanggal 3 Juli2012 fisik segel dalam keadaan normal dan baik.e Bahwa pada tanggal 27 September 2012 saksi mengirim suratkeberatan tentang Tagihan Susulan tersebut kepada GeneralManager PT.

  PLN Jawa Barat dan Banten di Bandung.e Bahwa tanggal 8 Nopember 2012 pihak PT.Toyoplas ManufacturingIndonesia mendapat surat jawaban keberatan Tagihan Susulan dariPT.PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten yang isinya menolakpermohonan pihak PT.Toyoplas Manufacturing Indonesia danHalaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 1556 Pid.Sus/2014/ PN.Bks.Tagihan Susulan sebesar Rp.31.124.606.400. paling lambat tanggal23 Nopember 2012 harus sudah dibayar, apabila tidak diselesaikanmaka PLN akan melakukan pemutusan

  KelainanAutomatic Meter Reading (AMR) dan kelainan Wiring(pengawatan).e Bahwa sepengetahuan saksi, selama saksi bekerja di perusahaanPT.Toyoplas Manufacturing Indonesia tidak pernah PT.ToyoplasManufacturing Indonesia diberikan kewenangan membuka garduHalaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 1556 Pid.Sus/2014/ PN.Bks.maupun diberikan kesempatan untuk membuka gardu milik PLNtersebut.Bahwa benar PT.Toyoplas Manufacturing Indonesia telah membayartagihan susulan sebesar Rp.31.124.606.400.

  Toyoplas ManufacturingHalaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 1556 Pid.Sus/2014/PN.Bks.Indonesia, adalah perhitungan Tagihan Susulan (TS) yangmempengaruhi pengukuran energi akan tetapi tidak mempengaruhibatas daya.

• Kepala Sub.DirektoratAgraria Gianyar untuk segera diselesaikan, sesuai dengansuratnya antara lain tertanggal 7 Januari 1969,No.A.6/XX/69, susulan tertanggal 4 April 1969,No.A.6a/XX/69, susunan II tertanggal 29 September 1969,No.A.66/XX/69 susulan III tertanggal 12 Januari 1973,No.A.6c/XX/69, susulan IV tertanggal 2 Februari 1977,No.Agr/I.2/484a/1977 dan surat susulan V tertanggal 5April 1977, No Agr/Il.2/484a/77 ;Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Direktorat AgrariaPropinsi Bali Nomor : = Agr/Il