Ditemukan 821 data
31 — 6
Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon untuk merubah nama dalam AktaKelahirannya agar tertip Admmistrasi Kependudukan, dan terkait adanyaperbedaan nama di suratsurat atau dokumen yang berhubungan dengan dirPemohon, agar menjadi sama seperti nama yang tertera di Surat PernikahanGereja milk Pemohon demi kepentingan, kebaikan, kelancaran, dalampengurusan dokumen ataupun surat surat lamnya dikemudian hari ; 9.
111 — 51
PerintisKemerdekaan Padang, (Tergugat) Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medik di RSUP DR M DJAMIL Padang,terhitung sejak tanggal 17 Maret2012, atas nama dr Asril Zahari Sp.B.KBD(Pengugat). tersebut, adalah batal atau tidaksah karena telah dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundangundang yangberlaku dan bertentangan dengan asas asas umum Pemerintahan yang baik khususnyaadalah asas kepastian hukum, tertip
20 — 2
Bahwa guna tertip administrasi aktaakta pada Kantor Catatan Sipilkhususnya akta kelahiran, maka pemohon bermaksud mengajukanpermohonan pembuatan akte kelahiran di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Klaten ;5.
71 — 53
Panwaslu Provinsi atau KetuaPanwaslu Kabupaten/Kota masing masing menetapkan Bendahara danSekretaris KPU/Panwaslu selaku atasan langsung Bendahara.2 Pasal 21 Ayat (1), menegaskan bahwa: Bendahara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi:a Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan mengujikebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuaidengan perintah bayar atasan langsung bendahara.b Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertip
menegaskan bahwa: Tata cara pengadaan barang dan jasa untukpelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman padaperaturan perundang undangan mengenai pengadaan barang dan jasa instansipemerintah.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, yangmenyatakan:1 Pasal 4 Ayat (1), menegaskan bahwa: Keuangan Daerah dikelola secara tertip
, taatpada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan danbertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untukmasyarakat , dan Ayat (2) menegaskan: Secara tertip sebagaimana dimaksud padaAyat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat gunayang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.2 Pasal 132 Ayat (1), menegaskan bahwa: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan
menegaskan bahwa: Tata cara pengadaan barang dan jasa untuk1pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman padaperaturan perundang undangan mengenai pengadaan barang dan jasa instansipemerintah.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, yangmenyatakan :Pasal 4 Ayat (1), menegaskan bahwa: Keuangan Daerah dikelola secara tertip
, taatpada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan danbertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untukmasyarakat , dan Ayat (2) menegaskan: Secara tertip sebagaimana dimaksud padaAyat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat gunayang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.Pasal 132 Ayat (1), menegaskan bahwa: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan
50 — 3
HALHAL YANG MERINGANKAN : Para terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan.Para terdakwa menyesali perbuatannya.Antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaianMenimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip hokum danm ketenraman didalamkehidupan masyarakat, sehingga dalam penjatuhan
yang meringankan:= Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi lagi;= Terdakwa adalah seorang Kepala Keluarga yang memiliki istri dananak yang harus dinafkahi;= Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
Terdakwa belum pernah dihukum.40Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upayabalas dendam tapi lebin bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikapTerdakwa agar lebih baik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara,yang bedampak juga dalam mempertahankan tata tertip hokum danm ketenramandidalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pemidanaan beratringan yang akan di jatuhkan Pengadilan Negeri harus menilai secara objektif, agarpemidanaan yang dijatuhkan tersebut
Terdakwa masih muda masih bisa memperbaikiperbuatannya ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip hokum danm ketenraman didalamkehidupan masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pemidanaan beratringan yang akan di jatuhkan Pengadilan Negeri harus menilai secara70objektif, agar pemidanaan
Terdakwa masih muda masih bisa memperbaikiperbuatannya ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip hokum danm ketenraman didalamkehidupan masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pemidanaan beratringan yang akan di jatuhkan Pengadilan Negeri harus menilai secaraobjektif, agar pemidanaan
28 — 4
