PMK78 pada intinyamemutuskan bahwa norma atau kaidah di dalam PMK78 tidakbertentangan dengan peraturan perundangundanganperpajakan yang lebih tinggi (UndangUndang PPN);Bahwa dengan demikian kebijakan Pemohon PeninjauanKembali yang tertuang di dalam norma atau kaidah PMK78sah secara hukum dan PMK78 dapat diterapkan padasengketa yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali sertatidak terdapat kesalahan penerapan hukum;Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung No70OP/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak

Uji Materiil antaraKamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawanPresiden Republik Indonesia, yang mana dalam putusantersebut Mahkamah Agung menerima uji materi yangdisampaikan oleh KADIN;Bahwa sebagaimana diketahui bahwa Permohonan Hak UjiMateri terhadap PP 31, berkaitan dengan materi: Pasal 1 ayat (1) huruf c:Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategisadalah: barang hasil pertanian; Pasal 1 ayat (2) huruf a:Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan darikegiatan usaha di

Bahwa dengan demikiankebijakan Pemohon PeninjauanKembali (semulaTerbanding) yang tertuang di dalam normaataukaidah Keputusan Menteri Keuangan Nomor:575/KMK.04/2000 sah secara hukum.Bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor:575/KMK.04/2000 yang digantikan oleh PMK78 dapatditerapkan pada sengketa yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) dan tidak terdapatkesalahan penerapan hukum.Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung No70P/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak

Uji Materiil antaraKamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawanPresiden Republik Indonesia, yang mana dalam putusanHalaman 52 dari 59 halaman.

Yang manasebagaimana Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorSE13/Men/SjHk//2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor012/PUUI/2003, menyatakan bahwa: Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil UndangundangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap UndangundangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan telah dimuat dalamBerita Negara Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 17 Nopember 2004, makauntuk memberikan

prinsipnya sama dengan norma atau kaidah dalam KMK575sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang PajakPertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian kebijakan Pemohon Peninjauan Kembaliyang tertuang di dalam norma atau kaidah PMK78 sah secarahukum;Bahwa dengan demikian, KMK575 yang digantikan oleh PMK78dapat diterapkan pada sengketa yang diajukan Termohon PeninjauanKembali dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum;Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor70P/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak

Uji Materiil antara KamarDagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawan Presiden RepublikIndonesia, yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agungmenerima uji materi yang disampaikan oleh Kamar Dagang danIndustri Indonesia;Sebagaimana diketahui bahwa Permohonan Hak Uji Materi terhadapPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang PerubahanHalaman 44 dari 54 halaman.

Bahwa dengan demikian kebijakan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) yang tertuang di dalam norma atau kaidahKeputusan Menteri Keuangan Nomor 5/75/KMK.04/2000 sahsecara hukum.Bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000 yang digantikan oleh PMK78 dapat diterapkanpada sengketa yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan tidak terdapat kesalahanpenerapan hukum.Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung No7OP/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak

Uji Materiil antaraKamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawan PresidenRepublik Indonesia, yang mana dalam putusan tersebutMahkamah Agung menerima uji materi yang disampaikan olehKADIN.Sebagaimana diketahui bahwa Permohonan Hak Uji Materiterhadap Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentangPerubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2001, berkaitan dengan materi:Pasal 1 ayat (1) huruf C:Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:barang hasil pertanian; Pasal

Kayu Utama (buktiP4);Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P14/Menhutll/2011 Tentang ljin Pemanfataan kayu Tergugat selakuPejabat Penagih mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan(SPPGR) yakni (bukti P1.1 sampai dengan bukti P1.12) yang harus dibayar olehPenggugat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P14/Menhutll/2011 Tentang ljin Pemanfataan kayu sudah beberapa kali di lakukanpermohonan keberatan hak

uji materiil di Mahkamah Agung berdasarkan putusanNomor 41 P/HUM/2011 yang salah satu amarnya1.

Putusan Nomor 1789/B/PK/PJK/2017sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 hurufc; dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;Bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Agungatas Hak Uji Materiil tersebut, dengan ini dapat kamisampaikan tanggapan sebagai berikut:Bahwa apabila suatu putusan telah dibuat maka adajangka waktu pelaksanaannya sampai dengan dinyatakantidak berlaku atau dicabut.Bahwa dalam ketentuan UndangUndang PERATUNdikenal asas vermoeden van rechmatigheid yang berartibahwa keputusan

dengan demikian kebijakan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) yang tertuang di dalam norma atau kaidahKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 sahsecara hukum;Bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor :575/KMK.04/2000 yang digantikan oleh PMK 78 dapat diterapkanpada sengketa yang diajukan Termohon Peninjauan Kembbali(semula Pemohon Banding) dan tidak terdapat kesalahanpenerapan hukum;Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor70P/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak

Uji Materiil antaraKamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawan PresidenRepublik Indonesia, yang mana dalam putusantersebutHalaman 57 dari 64 halaman.

Putusan Nomor 1457/B/PK/PJK/20173. 8.3. 9.Bahwa dengan demikian, PMK78 dapat diterapkan padasengketa yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan tidak terdapat kesalahanpenerapan hukum;Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung No70P/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak Uji Materiil antaraKamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawanPresiden Republik Indonesia, yang mana dalam putusantersebut Mahkamah Agung menerima uji materi yangdisampaikan oleh KADIN;Sebagaimana

Pasal 9 ayat (6) UU PPN pada prinsipnya samadengan norma atau kaidah dalam KMK575 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN.Bahwa dengan demikian kebijakan Pemohon PeninjauanKembali yang tertuang di dalam norma atau kaidah KMK575sah secara hukum.Bahwa dengan demikian, KMK575 yang digantikan oleh PMK78 dapat diterapbkan pada sengketa yang diajukan TermohonPeninjauan Kembali dan tidak terdapat kesalahan penerapanhukum.Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung No70P/HUM/2013 Perkara Permohonan Hak

Uji Materiil antaraHalaman 57 dari 66 halaman.

Putusan Nomor 1483/B/PK/PJK/20173. 8.3.9,Bahwa dengan demikian, PMK78 dapat diterapbkan padasengketa yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) dan tidak terdapat kesalahan penerapanhukum;Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung No70P/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak Uji Materiil antaraKamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawanPresiden Republik Indonesia, yang mana dalam putusantersebut Mahkamah Agung menerima uji materi yangdisampaikan oleh KADIN;Sebagaimana

tentangKekuasaan Kehakiman, sekarang pada Pasal 20 ayat (2) hurufb UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 410/B/PK/PJK/2012Cara Pelaksanaan Hak Uji Material:>digariskan pada Pasal 20 ayat (8) UU No. 48/2009 danPasal 31 ayat (8) UU MA yang menegaskan, bahwa putusanmengenai sahnya peraturan perundangundangan yang lebihrendah dapat diambil MA:1) berhubungan dengan pemeriksaan kasasi pada tingkatkasasi,2) berdasar permohonan langsung kepada MA;dengan demikian Hak

Uji Materiil dapat dipermasalahkan,dinilai dan dipertimbangkan serta diputus oleh semua tingkatperadilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding maupuntingkat kasasi;Jika permasalahan adanya saling pertentangan antara duaperaturan perundangundangan dijumpai oleh peradilan tingkatpertama atau tingkat banding, secara ex officio (ambtshalve,Officially) mereka harus menyelesaikannya dalam putusan.Selanjutnya terserah pada MA dalam tingkat kasasi untukmembenarkan atau tidak putusan yang diambil peradilan

dengan demikian kebijakan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) yang tertuang di dalam normaatau. kaidah Keputusan Menteri Keuangan Nomor:575/KMK.04/2000 sah secara hukum.Bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor:575/KMK.04/2000 yang digantikan oleh PMK78 dapatditerapkan pada sengketa yang diajukan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dan tidak terdapatkesalahan penerapan hukum.Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung No7OP/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak

Uji Materiil antaraKamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawanPresiden Republik Indonesia, yang mana dalam putusantersebut Mahkamah Agung menerima uji materi yangdisampaikan oleh KADIN.Sebagaimana diketahui bahwa Permohonan Hak Uji Materiterhadap Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentangHalaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 1426 B/PK/PJK/2016Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2001, berkaitan dengan materi: Pasal 1 ayat (1) huruf C:Barang Kena Pajak Tertentu

kehutanan;Pasal 2 ayat (1) huruf F:Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa: J barang hasil pertanian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c,dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Pasal 2 ayat (2) huruf C:Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:Barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 angka 1 huruf c; dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agungatas Hak

Uji Materiil tersebut, dengan ini dapat kamisampaikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa apabila suatu putusan telah dibuat maka adajangka waktu pelaksanaannya sampai dengandinyatakan tidak berlaku atau dicabut; Bahwa dalam ketentuan UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara dikenal asas vermoeden vanrechmatigheid yang berarti bahwa keputusan organpemerintahan yang digugat hanya dapat dibatalkan danbukan batal demi hukum.

