dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenisganja tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, disamping itujuga Terdakwa sebenarnya tidak berhak untuk membeli,menerima, ataumenyerahkan/memberikan Narkotika kepada pihak lain dikarenakan Terdakwasendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik oebat ataupunsarnana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagimana yang ditentukanoleh uandang

kemampuan sertakecakapan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas dapatdinyatakanunsur barang siapa telah terpenuhi;Ad. 2 UNSUR DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAUORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menguntungkan Diri Sendiri AtauOrang Lain adalah adanya perbuatan aktif untuk kepentingan diri sendiri ;Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan denganhukum dan uandang

Menyatakan terdakwa Catur Adi Prasetyo Bin Sukoco tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-uandang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Catur Adi Prasetyo Bin Sukoco dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;5.

BIPORIN AGUNG bahwa perusahaan menerima dantidak menolak keberadaan Serikat Pekerja oleh karenaitu. sangat tidak benar jikalau dikatakan perusahaanmenghalang halangi dan kenyataannya adalah keberadaanSerikat Pekerja masih ada baik Pengurusnya maupunAnggotanya hal ini dapat dibuktikan dari surat suratyang diberikan oleh pengurus Serikat Pekerja SPN PT.BIPORIN AGUNG kepada Manajemen perusahaan (Bukti T19)untuk itu) kami sampaikan alasan Pneggugat bahwa kamimelanggar Uandang undang Nomor 21 Tahun 2000

pertimbangan tersebut telahtepat dan benar, lagipula alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebuthanya mengenai Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat suatu penghargaantentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkatkasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atauperaturan hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya atau cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan Uandang

nc enen nn enennnnesHalaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2018/PTUNSMG3.Bahwa dikarenakan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 TentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat DesaDi Kabupaten Kendaltidak mengatur Batas waktu kewajiban untukmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan, maka berlaku ketentuanPasal 53 ayat (2) Undang uandang

NARKOBATanggal 15 Oktober 2014 menerangkan sbb :Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelt berlak segellengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat :1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan / daun dengan beratnetto 10,5566 gram.Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barangbukti bahan/daun diatas adalah benar ganja mengandung THC(Tetrahydrocanabinol) dan terdaftar dalam Golongan Nomor 8 dan 9 LampiranUndang Uandang

Bahwa Psebagaimana uraian gugatan diatas maka gugatan Penggugattelah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Uandang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 (b) PP No 9 tahun 1975 jo pasal 116Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan sepatutnya dikabulkan;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, penggugat merasa sudah tidaksanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, olehkarena itu. penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjukmemeriksa dan mengadili perkara ini

NARKOBATanggal 15 Oktober 2014 menerangkan sbb :Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelt berlak segellengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat :1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan / daun dengan beratnetto 10,5566 gram.Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barangbukti bahan/daun diatas adalah benar ganja mengandung THC(Tetrahydrocanabinol) dan terdaftar dalam Golongan Nomor 8 dan 9 LampiranUndang Uandang

Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masapenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) linting ganja yangdibungkus kertas dan dimasukkan kedalam bungkus rokok L.A dengan berat netto 1,1673gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang Uandang

Dt Tan Batuah (vide ; surat wasiat terlampir )demikian juga Penggugat dalam Posita gugatan angka 3 halaman 2serta Petitum angka 5 halaman 4 juga meminta untuk menyatakansah surat wasiat No. 2 tertanggal 8 Mei 2003;Bahwa sesuai dengan ketentuan Uandang undang Nomor. 3 Tahun2006 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyebutkan PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yangberagama

., Sp Rad, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Larantukadengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:URAIAN HASIL PEMERIKSAANe Kesesuain tulang dan sendi lutut kanan berubahe Tampak patah oblig pada tulang tempurung lutut kanan disertai pembengkakan padaotot sekitar tulang yang patah.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)Kitab Undang uandang Hukum Pidana.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai

Termohon Konpensi telahterikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talakPemohon Konpensi telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatanperkawinan tersebut;Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang di dalilkan PemohonKonpensi serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon Konpensi denganTermohon Konpensi, Majelis memandang perlu mendengar kerangan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belahpihak (Vide pasal 76 ayat (1) Undang uandang

