Ditemukan 1748 data
102 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak ataukurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadipatokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda pada Pasal19 ayat (1) huruf c UndangUndang KUP 2000, maka dalam halseperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurangdibayar tersebut ditetapkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuanakhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembalijumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannyadalam surat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa: SKPKB, SKPKBT,SKPN
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak ataukurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadipatokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda pada Pasal19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti iniseharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayartersebut ditetapkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhirdari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembali jumlahpajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalamsurat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa: SKPKB, SKPKBT, SKPN
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikianperhitungan itu) menjadi patokan pula dalam menetapkanbesarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapkan dandisahkan dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaanpajak adalah untuk menghitung kembali jumlah pajak yangterutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalam suratketetapan pajak (SKP) dapat berupa : SKPKB, SKPKBT, SKPN
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
414 — 150
Tanggal 18 April 2018, Seksi Pemeriksaan KPP Pratama JakartaCengkareng menyerahkan LHP tersebut ke Seksi Pelayanan untukdiproses penerbitan produk hukumnya yang terdiri dari SPKLB,SKPKB, SKPN, dan STP;22.
97 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/2015dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalahuntuk menghitung kembali jumlah pajak yang terutang pada WajibPajak dan menuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP)dapat berupa: SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB;Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dikuatkan oleh Putusan PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor 241/PID/2012/PT.DKI, dimana menuruthukum acara yang berlaku kedudukan Pengadilan Negeri danPengadilan Tinggi merupakan
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau kurang dibayar, dan dengandemikian perhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkanbesarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UndangUndang KUP 2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlahpajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapkandan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaanpajak adalah untuk menghitung kembali jumlah pajak yangterutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalam suratketetapan pajak (SKP) dapat berupa: SKPKB, SKPKBT, SKPN
70 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikianperhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkanbesarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapkan dandisahkan dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaanpajak adalah untuk menghitung kembali jumlah pajak yangterutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalam suratketetapan pajak (SKP) dapat berupa : SKPKB, SKPKBT, SKPN
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
SRI NURMALINA
293 — 196
Noor Agung Pribadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi menyatakan saat masih menjabat sebagai Kepala SeksiPelayanan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Cibitungmempunyai tugas dan wewenang:e Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan suratsuratpermohonan dari Wajib Pajak dan surat lainnya.e Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajid pajak dan ataupengukuhan pengusaha kena pajak.e Melaksanakan pencetakan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN ,SKPP, Pbk, SKB , SPMKP, SPMIB
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak atau kurangdibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadi patokanpula dalam menetapkan besarnya pidana denda pada Pasal 19ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti iniseharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurangdibayar tersebut ditetapbkan dan disahkan dengan SKP, sebabtujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitungkembali jumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak danmenuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP) dapatberupa : SKPKB, SKPKBT, SKPN
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikianperhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkan besarnyapidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, makadalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yang tidak ataukurang dibayar tersebut ditetapkan dan disahkan dengan SKP, sebabtujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembalijumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannyadalam surat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa: SKPKB, SKPKBT,SKPN
68 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1012/B/PK/PJK/20162122.23.surat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa : SKPKB, SKPKBT,SKPN, dan SKPLB;Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dikuatkan oleh Putusan Pengadilan TinggiDKI Jakarta No. 241/PID/2012/PT.DKI, dimana menurut hukum acarayang berlaku kedudukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggimerupakan Judex Factie yang memeriksa faktafakta hukum yangdiungkapkan di persidangan..
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak ataukurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadipatokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda padaPasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti iniseharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayartersebut ditetapbkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhirdari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembali jumlahpajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalamsurat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa: SKPKB, SKPKBT,SKPN
264 — 78
Akhir daripemeriksaan pajak adalah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (dapat berupaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB, Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan/SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak LebihBayar/SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Nihil/SKPN.)Dalam wajib pajak tidak menyetujui ketetapan pajak yang diterbitkan, wajibpajak memiliki hak melakukan upaya hukum : pertama, Upaya Keberatan(ditujukan ke Direktur Jenderal Pajak, sesuai Pasal 25 UU KUP), UpayaBanding (ditujukan ke Pengadilan pajak, sesuai
212 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikianperhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkan besarnyapidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, makadalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yang tidakatau kurang dibayar tersebut ditetapbkan dan disahkan denganSKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalah untukmenghitung kembali jumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajakdan menuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP) dapatberupa : SKPKB, SKPKBT, SKPN
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak atau kurang dibayar, dandengan demikian perhitungan itu menjadi patokan pula dalammenetapkan besarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) hurufc UndangUndang KUP 2000, maka dalam hal seperti iniseharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayartersebut ditetapbkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuanakhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembalijumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak danmenuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP) dapatberupa: SKPKB, SKPKBT, SKPN
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak ataukurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadipatokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda padaPasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti iniseharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayartersebut ditetapbkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhirdari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembali jumlahpajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalamsurat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa: SKPKB, SKPKBT,SKPN
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/201524.25.26.pajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalamsurat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa : SKPKB, SKPKBT,SKPN, dan SKPLB;Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dikuatkan oleh Putusan Pengadilan TinggiDKI Jakarta No. 241/PID/2012/PT.DKI, dimana menurut hukum acarayang berlaku kedudukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggimerupakan Judex Factie yang memeriksa faktafakta hukum yangdiungkapkan di persidangan;Berdasarkan
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
TEGUH NURCIPTO, S.E.
205 — 118
Noor Agung Pribadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi menyatakan saat masih menjabat sebagai Kepala SeksiPelayanan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Cibitungmempunyai tugas dan wewenang:e Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan suratsuratpermohonan dari Wajib Pajak dan surat lainnya.e Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajid pajak dan ataupengukuhan pengusaha kena pajak.e Melaksanakan pencetakan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN ,SKPP, Pbk, SKB , SPMKP, SPMIB
404 — 235
MASRURI RAHARDJO : Bahwa Tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan adalah:Melaksanakan pelayanan penerimaan SPT, suratsurat permohonan dariwajib pajak dan surat lainnya di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT);Penatausahaan SPT, suratsurat permohonan dari wajib pajak dan suratlainnya;Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajid Pajak, dan/atauPengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Melaksanakan pencetakan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN,SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB serta produk hukum lainnya;Melaksanakan
146 — 539
itudigunakan untuk usaha maka seharusnya dia kenaPPN ;Bahwa pada tahun 2004 itu ternyata yang seharusnyadikenakan pajak ternyata tidak dikenakan pajaksehingga kena koreksi tapi dalam pengajuankeberatan PT.SAT dikabulkan oleh DirektoratJenderal Pajak dalam hal ini peneliti Gayus dan yangdiatasnya Pak Humala dan ada juga diatasnya yangmemerintahkan Gayus supaya ini diterimakeberatannya adalah pak Maruli sehingga dengandikabulkannya keberatan itu maka uang yang sudahdisetorkan oleh baik itu berupa SKPN