Ditemukan 1748 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
102 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak ataukurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadipatokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda pada Pasal19 ayat (1) huruf c UndangUndang KUP 2000, maka dalam halseperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurangdibayar tersebut ditetapkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuanakhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembalijumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannyadalam surat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa: SKPKB, SKPKBT,SKPN
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1013/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak ataukurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadipatokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda pada Pasal19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti iniseharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayartersebut ditetapkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhirdari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembali jumlahpajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalamsurat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa: SKPKB, SKPKBT, SKPN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikianperhitungan itu) menjadi patokan pula dalam menetapkanbesarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapkan dandisahkan dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaanpajak adalah untuk menghitung kembali jumlah pajak yangterutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalam suratketetapan pajak (SKP) dapat berupa : SKPKB, SKPKBT, SKPN
Register : 07-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
414 — 150
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
414 — 150
Tanggal 18 April 2018, Seksi Pemeriksaan KPP Pratama JakartaCengkareng menyerahkan LHP tersebut ke Seksi Pelayanan untukdiproses penerbitan produk hukumnya yang terdiri dari SPKLB,SKPKB, SKPN, dan STP;22.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 766/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
97 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/2015dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalahuntuk menghitung kembali jumlah pajak yang terutang pada WajibPajak dan menuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP)dapat berupa: SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB;Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dikuatkan oleh Putusan PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor 241/PID/2012/PT.DKI, dimana menuruthukum acara yang berlaku kedudukan Pengadilan Negeri danPengadilan Tinggi merupakan
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1046/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau kurang dibayar, dan dengandemikian perhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkanbesarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UndangUndang KUP 2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlahpajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapkandan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaanpajak adalah untuk menghitung kembali jumlah pajak yangterutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalam suratketetapan pajak (SKP) dapat berupa: SKPKB, SKPKBT, SKPN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
70 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikianperhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkanbesarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapkan dandisahkan dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaanpajak adalah untuk menghitung kembali jumlah pajak yangterutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalam suratketetapan pajak (SKP) dapat berupa : SKPKB, SKPKBT, SKPN
Register : 11-02-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 83/Pid.B/2020/PN Ckr Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
SRI NURMALINA
293 — 196
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
SRI NURMALINA
293 — 196
Noor Agung Pribadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi menyatakan saat masih menjabat sebagai Kepala SeksiPelayanan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Cibitungmempunyai tugas dan wewenang:e Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan suratsuratpermohonan dari Wajib Pajak dan surat lainnya.e Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajid pajak dan ataupengukuhan pengusaha kena pajak.e Melaksanakan pencetakan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN ,SKPP, Pbk, SKB , SPMKP, SPMIB
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 —
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak atau kurangdibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadi patokanpula dalam menetapkan besarnya pidana denda pada Pasal 19ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti iniseharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurangdibayar tersebut ditetapbkan dan disahkan dengan SKP, sebabtujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitungkembali jumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak danmenuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP) dapatberupa : SKPKB, SKPKBT, SKPN
Putus : 30-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Maret 2016 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikianperhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkan besarnyapidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, makadalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yang tidak ataukurang dibayar tersebut ditetapkan dan disahkan dengan SKP, sebabtujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembalijumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannyadalam surat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa: SKPKB, SKPKBT,SKPN
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
68 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1012/B/PK/PJK/20162122.23.surat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa : SKPKB, SKPKBT,SKPN, dan SKPLB;Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dikuatkan oleh Putusan Pengadilan TinggiDKI Jakarta No. 241/PID/2012/PT.DKI, dimana menurut hukum acarayang berlaku kedudukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggimerupakan Judex Factie yang memeriksa faktafakta hukum yangdiungkapkan di persidangan..
