Ditemukan 1638 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-05-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus/TPK/2017/PN.Dps Tanggal 28 Juli 2017 — I GUSTI RAI SUTA, SH
77 — 65
77 — 65
Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) saksi sendiri Bendara Pengeluaran (Nyoman Astina)Hal.159 dari 414halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Dps Bahwa pada awal tahun anggaran Bendahara Pengeluaran mengajukan uangpersediaan (UP) ke Bendahara umum daerah(BUD) Kota Denpasar denganpersetujuan pengguna anggaran dalam hal ini Sekwan DPRD Kota Denpasaryang besarnya sesuai dengan surat Edaran Walikota Nomor:900/021/Keutanggal 3 Januari 2013 adalah seperduabelas dari total Belanja Barang danJasa.Uang
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
242 — 68
242 — 68
temuantemuan ;Bahwa SOP kewenangan Kepala BLUD aturan dibuat oleh Pimpinan harusdisahkan, kalau belum disahkan berlaku tapi belum memenuhi syarat ;Bahwa Struktur Pengelolaan Keuangan daerah tersebut sesuai denganketentuan Pasal 5 PP No. 58 tahun 2005 ayat (3) Kekuasaan PengelolaanKeuangan Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPD selaku PejabatPengguna Anggaran/barang ;Bahwa Pejabat Pengelolaan Daerah di SKPD adalah Pengguna Anggarandijabat oleh SKPD, KPA yang dijabat oleh Kepala Unit Kerja, PejabatPenata Usahaan
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
405 — 1336
405 — 1336
temuantemuan ;Bahwa SOP kewenangan Kepala BLUD aturan dibuat oleh Pimpinan harusdisahkan, kalau belum disahkan berlaku tapi belum memenuhi syarat ;Bahwa Struktur Pengelolaan Keuangan daerah tersebut sesuai denganketentuan Pasal 5 PP No. 58 tahun 2005 ayat (3) Kekuasaan PengelolaanKeuangan Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPD selaku PejabatPengguna Anggaran/barang ;Bahwa Pejabat Pengelolaan Daerah di SKPD adalah Pengguna Anggarandijabat oleh SKPD, KPA yang dijabat oleh Kepala Unit Kerja, PejabatPenata Usahaan
Register : 01-07-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 Tanggal 30 Nopember 2016 — Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M.
1202 — 5336
1202 — 5336
Bahwa Saksi menjabat sebagai Karo TU Kemhan RI Maret2013 s/d Juli 2014, dan Tugas pokok Saksi mengurusi segala urusanyang berhubungan dengan ketata usahaan yang ada di Kemhan.Selain itu Saksi juga merangkap sebagai Koorspri/Sekretaris Menhan(Purnomo Yusgiantoro). Saksi juga membawahi Kabagduk Men,Kabagduk Wamen, Kabagduk Sekjen. Secara Struktur organisasiSaksi berada di bawah Sekjen Kemhan (Letjen TNI Budiman).3.
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
168 — 73
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
168 — 73
) Menyusun DIPA;2) Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluarananggaran belanja negara;3) Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPMatas beban anggaran belanja negara;4) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan danpengelolaan anggaran/keuangan;5) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;6) Memberikan supervisi dan konsultansi dalam pelaksanaan kegiatan danpenarikan dana;7) Mengawasi penata usahaan
Register : 19-07-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK Tanggal 11 September 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
164 — 92
164 — 92
Mengawasi penata usahaan dokumen dan transaksi yang berkaitandengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaananggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan.Bahwa pada tanggal 25 September 2009 terdakwa membuka rekeningtabungan TAHETA atas nama nasabah Rektor Universitas PalangkaRaya Kontak Person Drs Henry Singarasa, M.Si Rektor dengannomor rekening 1002020000066522 pada PT.
