Hadjon, dalam bukunya, Hukum Administrasi danGood Governance, Jakarta Universitas Trisaksi, 2010, halaman 26.Bahwa dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaanwewenang, haruslah dibuktikan secara faktual, bahwa pejabat telahmenggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Dan terjadinyapenyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan (culpa),tetapi penyalahngunaan wewenang dilakukan dengan kesengajaan(dolus/opzet) dan sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikanHal. 33 dari 45 hal.

Hartanti rahayuningsih (Penggugat) melawanRektor Universitas trisaksi (Tergugat). dalam putusanMahkamah Agung tersebut terdapat pertimbangan hukumsebagai berikut : "bahwe yayasan trisakti merupakankepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakanpendidikan tinggi, oleh karena itu statuta universitas trisakti danketentuanketentuan lainnya harus berpedoman pada peraturanpemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran sertamasyarakat dalam pendidikan nasional jo. undangundangnomor 2 tahun 1989

Hadjon, dalam bukunya, Hukum Administrasi dan GoodGovernance, Jakarta Universitas Trisaksi. 2010. Halaman 26. Bahwa dalammengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikansecara factual, bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuanlain.

Wijaya Triutama Plywood Industry berkedudukan diBanjarmasin;Bahwa atas dasar hal tersebut di atas seyogianya Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berkenanmenyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karenamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin.EKSEPSITERGUGAT V:Mengenai Kompetensi Relatif;Bahwa sesuai pengakuan Penggugat dalam surat gugatan halaman 2butir 5 Tergugat V berkedudukan di Jalan Trisaksi Komplek UKA Banjarmasin,Kalimantan

Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik dan Struk Pembayaran Tagihan Telkombulan April 2014; (PR/T12);de8.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19,20.Zl.22.23.24.Do.Daftar nama Hotel di Bekasi (PR/T13);Prosedur Pendaftaran dan Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Tahun Akademik2014/2015 Universitas Trisakti (PR/T14);Buku Program Sarjana Universitas Trisaksi (PR/T15);Surat Peringatan II Bank BTN atas nama Rudy (PR/T 16);Foto rumah yang beralamat : Perum Mutiara Gading Timur Blok J2/01 Rt.04,Rw.025, Kel.

., JPKP yang merupakan himpunan relawan pendukung programkerja pemerintahn sebagai organisasi perkumpulan kemasyarakatanterstruktur yang terlahir dari relawan JOKOWI berasaskan Pancasila danUUD 1945 untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan Makmur sebagai citacita awal yang berdasarkan Nawacita, Trisaksi dan Revolusi Mental,sehingga terbentuklah JPKP, dengan keberadaan JPKP perlu dibentuk acuandan peraturan umum jalannya organisasi yang kemudian dituangkan dalamAD/ART;Menimbang, bahwa mencermati hal

., ahli hukum perbankan yang pernahmenjabat sebagai Pemimpin BANK INDONESIA, Manado, danberdasarkan Biografi yang ditulis di halaman akhir dari bukukarangannya, dapat diketahui bahwa yang bersangkutan syaratdengan pengalaman di dunia perbankan , di dalam bukunya yangberjudul Jaminan Perbankan Internasional, Sesuai UCP 600, ISP98 &URDG 758, penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta, 2011, Cetakanpertama), antara lain menyatakan halhal sebagai berikut :e.1 Bank Garansi merupakan produk perbankan di Indonesia

Bahwa saat ini Ahli bekerja di Universitas Trisaksi sebagai StaffPengajar Hukum Pidana sejak tahun 2004 ;h. Bahwa letak palsunya :Berdasarkan Buku C Desa Cikedokan, Nomor 211. Tidak tercatat dan tidakterdaftar atas nama Jamain melaikan tercatat atas nama Kasam Bin Asimdengan lokasi tanah di RT. 09 / Rw. 05, Desa Cikedokan Ke. Cikarang Barat,kab.

