Ditemukan 1903 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-04-2012 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 15 April 2012 — Terdakwa : HOSPITA CH SINAGA
40 — 13
40 — 13
Dari keterangan saksisaksi di Persidangan tidak adayang menerangkan Terdakwa mengetahui penggunaan uang yang dikembalikankepada UPT kelistrikan dan diterima oleh TOGAS BRANI dan Ir.MURSALIMMUHAIYANG adalah pemberian suap untuk mempercepat pembayaran.
Putus : 23-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 32/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 23 Juli 2013 — TUGIYO Bin SURADI KRAMA.
55 — 19
55 — 19
Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto, Jalan Jenderal Soedirman Nomor: 209Purwokerto, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan UndangUndang Nomor:46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan TindakPidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telahbeberapa kali menerima pemberian yang merupakan gratifikasi kepada pegawainegeri atau penyelenggara yang dianggap sebagai suap
Putus : 10-09-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT.DPS Tanggal 10 September 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
241 — 180
241 — 180
No. 11/Pid.SusTPK/2015/PT.DPSsekitar jumlah tersebut dan fasilitas berupa kredit sebesar Rp.19.985.000.000,(sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yangmelebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit, yang dianggap suap karenaberhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Klungkung danberlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku Bupati Klungkung,dan Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepadaKomisi Pemberantasan Korupsi, perbuatan tersebut
Register : 02-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 21 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SLAMET PUJIONO, SH
Terdakwa:
KHOLIFAH
179 — 178
SLAMET PUJIONO, SH
Terdakwa:
KHOLIFAH
179 — 178
No. 74/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby Terdakwa merasa menyesal; Terdakwa punya tanggungan keluarga; Terdakwa tidak menikmati uang hasil dari suap.
Register : 23-02-2012 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R Tanggal 12 Juni 2012 — TAOPAN ET, SP
60 — 32
60 — 32
Tambun Bungai RT.001, Kec.Selat, Kab.Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Palangka Raya, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan yang diancam dengan pidana sejenis yaitu menerima gratifikasi berupa uang,dianggap pemberian suap yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan
Register : 08-12-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 23 Maret 2015 — BUDIYANTO BIN ZAINURI
101 — 19
101 — 19
Kerugian lansung mengakibatkan Negara dirugikansedangkan kerugian tidak lansung Negara dirugikan tapi tidak lansungcontohnya seorang PNS yang telah digaji Negara menerima suap Negaradirugikan akibat PNS tersebut tidak berbuat; Bahwa pengembalian kerugian Negara tidak dapat menghapusperbuatan pidana bila sebagai pelaku; Bahwa yang dimaksut delik materil adalah delik yang dilanggarakibatnya ,pelanggaran delik formil yang dilanggar perbuatannya; Bahwatindak pidana korupsi awalnya delik formil setelah
Putus : 19-03-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 19 Maret 2013 — RAHMAT SYAHPUTRA ;
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
konsistensehingga dalam kesimpulan pada kedua putusan dimaksud akhirnya tidakakan konsisten pula, padahal Judex Facti Tingkat Pertama yang memeriksadan mengadili kedua perkara tersebut adalah terdiri dari Majelis Hakim yangsama sementara fakta hukum terkait rangkaian perbuatan yang dilakukanbaik oleh Terdakwa Eka Dharma Putra dan Terdakwa Rahmat Syahputrayang didakwa dilakukan secara bersama sama adalah perbuatan untuktujuaan yang sama yang terbukti telah terwujud secara sempurna yaitumemberikan uang (Suap
Register : 05-03-2015 — Putus : 24-04-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS/TPK/2014/PN Bgl Tanggal 24 April 2015 — 1.Ir. ANDI REMAN SUGIYAR Bin KASTOER