Register : 23-03-2014 — Putus : 14-08-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.AB. Tanggal 14 Agustus 2015 — Dr. LATIF KHARIE, S.E., M.Si
119 — 267
119 — 267
/2011 tanggal 3 Januari 2011.e Bahwa yang menjadi dasar pengelolaan keuangan negara adalah :e UndangUndang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang PelaksanaanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang telah diubah dengan keputusanPresiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2004Peraturan Menteri Keuangan Keuangan No. 73/PMK.05/2008 tentang tata caraPenata Usahaan
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
227 — 118
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
227 — 118
) Menyusun DIPA;2) Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluarananggaran belanja negara;3) Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPMatas beban anggaran belanja negara;4) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan danpengelolaan anggaran/keuangan;5) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;6) Memberikan supervisi dan konsultansi dalam pelaksanaan kegiatan danpenarikan dana;7) Mengawasi penata usahaan
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 25 September 2015 — RAHMAT REALSON,SH.MH
149 — 11
149 — 11
Indonesia Nomor : 175/S/XVIlIPDG/07/2010, Tanggal 23 Juli 2010 tentang Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2009 yang berkaitandengan temuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah ditandatangani oleh Ph.Inspektur dan di stempel serta sesuai dengan aslinya.3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/41/SETDPRDPS/2011 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil SebagaiPejabat Penata Usahaan
Indonesia Nomor : 175/S/XVIIIPDG/07/2010, Tanggal 23 Juli 2010 tentang Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2009 yang berkaitandengan temuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah ditandatangani oleh Ph.Inspektur dan di stempel serta sesuai dengan aslinya.738).3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/41/SETDPRDPS/2011 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil SebagaiPejabat Penata Usahaan
Register : 12-05-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 31/Pid.Sus/2011/PN.Tjt Tanggal 27 September 2011 — MANAN.Spd bin ABDULLAH (alm);
76 — 29
76 — 29
Tanjab Timur Nomor: 17 Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang penunjukan/penetapan penata usahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur TA. 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kab Tanjab Timur (lr. H. SUPARNO).------------------------------------------------------------------------------------9.
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi
- Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
112 — 32
112 — 32
lebih dahulu ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Perbendaharaanpada Ditjen Tanaman Pangan pada Direktorat JenderalTanaman Pangan Kementerian Pertanian;Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai KasubagPerbendaharaan pada Ditjen Tanaman Pangan adalah :e Mengumpulkan dokumen peraturan danperundangan di bidang keuangan.e Mengumpulkan data usulan pejabat pengelolakeuangan.e Menyiapkan bahan sosialisasi bidang keuangan.e Melakukan urusan pembayaran gaji.e Mengumpulkan dokumen belanja APBN.e Penata usahaan
Register : 14-01-2016 — Putus : 03-06-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg Tanggal 3 Juni 2016 — H. Zainir, ST. Gelar. Datuk Rangkayo Mulie ; Oyer Putra, ST. MT Panggilan Oyer
218 — 144
218 — 144
Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam pelaksanaan kegiatan,menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporankeuangan sesuai dengan aturan yang berlaku;Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuanyang berlaku, melaksanakan penata usahaan keuangan, menyusun laporanbulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan aturan yangberlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;.
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 7 Juli 2014 — Dr. Ir. NIZWAR SYAFAAT
126 — 37
126 — 37
hubungankeluarga;e Bahwa benar menjabat sebagai Kasubag Perbendaharaan pada DitjenTanaman Pangan pada Direktorat Jenderal Tanaman PanganKementerian Pertanian;e Tugas dan tanggung jawab sebagai Kasubag Perbendaharaan padaDitjen Tanaman Pangan adalah:e Mengumpulkan dokumen peraturan danperundangan di bidang keuangan.e Mengumpulkan data usulan pejabat pengelolakeuangan.e Menyiapkan bahan sosialisasi bidang keuangan.e Melakukan urusan pembayaran gaji.214e Mengumpulkan dokumen belanja APBN.e Penata usahaan
Register : 19-02-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb Tanggal 8 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
170 — 52
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
170 — 52
.* Pelaksanaan ketata usahaan Dinas Pendidikan. Pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasanpada bidang pendidikan. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh stafDinas Pendidikan. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalampenyelanggaraan / pelaksanaan pengawasan dan pembinaankebijakan di bidang pendidikan. Pengaturan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan. Pembagian tugas kedinasan kepada bawahan."
