PN Sbymengatakan bilamana tidak dilakukan penyelidikan terlebih dulu makapenyidikannya tidak sah;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012maupun Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianRepublik Indonesia tidak diketemukan satu pasal pun yang mengatakanbilamana penyidikan tidak dilalui penyelidikan terlebin dulu) makapenyidikannya tidak sah dan menurut Pasal 5 ayat 2 Undang undangNomor 2 Tahun 2002 tetang Kepolisian Republik Indonesia dikatakanbahwa Kepolisian Negara Repubik

Unsur Secara Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secarategas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehinggauntuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentikdari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yangmenyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukum dalam

Pasal 18 ayat 1 huruf b,ayat 2, ayat 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik Indonesia Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsurnya sebagaiberikut :162Setiap Orang ;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi ;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaAMINUDIN BIN JANAM (ALS) PELORterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Primer Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Repubik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA ALS BMW BIN YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Primer Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Repubik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bukti T13 : Foto copy surat dari Kepolisian Negara Repubik Indonesiakepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar, tertanggal11 Maret 2015, No. B/124 a/III/2015/Dit Reskrimum, perihalPemberitahuan penghentian penyidikan ;14. Bukti T14 : Foto copy putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 544/Pdt/G/2014/PN Dps, tertanggal 18 Juni 2015 antara Fredy Candra,dkk. melawan Marihot Sihombing, dkk.;Menimbang, bahwa bukti surat T1, T2, T3, T6, T8, T9.

Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dariunsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka dianggap bahwa seluruh unsuryang lain juga telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinyadengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Repubik

Hal ini wajib dilaksanakan agardapat menggunakan upaya hukum kasasi sesuai ketentuan Pasal43 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 MahkamahAgung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agungn Republik Indonesia dan terakhir denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan keduaatas UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.Menimbang

Unsur Secara Melawan Hukum;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secarategas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehinggauntuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentikdari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yangmenyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukumdalam arti

Bdg tanggal 5 Oktober 2010,bermateral ;Fotokopi dari aslinya, Putusan Mahkamah Agung Fotokopidari aslinya, Repubik Indonesia Nomor 695K/Pdt/2011tanggal 9 Februari 2012, bermaterai ;Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor476PK/Pdt/2013 tanggal 4 April 2014, bermaterai ;Fotokopi dari aslinya , Putusan Pengadilan Negeri DepokNomor 199/Pdt.Plw/2015/PN.Dpk tanggal 26 September2016, bermaterai;Fotokopi dari aslinya, Penetapan Ketua Pengadilan NegeriDepok Nomor: 04/Pen.Pdt.

Akan tetapiperbuatan Terdakwa tersebut justru menjadi titik awal bahkan kemudianmeluas serta masuk ke wilayah perbuatan pidana tindak pidana korupsiyang mengakibatkan timbulnya kerugian negara (merujuk: PutusanMahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2006 Kamis, 13 September 2007halaman 163165 dengan Terdakwa Edward Cornellis Wiliam Neloe);Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 04tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan HasilRumusan Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah

Hal ini wajib dilaksanakan agardapat menggunakan upaya hukum kasasi sesuail ketentuan Pasal43 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 MahkamahAgung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agungn Republik Indonesia dan terakhir denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan keduaatas UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.Menimbang

No. 1976 K/Pid.Sus/201 4 fungsi setiap departemen /lembaga/pemerintah daerah;Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaranbelanja Negara dilakukan berdasarkanatas hak dan buktibukti yang sah untukmemperoleh pembayaran;Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilanpejabat negara, Pegawai Negeri Sipil,anggota Tentara Nasional Indonesia danKepolisian Repubik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkanPeraturan Pemerintah;.

Pasal 18UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1043K/Sip/1973 jo Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia nomor: 823 K/Sip/1973 yang menyatakan ; Yurisprudensi mengizinkanperubahan atau tambahan dari gugatan asal tidakmengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikanhaknya untuk membela diri (hak pembelaan diri) ataupembuktian.b.

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaSONNY KURNIAWAN Als PENG ANterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Primer Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Repubik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

serta dilegalisir namun tidak disesuaikandengan aslinya ;Foto copy Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian TentangMutasi LainLain No. 028161 tanggal 26 Mei 2011, yang telah dinazegelendengan dibubuhi materai cukup serta dilegalisir namun tidak disesuaikandengan aslinya ;Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.904/MENKES/R/SK/V/2011 Tentang Pengaktifan Kembali Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama BETTY FRIDA SITUMEANG yang ditetapkan diJakarta Oleh Menteri Kesehatan Repubik

(T.5).g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015Tanggal 31 Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan(T.6).h. 1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7).Hal 11 PUTUSAN NO. 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKTPST.55. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISIMAP A yang terdiri dari:a. 1 (Satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas KepatuhanTerhadap

(T.5).g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015Tanggal 31 Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan(T.6).h. 1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7).55. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISIMAP A yang terdiri dari:a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas KepatuhanTerhadap Peraturan PerundangUndangan Dalam KerangkaPemeriksaan

(T.5).g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal31 Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6).h. 1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7).1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAPA yang terdiri dari:a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan TerhadapPeraturan PerundangUndangan Dalam Kerangka

Unsur Secara Melawan Hukum;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas apa yang dimaksud denganpengertian melawan hukum, sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuhpenafsiran secara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkansecara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukum dalam

Pada Anggaran Dasar Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Nomor 5 tahun 2008yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Repubik Indonesia Nomor: AHU65597.AH.01.02.Tahun 2008tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroandalam Pasal 1 ditegaskan bahwa:1. Perseroan terbatas ini bernama: PT.

Adapun susunan pemegangsaham, direksi dan komisaris Tergugat padasaatdilakukannyapenunjukan Tergugat Il selaku Perusahaan Penilai Kerugian (LossAdjuster) didasarkan pada Akta tentang Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Wahana Tata Nomor 38tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 yang telah disampaikan kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesiasebagaimana Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum KemenhukhamNo.CUM.02.01.2276 perihal Penerimaan Pemberitahuan PerubahanPemegang

Pemerintanh Repubik Indonesia cg. Menteri Agraria cg. Kepala BadanPertanahan Nasional cg. Kakanwil Badan Pertanahan NasionalSumatera Utara cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional KotaMedan, berkedudukan dijalan Jend.Dr.Abd Haris Nasution,kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT VIII ;9. PT.BANK OCBC NISP. TBK cq PT.BANK OCBC NISP TBK CABANGMEDAN, Jalan Imanbonjol No.59 di Medan, selanjutnya(0 So) 0 0) TERGUGAT IX ;10. PT.BALAI MANDIRI PRASARANA cq.