Pembanding dalam memori peninjauankembali tersebut pada pokoknya ialah: Bahwa dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ini Pemohonmenggunakan 1 (satu) dasar dari 6 (enam) alasan menurut Pasal 67Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, yangtelah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, ialahsebagaimana yang dimaksud pada huruf e yang berbunyi "Apabila antarapihakpihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang samaoleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya

Memang benar bunyi dari pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Rumah TanggaPartai Golongan Karya. 6 Jawaban pada point 6 surat gugatanBahwa berdasarkan pasal 2 PO04/DPP/GOLKAR/VII/2010 menyatakan bahwaAyat 4Pimpinan fraksi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengantingkatannya.Ayat 5Pimpinan alat alat kelengkapan DPR dan anggota Badan Anggaran DPRditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya atas usulPimpinan Fraksi Partai Golkar.Ayat 6Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan

tingkatannya akan melakukan evaluasiterhadap pengurus fraksi setiap masa akhir tahun persidangan.Ayat 7Jika di dalam pelaksanaan evaluasi diperlukan perubahan terhadap pengurusfraksi, maka pimpinan partai sesuai dengan tingkatannya dapat melakukanperubahan sesuai dengan mekanisme yang terdapat di dalam pasal ini.Dari pasal tersebut di atas dapat menjadi dasar bahwa perubahan kedudukanpimpinan DPRD Kabupaten Kediri dari unsur partai Golkar sebagaimana suratDPD Partai Golkar Kabupaten Kediri nomor

Penetapan DaftarCalon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPurworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;Bahwa benar sesuai dengan formulir Model K4PK.DPRDKAB/KOTAtertanggal 20 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye Pemiluanggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 yang diterima oleh KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo kemudian ditembuskankepada Partai Politik, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kotadan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya

Anggota DPRD Kabupaten/Kotaterdiri atas :a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;Juru Kampanye;orang seorang; dan729 5Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemiluanggota DPRD Kabupaten/Kota.Dalam hal Pendaftaran Pelaksana Kampanye tersebut, menggunakan formulirModel K4PK.DPRDKAB/KOTA dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap untukKPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya

bersesuaian satu dengan yang lain, Ahli yang dihubungkanpula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut: Bahwa benar sesuai dengan formulir Model K4PK.DPRDKAB/KOTAtertanggal 20 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye Pemiluanggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 yang diterima oleh KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo kemudian ditembuskankepada Partai Politik, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kotadan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya

anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019dari Partai Keadilan Sejahtera;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkaptersebut, sesuai dengan formulir Model K4PK.DPRDKAB/KOTA tertanggal 20September 2018 tentang nama pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRDKabupaten/ Kota Tahun 2019 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Purworejo kemudian ditembuskan kepada Partai Politik,KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya

Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPurworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;Bahwa benar sesuai dengan formulir Model K4PK.DPRDKAB/KOTAtertanggal 20 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye Pemiluanggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 yang diterima oleh KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo kemudian ditembuskankepada Partai Politik, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/KotaHalaman 53 dari 66 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwrdan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya

DP BRINopek 11PEN/DIR/07/2008. tanggal 2 Juli 2008, (TIDAK MEMBERIKAN UANG PESANGON),ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Normatif yang telah diatur dalam UU No.13 Tahun2003, yang TINGKATANNYA DIATAS Peraturan Perusahaan dan ketentuan PeraturanPerusahaan TIDAK BOLEH BERTENTANGAN dengan UU NO 13 Tahun 2003 ;Bahwa PERATURAN PERUSAHAN DP BRI yang ditetapkan dengan Surat KeputusanDireksi DP BRI Nokep : 11PEN/DIR/09/2002, tertanggal 1 September 2002 tidak diperbaharuiHal. 2 dari 8 hal. Put.

No. 565 K/Pid.Sus/20165) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Pasal 75 Perbendaharaan yangmenyatakan: Bendahara partai bertanggungjawab mengelola keuangandan kekayaan partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat KerjaPartai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan PengurusPartai di tingkatannya*:Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, kenyataannya sebagaimanapertanggungjawaban bantuan politik yang diajukan DPC PDI PerjuanganKabupaten Purworejo kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo

Bab V Pasal 12 Format Laporan Pertanggungjawaban Lampiran III Jenispengeluaran.5) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Pasal 75 Perbendaharaan yangmenyatakan: Bendahara partai bertanggungjawab mengelola keuangandan kekayaan partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat KerjaPartai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan PengurusPartai di tingkatannya*:Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, kenyataannya sebagaimanapertanggungjawaban bantuan politik yang diajukan DPC PDI PerjuanganKabupaten