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak ataukurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadipatokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda padaPasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti iniseharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayartersebut ditetapbkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhirdari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembali jumlahpajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalamsurat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa: SKPKB, SKPKBT,SKPN
Register : 17-03-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN. Pbr Tanggal 20 Nopember 2014 — - ALEXANDER PATRA
264 — 78
264 — 78
Akhir daripemeriksaan pajak adalah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (dapat berupaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB, Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan/SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak LebihBayar/SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Nihil/SKPN.)Dalam wajib pajak tidak menyetujui ketetapan pajak yang diterbitkan, wajibpajak memiliki hak melakukan upaya hukum : pertama, Upaya Keberatan(ditujukan ke Direktur Jenderal Pajak, sesuai Pasal 25 UU KUP), UpayaBanding (ditujukan ke Pengadilan pajak, sesuai
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1246 /B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
212 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
212 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikianperhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkan besarnyapidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, makadalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yang tidakatau kurang dibayar tersebut ditetapbkan dan disahkan denganSKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalah untukmenghitung kembali jumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajakdan menuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP) dapatberupa : SKPKB, SKPKBT, SKPN
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak atau kurang dibayar, dandengan demikian perhitungan itu menjadi patokan pula dalammenetapkan besarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) hurufc UndangUndang KUP 2000, maka dalam hal seperti iniseharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayartersebut ditetapbkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuanakhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembalijumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak danmenuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP) dapatberupa: SKPKB, SKPKBT, SKPN
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak ataukurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadipatokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda padaPasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti iniseharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayartersebut ditetapbkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhirdari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembali jumlahpajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalamsurat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa: SKPKB, SKPKBT,SKPN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/201524.25.26.pajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalamsurat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa : SKPKB, SKPKBT,SKPN, dan SKPLB;Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dikuatkan oleh Putusan Pengadilan TinggiDKI Jakarta No. 241/PID/2012/PT.DKI, dimana menurut hukum acarayang berlaku kedudukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggimerupakan Judex Factie yang memeriksa faktafakta hukum yangdiungkapkan di persidangan;Berdasarkan
Register : 11-02-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ckr Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
TEGUH NURCIPTO, S.E.
205 — 118
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
TEGUH NURCIPTO, S.E.
205 — 118
Noor Agung Pribadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi menyatakan saat masih menjabat sebagai Kepala SeksiPelayanan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Cibitungmempunyai tugas dan wewenang:e Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan suratsuratpermohonan dari Wajib Pajak dan surat lainnya.e Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajid pajak dan ataupengukuhan pengusaha kena pajak.e Melaksanakan pencetakan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN ,SKPP, Pbk, SKB , SPMKP, SPMIB
Register : 09-08-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 539/Pid.Sus/2018/PN Smg Tanggal 30 Oktober 2019 — NUR AZIZ ; ABUYAMIN UMAR alias YAMIN
404 — 235
404 — 235
MASRURI RAHARDJO : Bahwa Tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan adalah:Melaksanakan pelayanan penerimaan SPT, suratsurat permohonan dariwajib pajak dan surat lainnya di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT);Penatausahaan SPT, suratsurat permohonan dari wajib pajak dan suratlainnya;Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajid Pajak, dan/atauPengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Melaksanakan pencetakan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN,SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB serta produk hukum lainnya;Melaksanakan
Register : 05-10-2010 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1289/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel Tanggal 23 Februari 2011 —
146 — 539
146 — 539
itudigunakan untuk usaha maka seharusnya dia kenaPPN ;Bahwa pada tahun 2004 itu ternyata yang seharusnyadikenakan pajak ternyata tidak dikenakan pajaksehingga kena koreksi tapi dalam pengajuankeberatan PT.SAT dikabulkan oleh DirektoratJenderal Pajak dalam hal ini peneliti Gayus dan yangdiatasnya Pak Humala dan ada juga diatasnya yangmemerintahkan Gayus supaya ini diterimakeberatannya adalah pak Maruli sehingga dengandikabulkannya keberatan itu maka uang yang sudahdisetorkan oleh baik itu berupa SKPN