Saksi menerangkan bahwa kantor pos cabang Meulabohmelakukan pelayanan antara lain adalah jasa pembayaran bankchanneling, multi finance, penerimaan setoran pajak;Bahwa Saksi menerangkan bahwa Wajib Pajak dengan nama PT.Geurute Meugah Perkasa NPWP: 02.171.632.9103.000 terdaftardi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh;> Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Kewajiban Perpajakan PT.Geurute Meugah Perkasa adalah meliputi PPh, PPN, PPh Pasal21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2),PPhPasal 15,PPh

Pasal 26 dan PPh Pasal 1 9;Halaman 73 dari 186 halaman,Perkara No:204/Pid.Sus/2015/PNMboBahwa PT.

Bagaimana dengan dasar SKP PPh Pasal 26 a quo yangditerbitkan apakah terkait dengan SKP a quo untuk PPh Badan ?Bahwa berdasarkan UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mempunyai Hak untuk mendapatkan semua informasitersebut sebagaimana yang sudah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) uraikan di butirbutir di atas.

Bagaimana dengan dasar SKP PPh Pasal 26 aquo yang diterbitkan apakah terkait dengan SKPa quo untuk PPh Badan ?Bahwa berdasarkan UU KUP, Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) mempunyai Hakuntuk mendapatkan semua informasi tersebutsebagaimana yang sudah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) uraikan di butirbutir di atas. Berdasarkan penjelasanpenjelasan di atas maka dapat dirangkum poinpoin terkait sengketa yang diajukan ke Pengadilan Pajak, antara lain:.

Bagaimana dengan dasar SKP PPh Pasal 26 a quo yangditerbitkan apakah terkait dengan SKP a quo untuk PPhBadan?Bahwa berdasarkan UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) mempunyai Hak untukmendapatkan semua informasi tersebut sebagaimana yangsudah Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) uraikan di butirbutir di atas.

Pajak (Koreksi) PPh Badan PPh Pasal 26 Jumlah1 2002) 37.018.873.831,00 11.088.161.900,00 14.519.810.987,00 25.607.972.887,002 2003 17.921.239.654,00 5.358.871.700,00 11.284.181.972,00 16.643.053.672,003 2004) 82.582.834.190,00 24.757.350.200,00 16.682.366.838,00 41.439.717.038,004 2005 64.390.917.667,00 19.299.775.100,00 12.969.636.943,00 32.269.412.043,00 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap SKPKBT Nomor00001/306/03/1 15/13 4 Juni 2013 terbukti diterbitkanberdasarkan Pasal 15 ayat

Bagaimana dengan dasar SKP PPh Pasal 26 a quo yangditerbitkan apakah terkait dengan SKP a quo untuk PPhBadan ?Bahwa berdasarkan UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) mempunyai Hak untuk mendapatkansemua informasi tersebut sebagaimana yang sudah PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) uraikan di butirbutir di atas.

Bagaimana dengan dasar SKP PPh Pasal 26 aquo yang diterbitkan apakah terkait denganSKP a quo untuk PPh Badan ?

AhliPajak Netto Fiskal yg Penghitungtidak dilaporkan PPh WP Badan PPh Pasal 26 jumlah (Koreksi) KPP Tanah Abang Dua 1PT. Dasa Anugrah Sejati 01.062.228.0072.000 2002 11,575,500,348 3,455, 150,000 1,746,557026 5,201 ,707,026 Hal. 11 dari 679 hal. Put. No. 2239 K/PID.SUS/2012 2 PT. Raja Garuda Mas Sejati 01.052.329.6072.000 2002 2,170,821 ,342 533,745,300 292,008,400 925,754,700)3 PT. Saudara Sejati Luhur 01.139.030,9072.000 2002 17,092,455 1,709,200 393,118,543) 394,827,7434 PT.

Nama Perusahaan NPWP Tahun Netto Fiskal yg PenghitungPajak tidak dilaporkan PPh WP Badan PPh Pasal 26 jumlah(Koreksi)KPP Tanah Abang Dua1 PT. Dasa Anugrah Sejati 01.062.228.0072.000 2002 11,575,500,348 3,455,150,000 1,746,557026) 5,201,707,0262 PT. Raja Garuda Mas Sejati 01.052.329.6072.000 2002 2,170,821 342 533,745,300 292,008,400 925,754,7003 PT. Saudara Sejati Luhur 01.139.030,9072.000 2002 17,092,455 1,709,200 393,118,543 394,827,7434 PT.