Register : 08-07-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 25/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Pgp. Tanggal 20 Nopember 2014 — SOFIAN, AP. M.Si Bin MUHAMAD YUSUF
124 — 26
124 — 26
saksi kembalikan lagi kepada Koordinator ;e Bahwa keterangan saksi di Berita acara Penyidik pada point 13 adalah benaradanya,perihal yang menganjurkan kepada Zevi Zaslia membayar uang jaminanpenawaran dan jaminan pelaksanaan Sebelumnya saksi sebagai PK Konsultasidengan Penatausahaan keuangan yang waktu itu dijabat oleh Arif Budiman, yangbersangkutan menyarankan supaya membuat jaminan penawaran dan Jaminanpelaksanaan kemudian ditanya kepada Pak Sopian selaku Ketua Koni, bukan dariPejabat Penata usahaan
Register : 12-05-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 32/Pid.Sus/2011/PN.TJT Tanggal 27 September 2011 — HAVIZ Bin MUHAMMAD AMIN
AZHAR ASARI Bin ASâÃÂÃÂARI
86 — 54
86 — 54
Tanjab Timur Nomor : 17 Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang penunjukan/penetapan penata usahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur TA. 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DIKNAS Kab Tanjab Timur (Ir. H. SUPARNO). 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanjab Timur Nomor : 104 / DISDIK / 2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pembentukan panitia Tim Tehknis (PHO/FHO) Kegiatan Prasarana Perkantoran dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kab.
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
252 — 85
252 — 85
PN SmgBahwa saksi telah diperiksa identitasnya sesuai denganBAP Penyidikan serta mengakui telah diperiksa olehPenyidik pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah danmembenarkan isinya dimana dalam pemeriksaan tidakdalam paksaan dan tekanan serta saksi telah memparafsetiap lembarnya serta menandatanganinyaTugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala BagianUmum Setda Kabupaten Karanganyar yaitu MembantuAsisten Adminstrasi dalam melaksanakan pelayananadministrasi penyelenggaran pemerintahan di bidang keTata Usahaan
Register : 25-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
ELIANTO,SH
Terdakwa:
MAHYUDIN,S.Pd
111 — 25
ELIANTO,SH
Terdakwa:
MAHYUDIN,S.Pd
111 — 25
2018/PN.PdgHalaman 220 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Kelas baru (RKB)SMKN 2 Sawahlunto Tahun 2014; Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Sekolah SMKN 2Sawahlunto, berdasarkan SK Walikota Sawahlunto; Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kepala SMKN 2Sawahlunto adalah :e Mengatur, mengkoordinir, pelaksanaan proses belajarmengajar pada SMKN 2 Sawahlunto; Mengawasi pelaksanaan ketata usahaan
Register : 13-07-2021 — Putus : 01-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA Tanggal 1 September 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
118 — 0
118 — 0
Simeulue nomor : 800/133/DPU/2017, penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pejabat piata usahaan keuangan (PPK - SKPK), hasil pekerjaan, pembantu bendahara pengeluaran, staf teknis,staf admintrasi, pengawas lapangan, admin RUP,petuga e - mon DAK, operator alat berat dan tenaga fasilitator lapangan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Simeulue Tahun 2017 (asli).
Register : 13-07-2021 — Putus : 01-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA Tanggal 1 September 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
98 — 0
98 — 0
Simeulue nomor : 800/133/DPU/2017, penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pejabat piata usahaan keuangan (PPK - SKPK), hasil pekerjaan, pembantu bendahara pengeluaran, staf teknis,staf admintrasi, pengawas lapangan, admin RUP,petuga e - mon DAK, operator alat berat dan tenaga fasilitator lapangan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Simeulue Tahun 2017 (asli).