Dalamperkara ini telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yaitu terdakwa ZAINAL AQLI BINABDUL HALIM yang Identitas lengkapnya telah disebutkan dalam putusan ini.Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa hadir didepan persidangan dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertip serta dapat menjawabsemua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenaratau pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dan harusdipertanggungjawabkan
PUTRA RAJA RUMBI SIREGAR, SH
Terdakwa:
DEDY HERMANSYAH
9 — 5
DT 2629, DT 2632, DT 2636, DT 2627, DT 2639, DT 2640, DT 2635, DT 2653, DT 2628, DT 2633, DT 2637, DT 2638 dan DT 2651;
- 14 (empat belas) lembar laporan P2H dan 14 (empat belas) laporan ceklis Dumtrak dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 dengan nomor lambung sebagai berikut : DT 2630, DT 2629, DT 2632, DT 2636, DT 2627, DT 2639, DT 2640, DT 2635, DT 2653, DT 2628, DT 2633, DT 2637, DT 2638 dan DT 2651;
- 1 (satu) rangkap Standar Operasi Prosedur (SOP) tata tertip
supir;
- 1 (satu) rangkap Standar Operasi Prosedur (SOP) tata tertip mekanik;
- 1 (satu) lembar jadwal pembagian tugas pemanasan Dumtrack per minggu;
- 1 (satu) lembar daftar nama operator dan tanggung jawab;
- 1 (satu) rangkap ceklis P2H A2B, ADT, DT dan mobil sarana;
- 1 (satu) lembar ceklis Dumtrack;
- 1 (satu) lembar ceklis Dumtrack (dari luar ke Basecamp);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kanibalisasi Komponen / Pemasangan Kembali
14 — 3
Bahwa untuk tertip administrasi, dan guna menghindari kesulitan yang munculkarena adanya perbedaan Nama RAWUH HANDOKO dengan nama PAULUSRAWUH HANDOKO yang berbeda dari akte kelahiran dengan KTP, KK olehkarena itu. pemohon menyampaikan permohonan untuk penyesuasian/pembetulan serta penambahann dari nama RAWUH HANDOKO menjadiPAULUS RAWUH HANDOKO ;.
Lie Hwie Moy
32 — 5
tersebut diKantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif JakartaPusat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku, karena dengan didaftarkannya perkawinan tersebut maka hubunganantara Pemohon dengan Woen Kwong Foey(Sukur Slamat Koen) secara hukumformil adalah suami istri dan setelan Woen Kwong Foey(Sukur Slamat Koen)meninggal dunia, maka status Pemohon adalah Janda yang ditinggal matisSuaminya, sehingganya adminitrasi kependudukan menjadi tertip
DHAUD KRISTIYAN
21 — 18
akta perkawinan nomor 3507KW12062014 antara DhaudKristiyan dengan Ning Tyas Pujilestari (vide P8) yang dibuat tertanggal 18 Juni2014 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, HakimPengadilan Negeri Kepanjen menilai bahwa permohonan Pemohontersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupunnormanorma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkanseluruhnya dengan perbaikan redaksional ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan, maka untuk tertip
RIDHWAN BILAL NITIYUDO
135 — 71
Utr.Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohondidalam Tanda Bukti Laporan Kelahiran dengan nama Pemohon didalam KartuTanda Penuduk dan Kartu Keluarga, maka untuk terciptanya tertip administrasikependudukan, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon didalamTanda Bukti Laporan Kelahiran nomor 388/Kel.LN/03/2019, yang semula tertulisRidhwan Bilal Wachjo, diganti menjadi Ridhwan Bilal Nitiyudo, sesuai denganKartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;Menimbang, bahwa
41 — 11
berikut ;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalamikerugian sebesar lebih kurang Rp. 180.000.000, (seratusdelapan puluh juta rupiah) ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa bertentangan dengan programpemerintah dalm rangka memberantas tindak pidanaNarkotika ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan dalam persidangane Terdakwa mengakui perbuatannnya serta menyesali ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan programpemerintah yang sedang giatgiatnya memberantasNarkotika ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukume Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannyae Terdakwa berlamu sopan dipersidangan ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
lebih kurang sebesar RP.85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) ;e Terdakwa telah menkmat hasil dari Penggelapan yangdilakukannya ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upayabalas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikap149Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara,yang bedampak juga dalam mempertahankan tata tertip
Terdakwa masih muda masih bisa memperbaikiperbuatannya ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip hokum danm ketenraman didalamkehidupan masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pemidanaan beratringan yang akan di jatuhkan Pengadilan Negeri harus menilai secaraobjektif, agar pemidanaan
67 — 13
Harun bin Hasan) tersebut sampai beliau meninggaldunia tidak pernah cerai dengan Pemohon dan tidak pula pernah menikah lagi;12.Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana dimaksud dalam UndangUndang nomor 24 tahun 2013 tentangperubahan atas undangundang nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan mahkamahsyariyah atas perkara ini kepada kantor urusan agama kecamatan Jaya.