Terhadap undangan tersebut, Tergugat hadir dan memberikanketerangan di dalam sidang rapat kerja DPR RI serta menjelaskanfakta yang ada bahwa masih belum lengkapnya hasil penyelidikanKomnas HAM baik secara materil maupun formil serta adanyaLaporan Pansus Kasus Trisaksi, Semanggi dan Semanggi II DPRRI kepada Badan Musyawarah tanggal 28 Juni 2001 dan LaporanPansus Trisakti, Semanggi dan Semanggi II DPR RI dalam rapatparipurna Dewan tanggal 9 Juli 2001 ;c.

Karenamelanggar HAM maka keputusan politik harus ada lebih dahulu sebelumtindakan penyelidikan dan penyidikan;Bahwa peristiwa pelanggaran HAM berat Trisaksi, Semanggi danSemanggi II masih dalam tahap penyelidikan, maka yang mengusulkanrekomendasi ke DPR adalah KOMNAS' HAM, sesSuai dengankewenangan mediasi KOMNAS HAM sebagaimana diatur dalam Pasal84 UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999). Dan, apabila itu diusulkan ke DPRmaka sesungguhnya KOMNAS HAM telah memenuhi petunjuk JaksaAgung selaku Penyidik.

Bahwa disamping itu Pemohon Rekonvensi juga sudah tahu bahwasaat ini Termohon Rekonvensi membutuhkan biaya yang banyakkarena anak kami ANAK PERTAMA tamat SMA dan akanmelanjutkan kuliah yang saat ini telah lulus tes di TRISAKSI danBINUS Jakarta, atas permintaan ANAK PERTAMA kepadaTermohon Rekonvensi ingin kuliah di TRISAKTI dan ANAKKEDUAtamat SMP telah melanjutkan sekolah di SMA Donbosko.Apalagi sejak hari kamis tanggal 21Juli 2016 Pemohon Rekonvensitidak mau lagi mengantar dan menjemput anak sekolah

., Jakarta,Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisaksi, 2002) dan setiap orangmenurut pasal 1 ayat (8) UU No.31 Tahun 1999, tentang pemberantasantindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi. Bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur suatu delik, tetapimerupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelummembuktikan unsurunsur lainnya dalam pasal dimaksud maka harusterlebih dahulu dibuktikan apakah terdakwa telah memenuhi unsur setiaporang.

Ahli adalahstaf pengajar di Fakultas Hukum Univeristas Trisaksi dan PengarangBuku Hukum Acara Perdata.e Bahwa ahli menjelaskan definisi Perouatan melawan hukum yaituadanya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dan Perbuatanmelawan Hukum itu lebih dipointkan pada interaksi sosial hubunganantar masyarakat untuk mengontrol pergaulan yang berada di dalammasyarakat yang berhubungan dengan kepatutan, normanormahukum, kesusilaan.

memperkaya dalam unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi;Menimbang, bahwa untuk menerapkan suatu ketentuan perundangan terhadapsuatu perbuatan untuk dapat dinilai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsuryang dimaksud dalam ketentuan perundangan itu, perlu diketahui maksud dari kata kata atau frasa kata dalam unsur ketentuan perundangan tersebut;Menimbang, bahwa Ramelan (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus antara1999 sampai dengan 2000, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisaksi

Atmajaya, Jakarta; Tahun 1973 Strata (S1) Jurusan Perdata di UNKris Jakarta;Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Unh Tahun 1986 Strata Il (S2) Magister Hukum Universitas IndonesiaJakarta; Tahun 2012 Strata Ill (S3) Program Doktor IImu Hukum UniversitasTrisakti Jakarta; Tahun 1983 PNS di Departemen Kehakiman dan BKPM Pusat(Kasubag Perizinan Tanah); Tahun 1974 s/d sekarang Dosen dalam bidang Hukum Perdata,Hukum Angraria dan Hukum Lingkungan pada Fakultas HukumUniversitas Trisaksi

katamemperkaya dalam unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi;Menimbang, bahwa untuk menerapkan suatu ketentuan perundangan terhadapsuatu perbuatan untuk dapat dinilai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yangdimaksud dalam ketentuan perundangan itu, perlu diketahui maksud dari kata kata ataufrasa kata dalam unsur ketentuan perundangan tersebut;Menimbang, bahwa Ramelan (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus antara1999 sampai dengan 2000, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisaksi

Trisaksi, Dosen FHUniv Pakuan Bogor, Dosen FHUniversitas Al Azhar Jakarta, Dosen PTIK, dengan makalah danpembahasan yang disampaikan oleh Dr. Marwan Efendy, SH.MM,Prof. Dr. (jur) Andi Hamzah, Prof Dr Indriyanto Senoadji, SH.

Terdakwameskipun Terdakwa membawa bawa nama Jaksa Agung, saksi tetapmemerintahkan kedua tersangka untuk dilakukan penahanan;Bahwa benar padahal Terdakwa bukan sebagai penasehat hukumYudi Kartolo dan Hartono Tjahjadjaja yang belakangan saksimenerima surat dari kuasa hukumnya yang lain lagi yaitu pak GagukSubagyanto, Pak Syamsah dan Pak Rivai;Bahwa benar saksi tidak tahu bahwa surat itu ditujukan kepada JaksaAgung, saksi tahu dari rekan rekan di DPR RI Komisi IT;Bahwa benar surat itu juga ada di Universitas Trisaksi

beredar pula fotocopy account twitter yangberedar di kalangan mahasiswa yang cukup membuat keresahan;e Bahwa benar surat itu adalah dalam kaitan dengan tindakan korupsidalam kasus BRI yang jumlahnya cukup besar mencapai ratusanmilyar selama beliau bertugas di Kejati DKI Jakarta;e Bahwa benar Pak Marwan Effendy mengajar di Universitas Trisaktidari tahun 2003 sampai dengan sekarang dan dikenal sebagai dosenyang baik di Fakultas Hukum dalam ilmu hukum pidana;Bahwa benar ada tiga dampak di Universitas Trisaksi

Kesemuanya Pemberi Bantuan Hukum danKonsultasi Hukum pada kantor Pengacara LKBHMKM YANG BERALAMATDI Jalan Pulomas Selatan No.5859 (Depan Kampus C Trisaksi), KelurahanKayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 03 July 2018, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Melawan:1. BANK INDONESIA Departemen Logistik dan Pengamanan Cq. DivisiPelaksanaan Logistik 2 beralamat di Jalan MH.Thamrin No.2 JakartaPusat 10240, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;2.

Bahwa apabila Pemerintah atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaanhendak mendirikan Universitas Negeri seharusnya adalah dengan caramendirikan sebuah Universitas yang baru atau apabila ada UniversitasSwasta yang tidak berhasil menjalankan tugas, visi dan misi dariperguruan tinggi, bukan dengan cara mengambil alin UniversitasTrisakti dan menjadikannya menjadi Universitas Negeri, dimanaUniversitas Trisaksi telah eksis selama 48 (empat puluh delapan) tahunikut serta mencerdaskan bangsa dengan menghasilkan

EEFFENDI SARAGIH, SH.MH dipersidangan dibawah sumpahyang pada pokoknya mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa pekerjaan Ahli sebagai Dosen di Universitas Trisaksi;Bahwa Ahli sudah sering memberi keterangan sebagai Ahli;Bahwa keahlian Ahli dalam Hukum Pidana mencakup semua Hukum Pidana ;Bahwa dakwaan yang benar jaksa sudah terima berkas harus sudah ada suratdakwaan sudah ada aturannya tidak boleh asal masuk, Contoh : dakwaanpencurian tetapi faktanya tidak seperti itu, Jaksa Penuntut Umum harusmenguraikan