2.HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI
159 — 92
159 — 92
Untuk jenis ini pelakunya selalu dikaitkan dengan jabatan,baik sebagai Pegawai negeri maupun Penyelenggara Negara (ini diaturdalam Pasal 3).Selain itu, termasuk perbuatan korupsi adalah Suap (ini diatur dalam Pasal 5,6 ), Perbuatan curang, yang dilakukan Badan usaha atau perorangan (inidiatur dalam Pasal 7), perbuatan yang dikategorikan menggelapkan,memalsu, merusak, menghilangkan, menghancurkan: Uang, barang, Akta,Surat, atau Daftar untuk pemeriksaan administratif, yang dilakukan olehPegawai negeri
hukum niat saja tidak cukup untuk menjadi dasar adanya perbuatanmelawan hukum;Bahwa unsur kerugian keuangan negara berkaitan dengan undangundang Tipikoradalah kekurangan atau hilangnya keuangan negara yang bisa dihitung oleh ahli,dimana nilainya nyata dan pasti jumlahnya.Bahwa tidak semua kerugian keuangan negara dianggap korupsi;157Bahwa kontrak itu adalah hubungan kontraktual, merupakan proses keperdataan,jadi baru merupakan domain hukum pidana kalau kesepakatan/hubungan kontraktimbul karena suap
Register : 31-07-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 17-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 16 Desember 2013 — TOTO HUTAGALUNG
ASEP TRIANA
169 — 67
169 — 67
Asep Triana pada saat itu, karena yangbersangkutan memperkenalkan diri pada saksi;Bahwa saksi telah membenarkan terhadap keterangannya yang ada dalam BAPNo.10 point b ;Bahwa saksi mengetahui Hakim dalam kasus penanganan perkara Bansos di PemkotBandung TA2009 s/d TA2010 menerima uang suap dari terdakwa I. Asep Triana,karena melihat pemberitaan dari internet ;Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Sekda memberikan amplop kepada terdakwaII.
Asep Triana kepada saksi Setyabudi HakimPengadilan Negeri Bandung ;Bahwa uang suap yang diberikan oleh terdakwa II. Asep Triana kepada saksiSetyabudi Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada saat ditangkap itu uangnya 150juta rupiah, dan uang yang 150 juta rupiah disita oleh Petugas KPK dari ruang kerjasaksi Setyabudi ;Bahwa ada uang lain yang diketemukan oleh Petugas KPK, selain uang yang 150 jutarupiah tadi, yaitu di dalam mobilnya terdakwa II.
mendapangi Majelis Hakim sudah dibagibagi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung ;Bahwa waktu saksi masuk di Pengadilan Negeri Bandung, perkara Bansos sedangdalam proses Banding ;Bahwa saksi mengetahuinya saksi Setyabudi Tejocahyono ditangkap oleh petugasdari KPK, karena masalah perkara Bansos, setelah saksi Setyabudi Tejocahyonoditangkap oleh petugas KPK dari pemberitaan di Mass Media ;Bahwa menurut pemberitaan saksi Setyabudi Tejocahyono ditangkap oleh petugasKPK, karena terima suap
Asep Triana dan yang menerima suapnya adalah saksi SetyabudiTejocahyono, dan saksi mengetahui tentang hal itu dari pemberitaan Mass Media ;Bahwa nilainya uang suap yang diterima saksi Setyabudi Tejocahyono waktu adaOperasi Tangkap Tangan ada uang yang didapat diruangan kerjanya saksi SetyabudiTejocahyono sebesar 150 juta rupiah;171Bahwa benar setelah ada penangkapan terhadap saksi Setyabudi Tejocahyono olehpetugas dari KPK, diadakan rapatrapat pimpinan di PN Bandung ;Bahwa dalam rapatrapat itu dibahas
diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik KPK tersebut, dalammasalah tindak pidana penyuapan kepada Hakim dalam kasus penanganan perkaraBansos di Pemkot Bandung TA2009 s/d TA2010 yang ditangani Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung ;Bahwa saksi pada bulan Maret 2013, mendengar dan melihat penangkapan saksiSetyabudi Tejocahyono melalui pemberitaan media massa, namun saksi tidak ingatkapan penangkapan tersebut ;Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut berkaitan dengan suap
Putus : 04-02-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 58 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Bjm. Tanggal 4 Februari 2015 — ASPANI JAYA KHAIRUL, S.AP.
59 — 13
59 — 13
Jika ada indikasi gratifikasi atau suap maka sanksi pidana4.
