Ditemukan 146 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : titisan titisari titasari titisani titiasari titihwara titisar titimatra tatisari
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
UJANG SAMA ASAD BIN ACEP UDI Bin ACEP UDI
127 — 54
  • Tanah Kas DesaHalaman 139 dari 229Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg Ujang Sama Asad1) Tanah Bengkok.2) Titisara.3) Tanah Pangangonan.4) Tanah lapangan.5) Tanah Kuburan.6) Tanah jalan Desa Lainnya.b. Pasar Desa.c. Bangunan Milik Desa.d. Tegakan yang ditanami pada tanah Desa.Dan disebutkan pada pasal 2 ayat (2) antara lain :a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihakketiga;c.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
SUKANDI SUTIA MIHARJA BIN ENTAS SUTISNABin ENTAS SUTISNA.
120 — 36
  • Tanah Kas Desa1) Tanah Bengkok.2) Titisara.3) Tanah Pangangonan.4) Tanah lapangan.5) Tanah Kuburan.6) Tanah jalan Desa Lainnya.b. Pasar Desa.c. Bangunan Milik Desa.d. Tegakan yang ditanami pada tanah Desa.Dan disebutkan pada pasal 2 ayat (2) antara lain :a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihakketiga;c. Barang yang diperoleh dari hibah /sumbangan atau yang sejenisnya;d.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
AMAS KUSDIANA Bin DUDUN
130 — 45
  • Tanah Kas Desa1) Tanah Bengkok.2) Titisara.3) Tanah Pangangonan.4) Tanah lapangan.5) Tanah Kuburan.6) Tanah jalan Desa Lainnya.b. Pasar Desa.Halaman 148 dari 240Putusan No. 37/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg Amas Kusdianac. Bangunan Milik Desa.d. Tegakan yang ditanami pada tanah Desa.Dan disebutkan pada pasal 2 ayat (2) antara lain :a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihakketiga;c.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 17-06-2022
Putusan PN BANDUNG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 23 Maret 2022 — Penuntut Umum:
WAHYU SUDRAJAT, SH., MH
Terdakwa:
Hj. HELVI MEIRINI BINTI HASAN BASRI
591 — 183
  • Tambun Utara Kabupaten Bekasi;

    30. Fotocopy Surat Keterangan Penetapan Garapan Tanah Titisara/Bengkok Nomor: 25 / 593.TKD/SKPG/XII/2003, Tahun 24 Desember 2003 dengan luas bidang tanah 6.210 M2 yang berlokasi di Kp. Gebang Blok 004 RT. 002/003 Desa Satrai Jaya Kec. Tambun Utara Kab.

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 17-06-2022
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 23 Maret 2022 — Penuntut Umum:
WAHYU SUDRAJAT, SH., MH
Terdakwa:
H. SUKARDI BIN ALMARHUM SYARIF KIMPUL
538 — 121

  • 30. Fotocopy Surat Keterangan Penetapan Garapan Tanah Titisara/ Bengkok Nomor : 25 / 593.TKD/SKPG/XII/2003, Tahun 24 Desember 2003 dengan luas bidang tanah 6.210 M2 yang berlokasi di Kp. Gebang Blok 004 RT. 002/003 Desa Satrai Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi, dengan batas batas :

    - Sebelah utara : Tanah Garapan Bahi;

    - Sebelah Barat : Tanah H.

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3671 — 1778
  • Tentang : Cipta Kerja
  • PRESIDENREPUBLIK INDONESIA97 Huruf bYang dimaksud dengan kastrasi adalah tindakanmencegah berfungsinya testis dengan jalanmenghilangkannya atau menghambat fungsinya.HurufcCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan penetapan lahan sebagai kawasanpenggembalaan umum yaitu upaya yang harus dilakukanoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untukmenyediakan lahan penggembalaan umum, antara lain,misalnya tanah pangonan, tanah titisara atau tanah kasdesa.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat