Pii.Mengingat ketentuan Pasal 131 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:1. Menyatakan Terdakwa Rahmawati Binti H. Zakaria (Alm) tidak terbukisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dar dakwaan Primair PenuntutUmum tersebut;3.

membeli dengan caramencicil; Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnyakembali; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 40 ayat1 jo pasal19 ayat 1 UndangUndang RINo. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyadan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

atau harusnya ditangguhkansampai adanya putusan perkara perdatanya Terdakwa mempunyai kekuatanhukum tetap (incraht van gewjisde) dengan alasan karena :1Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 22 April 2010, nomor11/Pid/2010/PT.PR Jo Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal10 Desember 2009, nomor 63/Pid.B/2009/PN.PL.R dalam memutus perkaraTerdakwa ini, didasari atas Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya,tanggal 28 April 2009, nomor 28/Pid/2009/PT.PL.R yang amarnya sebagaiberikut :MENGADLLI

Put. 40394/PP/M.II/14/2012yang amarnya berbunyi sebagai berikut:"MENGADLLI"Menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP716/WPJ.19/ BD.05/2011 tanggal 11Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 Nomor:00004/205/08/093/10 tanggal 27 Oktober 2010, atas nama Cakra Ciputra,NPWP. 06.657.494.8093.000, beralamat di Jl.Bukit Golf Utama Kav.3 PA12, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telahbeberapa kali dirubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun2009;Halaman 59 dari 62, Putusan Nomor 46/PDT/2018/PT KPGReglement tot regeling van het rechts Wesen in de gewesen buiten Jawa enMadura, Stb 1947/227, Rbog/Hukum Acara Perdata daerah Luar Jawa danMadura (Khususnya Pasal 199 s/d 205);Peraturan perundangundangan lainnya yang terkait;MENGADLLI :Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;Membatalkan

Pebruari 2017, selanjutnyaatas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Il mengajukan Duplikmasingmasing tanggal 1 Maret 2017 dan 15 Maret 2017 ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dimana diajukaneksepsi tentang kewenangan absolut yang menyatakan bahwa PengadilanNegeri Semarang tidak berwenang mengadili in cassu perkara yang berwenangadalah Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut maka Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADLLI

terang perbuatannya sehinggamemperlancar jalannya persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannyadan berjanji tidak mengulanginya lagi.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat No. 12 Tahun1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

dan yang meringankan maupun perhatian dari Majelis Hakimtersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, pidana yang dijatuhnkan kepadaTerdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalahtelah tepat dan adil;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Tingkat Banding menilai pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tepat dan benar, oleh karena itudiambil alin dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalammemutus perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula PenggugatIntervensi berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan pasal 181 ayat (1) HIR, serta ketentuan peraturanperundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLLI

terhadap keluarganya;Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.BglPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI

., tanggal23 November 2016 haruslah diperbaiki;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat berada padapihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam perkara inidalam dua tingkat pengadilan;Memperhatikan Undangundang No. 20 Tahun 1947, UU No. 8 Tahun1981 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;wanna nnn nn nanan nnn nnn nnn nnn nen nnn MENGADLLI: Menerima Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semulaPenggugat; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

dan saksi korban tidak ada perdamaian; Terdakwa Il tidak mengakui perbuatanya;Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang,bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI

Bahwa selanjutnyaMajelis Hakim menjatuhkan telah Putusan Sela tertanggal 23 Juni 2020, dengan amarputusan sebagai berikut :Mengadlli:1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon Intervensi (tussenkomts);2. Memberikan ijin kepada Marsan sebagai pihak Intervensi untuk masuk sebagaipihak dalam proses perkara perdata Nomor 312/PDT/Plw/2019/PN DPK ;3.

berhak dimanabarang bukti tersebut disita;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkanuntuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADLLI

KEWENANGAN MENGADLLI ;Bahwa objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT adalah suatu Keputusan TataUsaha Negara yang bersifat kongkret, individual, dan final (Beschikking)sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksadan mengadill perkara/gugatan a quo. ;7 222lll.

Wasinton.L.Tobing :Demikian alasan alasan Para Pembanding, mengajukan memori bandingterhadap para Terbanding, serta memberi putusan banding yang amar bunyisebagai berikut :Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 412/Pdt/2019/PTMDNPRIMAIRMembatalkan Putusan nomor : 50/Pdt.G/2018/PN Kis, tanggal 21 Mei2019 untuk seluruhnya :1.Mengadlli:.

Abdul Kafi Rozi ;Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 191 ayat(1)Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:1. Menyatakan Terdakwa 1 Drs. Abdul Kafi Rozi tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SecaraBersamasama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Barangsebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa 1 Drs.

Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 54 jo Pasal 28 ayat (1) Undangundang Nomor22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undangundang Nomor8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADLLI:1.

PENGGUGAT bermaksud menyelesaikan perselisihanhubungan industrial tersebut melalui Pengadilan Hubungan Industrial;Berdasarkan halhal sebagaimana kami uraikan dalam fundamentum petenditersebut, maka dengan ini PENGGUGAT memohon Ketua PengadilanHalaman 15 dari 71 Putusan Nomor 85 /Padt.SusPHI/2015/PN TpgHubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinangberkenan untuk menerima gugatan ini, serta menunjuk Majelis Hakim gunamemeriksa perkara dan pada akhirnya memutuskan sebagai berikut :MENGADLLI