Putus : 23-11-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/PID.SUS/2015 Tanggal 23 Nopember 2015 — W I D O D O
171 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 25 K/Pid.Sus/2015preventif bagi orang lain yang akan cobacoba melakukan tindak pidanakorupsi ;Bahwa praktikpraktik korupsi, kolusi di Tanah Air telah merambahhampir pada seluruh sektor kegiatan dan saat ini sedang menarik perhatiankhususnya pada Sektor MIGAS, dalam kasus suap terhadap Kepala SKKMigas (Rudy Rumbiandini), dengan modus diawali rekayasa pengadaan dibidang proyek MIGAS, hal tersebut sangat bertentangan dengan programupaya pemberantasan korupsi, kolusi dan menghambat upaya bangsauntuk
Register : 21-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.SYAHRUL ARIF HAKIM. SH
2.LEONARD S. SIMALANGO,SH
3.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
DEWI PRIYATNI, SP., MP alias NENENG Binti HUPAKDIMANMASAL
98 — 37
1.SYAHRUL ARIF HAKIM. SH
2.LEONARD S. SIMALANGO,SH
3.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
DEWI PRIYATNI, SP., MP alias NENENG Binti HUPAKDIMANMASAL
98 — 37
Desa karena saya yang bertanggungjawab dengan ADD dan DD tersebut; Bahwa Terdakwa pernah memintai uang sekitar bulan Oktober2017 di ruangan Terdakwa diruang kantor camat yang didalam ruanganterdapat 19 Kades di camat Kapuas Murung kepada saya untukrombongan Kejati Kalimantan Tengah sebesar 4 % dari nilai pencairanDana Desa 2017 Tahap dua, tetapi saya tidak memberi dengan alasandana desa tersebut belum cair, dan saya takut juga memberi karenadikemudian hari jika saya memberi saya dianggap melakukan suap
Putus : 24-04-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 24 April 2012 — Drs. AKHMAT ZAINURI, MM.
115 — 25
115 — 25
memperhatikan apa yang disampaikan oleh Walikota Semarangdalam rapat tanggal 31 Oktober 2011, dan selain itu juga ruang rapat VIPWalikota Semarang ruangannya kecil jadi yang disampaikan dan dibicarakanpada rapat tersebut pasti didengar oleh saksi;e Bahwa sebelumnya terdakwa adalah atasan saksi dan sekarang initerdakwa memang bukan lagi atasan saksi, dan terdakwa juga sudah ikhlaskarena loyalitas terdakwa yang sangat besar kepada Walikota Semarangtelah menyebabkan terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara suap
disampaikan oleh Walikota Semarang dalamrapat tanggal 31 Oktober 2011, dan selain itu juga ruang rapat VIP WalikotaSemarang ruangannya kecil jadi yang disampaikan dan dibicarakan olehWalikota Semarang pada rapat tersebut pasti didengar oleh saksi;e Bahwa sebelumnya terdakwa adalah atasan saksi dan sekarang initerdakwa memang bukan lagi atasan saksi, dan terdakwa juga sudah ikhlaskarena loyalitas terdakwa yang sangat besar kepada Walikota Semarangtelah menyebabkan terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara suap
Putus : 07-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1875 K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Nopember 2016 — Drs. EDDY MACHMUDI EFFENDI, MA
165 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran LPPTVRI Nomor : O8/KPTS/ PA/TVRI/2012 Tentang Perubahan LampiranKeputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI Nomor : 001/KPTS/PA/TVRI/TAHUN2012 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran di Lingkungan LPP TVRI TA.2012 pada tanggal 27 Desember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktupada Tahun 2012 bertempat di Kantor LPP TVRI jalan Gerbang Pemuda Nomor8 Senayan, Jakarta yakni gratifikasi kepada Pegawai Negeri ataupenyelenggaran negara dianggap pemberian suap
Register : 14-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN Tanggal 18 Oktober 2017 — IRWAN PULUNGAN, S.Sos
83 — 59
83 — 59
Bank Sumut dan tidak ada persoalan,maka Direksi beserta bawahannya dalam melaksanakanoperasional Bank tidak dapat dimintakan pertanggung jawabansecara hukum apalagi hukum pidana, kecuali Hasil RUPS (RapatUmum Pemegang Saham) yang mengusulkan/melaporkan bahwaDireksi dan bawahannya dalam pengadaan sewa Mobil tahun2013 telah melakukan tindak pidana karena adanya mark up, fiktifdan menerima suap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur Melakukan PerbuatanMemperkaya
Bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan sistempelelangan merupakan ranah hukum perdata sehingga perbuatanmelawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa tidak dapatditarik kepada ranah Tipikor sepanjang tidak terjadinya mark up,fiktif, menerima suap, gratifikasi dan melakukan korupsi;5. Bahwa anggaran pengadaan sewa menyewa kendaraan dinasoperasional PT.
