Mohamad Askin, S.H.) mempunyai pendapat yangberbeda (dissenting opinion), yaitu judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :1.Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannyamengambil alih pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) dandijadikan pertimbangan sendiri tentang terbuktinya dakwaan Pertama,Kedua, dan Ketiga;Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah mengemukakanpertimbangan alasan yang lebih meringankan hukuman bahwa dalam

Dr.Mohammad Askin, S.H.) berbeda pendapat dalam hal hukumantambahan yaitu mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik;Bahwa oleh karena itu Hakim Anggota berpendapat permohonankasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Komisi PemberatasanKorupsi ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapaiHal. 931 dari 1215 hal. Put.

Mohamad Askin, S.H. danProf. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. HakimHakim Ad.Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd/Dr.

tentang penyalahgunaan kewenangan, selain itu subjek tindak pidanadalam Pasal 2 adalah setiap orang yang dapat terdiri perseorangan dan ataukoorporasi sedangkan subjek dalam Pasal 3 adalah setiap orang yang memangkujabatan atau kedudukan ;Menimbang, bahwa dalam doktrin dan yurisprudensi pengertian kedudukandimaksud juga dapat dipangku oleh pegawai negeri atau orang perseoranganyang bukan pegawai negeri (swasta) yang memiliki kKedudukan atau fungsitertentu dalam suatu koorporasi ( baca : Mohammad Askin

Mohamad Askin, S.H.selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:Bahwa alasan Penuntut Umum KPK bahwa Judex Facti melakukankesalahan penerapan hukum tentang besarnya uang pengganti dari sebesarRp17.136.912.198,00 (tujuh belas miliar seratus tiga puluh enam juta sembilanratus dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) menjadiHal. 513 dari 734 hal. Put.

Mohamad Askin, S.H. dan MS. Lumme, S.H.,HakimHakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehEmilia Djajasubagia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis:t.t.d./ t.t.d./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.t.t.d./MS.

tentang penyalahgunaan kewenangan, selain itu subjek tindakpidana dalam Pasal 2 adalah setiap orang yang dapat terdiri perseorangan danatau korporasi sedangkan subjek dalam Pasal 3 adalah setiap orang yangmemangku jabatan atau kedudukan ;Menimbang, bahwa dalam doktrin dan yurisprudensi pengertiankedudukan dimaksud juga dapat dipangku oleh pegawai negeri atau orangperseorangan yang bukan pegawai negeri (Swasta) yang memiliki kedudukanatau fungsi tertentu dalam suatu koorporasi ( baca : Mohammad Askin

MOHAMMAD ASKIN, SH dan M. S. LUMME, SH HakimHakim Ad. HocTipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehTUTY HARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohonkasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua :Ttd./PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH Ttd./TIMUR P. MANURUNG, SH.MMTtd./M. S. LUMME, SHPanitera Pengganti :Ttd/TUTY HARYATI, SH.

ltrchfcs0f1lang1057langfe1033kerning24langnp1057insrsid10958151 Menimbang,bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaanselanjutnya tidak perlu dibuktikan;par rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033kerning24langnp1057insrsid10027276charrsid6776078 Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/ Pembaca I(Prxrtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033kerning24langnp1057insrsid6954794charrsid6776078 of rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfel1033kerning24langnp1057insrsid10027276charrsid6776078 .Dr.Mohammad Askin

adalah setiap orang, yang dapat terdiri perseorangan dan atau korporasi,sedangkan subyek delik dalam Pasal 3 adalah setiap orang yang memangkujabatan atau kedudukan ;Halaman212dari262Putusan Pengadilan TipikorNomor : 109/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.Menimbang, bahwa dalam doktrin dan yurisprudensi pengertiankedudukan dimaksud juga dapat dipangku oleh pegawai negeri atau orangperseorangan yang bukan pegawai negeri (swasta) yang memiliki Kedudukan ataufungsi tertentu dalam suatu korporasi ( baca : Mohammad Askin

Moham.mad Askin, S.H., dan Dr. Leopold LuhutHutagalung, S.H., M.H. HakimHakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis:t.t.d./ t.t.d./Prof. Dr.

Mohammad Askin, S.H. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.t.t.d./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.Panitera Pengganti:Lt.d./M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususROKI PANJAITAN, S.H.NIP. 19590430 198512 1001 Hal. 618 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016

Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold LuhutHutagalung, S.H., M.H. HakimHakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis:t.t.d/ t.t.d./Prof. Dr.

Mohammad Askin, S.H. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.t.t.d./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.Panitera Pengganti:t.t.d./M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususROKI PANJAITAN, S.H.NIP. 19590430 198512 1001 Hal. 593 dari 593 hal. Put. No. 599 K/Pid.Sus/2016

Mohamad Askin, SH.)mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion), yaitu Judex Facti(Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut :1. Bahwa tentang Uang Pengganti Judex Facti (Pengadilan Tinggi)berpendapat tidak menyetujui pertimbangan Judex Facti (PengadilanNegeri) untuk membebankan Uang Pengganti Rp12.625.971.685,00 (duabelas miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satuHal. 1721 dari 2.256 hal.