No. 565 K/Pid.Sus/2016dan dalam Pasal 75 Perbendaharaan ditegaskan Bendahara partaibertanggung jawab mengelola keuangan dan kekayaan partai yangdisampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja Partai di tingkatannya atauapabila diminta oleh Ketua Dewan Pengurus Partai di tingkatannya:Bahwa dana yang berasal dari iuran anggota diperoleh dari anggota FraksiPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang duduk di DPRD KabupatenPurworejo yang berjumlah 8 orang dan setiap bulannya wajib memberikaniuran sebesar Rp

ataudidasarkan pada buktibukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakanpalsu;b. apabila setelah perkara diputus ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal tidak dituntut atau lebih dari pada yangdituntut;d. apabila mengenal sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antar pihakpihak yang sama mengenal suatu soal yang sama, atasdasar oleh Pengadilan yang sama tingkatannya

memberatkan dan keadaan meringankanberfungsi menentukan berat ringannya pemidanaan sehingga faktor keadaanmemberatkan dan keadaan meringankan ini juga dapat dijadikan sebagaipembanding antara putusan yang akan dijatunkan terhadap seorangterdakwa dari terdakwa lainnya dalam perkara yang sejenis, dengankesalahan yang hampir sama, akibat yang hampir sama, dengan faktorkeadaan memberatkan dan meringankan yang juga hampir sama,seharusnya putusan dalam perkara kedua terdakwa tersebut juga hampirsama tingkatannya

16,19%,maka serat kapas yang pendek tidak lagidiproses dalam proses produksi, namundijual sebagai waste comber noilc) Bahwa dalam data Asosiasi PertekstilanIndonesia (API), dinyatakan bahwa jumlahwaste atas Cotton berkisar pada angka25%30%, akan tetapi sisa produksiHalaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 1321/B/PK/PJK/2017tersebut masih dapat dimanfaatkan sesuaitingkatannya.Bahwa data API tersebut tidak menjelaskansecara rinci mengenai pernyataan sisaproduksi tersebut masih dapat dimanfaatkansesual tingkatannya

dengan melakukankunjungan ke Balai Besar Penelitian Textil diBandung dan melakukan wawancara denganahlinya;10) Majelis dalam pokok sengketa ini hanyamemperhatikan fakta yang diungkapkan olehTermohon Peninjauan Kembali mengenaipengujian dari Asosiasi Pertekstilan Indonesiayang menyatakan bahwa jumlah waste atasCotton berkisar pada angka 25%30%;Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 1321/B/PK/PJK/2017Faktanya dalam kisaran angka 25%30%, masihterdapat sisa produksi yang dapat dimanfaatkansesuai tingkatannya

yakniSurat dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor005/1N DPC02/11/2010 tanggal 17 + Februari 2010perihal Pengantar ;18.Bahwa dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) PDIPerjuangan Pasal 9 angka 3 menyebutkan "TerhadapPelanggaran disiplin Partai dikenakan sanksi olehKepengurusan Partai sesuai tingkatannya setelahmendapat rekomendasi dari Komite Disiplin Partai".Kemudian Pasal 9 angka 4 4xmenyebutkan~ "Partaimembentuk Komite Disiplin Partai untuk tingkatPusat, tingkat Daerah dan tingkat Cabang'

yangbertugas memberikan rekomendasi yang menyangkutpelanggaran Disiplin Partaikepada Kepengurusan Partai sesual tingkatannya"selanjutnya Pasal 39 menyebutkana.

Komite Disiplin Partai dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya ;b. Komite Disiplin Partai bertugas memberikan rekomendasikapada Pengurus Partai ditingkatannya berkenaan denganpelanggaran disiplin Partai ;c. Sesuai dengan Jati Diri Partai, Komite Disiplin Partaidalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuanHal. 9 dari 37 hal. Put.

Sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 ayat (3) Perkap Nomor: 14Tahun 2011 tentang Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik yangberbunyi Pelanggar yang dikenakansanksi sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f,dan huruf g, berhak mengajukan bandingkepada Komisi Banding melalui Ankumsesuai dengan tingkatannya palinglambat 14 (empat belas) hari kerja sejakditerimanya surat keputusan SidangKKEP;Bahwa, sebagaimana diatur PerkapNomor: 14 Tahun 2011 tentang KodeEtik Profesi Kepolisian

Bangka Belitung19sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (3) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011tentang Kode Etik Profesi KepolisianNegara Republik yang berbunyiPelanggar yang dikenakan sanksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, danhuruf g, berhak mengajukan bandingkepada Komisi Banding melalui Ankumsesuai dengan tingkatannya palinglambat 14 (empat belas) hari kerja sejakditerimanya surat keputusan SidangKKEP, sampai diajukannya gugatan initerhadap upaya banding Penggugat

pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputiWillen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatantersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku ;Menimbang, bahwa kesalahan dalam mengadakan atau memberi kesempatanbermain judi dirumuskan sebagai Dengan sengaja ( Opzetilijk ) menunjuk pada halbahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku ( sikap batin ) baikdengan wujud perbuatan maupun akibatnya ;Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya

1004/2018 tertanggal 12 Januari 2018, Periffal :>Surat Ketejaingan Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak ate namaRustandie SH, No NPWP 6770091 10409000 tertanggal 12 Januar surat keterangan catatan nopalisian 4 re NomorKSSkKCK/YANMAS/401/1/2018/INTELKAM tertanggal 06 Januari 2018nan Kepala KepolisianResor Purwakarta, Kasat Intelkam AKR)Narkum Sukmadiraja, SHyang menerangkan Bakal Calon HeSFlustandie, SH tidak pernahYang dikeluarkan dan ditandatangani olehmelakukan perbuatan tercela dariKpolisian sesuai tingkatannya

;Bahwa merupakan fakta hukum terbukti pada jai 09.33 WIB tanggal~ 10 Januari 2018 telah ada yang mendafiar, pasangan calon denganmenyerahkan dokumendokumen mode KWkKParpol, B.1 KWKB.2 KWkKParpol, B.3 KWK= Parpol, B.4 KWKParpol,Keputusan tentang kepengurusad Partai Politik sesuai tingkatannya,Parpol, danatas nama Bapasion Hj. Anne Ratna Mustika, dan H. Aming Bupati danWakil Bupati yang didukurg oleh koalisi Partai Politik antara laindidukung oleh Partai Politik HANURA.

Menghukum Terbanding I/Penggugat untuk membayar biaya perkarapada semua tingkatannya;Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding, Terbandingl/Penggugat mengemukan halhal yang intinya sebagai berikut: Bahwa Eksepsi Tergugat I/Pembanding telah dipertimbangkan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama; Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dipertimbangkan Majelis HakimTingkat Pertama sudah benar dan Pembanding harus bertanggung jawabterhadap perbuatan Tergugat II/Terbanding II dengan jabatannya sebagaisuvervisor

dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Ambon (berdasarkanbukti P2 yang identik dengan bukti T6), Pengadilan Tinggi Ambon menyatakan gugatanPenggugat Pembanding tidak dapat diterima, kemudian kedua pihak mengajukan kasasi,10dan Mahkamah Agung dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasikedua belah pihak, dimana putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap(berdasarkan bukti P3 yang identik dengan bukti T7); Sehingga apabila ditilik amar dariputusanputusan tersebut berdasarkan tingkatannya

yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada buktibukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu ;b Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat bukti yang bersifat menentukanyang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;c Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yangdituntut ;d Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya ;e Apabila antara pihakpihak yang sama atau sama tingkatannya

SetelahMajeis Hakim Banding mempelajari berkasperkara Terdakwa maupun putusan PengadilanTingkat Pertama serta Berita Acara Sidang,Majelis Hakim ber pendapat bahwa apabilaseorang prajurit melakukan kesalahan/pelanggaran tentu ada sanksi yang harusditerima, namun sanksi yang diberikanpun adatingkatan tingkatannya, sesuai dengankesalahan yang dilakukan oleh seorang prajuritsehingga sistem pembinaan prajuritpun tetapdapat berjalan dengan baik, dan tidakmempengaruhi terselenggaranya tugas tugaspokok TNI

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang merujukpada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak bisa mengesampingkan undangundang yang tingkatannya lebih tinggi, di mana dakwaan tunggal PenuntutUmum Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.2.

Namun dalam perkara a quo Majelis Hakim Tidak Menerapkan Pasal 4 ayat(1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh yang menyatakan bahwa fungsi Serikat Pekerja salahsatunya ialah sebagai wakil pekerja/ouruh dalam lembaga kerja sama dibidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya, sebagai saranapenyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya:Pasal 4 Undang Undang 21 Tahun 2000;1) Serikat Pekerja/serikat buruh, Federasi, dan Konfederasi

panjang yaitu berjarakselama 16 tahun, sehingga kedua pewaris tersebut pada saat meninggal duniasudah pasti memiliki ahli waris yang bisa saja berbeda untuk masingmasingpewaris tersebut, sementara itu dalam gugatan a quo Penggugat hanyamemposisikan kedua pewaris dalam satu tingkatan yang sama;Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus kewarisan ini terdiri daribeberapa tingkatan pewaris dan ahli waris, maka sudah semestinya dalammemformulasikan gugatan kewarisan dirumuskan secara tegas dan jelastentang tingkatannya

untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut wajar atautidak dengan cara membandingkan antara pilinan perbuatan pelaku dengan orang laindalam kedudukan yang sama dan dalam kondisi yang sama pula untuk dapatmengkategorikan sebagai kelalaian berat (culpa lata) dan selain itu membandingkanperbuatan pelaku dengan orang yang lebih ahli untuk dapat mengkategorikan sebagaikelalaian ringan (culpa levis).Menimbang, bahwa apabila pilihan perbuatan oleh pelaku ternyata sama denganorang lain baik itu yang sama tingkatannya