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses
penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti
nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA,
beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR.
Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman
Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar,
S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat
yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di
The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar
Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN
I/ dahulu TERLAPOR I;
PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi
ââ¬Ã
ÂTPIââ¬ÃÂ), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya
Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman
Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar,
S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat
yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di
The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar
Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN
II/ dahulu TERLAPOR II
Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu
TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/
Pdt.I.D.9.2
Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL
dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut
ââ¬Ã
ÂPARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA
TERLAPORââ¬ÃÂ.
Lawan:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL.
Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya
disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2414 — 4803
2414 — 4803
Bahwa di hadapan media, Kuasa Hukum ParaTerlapor kembali memberikan pernyataan atauinformasi yang tidak dapat diakulkebenarannya, yaitu sebagai berikut:1) Dikutip dari laman website Media CNNIndonesia (m.cnnindonesia.com) pada tanggal10 Januan 2020 dengan judul Hotman ParisUngkap Permintaan Suap Eks Pegawai KPPUdi Kasus Grab, yaitu sebagai berikut:Hal. 54 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL Hotman mengungkap kliennya ditawarkanjalan keluar seharga Rp 2,5 miliar.
Bahwa di hadapan media, Kuasa Hukum ParaPemohon Keberatan kembali memberikan pernyataanatau informasi yang tidak dapat diakui kKebenarannya,yaitu sebagai berikut:1) Dikutip dari laman website Media CNN Indonesia(m.cnnindonesia.com) pada tanggal 10 Januari2020 dengan judul Hotman Paris UngkapPermintaan Suap Eks Pegawai KPPU di KasusGrab, yaitu sebagai berikut: Hotman mengungkap kliennya ditawarkanjalan keluar seharga Rp 2,5 miliar.
Register : 07-10-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBR Tanggal 15 April 2014 — drg. MARIANNE DONSE Br. TOBING
121 — 608
121 — 608
waktu lain dalam Tahun 2011 s/dpertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru diKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Jalan Kaharuddin Nasution No.27 KotaPekanbaru Propinsi Riau atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan NegeriPekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, setiap gratifikasi kepada pegawainegeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap
Putus : 08-05-2017 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby Tanggal 8 Mei 2017 — MUHAMMAD ;
Kejaksaan Negeri Sidoarjo
116 — 28
116 — 28
Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsijika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan barudapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasiterhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap,gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum,masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakantercela.
Putus : 07-05-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 7 Mei 2014 — DR. DRS. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si bin KHALIL SARINOTO
363 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
363 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto,pada sekitar tanggal 3 Februari 2005 atau pada suatu waktu dalam bulanOktober tahun 2005 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat diBank BCA di lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan atau padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Setiapgratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggappemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yangHal. 5 dari 167 hal. Put.
Register : 22-05-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg Tanggal 10 September 2015 — SYAIFUL BAHRI, SP Bin H. BADRI;
144 — 34
144 — 34
Amir Fauzie, MM Bin Somad Agus selaku Kepala Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Pemkab Banyuasin dan selaku Pengguna Anggaranyang ada hubungannya dengan proyek pengadaan tanah untuk area pemakamanKabupaten Banyuasin tersebut telah bertentangan dengan Pasal 12 B UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 yaitu larangan gratifikasi/tindak pidana suap menyuap bagi pegawainegeri, dimana status Terdakwa Syaiful Bahri, SP Bin H.