Mohamad Askin, SH.

Mohamad Askin, S.H. dan M.S.Lumme, S.H. HakimHakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesiadan Terdakwa;HakimHakim Anggota Ketua Majelisttd./ Prof. Dr.

Mohamad Askin, S.H ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLMttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.Panitera Penggantittd./ Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.HUntuk salinanMahkamah Agung RIa.n. Panitera.Panitera Muda Pidana KhususRoki Panjaitan, S.H.NIP.195904301985121001Hal. 2256 dari 2.256 hal. No.1964 K/Pid.Sus/2015

Mohammad Askin, SH.berpendapat bahwa keberatankeberatan memori kasasi Jaksa Penuntut Umumpatutlah untuk dikabulkan karena :1. Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan ;2. Pertimbangan judex facti bahwa perbuatan Terdakwa hanyalah melanggarhukum administrasi tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan Terdakwatelah merugikan keuangan negara.3.

Mohammad Askin, SH.Panitera Pengganti :ttd/Emilia Djajasubagia, SH.,MH.Untuk SalinanMahkamah Agung RIPanitera Muda Pidana KhususSUNARYO, SH.MH.NIP :040 044 338Yang dialokasikan untuk makan makan dan minum Rumah Tangga Pimpinandan makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamun dariTahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009Hal. 544 dari 543 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2012

Mohamad Askin, S.H., selaku HakimAnggota , dengan pendapat sebagai berikut:1. Bahwa Terdakwa adalah salah seorang penerima ganti rugi tanah danbangunan/tumbuhan yang ada di atasnya berkenaan dengan PembangunanJalan MERR IIC pada Tahun 2009, berkaitan dengan pembebasan tanahseluas 157.000 M2 di atas 1 hektar;2. Bahwa Drs. Ec. Djoko Walujo, S.H., (Djoko. W) selaku Koordinator PengadaanTanah untuk Kepentingan Umum Kota Surabaya, sedangkan Olli Faizzol, S.T.

Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold LuhutHal. 1546 dari 1547 hal. Putusan Nomor 1981 K/PID.SUS/2016Hutagalung, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi padaMahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr.

Mohamad Askin, S.H Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.HumTtdDr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.HPanitera Pengganti,TtdDr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.HumUntuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususROKI PANJAITAN, S.HNIP. 19590430 198512 1 001Hal. 1547 dari 1547 hal. Putusan Nomor 1981 K/PID.SUS/2016

Mohammad Askin, SH) berbeda pendapat dalam halhukuman tambahan yaitu mencabut hak untuk dipilin dalamjabatan Publik;Bahwa oleh karena itu Hakim Anggota berpendapat permohonankasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi ditolak.Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31tahun 1999 tentang

Hal yang perludiperhatikan dalam menjatuhkan hukuman sejalan denganlangkah progressif untuk mengakkan hukum dan keadilan,hendaknya tidak dilandasi dengan rasa benci, balas dendamatau sentimen melainkan dilakukan atas kecerdasan moral,intelektual dan emosional yang dapat memberikan pencerahanrohani dan memercepat kohesi sosial tata pergaulanmasyarakat. oleh karena itu Hakim Ad Hoc Tipikor/Pembaca (Prof.Dr.Mohammad Askin,SH) berbeda pendapat dalam halhukuman tambahan yaitu mencabut hak untuk dipilin

Mohamad Askin, S.H. dan MS. Lumme, S.H. HakimHakimAd Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis,dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DidikTri Sulistya, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasiJaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd./ttd./MS. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H.

Mohammad Askin,SH.,MH. dan MS. Lumme, SH. HakimHakim AdHoc Tindak Pidana Korupsipada Mahakamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterouka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Djuyamto, SH. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.,MH. Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.ttd./MS.

Mohamad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H., HakimHakim Ad HocTipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umumdan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd/ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.Ttd/ MS.

3tentang penyalahgunaan kewenangan, selain itu subyek tindak pidana dalamPasal 2 adalah setiap orang, yang dapat terdiri perseorangan dan atau korporasi,sedangkan subyek delik dalam Pasal 3 adalah setiap orang yang memangkujabatan atau kedudukan ;Menimbang, bahwa dalam doktrin dan yurisprudensi pengertiankedudukan dimaksud juga dapat dipangku oleh pegawai negeri atau orangperseorangan yang bukan pegawai negeri (swasta) yang memiliki kedudukan ataufungsi tertentu dalam suatu korporasi ( baca : Mohammad Askin

China 69 Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

13 Kumiko Dietary Supplemet product Collagen 150.000 mg China 17 Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

14 Faziyan CA Centella Moisturizing askin