Ditemukan 1748 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : skpd skp skpkb s.pd sipp s.pn smpn skin skph skpt skpa
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Khusus Perpajakan
Register : 28-08-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN MERAUKE Nomor 142/PID.B/2019/PN MRK
Tanggal 25 Nopember 2019 — Pidana - Terdakwa
250 — 416
  • Melaksanakan pencetakan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN ,SKPP, Pbk, SKB , SPMKP, SPMIB serta produk hukum lainnya.d. Melaksanakan penerbitan Surat Penghapusan NPWP dan ataupencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).Halaman 66 dari 204 Putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN Mrke. Melaksanakan penelitian pengukuhan PKP.f. Melaksanakan pencetakan Surat keputusan pembetulan produkhukumKPP.g. Melaksanakan penerimaan SPT Tahunan, SPT Masa.h.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Juli 2013 — Ir.TRI MULYONO, MT (terdakwa)
125 — 157
  • Dengan demikian tidak ada pertentangan antara SKPN, StandarProfesional Akuntan Publik dan SPKN ;Bahwa apabila hanya menghitung, maka data yang diperoleh dari penyidikdikembangkan antara Tim BPKP dengan penyidik sehingga keluar angka besarkerugian negara, sedangkan jika memakai kata audit maka wajib mengikutistandar audit.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Juli 2013 — Dr. FAKHRUDDIN, M.Pd (terdakwa)
83 — 29
  • Dengan demikian tidak ada pertentangan antara SKPN, StandarProfesional Akuntan Publik dan SPKN;Bahwa apabila hanya menghitung, maka data yang diperoleh dari penyidik dikembangkanantara Tim BPKP dengan penyidik sehingga keluar angka besar kerugian negara, sedangkanjika memakai kata audit maka wajib mengikuti standar audit.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Perpajakan
Register : 19-03-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 31 Mei 2018 — WENDY LINGGA TAN
565 — 243
  • Bahwa sekarang saksi bekerja di KPP Pratama Cilego sebagai KasiPenagihan, sedangkan sebelumnya di KPP Tangerang Timur saksibertugas sebagai Kasi Pelayanan, dimana tugas dan tanggung jawabsaksi adalah menerima dan penatausahaan suratsurat permohonan dariwajid pajak dan surat lainnya, melaksanakan penyelesaian registrasipendaftaran Wajib Pajak, dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,melaksanakan pencetakan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN,SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB serta produk hukum lainnya, sertapemberian
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN
Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA: - H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
169 — 44
  • anggaran yangsejenis misalkan sudah dianggarkan untuk tunjangan kesejahteraan kemudiandianggarkan lagi, dan untuk pengajuan anggaran DPRD diperlukan suatu PanitiaAnggaran, dimana dalam melaksanakan tugasnya menyusun anggaran maka PanitiaAnggaran harus mempedomani Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 yangmengatur prosedur perencanaan anggaran;Menimbang, bahwa apabila terdapat mata anggaran yang tumpang tindihmaka hal ini tidak boleh dibayarkan dan harus dikembalikan, hal ini sudah diatursecara baku pada SKPN
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
223 — 111
  • Direktur Penyidikan KPKRImelalui surat nomor R 365/23/11/2014 dalam perkara tipikor berupa perbuatanmelawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruhpermohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPN PPh Badan PT BCA, Tbk.Tahun Pajak 1999 a.n.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Nopember 2012 —
170 — 69
  • Kornet Trans Utama adalah sebagai berikut :PPh badan yang masih harus dibayar Rp. 2.148.165.684,STP PPh badan Rp. 2.614.462.PPh pasal 21 yang harus dibayar Rp. 66.376.241,STP PPh pasal 21 Rp. 2.355.911,SKPN NIHILPPh pasal 23 yang masih harus dibayar Rp. 2.842.547,PPN yang masih harus dibayar Rp. 947.672.972,STP PPN Rp. 124.110.170,Bahwa hasil dari LPP ( Laporan Pemeriksaan Pajak) tersebut dijadikandasar untuk menerbitkan SKPKB ( Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar )untuk wajib pajak PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
809 — 339
  • pengertian dari kerugian kKeuangan negara berdasarkanperaturan yang ada, menurut pendapat Ahli sesuai dengan UUNomor 15 Tahun 206 tentang BPK yaitu Pasal 1 ayat (15)menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekuranganuang, Surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnyasebagi akibat dari melawan hukum; Bahwa yang menjadikan standar dalam melaksanakanpemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara, menurut pendapat Ahli yaitu Standar PemeriksaanKeuangan Negara (SKPN