Foto copy Rekap Pemotongan PPh Pasal 26, satu set954. Foto copy Rekap Pemotongan PPh Pasal 4 (2), satu set955. Foto copy Rekap Pemotongan PPh Final Konstruksi, satu set956. Foto copy Rekening Koran Bank Mestika, Nomor 10135003049, satu set957. Foto copy Rekening Koran Bank Mestika, Nomor 10135004457, satu set958. Tanda Terima Pembayaran yang sudah diotorisasi oleh Bank Bumiputera; 16lembar959. Buku Besar Kebun Pulau Maria (KPM), Januari s.d Desember 2005, 2 odner960.

Foto copy Rekap Pemotongan PPh Pasal 26, satu set954. Foto copy Rekap Pemotongan PPh Pasal 4 (2), satu set955. Foto copy Rekap Pemotongan PPh Final Konstruksi, satu set956. Foto copy Rekening Koran Bank Mestika, Nomor 10135003049, satu set957. Foto copy Rekening Koran Bank Mestika, Nomor 10135004457, satu set Hal. 260 dari 679 hal. Put. No. 2239 K/PID.SUS/2012 Tanda Terima Pembayaran yang sudah diotorisasi oleh Bank Bumiputera; 16 958.lembar959.

Badan PPh Pasal 26 JumlahMitra Unggul Pusaka (MUP) 2002 31.403.600 422.797.990 454.201.5901. Mitra Unggul Pusaka (MUP) 2003 1.788.423.500 706.953.726 2.495.377 .226Mitra Unggul Pusaka (MUP) 2004 0 3.157.222.099 3.157.222.099Mitra Unggul Pusaka (MUP) 2005 16.036. 156.100 9.557.112.440 25.593.268.540MUP 17.855.983.200 13.844.086.255 31.700.069.455Tunggal Yunus Estate (TYE) 2002 11.650.204.400 8.287.972.260 19.938.176.6602.

BUS) adalah perusahaan kena pajak(PKP) yang terdaftar pada administrasi KPP Pratama Tangerang Timurdengan NPWP : 31.261.456.3416.000, sejak tanggal 28 Desember 2010,dan mempunyai kewajiban perpajakan menyampaikan SPT PPh WPBadan, SPT PPh Pasal 21 dan SPT Masa, berkewajiban sebagaiPemotong dan atau Pemungut Pajak yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 Ayat 2, dan PPh Pasal 26 denganmenggunakan NPWP 31.261.456.3416.000, dan kemudian menyetor danmelaporkannya ke KPP terkait,

BJS terdaftar pada administrasi KPP Pratama Tangerang Timurdengan NPWP : 31.261.456.3416.000, sejak tanggal 28 Desember 2010,dan mempunyai kewajiban perpajakan menyampaikan SPT PPh WPBadan, SPT PPh Pasal 21 dan SPT Masa, berkewajiban sebagaiPemotong dan atau Pemungut Pajak yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 Ayat 2, dan PPh Pasal 26 denganmenggunakan NPWP 31.261.456.3416.000, dan kemudian menyetor danmelaporkannya ke KPP terkait, serta menyampaikan SPT Masa PajakPertambahan

Cirebon Indah Gemilang sebagaiberikut: PPh Pasal 21; PPh Pasal 23; PPh Pasal 25/29; PPh Pasal 15; PPN/ PPnBM; PPh Pasal 4 ayat (2); PPh Pasal 26; PPh Pasal 19;Bahwa KPP Pratama Cirebon pernah menerima SPT Masa PPN atasnama CV.

Haltersebut dapat dilakukan oleh Terbanding seperti halnya apabila terdapatdata perpajakan lain seperti jasa yang terutang PPh Pasal 26, maka pastiterutang PPN pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN),sehingga dalam menerbitkan SKP dengan cara verifikasi sepertipenelitian SKP a quo, maka tidak harus tata caranya sesuai dengan yangdiatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.03/2012tanggal 10 September 2012, tetapi karena datanya telah sempurna,cukup lebih sederhana yaitu tidak

Bagaimana dengan dasar SKP PPh Pasal 26 a quoyang diterbitkan apakah terkait dengan SKP a quountuk PPh Badan ?Bahwa berdasarkan UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) mempunyai Hak untukmendapatkan semua informasi tersebut sebagaimana yangsudah Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) uraikan di butirbutir di atas. Berdasarkan penjelasanpenjelasan di atas maka dapat dirangkum poinpoin terkait sengketa yang diajukan ke Pengadilan Pajak, antara lain:.

