Ditemukan 1655 data
122 — 60
Adapun amar putusanMahkamah Agung No. 2291K/Pdt/2002 tanggal 6 Februari 2003(Vide Bukti TT.16.4) yang dikutib sebagai berikut :MENGADLLI :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. WAYANTAMA; 2. MADE CUTA; 3. NYOMAN DARMA; 4. WAYANLUPENG; 5. NYOMAN TENGKENG; 6. KETUT RADIO; 7. PLING; 8. WAYAN DUG; 9. WAYAN NAMBREG; 10. WAYANSINTER; 11. MADE RUNCIG; 12. NYOMAN RUKEG; 13.
502 — 206
Pasal 12 huruf c Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADLLI:1.
88 — 26
Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim.Berdasarkan dalildalil di atas yang disertai oleh faktafakta hukum yang takterbantahkan, TERGUGAT Ill mohon dengan hormat kehadapan Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya, berkenan memutuskandengan amar putusan, sebagai berikut :MENGADLLI :DALAM POKOK PERKARA Menyatakan Surat Persetujuan tanggal 10 Desember 2003 yang dilegalisir diKantor Ny.
100 — 94
Agustur 2010, Surat Kuasa Jual yang dibuat dihadapan Tergugat III Konpensino. 16 tanggal 6 April 2009 dan Surat perjanjian utang piutang antara Tergugat I dan IIRekonpensi dengan Penggugat I Rekonpensi serta addendum perjanjian utang piutangtertanggal 15 Januari 2010 dibuat telah memenuhi syarat yang diisaratkan dalam pasal 1320KUHPerdata oleh karenanya menjadi undangundang bagi kedua belah pihak sebagaimanatertuang dalam pasal 1338 KUHPerdata oleh karena itu kiranya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadlli
505 — 51
Pasal 12 hurufk Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADLLI:1. Menyatakan Terdakwa Abdulloh, telah terobukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Membeli hasil hutan yang diketahuiberasal dari pembalakan liar;2.
39 — 10
jalannyapersidangan; Terdakwa sudah lama mengabdi selaku PNS dan mempunyai tanggungankeluarga;Mengingat, ketentuan dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 TentangKUHAP, Undang Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang terkaitPutusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 140 dari 165dengan perkara ini terutama sekali Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;MENGADLLI
113 — 24
ABL;Terdakwa berbelitbelit dalam memberikan keterangan di persidangan;Keadaan yang meringankan:Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:. Menyatakan Terdakwa Ir.
84 — 24
memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 18 UndangundangRI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1)KUHP, pasal 200 KUHAP serta ketentuan dalam Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan : none eee MENGADLLI
94 — 17
dijatuhi pidana, maka haruslahdi bebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 3 Jo 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP danHalaman 217 dari 230 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2016/PN PalUndangundang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI
239 — 79
akandijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1)KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta PeraturanPerundangundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :MENGADLLI
330 — 446
sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang bahwa meskipun permohonan kasasi dari PemohonKasasi dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Kasasi adalahpihak yang pada dasarnya kalah, maka biaya perkara dalam semuatingkat peradilan dibebankan kepadanya; Put No.04/Pdt G/2013/PNB) Hal 168 dari 286 halamanBahwa adapun amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2403K/PDT/2004 tertanggal 22 Agustus 2005 tersebut, adalah berbunyiyang dikutip sebagai berikut :MENGADLLI
315 — 89
Kereta Api Indonesia mengajukan upayahukum Peninjauan Kembali dengan Register No. 125 PKEdt/2014 diputustanggal 21 April 2015, yang amar putusannya antara lain menyatakan :MENGADLLI Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT.
171 — 115
Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan PT Bumi Jambi Colaps danmerugikan Tenaga kerja pada PT Bumi JambiKeadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI
430 — 145
Sedangkan Pembantah yang dalam perkaratersebut berkedudukan sebagai Turut Tergugat IV tidak melakukanupaya hukum apapun;2) Bahwa Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksaperkara dalam tingkat kasasi memberikan putusan sebagai berikut :MENGADLLI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.
226 — 149
bersalah dan akandijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;Mengingat Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1)KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta PeraturanPerundangundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :MENGADLLI