Ditemukan 1724 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melangarnya melanggara melanggarn
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
SAFUAN S.Sos. M.Si Als IWAN Bin MUSA
98 — 72
  • M.si als lwan Bin Musa harus dijatuhi pidana yangsetimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuanPasal 23 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.(Pasal241 KUHP) , juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadappelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepadaterdakwa Safuan,S.Sos.
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
849 — 654
  • Kalau sipenerima melanggarnya maka direksi harusstop, dari pada perusahaan malu. itu tidak boleh dibiarkan lalu kalaupihak ketiga melanggar, perusahaan tidak mungkin tidak mengetahui.semua lapangan ada pengawasan. kecuali perusahan telah melakukan kongkalikong;> Bahwa Lex adalah ditujukan kepada kodifikasi, wet itu sendiri adalahbagian dari pada lex; Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa telahmenaggapinya sebagaimana dalam pledoinya yang pada pokonya adalah sebagaiberikut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - BOBBY REYNOLD MAMAHIT
172 — 67
  • menuju pada suatubentuk penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang melampaui bataskewenangannya;Bahwa di dalam hukum administrasi negara itu knususnya dalam hukumorganisasi pemerintahan maupun dalam hukum kepegawaian dikenal yangnamanya mekanisme pengawasan melekat dan pengawasan hierarkis.Semua tujuan dari keberadaan perangkat sistem pengawasan itu adalahdimaksudkan supaya pelaksanaan fungsi dan penataan pemerintahan ituselalu dalam rangka untuk mematuhi norma peraturan perundangundangandan bukan melanggarnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1006 — 711 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pelaku usaha dan adanyaKelompok Usaha Temasek tidak berdasar dan harus dibatalkan.Alasan Kedua: Pemohon bukan merupakan pelaku usaha karenaperbuatan/perjanjian untuk melaksanakan peraturan perundangundanganyang berlaku~ dikecualikan dari ketentuan UndangUndang 5/1999berdasarkan Pasal 50 huruf (a) UndangUndang 5/1999 junto Pasal 1 Ayat 18,Pasal 30, dan Pasal 47 Ayat (1) UndangUndang No. 5/1999.4.1 Pembuat UndangUndang No. 5/1999 telah membatasi kewenanganTermohon, dan karenanya Termohon tidak boleh melanggarnya