TANDO JAYA adalah PPh Pasal 25, PPhPasal 29, PPh Pasal 21, PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPhPasal 19, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 serta untuk kewajibanPPN berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(SPPKP) nomor: PEM139/WPJ.23/KP.0603/2006 tanggal 05 Juli2006,menurut administrasi yang ada di KPP PRATAMA SLEMANdata pelaporan CV.

Hal tersebutdapat dilakukan oleh Terbanding seperti halnya apabila terdapat dataperpajakan lain seperti jasa yang terutang PPh Pasal 26, maka pastiterutang PPN pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN),sehingga dalam menerbitkan SKP dengan cara verifikasi sepertipenelitian SKP a quo, maka tidak harus tata caranya sesuai dengan yangdiatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.03/2012tanggal 10 September 2012, tetapi karena datanya telah sempurna,cukup lebih sederhana yaitu tidak

Bagaimana dengan dasar SKP PPh Pasal 26 a quoyang diterbitkan apakah terkait dengan SKP a quountuk PPh Badan ?Bahwa berdasarkan UU KUP, Pemohon Peninjauan KembaliHakmendapatkan semua informasi tersebut sebagaimana yang(semula Pemohon Banding) mempunyai untuksudah Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) uraikan di butirbutir di atas.

Bintaro Utama No.1 RT13 RW 08, Pesanggrahan JakartaSelatan dengan penanggungjawab kegiatan operasional perusahaan PTAQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3013.000 adalahIRWANSYAH selaku Direktur Utama, serta kewajiban perpajakan PTAQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3013.000 adalah PPhHalaman 43 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL21, PPh 23, PPh 25/29, PPN, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal19.Bahwa menurut SIDJP, jenis usaha dan kegiatan PT AQEELA BANGUNKENCANA, NPWP

Bagaimana dengan dasar SKP PPh Pasal 26 a quo yangditerbitkan apakah terkait dengan SKP a quo untuk PPhBadan ?Bahwa berdasarkan UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) mempunyai Hak untuk mendapatkansemua informasi tersebut sebagaimana yang sudah PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) uraikan di butir butir di atas.

Put. 09435/PP/M.V1/12/2006 yang tidakmempertahankan koreksi Pemohon PK, yang diperoleh dari website OmniHalaman 102 dari 159 halaman Putusan Nomor 1592/B/PK/PJK/2017Sukses Utama, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (BuktiPK18b):pahwa Terbanding menyatakan untuk pembayaran biaya royalty feekepada ABC Jepang yang oleh Terbanding didistriousikan kepada BUTIndonesia dari ABC Jepang, sehingga pengenaan pajaknya dilakukanmelalui mekanisme PPh Pasal 23 sehingga menimbulkan koreksi negatifuntuk PPh

Pasal 26 atas obyek yang sama;Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan dalam persidangan,diketahui Terbanding tidak dapat memberikan bukti bahwa adanya BUTdari ABC Jepang karena fungsi dari kantor perwakilan ABC Jepang hanyamemberikan informasi mengenai produk yang dihasilkan oleh ABCJepang dan tidak mencari penghasilan di Indonesia;Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46469/PP/M.IV/15/2013 yangdalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 13 alinea 3putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan

CHANDRA PRIMA PERSADA dengan NPWP02.321.676.5435.000 29 Juli 2003 dandikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 12 Mei 2006.terdaftar sejak tanggal Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP) kewajiban perpajakan PT.CHANDRA PRIMA PERSADAadalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15,PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 19 dan PajakPertambahan Nilai (PPN).Halaman 47 dari 131 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Ckr Bahwa berdasarkan data dari

Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP) kewajiban perpajakan PT.CHANDRA PRIMA PERSADAadalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15,PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 19 dan PajakPertambahan Nilai (PPN). Bahwa berdasarkan data dari aplikasi SIDJP diketahui bahwaKLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) PT.CHANDRA PRIMA PERSADAadalah 46100 yaitu Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee)atau Kontrak.