Pasal 132 ayat (1) Undang Uandang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; SUBSIDAIR : 22+ $2222 n nnn nner nnn nnn nner nnn nnn nnn nn nnnBahwa ia terdakwa M.HUSEN besama dengan APIP APRIANSYAH(dilakukan penuntutan terpisah ) dan MUAIMUN Als. ISKANDAR Als. KHANARUSLI (DPO), pada Kamis 19 Maret 2015 sekitar Pukul 17.30 wib atausetidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2015, bertempat di areaHalaman 6 dari 18 Putusan. Nomor 58/Pid.SusNarkotika/2016/PT.

bersama, maka terhadap yangtelah diakui tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan adalahmerupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 174 HIRjo. pasal 1925 KUHPerdata, oleh karena itu semua bukti Surat maupun saksiyang diajukan oleh Penggugat Konpensi maupun Tergugat Konpensi sepanjangmengenai yang telah diakui tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, danobyek sengketa a quo tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama;Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang Uandang

Melarang TERGUGAT , TURUT TERGUGAT dan/atau pihakterkait lainnya seperti Pimpinan DPRD Sumatera Barat,Menteri dalam Negeri, dan gubernur Sumatera barat untuk~ 27 ~meresmikan pemberhentian/penggantian PENGGUGAT olehTERGUGAT sebelum adanya Putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde )sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (2) huruf hUndang Uandang No.27 tahun 2009b.

Melarang TERGUGAT , TURUT TERGUGAT dan/atau pihakterkait lainnya seperti Pimpinan DPRD Sumatera Barat,Menteri dalam Negeri, dan gubernur Suamtera barat untukmeresmikan pemberhentian/penggantian PENGGUGAT olehTERGUGAT sebelum adanya Putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde )sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (2) huruf hUndang Uandang No.27 tahun 2009b.

Bahwa pengesahan perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahirantersebut, menurut ketentuan Pasal Uandang Undang No. 24 Tahun 2013Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang AdimistrasiKependudukan, terlebin dahulu. harus ada Penetapan dari PengadilanNegeri tempat tinggal PemohonMaka berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Kelas IA Batam sudi kiranya berkenan mengabulkanPermohonan Pemohon dengan Penetapan yang AMARnya berbunyi sebagaiberikut

lintas dan angkutan jalan bahwasegitiga pengaman berwarna merah dan memantulkan cahaya danlampu isyarat peringatan bahaya mengunakan lampu petunjuk arahyang menyala secara bersaaman untuk kedua arah dengan sinarkelap kelip , dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian depan danbelakanng kendaraan bermotot tidak melebihi 1500 ( seribulimaratus )milimeter .Bahwa menurut ahli tata cara berhenti Kom Truck Mitsubishi No.PolAB 8332 ME tersebut tidak sesuai dengan tata cara berhenti dijalanmenurut undang uandang

No 647/Pdt.G/2020/PA.Blaketentuan uandang undang perkawinan dan ketentuan KompilasiHukum Islam.Bahwa berdasrkan fakta fakta tersebut di atas, yang mana Termohontidak menjawab semua dalil dalil Pemohon melainkan hanyamelakukan tuntutan maka sesuai dengan ketentuan undang undangyang berlaku maka gugatan Pemohon telah diakui maka untuk itugugatan Pemohon dapat dikabulkan dan mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :1.

;Halaman 31 dari 49 halaman Nomor : 3/PID.SUSTPK/2019/PT BJMMenimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnyatertanggal 30 Januari 2019 menyampaikan alasanalasan keberatan terhadapputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor :34/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.Bjm. tertanggal 17 Januari 2019 yang padapokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakimtingkat pertama yang mengetrapkan terhadap Terdakwa telah melanggarPasal 11 Uandang

Undang Tipikor , karena tidak memenuhi unsur dalamPasal tersebut, melainkan berdasarkan fakta fakta yang ada seharusnyaTerdakwa lebih tepat diancam dengan Pasal 12 huruf e Uandang UndangNo.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UndangUndang NO.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang NO.31Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut, Penuntut Umum mohon supayaMajelis Hakim tingkat banding menjatuhkan