PPNo. 17/1999 tentang BPPN, yang mempunyai kewenangan khusus dalamrangka pemulihan perekonomian nasional, khususnya di bidang penyehatanperbankan antara lain dengan mengupayakan pengembalian uang negara yangtelah tersalur dan dinikmati oleh debiturdebitur melalui bankbank ;Bahwa pengakuan terhadap kewenangan khusus yang dimiliki oleh BPPNtersebut juga dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung RIyang menolak permohonan hak uji materiil terhadap PP No. 17/1999 yangdiajukan oleh Dewan Pengurus

Penggugat yangdidasarkan pada pasal 58 Golongan VI Romawi I ayat 7, ayat 14 dan ayat 15 PerjanjianKerja Bersama harus dibuktikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Pidana serta tindakanPenggugat melanggar putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUUI/2003 tanggal 28Oktober 2004 yang menyatakan Pemutusan hubungan kerja dengan didasarkan kesalahanberat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi No.SE13/MEN/SJHKJ/I/2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusiatas hak

uji materiil UndangUndang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadapUndangUndang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap UndangUndangNo.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap UndangUndang dasar NegaraRepublik Indonesia tahun 1945 dinyatakan Pengusaha yang akan melakukan PHK denganalasan pekerja melakukan kesalahan berat maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusanhakim pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga surat penetapan prosesPHK No.162/KHPers/II/2012 yang

dengan demikian kebijakan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) yang tertuang di dalam norma atau kaidahKMK 575 sah secara hukum;Bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor:575/KMK.04/2000 yang digantikan oleh Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 dapat diterapkan padasengketa yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) dan tidak terdapat kesalahan penerapanhukum;Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor70P/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak

Uji Materiil antaraKamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawan PresidenRepublik Indonesia, yang mana dalam putusan tersebutMahkamah Agung menerima uji materi yang disampaikan olehKADIN;Sebagaimana diketahui bahwa Permohonan Hak Uji Materiterhadap Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentangHalaman 39 dari 60 halaman.

ayat (6) UU PPN pada prinsipnya samadengan norma atau kaidah dalam KMK575 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN.Bahwa dengan demikian kebijakan Pemohon Peninjauan Kembali yang tertuang di dalam norma atau kaidah KMK575 sah secara hukum.Bahwa dengan demikian, KMK575 yang digantikan oleh PMK78 dapat diterapkan pada sengketa yang diajukan TermohonPeninjauan Kembali dan tidak terdapat kesalahan penerapanhukum.Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor70 P/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak

Uji Materiil antaraKamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawanPresiden Republik Indonesia, yang mana dalam putusanHalaman 59 dari 68 halaman.

dengandemikian secara yuridis kebijakan tersebut telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku,kemudian secara materi dalam proses pemeriksaandiungkap bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi olehPemohon Peninjauan Kembali adalah terkait denganperolehan barang antara lain berupa berupa pupuk danpembelian lainnya yang dipergunakan di unit perkebunanyang menghasilkan TBS yang merupakan BKP yangdibebaskan dari pengenaan PPN.Selanjutnya terdapat Putusan Mahkamah Agung No70P/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak

Uji Materiil antaraKamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawanPresiden Republik Indonesia, yang mana dalam putusantersebut Mahkamah Agung menerima uji materi yangdisampaikan oleh KADIN.

.= dengan demikian Hak Uji Materiil dapat dipermasalahkan, dinilaidan dipertimbangkan serta diputus oleh semua tingkat peradilanmulai dari tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi.Jika permasalahan adanya saling pertentangan antara dua peraturanperundangundangan dijumpai oleh peradilan tingkat pertama atautingkat banding, secara ex officio (ambtshalve, officially) mereka harusmenyelesaikannya dalam putusan.