17 — 5
Oleh karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusHalaman 7 dari 10 halamandidahulukan dari pada tertid administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif
14 — 6
hak anak jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebih didahulukan dari padahukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan juga pernikahan antara para pemohon telah
28 — 9
Anak.Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tidak tercatat di KantorUrusan Agama Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentangperubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan maka Para Pemohon akan melapor Penetapan Mahkamah1.Syariyah
DWI LESMINANCI
11 — 10
perkawinan Nomor 3507KW130820140003, tertulisantara GUNAWAN WIBISONO dengan DWI LESMINANCI (Vide P4) yang dibuat tanggal 15 Agustus 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menilai bahwa permohonan Pemohon tersebutberalasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun normanorma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka untuk tertip
73 — 8
ljazah SD, SMP, SMA dan Perguruan TinggiPemohon tersebut, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah namaPemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran pemohon No; 123/ 5368/1992 atasnama ABU DZARR MARKUM ANNASHIRY yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Boyolali tertanggal 13 Januari 1993 dari yangawalnya tertulis ABU DZARR MARKUM ANNASHIRY menjadi ABUDAR MARKUMANASIRI dirubah menjadi ABUDAR MARKUM ANASIRI, agar sesuai dengan dataidentitas Pemohon yang lain dan untuk tertip
59 — 4
telah merugikan saksi korbane Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.HALHAL YANG MERINGANKAN :e Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannyadan terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan sertaterdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
berikut :HALHAL YANG MEMBERATKAN :Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.HALHAL YANG MERINGANKAN :Para terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan.Para terdakwa menyesali perbuatannya.Antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaianMenimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
meringankan:= Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi lagi;=> Terdakwa adalah seorang Kepala Keluarga yang memiliki istri dananak yang harus dinafkahi;= Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan:;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
tidak mendukung Program Pemerintahyang sedang gjatnyagiatnya memberantas peredaranNarkotika.Halhal yang meringankan :e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.e Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.e Terdakwa belum pernah dihukum.56Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upayabalas dendam tapi lebin bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikapTerdakwa agar lebih baik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara,yang bedampak juga dalam mempertahankan tata tertip
Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya mentalgenerasi muda dan diri sendiri.Halhal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.72e Terdakwa belum pernah dihukum.e Terdakwa mengakuui terus terang perbuatannya.Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upayabalas dendam tapi lebin bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikapTerdakwa agar lebih baik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara,yang bedampak juga dalam mempertahankan tata tertip hokum
NURDINNUR HASIBUAN Bin MU'ALIM DAUD HASIBUAN
25 — 6
Adinda Putri Hasibuan perempuan lahir tanggal 30 Juli 2005;Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebutuntuk kepestian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak paraPemohon;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan mahramma upun susuan dan sejak dilangsungka perkawinan sampai sekaraangtidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;Bahwa untruk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) UndangundangNomor